Ditemukan 5510 data
Nyoman Tanaya
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum
77 — 39
Pemohon:
Nyoman Tanaya
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktur Reserse Kriminal UmumPol.KEP/O4/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi dalam PenangananPerkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Pedoman Administrasi PenyidikanTindak Pidana dimana diatur bahwa "bukti permulaan yang cukupmerupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidanadengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambahdengan 1 (satu) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 184 KUHAP",13.Bahwa bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal
1 butir 14KUHAP juga tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP, melainkanjustru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan KAPOLRI No.14 TahunHalaman 15 dari 53 Putusan.Praperadilan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Dps2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yangmenyatakan bahwa:"Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1(satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwaseseorang telah melakukan tindak pidana " jo Peraturan KAPOLRINo.12 Tahun 2009, tentang WASDAL Penaganan
Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan penyidikmenetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak fair (tidak adil),tidak transparan, dan tidak akuntabel adalah TIDAK BENAR,karena semua proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohonsudah prosedural, transparan dan berdasarkan hukum yangHalaman 34 dari 53 Putusan.Praperadilan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Dpsberlaku sebagaimana diatur UU Nomor 8 tahun 1981 tentangKUHAP, UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RepublikIndonesia, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun
atau atau alat bukti yangcukup atau adanya minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 undangundang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan KeputusanMahkamah Konstitusi nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2014 serta keputusan Mahkamah Konstitusi nomor130/PUU/XII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang mana Termohontelah memberikan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Tersangka /Pemohon tidak melebihi batas waktumaksimal, serta dengan melalui mekanisme gelar perkara danberpedoman kepada Peraturan Kapolri
Dalam LaporanPolisi Model A dapat dimungkinkan untuk penyidik melakukanpengembangan, melakukan penambahan tersangka, perubahan pasalatau penambahan pasal berdasarkan Peraturan Kapolri;Halaman 48 dari 53 Putusan.Praperadilan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Dps Bahwa alat bukti awalnya bersifat subyektif yang kemudian dikaitkan olehpenyidik terkait tindak pidana tersebut, namun dalam persidangan akandinilai lagi apakah alat bukti htersebut memiliki pembuktian atau tidak ; Bahwa apabila dalam kesepakatan tersebut
110 — 54
Kapolri, Cq. Kapolda Bali
MUH.ASRIL Bin SAMAD
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Kaltara Cq Kasubditresnarkoba Polda Kaltara
63 — 0
Pemohon:
MUH.ASRIL Bin SAMAD
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Kaltara Cq Kasubditresnarkoba Polda Kaltara
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA
74 — 4
Pemohon:
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA
16 — 22
WASESO STvs1.KAPOLRI MARKAS BESAR POLRI2.KAPOLDA JAWA TENGAH3.KAPOLRESTA SURAKARTA MAPOLRESTA
KAPOLRI;d.a. Markas Besar POLRI di Jl. Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagal...................0ceceeeeeeeeeee eens TERGUGAT ;2. KAPOLDA Jawa Tengah;di Jl. Pahlawan, Semarang;Selanjutnya disebut sebagal....................:eceeeeeeeeeee ees TERGUGAT I;3. KAPOLRESTA Surakarta;d.a. MAPOLRESTA Surakarta Jl. Adisucipto, Surakarta;Selanjutnya disebut sebagal....................:ccceeeeeeeee ees TERGUGAT Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :1.
17 — 4
KAPOLRI CQ. KAPOLDA CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
ALBERT KANG
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KAPOLDASU
31 — 0
Pemohon:
ALBERT KANG
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KAPOLDASU
PT.PIPIT MUTIARA JAYA
Termohon:
KAPOLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA RESERSE KRIMINAL POLRI
26 — 0
Pemohon:
PT.PIPIT MUTIARA JAYA
Termohon:
KAPOLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA RESERSE KRIMINAL POLRI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI CQ.DIRESKRIMUM SUBDIT IV RENAKTA
79 — 12
CHAIRIL ANWAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI CQ.DIRESKRIMUM SUBDIT IV RENAKTA
GUSMARLAINI
Tergugat:
1.KAPOLRES SIAK
2.KAPOLDA RIAU
3.KAPOLRI
152 — 20
Penggugat:
GUSMARLAINI
Tergugat:
1.KAPOLRES SIAK
2.KAPOLDA RIAU
3.KAPOLRIKAPOLRI, JI.
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDASU
3.KAPOLRESTA MEDAN
25 — 9
KOMALA
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDASU
3.KAPOLRESTA MEDAN
OMER BENNO AMBARITA
Termohon:
PEMERINTAH RI, KAPOLRI, KAPOLDASU, DIT RES KRIM MUM POLDASU,
10 — 0
Pemohon:
OMER BENNO AMBARITA
Termohon:
PEMERINTAH RI, KAPOLRI, KAPOLDASU, DIT RES KRIM MUM POLDASU,
30 — 9
KAPOLRI CQ. KAPOLDA CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
33 — 12
HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBIPerlu diketahui Pemohon bahwa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan PerkaraPidana Di Lingkungan Polri telah dicabut dan dinyatakan tidakhalaman 43 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmb11.berlaku lagi. Sejak berlakunya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun2012 tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana pada tanggal 25Juni 2012.Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan olehPemohon pada bagian Il.
94 — 14
KAPOLRI Cq. KAPOLREST PASURUAN
AHMAD Bin Alm JUMAHAR
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pacitan
79 — 16
Pemohon:
AHMAD Bin Alm JUMAHAR
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pacitan
LILIYANTIKA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR CQ. KAPOLSEK WAJO
67 — 35
Pemohon:
LILIYANTIKA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR CQ. KAPOLSEK WAJO
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
72 — 37
Pemohon:
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
ABDUL HASAN
Termohon:
KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
10 — 7
Pemohon:
ABDUL HASAN
Termohon:
KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
RISTON MOI TUMANGGER
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq.Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat
82 — 26
Pemohon:
RISTON MOI TUMANGGER
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq.Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat