BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanandan Perkebunan Nomor =: 901/Kpts I/1999 tentang Penetapan

No.1755 K/Pid.Sus/2009ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/KptsI/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpis 11/1999 tentang Penetapan KawasanTaman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak didaerah Tingkat SumateraBarat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha.Sedangkan

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpts 1/1999 tentang Penetapan

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasionaf berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpts 1/1999 tentang Penetapan

Titik Koordinat S 000646,21 (Lintang Selatan) E 1014516,63 (Bujur Timur)Bahwa dari titik titik koordinat diatas, Setelah diplotkan ke peta :Bahwa berdasarkan TGHK ( Tata Guna Hutan Kesepakatan) Propinsi Riau,titik tittk koordinat tersebut berada pada Kawasan Hutan produksi terbatas Tesso NiloDi Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.PelalawanBahwa Berdasarkan Peta Lampiran SK Mentri Kehutanan Nomor : 878 /Menhut1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riaubahwa lahan yang

Titik Koordinat S 000646,21 (Lintang Selatan) E 10145'16,63 (Bujur Timur)Bahwa dari titik titik koordinat diatas, Setelah diplotkan ke peta :Bahwa berdasarkan TGHK ( Tata Guna Hutan Kesepakatan) Propinsi Riau,titik tittk koordinat tersebut berada pada Kawasan Hutan produksi terbatas Tesso NiloDi Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.PelalawanBahwa Berdasarkan Peta Lampiran SK Mentri Kehutanan Nomor : 878 /Menhut1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riaubahwa lahan yang

kebun sawit disekitarnya yang dikelola olehterdakwa;Bahwa tidak dibenarkan oleh Undang Undang membakar lahan ataumengelola lahan, karena dalam Zona Rimba dalam Taman Nasional Tesso niloyang merupakan penyangga dari Zona inti, bisa dikelola tapi terbatas hanyadiperbolehkan untuk Pengamanan / Inventarisasi Flora dan Fauna, WisataAlam dan Pembangunan sarana dan prasarana, sehingga tidak dibenarkanuntuk ditanami kelapa Sawit ataupun kegiatan perkebunan lainnya;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Mentri

Inhu yangberdasarkan penetapan surat keputusan mentri kehutanan nomor : 6407 / kptsii/2002 tanggal 21 juni 2002 tentang penetapan kelompok hutan taman nasionalbukit tiga puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus duapuluh tiga hektar) yang terletak di kabupaten indragiri hulu, Kabupaten indragiri hilir,propinsi riau dan kabupaten tanjung jabung, kabupaten bungo tebo, propinsi jambisebagai taman nasional dengan nama taman nasional bukit tiga puluh.Bahwa pohon yang ditebang oleh

Peraturan mentri perdagangan RI nomor 12 / M.DAG/PER/3/2012 tentangpenetapan harga patokan hasil hutan untuk menghitung provisi sumber dayahutan tanggal 6 Maret 2012.Yang mana pohon jenis Meranti dikelompokan dalam kelompok kayu merantidengan total kerugian negara sebesar Rp 3.201.641, (tiga juta dua ratus satu ribuenam ratus empat puluh satu rupiah).Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pinak yang berwenang dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.Perbuatan terdakwa SUWITONO

Inhu yangberdasarkan penetapan surat keputusan mentri kehutanan nomor : 6407 / kptsii/2002 tanggal 21 juni 2002 tentang penetapan kelompok hutan taman nasionalbukit tiga puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus duapuluh tiga hektar) yang terletak di kabupaten indragiri hulu, kabupaten indragiri hilir,propinsi riau dan kabupaten tanjung jabung, kabupaten bungo tebo, propinsi jambisebagai taman nasional dengan nama taman nasional bukit tiga puluh.Halaman 7 dari 26 halaman Perkara

Inhu berdasarkanPENETAPAN SURAT KEPUTUSAN MENTRI KEHUTANAN Nomor : 6407 /KptsI/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang PENETAPAN KELOMPOKHUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223(SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH TIGAHEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN' INDRAGIRI HULU,KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINS!

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatanterorganisasi yang dilakukan dalam kawasan hutan untuk perkebunanatau pertambangan tanpa izin mentri.

Sumbawa Barat dan kawasan tersebutmasuk dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Mentri KehutananNomor : 180/Kpts1I/1996 tanggal 19 April 1996; Nilai ekonomis dari kayu lempayan dengan ukuran diameter + 30 Cmdan panjang 4 meter yang telah ditebang oelh Terdakwa adalah Rp.3.754.656 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus limapuluh enam rupiah); Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukanpenebangan pohon pada kawasan tersebut;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana

Sumbawa Barat dan kawasan tersebutmasuk dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Mentri KehutananNomor : 180/Kpts1I/1996 tanggal 19 April 1996;Nilai ekonomis dari kayu Iempayan dengan ukuran diameter + 30 Cmdan panjang 4 meter yang telah ditebang oelh Terdakwa adalah Rp.3.754.656 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus limapuluh enam rupiah);Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Sbw Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukanpenebangan pohon

Rp.3.754.656;Bahwa yang menyatakan bahwa kawasan tersebut masuk dalamkawasan hutan adalah Keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 180/Kpts11/1996 tanggal 19 April 1996;Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN SbwMenimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus terdakwatelah melakukan penebangan kayu hutan;Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telahmenebang kayu

Sumbawa Barat dan kawasan tersebutmasuk dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Mentri KehutananNomor : 180/Kpts!

Penetapan UangPesangon Uang Penghargaan Masa Kerja Dan ganti Kerugian Perusahaan Pasal1 (8) Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja Pada Pengusaha Yang menerimaUpah;Bahwa sebagaimana Ketantuan diatas maka Pekerja/buruh adalah yangbekerjapadapengusaha, adapun Para Penggugat semenjak tanggal 3 Mei2015, untuk YUDI SOPIAN dan tanggal 5 Mei 2015 untuk HARI SETIAWAN bukanPekerja/ouruh dari Tergugat lagi,untuk itu Para Penggugat tidak mempunyaikapasitas lagi mengajukan gugatan Kepada Tergugat;Keputusan Mentri

Republik IndonesiaNomor : KEP.100/MEN/VV2004, tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu,Pasal 3,berkahirnya untuk PKWT selesai dengan berakhirnya apayang dibuat dalam Perjanjian tersebut;Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;Bahwa tidak benar gugatan Penggugat adalah gugatan tentangperselisihan hak tetapi terhadap Perjanjian Kerja Waktu tertentu, yang disepakatiOleh Para Penggugat dengan Pihak Tergugat dimana waktu yang diperjanjikantelah selesal;Bahwa Keputusan Mentri

Tenaga Kerja Dan Transmigasi RepublikIndonesia Nomor : KEP.100/MEN/VV2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana Keputusan Menteri tersebut adalahPelaksanaan Pasal 59 Ayat (8) UnangUndang Ketenagakerjaan.Bahwa Perjanjian yang dibuat antara Para penggugat dengan Tergugatadalah berdasarkan ketentuan Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan TransmigasiRepublik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VV2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.Untuk itu) gugatan

Tenaga Kerja Dan TransmigasiRepublik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VV2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana Keputusan Menteritersebut adalah Pelaksanaan Pasal 59 Ayat (8) UndangUndangKetenagakerjaan;Bahwa didalam Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigasi RepublikIndonesia Nomor : KEP.100/MEN/VV2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana Keputusan Menteri tersebut adalahPelaksanaan Pasal 59 Ayat (8) UndangUndang Ketenagakerjaan,

tersebut tidakterdapat ketentuan apa bila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak diperpanjangmaka Pengusaha di diharuskan mempekerjakan Para Penggugat kembali danPara Pengusaha diwajibkan membayar upah Para Penggugat;Bahwa adapun ketentuan Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan TransmigasiRepublik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VV2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana Keputusan Menteritersebut adalah Pelaksanaan Pasal 59 Ayat (8) UndangUndangKetenagakerjaan,tidak mengikat

Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Repoblik IndonesiaNomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalamlampiran UndangUndang RI.

Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri KesehatanRepoblik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongannarkotika didalam lampiran UndangUndang RI. No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika).Perbuatan terdakwa YAHYA Alias CENGGA tersebut diatas sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi Brigpol Jabal Nur, SH.

Urut 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentangperubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UndangUndang RI.

Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Repoblik IndonesiaHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN MrsNomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalamlampiran UndangUndang RI.

BANK SUMUT (Tergugat II)- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Mentri Keuangan R.I, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan (KPKNL Medan) (Tergugat III)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Mentri Keuangan R.I, Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Il Medan (KPKNL Medan),beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.30A Medan (GedungPutusan No.534/Pdt.G/2012/PN.MdnHalaman 1 dari 25 HalamanKeuangan Negara Medan Unit II Lantai Il), disebut sebagai ....

letakkan dirak piringdiwarung Terdakwa dan disimpan menggunakan bekas plastik makanan ringanwarna hijau Merk Bolu Pandan, serta plastik klip bening juga milik Terdakwa yangTerdakwa letakkan dibawah kotak bekas Hp.Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres OganTlir untuk diproses secara hukum yang berlaku.Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebutsecara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dariPemerintah Cq Mentri

warungTerdakwa yang terletak dirak pining yang disimpan menggunakan bekas plastikmakanan ringan warna hijau Merk Bolu Pandan dan 4 (empat) plastik klip beningkosong ditemukan diwarung Terdakwa tepatnya di bawah kotak Hp.Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti shabu tersebut adalahmiliknya.Bahwa Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Ogan Ilir.Bahwa terdakwa memiliki Narkotika secara tanpa hak dan tidak memiliki izin daripihak yang berwenang baik dari Pemerintah Cq Mentri

9(sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu ditemukan oleh Polisi di warungTerdakwa yang terletak dirak pining yang disimpan menggunakan bekas plastikmakanan ringan warna hijau Merk Bolu Pandan dan 4 (empat) plastik klip beningkosong ditemukan diwarung Terdakwa tepatnya di bawah kotak Hp.e Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti shabu tersebut adalahmiliknya.e Bahwa terdakwa memiliki Narkotika secara tanpa hak dan tidak memiliki izin daripihak yang berwenang baik dari Pemerintah Cq Mentri

Selanjutnya ataskejadian tersebut Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Pokes Ogan Ilir untukdiproses secara hukum yang berlaku.e Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa hak dan tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang baik dari Pemerintah Cq Mentri Kesehatan.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Berdasarkan Keputusan Mentri Hukum dan Ham NomorM.HH02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada di KotaBatam sebagai berikut :~ Pelabuhan Nongsa Pura.~ Pelabuhan Marina Teluk Senimba.~ Pelabuhan Internasional Batam center. Pelabuhan Internasional Sekupang.

Berdasarkan Keputusan Mentri Hukum dan Ham NomorM.HH02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada diKota Batam sebagai berikut :Pelabuhan Nongsa Pura.

Berdasarkan Keputusan Mentri Hukum dan Ham NomorM.HH02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada diKota Batam sebagai berikut :Pelabuhan Nongsa Pura.Pelabuhan Marina Teluk Senimba.

Berdasarkan Keputusan Mentri Hukum dan Ham NomorM.HH02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada diKota Batam; Bahwa speed boat yang terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARANgunakan untuk menjemput pekerja imigran, terdakwa AZMAN BINUSMAN MUARAN sewa dengan saudara SAFRI dengan hargaRp.2.000.000,(dua juta rupiah rupiah) dalam satu bulan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidakmengajukan keberatan;2.

Berdasarkan Keputusan Mentri Hukum dan Ham NomorM.HH02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada diKota Batam; Bahwa speed boat yang terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARANgunakan untuk menjemput pekerja imigran, terdakwa AZMAN BINUSMAN MUARAN sewa dengan saudara SAFRI dengan hargaRp.2.000.000,(dua juta rupiah rupiah) dalam satu bulan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa terdakwa Azman bin Usman Muharamdipersidangan telah memberikan

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Kawasan Marunda Center Kec.Tarumajaya Kab Bekasi Jawa Barat, atau setidaktidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriCikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara iniMelakukan Kegiatan Usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinandibidang Perdagangan yang diberikan oleh Mentri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang undang No. 7 Tahun 2014Tentang Perdagangan.Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari informasi

Bahwabenar Terdakwa menerima pakaian tersebutselanjutnya oleh Terdakwa akan dijual lagi diKios milik Terdakwa Dahwa Terdakwa Andre Denito dalam usaha perdaganganBalpres Pakaian Bekas yang dimpor dari Malaysia tersebut dimanatidak mempunyai izin dari Mentri Perdagangan.Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 32ayat (1) Undang Undang No 7 Tahun 20014 Tentang Perdagangan.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa ANDRE DOMIKO Alias MIKO pada hari seninTanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 00.30 wib

Bahwa Terdakwa menerima pakaian tersebut selanjutnya olehTerdakwa akan dijual lagi diKios milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa dalam usaha perdagangan Balpres PakaianBekas yang dimpor dari Malaysia tersebut dimana tidak mempunyai izindari Mentri Perdagangan.Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;2.

Bahwa Terdakwa menerima pakaian tersebut selanjutnya olehTerdakwa akan dijual lagi diKios milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa dalam usaha perdagangan Balpres PakaianBekas yang dimpor dari Malaysia tersebut dimana tidak mempunyai izindari Mentri Perdagangan.Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;3.

Bahwa Terdakwa menerima pakaian tersebut selanjutnya olehTerdakwa akan dijual lagi diKios milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa dalam usaha perdagangan Balpres PakaianBekas yang dimpor dari Malaysia tersebut dimana tidak mempunyai izindari Mentri Perdagangan.Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan peristiwa yangterjadi

1.Elkana Br Ginting2.Edi Masmada Ginting3.Beni Adi Putra GintingMelawan1.Dingin Br Sembiring2.Rulih Ginting3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Dalam Negeri Berkedudukan Di Jakarta Cq Gubernur Sumatera Utara Berkedudukan Di Medan Cq Bupati Langkat Berkedudukan Di Stabat Cqcamat Kecamatan Batang Serangan4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Dalam Negeri Berkedudukan Di Jakarta Cq Gubernur Sumatera Utara Berkedudukan Di Medan Cq Bupati Langkat Berkedudukan Di Stabat Cq Camat Kecamatan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.255/MenhutlII/2004 Tanggal 19 Juli 2004 tentangperubahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi TerbatasKelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten11Pelalawan dan Indagiri Hulu Provinsi Riau seluas + 38.576 Hamenjadi Taman Nasional Tesso Nilo.e Surat keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.663/MenhutII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentangperubahan fungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi TerbatasKelompok Hutan Tesso Nilo seluas + 44.492

S.SI,, dibacakan ketererangannya di depan persidanganpada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keteranganahli sebagaimana dimuat dalam BAPnya.Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli konservasi dan zonasi berdasarkanSurat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Tessso NiloNomor: PT.270/BTNTN1/2014 tanggal 03 Juni 2014.Bahwa TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luass lebih kurang83.068 Ha ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Mentri

KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.255/MenhutII/2004 tanggal 19 Juli2004 (seluas + 38.567 Ha) dan surat Keputusan Mentri RepublikIndonesia Nomor : SK.663/MenhutII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (seluas + 44.492 Ha).

PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI dan terdakwa;Bahwa benar TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luass lebihkurang 83.068 Ha ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan MentriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.255/MenhutII/2004 tanggal19 Juli 2004 (seluas + 38.567 Ha) dan surat Keputusan Mentri RepublikIndonesia Nomor : SK.663/MenhutII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (seluas + 44.492 Ha).

Hut yang mana titikkordinat tersebut termasuk dalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)Propinsi Riau dasar yuridis kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) adalahberdasarkan:e Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/KptsII/1986 tanggal 06 juni 1986 tentang Petunjuk ArealHutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan,Areal Taman Nasional Nassional Tesso Nilo merupakan KawasanHutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo.e Surat Keputusan Mentri Kehutanan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN BipMenimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan KartuTanda Penduduk dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeriterlebin dahulu dan perbaikan/pembetulan pada KTP maupun merupakanbentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelahadanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri

Mubarak;Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perubahan ini bagiPemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwaini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untukmendaftarkan perubahan nama pemohon tersebut, namun perubahan ini tidakdapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa PenetapanPengadilan Negeri sebagaimana diatur Peraturan Mentri Dalam NegeriNo 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data PendudukHalaman 7 dari 9 Penetapan

Nomor 7317051104860001 tersebut dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu maka permohonanpencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalamregister yang berkaitan dengan itu;Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untukkepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankanuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Memperhatikan, Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

berisi 1 (Satu) platik benit berisi 3 plastik bening lebih kecil masingmasing berisi tembakau Gorila TOTAL berat bruto 2,13 gram dari dalamkantong jaket milik terdakwa yang digantung dalam rumah kontrakan.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwabarang bukti :Bahan/daun No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung FUBAMBAMBFUBINACA : Metil 2(1(4fluorofenil)Metil1Hindazol3 karbonilamino)3metilbutanoat dan terdaftar dalam Golingan Norkotika Nomor urut 88Peraturan Mentri

Serang Kota Serang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Serang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, men yimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman Nomorurut 88 berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 20 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dengan cara sebagai berikut:Setelah Polisi dari Dirres Narkoba Polda Banten mendapat imformasikalau

lebih kecil masingmasing berisi tembakau Gorila TOTAL beratbruto 2,13 gram dari dalam kantong jaket milik terdakwa yang digantung dalamrumah kontrakan;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkanbahwa barang bukti :Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2019/PN.Srg.Bahan/daun No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung FUBAMBAMBFUBINACA : Metil 2(1(4fluorofenil)Metil1Hindazol3 karbonilamino)3metilbutanoat dan terdaftar dalam Golingan Norkotika Nomor urut 88Peraturan Mentri

berisi 1 (satu) platik benit berisi 3plastik bening lebih kecil masingmasing berisi tembakau Gorila TOTAL beratbruto 2,13 gram dari dalam kantong jaket milik terdakwa yang digantung dalamrumah kontrakan;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkanbahwa barang bukti :Bahan/daun No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengan dung FUBAMBAMBFUBINACA : Metil 2(1(4fluorofenil)Metil1Hindazol3 karbonilamino)3metilobutanoat dan terdaftar dalam Golingan Norkotika Nomor urut 88Peraturan Mentri

Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 430AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 November 2018 yang dibuat danditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayanti, S.Sl,M.Si dari Balai Laboratorium Narkotika BNN Jakarta bahan/daun tersebutadalah benar mengandung FUBAMBAMBFUBINACA : Metil 2(1(4fluorofenil)Metil1 Hindazol3 karbonil amino)3metiloutanoat dan terdaftarHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2019/PN.Srg.dalam Golongan Norkotika Nomor urut 88 Peraturan Mentri

tersebut tidak disebabkan suatu halanganyang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atasperkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonanPemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalamberita acara perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam halberperkara ini telah mengajukan Keputusan Mentri

Oleh karenaitu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksudPasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara aquo dapat diterima dandilanjutkan untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam halberperkara ini telah mengajukan Keputusan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan

Nomor : SK.1/MENLHKSETJEN/PEG.2/RHS/2/2018 dariKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 02Pebruari 2018;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalamperkara gugat talak ini telah mengajukan Surat Keputusan Mentri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor SK.1/MENLHKSETJEN/PEG.2/RHS/2/2018 dariKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 02Pebruari 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian dari atasannya, maka haltersebut telah memenuhi ketentuan

SOLKAIN bersamadengan saksi IZHAR FADILLAH Alias FADIL Bin HIKMATULLAOH(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun2012, bertempat di halaman Parkir Warnet WA Net 2 Jalan Mentri EmpatKecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Propinsi Kalmantan Selatan atausetidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Martapura, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian

tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebutterdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksisaksi yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :1;Saksi HADRIANSYAH Alias IAN Bin HASAN :Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar jam 11.30 Wita pada saatsaksi parkir di halaman parkir Warnet WA Net 2 Jalan Mentri

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar jam 11.30 Witapada saat saksi Hadriansyah Alias Ian Bin Hasan parkir di halamanparkir Warnet WA Net 2 Jalan Mentri Empat Kecamatan MartapuraKota Kabupaten Banjar, saksi meninggalkan dalam keadaan tidakterkunci dan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motorkarena saksi lupa untuk mengambil kunci kontaknya, kemudian saksiHadriansyah Alias Jan Bin Hasan bermain internet di warnet ;2.

untukmelakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolaholah sebagai atau menjadimiliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sahsesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginanpemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :14Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar jam 11.30 Witapada saat saksi Hadriansyah Alias Ian Bin Hasan parkir di halamanparkir Warnet WA Net 2 Jalan Mentri

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :e Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar jam 11.30 Witapada saat saksi Hadriansyah Alias Ian Bin Hasan parkir di halamanparkir Warnet WA Net 2 Jalan Mentri Empat Kecamatan MartapuraKota Kabupaten Banjar, saksi meninggalkan dalam keadaan tidakterkunci dan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motorkarena saksi lupa untuk mengambil kunci kontaknya, kemudian saksiHadriansyah

Tempat tinggal : Jalan Mentri Empat Rt. 012 Rw. 006 Kelurahan SungaiParing Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;. Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2017;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan 13Agustus 2017;. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29Agustus 2017;.

Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa FAHMI Alias ERWIN Bin RUSLI (Alm), pada hariRabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktuyang masih dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di jalan Mentri

HILMI Selaku anggota Polsek Martapura Kotamelaksankan giat Patroli Rutin di jalan Mentri Empat Kelurahan SungaiParing Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian didalamHalaman 3 dari 12 Putusan Nomor.319/Pid.B/2017/PN.Mtpperjalanan para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adaorang yang sedang duduk dibengkel sedang membawa senjata tajamdipinggangnya ;Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut para saksi langsungmenuju tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa FAHMI ASL ERWINBin