Ditemukan 125808 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-10-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 05-12-2022
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Krs
Tanggal 15 Nopember 2022 — Pemohon:
MOCH IQBAL ALI WARSA
Termohon:
POLDA JAWA TIMUR cq DITRESKRIM UMUM POLDA JAWA TIMUR
6213
Register : 28-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 7 September 2020 — Pemohon:
MANSUR PASANG
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SULSEL
294
Register : 08-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Srg
Tanggal 8 Juli 2021 — Pemohon:
DR. KOENTJAHJA WIDJAJA
Termohon:
POLDA PROVINSI BANTEN CQ. DITRESKRIMUM
160
  • Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Nomor: S.Tap/83.b/III/Res.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2019 tentang Penghentian Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat SPPT tandingan atas nama warga Wantisari dan Gunung Anten, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/444/IV/2017/Bareskrim, tanggal 28 April 2017 yang diterbitkan Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum;

    3.

Register : 15-08-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 7/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 31 Agustus 2016 — ANDRI PUTRA, S.Si Bin AHMAD
15845
  • denganmenerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)No.SP.Tap/23.b/VII/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 05 Juli 2016, denganperimbangan hukum Termohon menyatakan penyidikan perkara atasnama Tersangka ARBAKMIS LAMID, SH., MH. adalah tidak cukup bukti.9.
    Telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian penyidikan kepada penyidikNomor : SP. sidik /193.b/VII /2016 / Dit Reskrimum, tanggal 5 Juli 2016.d. Telah disampaikan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepadatersangka/ terlapor Sdr. H. ARBAKMIS LAMID, S.H.M.H.e.
    Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal284ayat 4 KUHPidana)Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini diberikan dengan merujuk padapasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu: Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuanpenghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dantersangka/keluarganya;Menimbang, bahwa penghentian penyidikan adalah wewenang daripenyidik yang diatur dalam Pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012Tentang Manajemen Penyidikan
    perkara.(3) Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan. penyidik wajib mengirimkansurat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dantersangka atau penasihat hukumnya.(4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan bukti baru penyidik harus melanjutkan penyidikankembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikandan surat perintah penyidikan lanjutan.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan lembaga praperadilan
    (bukti T31) dan Surat PerintahPenghentian penyidikan kepada penyidik Nomor : SP. sidik /193.b/VII /2016 / DitReskrimum, tanggal 5 Juli 2016 (bukti T32).Menimbang, bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebutkemudian telah di beritahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana suratpemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Riau suratNomor: SPDP/23.a/VII/2016/ Dit Reskrim um, tanggal 5 Juli 2016 (bukti T33).Menimbang, bahwa telah disampaikan juga Surat penetapanPenghentian penyidikan
Register : 18-10-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Blb
Tanggal 8 Nopember 2022 — Pemohon:
UTA RUSTAYA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIMAHI Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL RESOR CIMAHI
423
  • M E N G A D I L I :

    1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/245/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/245/IX/2022 tanggal 20 September 2022, tentang Penghentian Penyidikan adalah sah menurut hukum;
    3. Membebankan biaya permohonan
Register : 30-11-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 23-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 123/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Januari 2022 — Pemohon:
Guntoro
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
199
Register : 11-12-2023 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 5 Februari 2024 — Pemohon:
HESTY HELENA SITORUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SUMUT
127
Register : 28-11-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 13 Desember 2019 — Pemohon:
SOMO
Termohon:
Ditreskrimum Polda Jatim
30333
  • Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesualdengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang : Sahtidaknya penangkapan, panahanan, penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan; Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidana nya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan...Hal 2 Putusan No.46/PidPra/2019/PN.Sby.2.
    Bahwa menguji keabsahan penetapan status tersangka, sah atau tidaknyapenangkapan, penahanan, penghentian penyelididikan / penyidikan ataupenghentian penuntutan ( ic.
    PEMOHON ) adalah untuk mengujitindakantindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuandasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingatpenetapan stastus Tersangka, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah kunci utaman dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic.
    2017 a.n. pelaporPemohon adalah sah dan mengikat dan3) membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar nihil.Bahwa dengan telah dialakukan uji administrasi penyidikan tentangpenghentian penyidikan perkara (SP3) terhadap laporan yang dilaporkanPemohon tersebut dengan obyek dugaan tindak pidana pidana Pasal 167KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP dan/atauHal 15 Putusan No.46/PidPra/2019/PN.
    Sby.17.18.19.20.Poke22.23.24.Bukti T4.ABukti T4.BBukti T4.CBukti T4.DBukti T4.EBukti T5Bukti T6Bukti T7.ADokumen Penghentian Penyidikan perkara Laporan Polisi No :LP/K/1081/VII/2006/SPK tanggal 24 Juli 2006;Dokumen Penghentian Penyidikan perkara Laporan Polisi No :Laporan Polisi No : LPB/1737/X1/2017/UM/ JATIM tanggal 28April 2017;Dokumen Penghentian Penyidikan perkara Laporan Polisi No :Laporan Polisi No : LPB/788/VII/2016/UM/ JATIM tanggal 11Juli 2016;Dokumen Penghentian Penyidikan perkara Laporan
Register : 21-09-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 13-09-2023
Putusan PN KLATEN Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pemohon:
FARID ARFIANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Klaten
3213
Register : 07-04-2022 — Putus : 28-04-2022 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tbk
Tanggal 28 April 2022 — Pemohon:
1.H. MUHAMAD ASYURASE, M.MP
2.AZMAN, SH
3.CECEP CAHYANA SUNDAYA
2310
Register : 15-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Skt
Tanggal 17 Februari 2021 — Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
5314
Register : 24-05-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 44/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Agustus 2022 — Pemohon:
Ny. HASLINDA
Termohon:
1.NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
3.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
4.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASAR
9714
Register : 16-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Bks
Tanggal 15 Januari 2020 — Pemohon:
NORMA ARITONANG
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metro Bekasi Kota
7215
Register : 11-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Januari 2021 — Pemohon:
PT. SINAR SAWIT TAPANULI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDINESIA DAERAH SUMATERA UTARA
2.DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA
3.PENYIDIK UNIT I SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT
90
Register : 16-02-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Smg
Tanggal 14 Maret 2023 — Pemohon:
ELMIAI ITEH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
327
Register : 22-04-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan PN LAMONGAN Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Lmg
Tanggal 23 Mei 2022 — Pemohon:
MULYADI
Termohon:
KASAT RESERSE KRIMINAL POLRES LAMONGAN
93248
Register : 21-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
4731227
  • SPPP/01/V/Res.2.5/2019/Dittipideksus Tertanggal 9 Mei 2019 adalah tidak sah :
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan laporan polisi LP/1277/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016;
  • Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil ;
Oleh karenanyapemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan terkait adanya penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisitersebut.. OBYEK PRA PERADILANBahwa yang menjadi obyek dari permohonan pemeriksaan Pra Peradilanadalah Penghentian Penyidikan sebagaimana disebutkan pada SuratPenetapan Penghentian Penyidikan No.
KESIMPULAN1)2)3)4)Bahwa sesuai dengan faktafakta terkait dengan penghentian penyidikanyang dilakukan Termohon atas Laporan Polisi Nomor:LP/1277/XI1I/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016 dansebagaimana penjelasanpenjelasan hukum tentang penyidikan danalasanalasan penghentian penyidikan, maka jelas dan cukup untukmembuktikan bahwa penetapan penghentian penyidikan yang diterbitkanTermohon bertentangan dengan hukum;Bahwa oleh karena penghentian penyidikan yang dilakukan olehTermohon atas Laporan
Bahwa proses penghentian penyidikan telah diawali denganpelaksanaan Gelar Perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (4) huruf ePeraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan TindakPidana yang telah dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 30 April 2019 olehkarenanya Penghentian Penyidikan tersebut adalah rekomendasi dari hasilpelaksanaan gelar dimaksud yang merupakan suatu rangkaian proses yangdilakukan oleh Penyidik .Bahwa proses penyidikan yang telah dilakukanTermohon sebagaimana
Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkanSurat Penetapan Penghentian Penyidikan No.
yang dilakukan Termohon dengan Surat PenetapanPenghentian Penyidikan No.
Register : 12-01-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 8 Juni 2023 — Pemohon:
LINDA WIDYA NINGSIH
Termohon:
1.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
3.GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
4.DIREKTORAT BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
5.KAPOLDASU, DIRDITRESKRIMSUS POLDASU, KORDINATOR PENGAWAS PENYIDIK PNS KETENAGAKERJAAN PROV. SUMUT
6.KAPOLRI, KAPOLDASU, DIREKTUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA
7.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1516
Register : 16-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 12 Nopember 2019 — Pemohon:
AGUS ENDANG PURWANTO Als ENG PIAU
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
140
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / 1721 / K 3 / VII / 2002 / OPS / TABES tanggal 19 Juli 2002, di Poltabes MS yang dikeluarkan oleh Termohon adalah bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2011 tentang Sistim Informasi Penyidikan Juncto Pasal 12 huruf c Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2010 tentang Tata cara Pelayanan Informasi Publik dilingkungan
Register : 05-12-2023 — Putus : 16-01-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 16 Januari 2024 — Pemohon:
MULIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
74