padanya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149, Pasal 156 danPasal 158 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, Majelis secaraexofficio akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Idah danmutah serta nafkah anak kepada Termohon;Tentang Nafkah IdahMenimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah Idah akandipertimbangkan berdasarkan kepatutan, kelayakan serta memperhatikanpenghasilan Pemohon;Menimbang, bahwa kepatutan dan kelayakan Majelis hakim mengambilalih pendapat Badan Pusat Statistik

sesuai Berita Resmi Statistik Nomor53/07/th.XXIV tertanggal 15 Juli 2021, untuk mengetahui kebutuhan minimumuntuk makan, rumah, sandang, pendidikan, dan kesehatan per kapita/bulan diIndonesia secara umum pada Maret 2021 sebesar Rp472.525,00 (empat ratustujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan khususnya pendapatBadan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengetahulkebutuhan minimum untuk makan, rumah, sandang, pendidikan, dan kesehatanper kapita/bulan di Kabupaten Bolaang

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimalsesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yangberkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka Majelis harus mengetahuiterlebih dahulu kebutuhan rill anak saat ini, dan juga harus mengetahuikemampuan finansial Pemohon, namun ternyata tidak diketahui secara pastipenghasilan Pemohon, maka dengan memperhatikan kedudukan dan kondisisosial ekonomi di tempat kediaman anakanak Pemohon, mengambil alihpendapat Badan Pusat Statistik

Putusan No.230/Padt.G/2021/PA.Sroghalangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugasdi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, dantelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyerahkankepada Hakim berupa asli Surat Keputusan Permintaan ljin PerceraianNomor B238/BPS/91513/05/2021, tertanggal 20 Mei 2021, yangdikeluarkan dan

Tergugat telah dinyatakan tidakhadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidakbertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149ayat (1) R.Bg., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpahadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keteranganPenggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belahpihak berperkara adalah gugatan perceraian;Menimbang bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Badan Pusat Statistik

Kabupaten Sorong, yang dalamperkara a quo mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat,telah mendapatkan izin dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi PapuaBarat sebagaimana surat Nomor: B238/BPS/91513/05/2021, tertanggal20 Mei 2021, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan secara tegasbahwa Pegawai

Bahwa oleh karena hingga saat ini Para Pemohon belum mempunyaiKutipan Akta Nikah sehingga Para Pemohon dalam mengurus AktaKelahiran anakanak menemui kesulitan terutama anak yang nomor 1karena dibuat untuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNS atauASN di lingkungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, olehkarenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah / ItsbatNikah dari Pengadilan Agama Bangil guna dijadikan alas hukum untukmengurus Akta Kelahiran anakanak tersebut ;8.

Urusan Agama setempat;Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon danPemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) anak, tetapberagama Islam, tidak pernah bercerai dan selama itu tidak adayang keberatan atas pernikahan para Pemohon;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon Il sangatmembutuhkan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti nikah gunamengurus Akte kelahiran anak, terutama anak yang nomor satukarena dibuat untuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNSatau ASN di lingkungan Badan Pusat Statistik

mengetahui selama menikah Pemohon danPemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetap beragamaIslam sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan selamapernikahan Pemohon dan Pemohon II hingga kini tidak ada oranglain yang keberatan dan mengganggu gugat;; Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukanpengesahkan pernikahan adalah untuk mengurus akta kelahirananakanak mereka terutama anak yang nomor satu karena dibuatuntuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNS atau ASN dilingkungan Badan Pusat Statistik

Bahwa Pemohon sudah mendapat izin perceraian yang ditandatangani olehKepala Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung Nomor : 160/UP/. Tahun2012, tanggal 3 September 2012;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Krui Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Surat Edaran BAKN Nomor :48/SE/1990 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, harus mendapatkansurat izin dari atasannya terlebih dahulu, dan Pemohon telah menyampaikan suratizin dari atasannya tertanggal 3 September 2012 yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Pusat Statistik Provinsi Lampung;Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi gagal makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh PemohonMenimbang, bahwa atas

cukup dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi;Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonanannya,Pemohon telah mengajukan alatalat bukti berupa :e Bukti tertulis:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas namaPemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,diberi kode P. 1;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon danTermohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,diberi kode P. 2;Surat izin perceraian dari Kepala Badan Pusat Statistik

/PW.01/188/2010 tanggal 3 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, terbukti antara PemohonKonpensi dan Termohon Konpensi telah dan atau masih terikat suatu perkawinanyang sah sebagai suami isteri dan sampai sekarang belum pernah bercerai,karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.38, Pemohon sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari Kepala Badan Pusat Statistik

SekarangPenggugat bekerja di Statistik dan sering pulang dibonceng oleh lakilaki danpada saat itu kakak perempuan Penggugat melihat langsung Penggugatdiantar oleh seorang lakilaki dan ketika Tergugat mencium rambut Penggugatsepertinya basah dan habis keramas.

Sekarang Penggugat bekerja di Statistik dansering pulang dibonceng oleh lakilaki.

Penggugat juga bekerja sebagai Pegawaikontrak Badan Pusat Statistik dan bekerja di Cafe pada malam hari untukmencari nafkah. Tetapi Tergugat curiga dan cemburu terhadap Penggugat.6.

Bambang Isworo tidakmemenuhi syarat materil integritas, oleh karena pada saat menjabatsebagai Manajemen Proyek (MP) untuk proyek Pendataan danPemetaan Pendidikan dari Pusat Data Statistik Pendidikan KementerianPendidikan Nasional sesuai surat Keputusan Direksi PT.

SurveyorIndonesia (Persero) terbukti adanya tuntutan atas perbuatan terindikasirekayasa dan praktik menyimpang yang menimbulkan kerugiankeuangan negara ;2 Bahwa atas proyek tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional cq PusatData Statistik Pendidikan meminta pertanggungjawaban sesuai SuratNomor 8724/P3/LL/2013 tertanggal 13 Maret 2013, yang antara lainberbunyi: Menunjuk pada laporan hasil Audit atas dugaan tentangKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proyek Pendataan danPemetaan Pendidikan Pusat

Data Statistik Pendidikan No. 7&/LR/Insp.InvItjen/XHI/2012. tanggal 18 Desember 2012, InspektoratJenderal Kemdikbud, tentang kerugian negara sebesar Rp.34.793.719.173,00, yang terdiri atas: ....... onHalaman 19 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUNJKTPAGE20Bahwa sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atas proyekPendataan dan Pemetaan Pendidikan pada PusatData dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional(sekarang Kementerian

Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10565/P3/KU/2013, Perihal:PAGE17181920212223Tindak Lanjut Atas Temuan BPK RI TA 2010 dan TA 2011, tertanggal 12Juli 2013, ditujukan kepada Direktur Utama PT.

Arif Zainuddindan Bambang Isworo untuk menduduki Jabatan Anggota Direksi, ternyata M, ArifZainuddin dan Bambang Isworo adalah pemegang Manajemen ProyekPendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalamrangka program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan tahun Anggaran 2010 yangmenurut audit BPK telah melakukan kelebihan bayar yaitu sebesarRp.55.216.250.500,00 dan juga terhadap proyek pendataan dan pemetaan pendidikanpusat data dan statistik pendidikan telah diaudit oleh

Bahwa setelah semua tahapan seleksi dilakukan, Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat(AIPD), membawa Angota Komisi A DPRD Papua Barat tersebut dalam Kunjungan (StudiBanding) ke Australia, guna melihat dari dekat, betapa Pentingnya Komisi Informasi (KI)bagi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan;Putusan Perdata No.67/PDT.G/2018/PN Mnk 66.

Bahwa melihat waktu yang terus berjalan, maka Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian, bersama dengan Tim Seleksi, secara bergantian membangunkoordinasi dengan Ketua Komisi A DPRD Papua Barat (Demisioner) Sdr. Ruddy Timiseladan jawaban mantan Ketua Komisi A tersebut, bahwa pelaksanaan Fit and Proper Test akan dilakukan dalam waktudekat;8.

Yan Yoteni (Ketua Komisi ASekarang) di Kantor maupun di jalan; Koordinasi dengan Gubernur Papua Barat,Koordinasi dengan Sekretaris Daerah Papua Barat, Koordinasi dengan Diskominfo,Statistik dan Persandian Papua Barat, sepanjang Tahun 2016, namun, semua upaya yangdilakukan tersebut tidak membuahkan hasil, karena sangat tertutupnya DPRD Provinsi Papua Barat;12.

Bahkan perkataan Ketua Komisi A tersebut, didukung dengan Pernyataan KetuaKomisi A DPRD Papua Barat pada Surat Kabar Harian Tabura Pos bulan Oktober 2018 yangmenyatakan bahwa DPR siap melaksanakan Fit and Proper Test terhadap CalonAnggota Komisioner Komisi Informasi (KI) Papua Barat, tetapi dana disiapkan olehPutusan Perdata No.67/PDT.G/2018/PN Mnk 8Dinas Komunikasi Informasitika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat.Penyataan yang sarat Kepentingan diri sendiri dan mengabaikan Kepentingan

NTB;

- Timur : Perumahan statistik;

2.2.

:

6.1. 1/2 (seperdua) dari tanah rumah Semanggi, SHM No. 2526 luas 944 M2 atas nama Penggugat terletak di Jalan Semanggi Raya No. 15, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Yanis Maladi;

- Timur : Perumahan statistik

Tanah Rumah Semanggi, SHM No. 2526 luas 944 m2 atas namaPenggugat terletak di Jalan Semanggi Raya No. 15 KelurahanMonjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batasbatas: Utara : Rumah Yanis Maladi; Timur : Perumahan statistik; Selatan : Jalan Semanggi Raya; Barat : Laboratorium Dinas Perikanan Prov. NTB;Disebut sebagai obyek sengketa 4.1;b.

, SHMNo. 2526 luas 944 m2 atas nama Penggugat terletak di JalanSemanggi Raya No. 15, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang,Kota Mataram dengan batasbatas: Utara : Rumah Yanis Maladi; Timur : Perumahan statistik; Selatan : Jalan Semanggi Raya; Barat : Laboratorium Dinas Perikanan Prov.

NTB; Timur : Perumahan statistik;2.2. Rumah Kokog Lauk Il, luas 1.000 M terletak di Kelayu SelatanKecamatan Selong dengan batasbatas : Utara : Jalan/gang; Selatan : Rumah Apek/Mustafa; Barat : Jalan/Gang; Timur : Jalan/gang;2.3. Gudang Ledang Kelunceng, luas 2.100 M7 terletak di KelurahanKelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur denganbatasbatas : Utara : Jalan/Gang; Selatan : Jalan Raya; Barat : Jalan/gang;Hal 17 dari 23 hal. Put.

Menyatakan harta yang berupa :6.1. 1/2 (Seperdua) dari tanah rumah Semanggi, SHM No. 2526 luas944 M* atas nama Penggugat terletak di Jalan Semanggi RayaNo. 15, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataramdengan batasbatas:UtaraTimurSelatanBarat: Rumah Yanis Maladi;: Perumahan statistik;: Jalan Semanggi Raya;: Laboratorium Dinas Perikanan Prov. NTB;Hal 18 dari 23 hal. Put.

/IIl/d sebagai Analisis Statistik Sub Bagian Koordinasi Urusan Kominfo,Persandian dan Statistik pada Biro Administrasi Perekonomian SetdaProvinsi Kepulauan Riau.; Bahwa berdasarkan pasal 55 Undangundang Nomor 5 tahun 1986, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hanterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Halaman 7Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN. TPI2.

BahkanPENGGUGAT masih menduduki jabatan struktural di eselon IV denganjabatan Kepala Sub Bagian Pendataan pada Bagian Statistik di BiroAdministrasi Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor1295 Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pelaksana di lingkunganpemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, PENGGUGAT diangkat sebagaiAnalis Statistik di Sub Bagian Koordinasi urusan Kominfo, Persandian danStatistik pada biro administrasi perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.Bahwa secara tibatiba PENGGUGAT menerima surat pemberhentiandengan tidak hormat sebagai PNS berdasarkan

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil menduduki pangkatgolongan Il/a, tanggal 25 November 1993 dengan tempat kerja KelurahanTanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat di Tanjungpinang sampaidengan Penggugat menduduki pangkat Penata Tk.I, golongan Ill/d, tanggal 5Desember 2018, di Unit Kerja Sub Bagian Koordinasi Urusan Kominfo,Persandian dan Statistik pada Biro Administrasi Perekonomian SekretariatDaerah Provinsi Kepulauan Riau (Bukti P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14,P15, P16

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat halaman 7poin 10 dan Bukti P1=T24 serta Bukti P17 menurut Majelis Hakim padapokoknya diketahui bahwa posisi Penggugat pada saat diberhentikan adalahmemiliki jabatan pelaksana sebagai Analis Statistik di unit kerja Sub BagianKoordinasi Urusan Kominfo, Persandian dan Statistik pada Biro AdministrasiPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menurutketentuan tersebut di atas dikategorikan bagian dari Jabatan Administrasi (JA),sehingga

memberitahukan kepadaPENGGUGAT bahwa Gugatan PENGGUGAT telah diputus olehMajelis Hakim dengan amar gugatan PENGGUGAT dinyatakanBahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU NO.51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO.5 Tahun 1986terhadap perkara yang telah diputus gugur oleh pengadilan,dapat diajukan gugatan baru selama tenggang waktu 90 harimasih ada.Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil Badan PusatStatistik yang diangkat pada tahun 2009 dengan penempatanpertama sebagai staf Badan Pusat Statistik

JKT.26.27.28.29.30.atau mengangsur dalam jangka waktu 40 (empat puluh) harisejak Penggugat menandatangani surat keterangan tersebut, halmana sangatlah tidak mungkin Penggugat mengangsur dalamjangka waktu 40 (empat puluh) hari;Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat menerima SuratKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2259/KPG tahun2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Penggugat; Bahwa selanjutnya Penggugat

SALINAN PENETAPANNomor : 1647/Pdt.G/2008/PA.BLBISSMILLAHIRRAH MANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;PENGGUGAT ASLI, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer,bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai PENGGUGATMELAWANPENGGUGAT ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BPS(Badan Pusat Statistik

DADANG ZAENAL PENGADILAN AGAMA SUMEDANG KELAS 1 AJALAN STATISTIK NO. 35SUMEDANG 45323BUNDELNomor : 936/Pdt.G/2013/PA.SmdgJenis Perkara : CERAI GUGATPenggugat : DIAN NURHAYATI binti RUKMANTaranant eo VANRTNT kes TA CTINA PUTUSANNomor : 936/Pdt.G/2013/PA.Smdg/Pdt.G/2008/PA.Smd.Tanggal: 1 Mei 2013 PUTUSAN PUTUSANNomor : 936/Pdt.G/2013/PA.SmdgTanggal : 1 Mei 2013 Antara:DIAN NURHAYATI binti RUKMAN PenggugatLawan:YANDI bin TASIM TergugatPENGADILAN AGAMA SUMEDANG KELAS 1 AJALAN STATISTIK NO. 35SUMEDANG

Mawardi di Camp tempat pembangunan kantor Statistik Kab.

Putussibau UtaraKab Kapuas Hulu menuju Sanggau dengan menggunakan sepeda motor;Bahwa sesampainya di Jl Ahmad Yani Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulutepatnya di Halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda, terdakwa melihat sepedamotor Yamaha Mio warna hitam dengan lis warna hijau dengan nomor PolisiKB 5316 FE beserta kuncinya yang tergantung dikunci jok/tempat duduksepeda motor tersebut;Bahwa selanjutnya terdakwa menitipkan sepeda motor yang digunakannyakepada Sdr Mawardi di Camp tempat pembangunan Kantor Statistik

UtaraKab Kapuas Hulu menuju Sanggau dengan menggunakan sepeda motor kemudiansesampainya di Jl Ahmad Yani Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu tepatnya diHalaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Miowarna hitam dengan lis warna hijau dengan nomor Polisi KB 5316 FE beserta kuncinyayang tergantung dikunci jok/ tempat duduk sepeda motor tersebut;Bahwa selanjutnya terdakwa menitipkan sepeda motor yang digunakannyakepada Sdr Mawardi di Camp tempat pembangunan Kantor Statistik

DADANG ZAENAL PENGADILAN AGAMA SUMEDANG KELAS 1 AJALAN STATISTIK NO. 35SUMEDANG 45323BUNDELNomor : 993/Pdt.G/2012/PA.SmdJenis Perkara : CERAI GUGATPenggugat : WANGSIH binti RAHMATTergugat : DAYEP bin ACUPutus Tanggal : 4 Juli 2012 Minutasi Tanggal : 5 Agustus 2012PUTUSANNomor : 993/Pdt.G/2012/PA.Smd/Pdt.342098/PA.Smd.Tanggal: 4 Juli 2012H.

ODING HALIM, SH PUTUSAN PUTUSANNomor : 993/Pdt.G/2012/PA.SmdTanggal : 4 Juli 2012 Antara:WANGSIH binti RAHMAT PenggugatLawan: DAYEP bin ACU TergugatPENGADILAN AGAMA SUMEDANG KELAS 1 AJALAN STATISTIK NO. 35SUMEDANG 453231.Foto Copy KTP Penggugat Nomor. 10.1710.531184.0001 dari KantorKecamatanBuahdua Kabupaten Sumedang,tanggal 28 September 2010. Kemudian atassuratbukti tertulis tersebut, oleh ketua majelis diberi tanda ( P.1.) ;1.

telahmenghalangi, menyerobot harta sengketa juga dapat merugikan Penggugatadalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melawan hukum;15.Bahwa atas laporan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Polsek LubukSikaping juga tidak terpenuhi, secara diamdiam Tergugat secara resmimelakukan Pengukuran/Tunjuk Batas (viat bukti nantinya Berita AcaraTunjuk Batas tanggal 21 Oktober 2013 No.274/3.13.08/X/2013);16.Bahwa pada tanggal 16 April 2014 Penggugat telah membuat kesepakatandengan Kepala Badan Pusat Statistik

dan mendirikan 1 (satu) buah bangunan atau memagar denganpagar seng (drurm aspal yang telah dibelah) atas harta milik Penggugatseluas + seper 21,5 (dua puluh satu koma lima) dibulatkan sama denganseper 22 (dua puluh dua) meter persegi atau sama dengan 2m x 16m samadengan 32 (tiga puluh dua) m2 diatas Sertifikat Hak Milik No.645, adalahperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum/dapatmerugikan Penggugat, atau juga akan terjadi gagal transaksi jual beli antaraPenggugat dengan Kepala Badan Statistik

Foto Copy Surat Jual Beli antara Zurnita dengan Chardiman, S.ST., MMKepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman yang bertindak untukdan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman tertanggal 22Mei 2014, diberi tanda4.

No. 260 K/PID.SUS/2017diwarung makan nasi kuning di depan Kantor statistik Jalan S. ParmanKecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, kemudian terhadapinformasi tersebut, saksi HASNEDI bersama Saksi M.

JULHAM melakukanpengecekan terhadap informasi tersebut, lalu ditemukan Terdakwa sedangmakan diwarung makan nasi kuning di depan Kantor statistik tersebut,kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian PolresKetapang untuk diproses lebih lanjut;Bahwa terhadap' barangbarang yang diketemukan~ dari hasilpenggeledahan di dalam kamar dan rumah Terdakwatersebut,saat Terdakwa diintrograsi, Terdakwa menerangkan bahwa kepemilikanbarangbarang tersebut adalah milik Terdakwa ;Bahwa berdasarkan dari

kardus bagian dapur;Selanjutnya barangbarang tersebut di amankan dan dibawa ke kantorkepolisian, sedangkan terhadap Terdakwa dilakukan pengejaran pencarianoleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang;Bahwa setelah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapangmelakukan pencaharian terhadap keberadaan Terdakwa, kemudian padahari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 09.00 WIB SaksiHASNEDI mendapat informasi keberadaan Terdakwa yang sedang makandiwarung makan nasi kuning di depan Kantor statistik

JULHAM melakukanpengecekan terhadap informasi tersebut, lalu ditemukan Terdakwa sedangmakan diwarung makan nasi kuning di depan Kantor statistik tersebut,kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian PolresKetapang untuk diproses lebih lanjut;Bahwa terhadap barangbarang yang diketemukan~ dari hasilpenggeledahan di dalam kamar dan rumah Terdakwa tersebut, saatTerdakwa diintrograsi, Terdakwa menerangkan bahwa kepemilikan barangbarang tersebut adalah milik Terdakwa;Bahwa berdasarkan dari

. (+)Total harga sapi812.000.000, ILsBerdasarkan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yangditerbitkan oleh Biro Pusat Statistik Prop. Kaltim Tahun2006, harga satuan per ekor sapi Madura/Bali jantan usia24 bulan seharga Rp. 6.850.000, . Sehingga pembayaran yangseharusnya menurut Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yangditerbitkan oleh Biro Pusat Statistik Prop.

Rajuddin= Rp.812.000.000, Total harga sapi sesuai SHBJ Biro Pusat Statistik Prop.

Rajuddin telahmengadakan dan menyalurkan sapi sebanyak 106 (seratus enam)ekor jenis Sapi Bali Jantan dengan rincian sebagai15berikut Sapi ukuran berat sedang 36 ekor X Rp. 7.000.000, =Rp. 252.000.000, Sapi ukuran berat besar 70 ekor X Rp. 8.000.000, = Rp.560.000.000. (+)IarTotal harga sapi812.000.000, Berdasarkan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yangditerbitkan oleh Biro Pusat Statistik Prop.

Sehingga pembayaran yangseharusnya menurut Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yangditerbitkan oleh Biro Pusat Statistik Prop. Kaltim adalah Sapi ukuran berat sedang 36 ekor X Rp. 6.850.000, =~ Rp.246.600.000, Sapi ukuran berat besar 70 ekor X Rp. 6.850.000, .= Rp. 472.650.000, (+)Total harga sapi =Rp. 719.250.000,Berdasarkan perhitungan diatas, kerugian yang. terjadiadalah sebagai berikutTotal harga sapi yang diadakan oleh Penyalur An.

Asli Daftar Gaji Pegawai Golongan II, Badan Pusat StatistikKabupaten Luwu Utara Periode Pembayaran bulan Nopember 2018,antara lain tertera nama Pemohon (Rahmawati), yang diketahui danditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara(Bukti P.6);7. Asli Pembayaran Tunjangan Kinerja (TK) Pegawai bulanSeptember 2018, antara lain tertera nama Pemohon (Rahmawati), yangdiketahui dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat StatistikKabupaten Luwu Utara (Bukti P.7);Bukti Saksi :1.

PA.Msb @ Halaman 62.tinggal bersama para Pemohon karena diperlakukan dengan baikseperti layaknya anaknya sendiri; Bahwa ayah dan ibu anak tersebut setuju dan tidak keberatan jikaanaknya dijadikan anak angkat oleh Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang baik, taatberagama, bermasyarakat dan saksi tidak pernah mendengarPemohon dan Pemohon II melakukan pelanggaran hukum; Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta, sedangkan Pemohon IIsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik

anak tersebut senangtinggal bersama para Pemohon karena diperlakukan dengan baikseperti layaknya anaknya sendiri; Bahwa ayah dan ibu anak tersebut setuju dan tidak keberatan jikaanaknya dijadikan anak angkat oleh Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang baik, taatberagama, bermasyarakat dan saksi tidak pernah mendengarPemohon dan Pemohon II melakukan pelanggaran hukum; Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta, sedangkan Pemohon IIsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik

permohonannya, para Pemohon jugatelah mengajukan dua (2) orang saksi di persidangan yaitu :1).SAKSI , umur 41 tahun; Agama Islam; pendidikan S1, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, Bertempat tinggal di Gampong Sagoe, Kecamatan SimpangTiga, Kabupaten Pidie, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yangpada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman satukantor dengan almarhum suami Pemohon ;2). bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai PNS di BadanPusat Statistik

BahrulWalidin yang dahulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan PusatStatistik Kabupaten Pidie;SAKSI II, umur 28 tahun; Agama Islam; pendidikan S1, Pekerjaan TukangService, Bertempat tinggal di Gampong Dayah Seumideun, KecamatanPeukan Baro, Kabupaten Pidie, berdasarkan sumpahnya memberikankesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah temanalmarhum suami Pemohon ; bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai PNS di BadanPusat Statistik

Bahwa Penggugat sebagai ASN/PNS sudah mendapatkan suratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 0701001/KPG tahun 2020dari Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung., tertanggal 01 Juli2020.10. 10.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDAIR: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugattelah hadir, dan Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Asli SuratKepala Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 0701001/KPG yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilantanggal 01 Juli 2020;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat

PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan berkewajiban untukmendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang / atasannya;Menimbang, bahwa Penggugat telan mendapatkan surat dimaksudberupa Surat Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung tentangPemberian Izin Perceraian Nomor: 0701001/KPG yang dikeluarkan oleh KepalaPerwakilan