Oleh karena itu pemikiranpembanding sangat menyesatkan pemikiran hukum, khususnya dalamperkara ini, dimana person pembanding telah pernah kawin sebelumnyakrena dijodohkan orangtuanya, tetapi perkawinan itu dengan mudah ceraikarena person pembanding hanya mendapat satu unit rumah dan dalamperkara ini setelah mendapatkan 2 (dua) miliar rupiah dan mengambil SuratHak Milik Tanah dan Rumah harta bawaan Terbanding baru menggungatcerai, prilaku person pembandinng pasti akan terus berlanjut nantinyasepanjang

sengketa a quo adalah tanah milik MamiqKertasih yang pada tahun 1967 saksi sendiri bersama rombonganKepala Desa waktu itu yang datang ketanah objek sengketa yang diberikan kepada Mamig Kertasih; Saksi sebagai petugas ukur saat itu dan hadir juga Mamig Kertasih danKepala Dusun waktu itu ; Saksi mengukur tanah yang di berikan kepada Mamiq Kertasih saat ituseluas + 40 are;= Saksi tahu status tanah waktu itu tanah GG atau tanah bebas milikNegara yang di berikan kepada masyarakat yang sudah memilki Surathak

Dimana dalam SURATHAK TANAH tersebut tidak ada pernyataan yang menyebutkan Penggugatberhak untuk mendirikan rumah di atas sebidang tanah milik Para Tergugat.Hal ini menjadi dasar Para Tergugat mengajukan keberatannya atas pendirianrumah diatas tanah milik Para Tergugat tersebut.. Bahwa penggugat pada posita poin 11 yang menyatakan di Huta Sampe Rajatidak ada dikenal dengan Sipukka Huta atau Pembuka Kampung. Bahwa dalilPenggugat tersebut adalah hal yang keliru.

Billem Siahaan diatas tanah + 2 Ha berdasarkan SuratHak Tanah nomor : 593/2/900/Ekon/98 tertanggal 04051997 (VideBukti T2) dan didalamnya terdapat tanah objek Perkara, dimana diatastanah tersebut terdapat kuburan anak perempuan Alm.

haktanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau. pembenihandiatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yangmempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Abdul Nasipsetuju untuk memberikan kesempatan pelebaran tanah makam seluas 1000 M2 milik PT.Sinar Galaxy Surabaya yang terletak didalam lahan seluas 11.545 M2 (berdasarkan SuratHak

Mulyorejo, Kota Surabaya, berdasarkan SuratHak Guna bangunan Nomor. 6017 atas nama Turut Tergugat IV(Developer). Objek jual beli tersebut dilinat oleh PENGGUGAT pertama kalimelalui iklan di salah satu surat kabar. Bahwa kemudian PENGGUGATyang tertarik dengan iklan tersebut menghubungi TERGUGAT Il yangmerupakan Broker atauMakelar rumah yang hendak dijual;Bahwa setelah pertemuannya dengan TERGUGAT II, TERGUGAT Ilselanjutnya mengenalkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

Pada surathak Penggugat tersebut, kemungkinan besar tidak sesuai fakta. Indikasi kedua macam surat hak Penggugat tersebut palsu.5. s/d 20. Dalil Penggugat tidak benar tidak sesuai fakta, dan Tergugat menolakkeras.Bahwa bersarkan fakta dan hukum sebagaimana terurai diatas, mohonMajelis Hakim berkenan memutuskan dalam perkara ini :DALAM EKSEPSI : Menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna.

Terdakwa berkata:"Ya sudah kak, tapi saya mau tandajadinya dulu Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi AIDILberkata:" Ya, kalau sekedar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah)ada";Menimbang, bahwa setelah sampai dengan uang dengan total Rp.72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah) sudah diserahkan oleh saksi AIDILkepada terdakwa, sampai dengan saat ini terdakwa tidak menyerahkan SuratHak Milik Tanah yang dijadikan objek dalam jual bell tersebut;Menimbang, bahwa kemudian saksi

DALAM EKSEPSIEKSEPSI GUGATAN KABUR (Exeptie obscuur libel) DAN TIDAKCERMAT1.Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana Pengugathanya menguraikan bahwa Tergugat memiliki alas hak berupa SuratHak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalKantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkan Surat KeputusanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor42/HGU/BPN/96 tanggal 6 Oktober 1996 seluas 2.398 Ha, tanpamenjelaskan secara rinci batas sempadan dari Hak Guna Usaha

Bahwaterkait dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dantidak jelas dimana Penggugat hanya menguraikan bahwa Tergugat (mungkinyang dimaksud Tergugat adalah Penggugat) memiliki alas hak berupa SuratHak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/96Tanggal 6 Oktober 1996 seluas 2.398 hektar tanpa menjelaskan rincian batassempadan dari Hak

Rekonpensi dengan buktibukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensimengenai proses terbitnya Hak Guna Usaha No.03 milik Tergugat Rekonpensidimana obyek sengketa adalah bagian dari areal HGU No.03 milik TergugatRekonpensi, maka pertimbangan dalam Konpensi mengenai keabsahan terbitnyaHGU NO.03 milik Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis ambil alin untukmempertimbangkan petitum keempat Rekonpensi ini, dimana dalam pertimbanganKonpensi Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan keabsahan terbitnya suratHak

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.321 K/Sip/1978 yangmenyatakan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain" ;c.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.321 K/Sip/1978 yangmenyatakan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain ;c.

pengaturannya harusoleh anak tertua Djarlim saragih, namun walaupun demikian Para ahli waris Djarlimtidakmempersoalkannya; Kemudian harta orang tua yang telah diberikan berdasarkan surat pembagian hartatertanggal 26 oktober 1998 kepada Djamalim Saragih berupa tanah yang terletak diTangaran logo juga telah dijual terhadap pihak ketiga bernama MawardiSelanjutnya Harta bagian yang diperoleh Penggugat pertama Japorman saragih danPenggugat III Janurdin saragih yang bernama Juma Joring dengan Juma Palia, surathak

Maret 2012, dimana Emiyani sebagai pihak pertamadan Sumardi sebagai pihak kedua, dimana dalam Pasal 5 point/alineaketiga yang berbunyi: Bahwa setelah ditandatanganinya...... dan seterusnya; Bahwa demikian pula dalam Pasal 3 poin....... dan seterusnya;Menimbang, bahwa pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan gugatan terhadap PenggugatRekonvensi/Para Tergugat Konvensi, demikian pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan pencabutan pemblokiran atas surathak

Pengadilan Negeri Tondano secara absolut tidak memiliki kewenangan untukmemeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978Tanggal 31 Januari 1978 : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milk yang dikeluarkan oleh instansi lain, Maka berdasarkan faktafakta hukum,ketentuan hukum yang terkait dengan perkara aquo dan Yurisprudensi yang menjadidasar acuan berlaku umum selama ini, maka selaras dengan ketentuan Pasal

menurut daftar buku surathak tanah tanggal 29 September 1928 NO. 163 tertulis atas nama DeDeputatie Van De Generale Synode Van De Cereformen Kerken In NederlandVoor De Zending Onder Neidenen en Mokamodanan;4 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik/Pakai GedungPemerintah yang dikeluarkan oleh Djawatan Gedung Gedung NegaraDaerah Jogjakarta, Direktorat Tata Bangunan Direktorat Djenderal Tjipta Karya,Departemen Pekerdjaan Umum & Tenaga Listrik, Nomor GD 25/6/19/171Expl., tertanggal 13 April 1974

Thasin dengan ukuran panjang 300 depa, lebar 16 depa berdasarkan SuratHak Milik Adat tertanggal 23 Rabiul Awal 1320 dan sekarang sah milik ahli warisdari almarhum M. Yusuf bin H.M.

Terdakwa berkata:"Ya sudah kak, tapi saya mau tandajadinya dulu Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi AIDILberkata:" Ya, kalau sekedar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah)ada";Menimbang, bahwa setelah sampai dengan uang dengan total Rp.72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah) sudah diserahkan oleh saksi AIDILkepada terdakwa, sampai dengan saat ini terdakwa tidak menyerahkan SuratHak Milik Tanah yang dijadikan objek dalam jual bell tersebut;Menimbang, bahwa kemudian saksi

melaporkan peristiwa tersebut padaPolresta Kota Jambi yang diterima pada tanggal 12 Februari 2021(Bukti P9) dan juga kemudian Tergugat mangajukanpermohonan Blokir atas SHM tersebut di BPN Kabupaten Muarojambi (bukti P2);15) Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat danPihak Muhammad Firdaus dan Pihak Ahkmad Suhaili tersebut,maka Para Penggugat lah yang telah melakukan ingkar janji(wanprestasi) terhadap perjanjian yaitu. dengan tidakmenyelesaikan pengurusan surat kepemilikan lahan berupa SuratHak

, menurut surathak tanah tanggal 19 September 1956 Nomor 1072, tertulis atas namaWillem Gerardus Hogendorp, disini dicatat bahwa persil (tanah) yangdiuraikan diatas letaknya di Salemba Nomor 4547;9. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Kadaster)tersebut diatas jelasiah bahwa tanah yang terletak di Jalan Salemba Nomor4547 adalah bekas tanah Hak eigendom perponding nomor 15758 atasnama Willem Gerardus Hogendorp;Halaman 3 dari 28 hal.Put.

yakni pada posita angka 22 yang mendalilkan bahwapenguasaan objek sengketa oleh Tergugat II dari Tergugat dan disetujuioleh Turut Tergugat berdasarkan sertifikat adalah tidak sah danbertentangan dengan hukum sehingga semua surat yang berkaitandengan akta hibah maupun sertifikat yang dibuat dan ditandatanganioleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak sah dan harus dibatalkan.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum Penggugat angka 3,Penggugat juga memohon agar menyatakan Akta Hibah ataupun surathak

Bahwa tergugat II harus dilindungi oleh undangundang sebab pembeliyang beritikad baik yang sungguhsungguh meneliti kebenaran dan surathak kepemilikan dari tergugat dan sebelum menandatangani akta jualbeli telah terlebin dahulu cek bersih dari Badan Pertanahan NasionalKota Pematangsiantar dan akta jual beli tersebut bukanlah asalasalantetapi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam hal iniNotaris Nelsi Sinaga, SH;.

bahwa terhadap obyeksengketa pada tanggal 12 Juni 2019 telah dilakukan Pemeriksaan Setempatyang terletak di Desa Bagi , Kecamatan Madiun, Kab Madiun, sebagaimanaSurat Hak Milik Nomor: 1374 dengan Surat ukur sementara 3599 yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Madiun, tahun 1982 yangdikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah beralasansecara hukum karena berdasarkan bukti T13 dan T14 terbukti terhadap obyeksengketa telah terjadi jual beli antara SUWADI dengan SUGIARTO serta SuratHak