Ditemukan 31847 data
72 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
368 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 368 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Eka Mediely, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada:1. Toni Ariadi Effendi, SH.,S.IK.,MH.,MM, Jabatan/Kesatuan KABIDKUMPOLDA RIAU;2.
61 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 120 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIKINDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kol. (Purn) DR(Hc) H.
Putusan Nomor 120 K/TUN/20156 Bahwa sejarah awal tanah Penggugat adalah berdasarkan Surat KeputusanBupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang Nomor 2/02/PLP/VIII52/74 tanggal 14 September 1974, sebagai lampiran SK GubernurJawa Barat mengenai Penjelasan Tanah, maka perincian bahagian tanahnyaadalah sebagai berikut: Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atasnama Sdr.
Putusan Nomor 120 K/TUN/20151959/1974, telah dilanggar oleh Tergugat pada saat kegiatan pendaftaran tanahHGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari tanggal 9 Pebruari1998, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti riwayatkepemilikan tanah Penggugat pada saat kegiatan pengukuran dan pemetaantanah, dalam rangka proses peralihan hak dari HGU PT. Tanjung KrisikMakmur kepada HGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT.
Putusan Nomor 120 K/TUN/2015tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga menyatakan bahwa pengajuangugatan oleh Penggugat/Terbanding telah lewat waktu.Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dengan ini menolak dengan tegas dalilpertimbangan hukum Judex Facti putusan a quo yang berpendapat: bahwa sejakinformasi bukti T4 tersebut diterima Penggugat/Terbanding pada tahun 2010,sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertipikat yangmenjadi objek gugatan.
Putusan Nomor 120 K/TUN/2015ASHADI, SH.NIP.: 220000754
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
620 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 620 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS), diwakili olehASMURAN ABDUL, selaku' Persero Pengurus dalamjabatannya selaku Direktur CV.
Putusan Nomor 620 K/TUN/2015Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/002/IUPEr/MBPBAT/I/2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana.540/IUPEr/DPEIV/VI/2009 objek sengketa yang telah diterbitkan olehTergugat kepada CV.
Putusan Nomor 620 K/TUN/20154.54.6474.8ditujukan kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara Perihal: Pengumumansetempat untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan UmumBahan Galian Batu) Bara atas nama CV.
Putusan Nomor 620 K/TUN/2015Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUPEr/DPEIV/V1/2009;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Tergugat:A.
Putusan Nomor 620 K/TUN/2015
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 331 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1. IRAJENG DG. MALEBBI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi (Samping Depot GasPertamina), Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;2. USMAN JUFRI DG.
HUSAIN SAHAKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS,bertempat tinggal di Jalan Kapasa Raya No.25 B, RT/RW.001/005, KelurahanHalaman dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam halini memberikan kuasa kepada :1 JAMALUDDIN DJAFAR, S.H.,;2 AGUS MELAS, S.H.,M.H.
Hibah yang dilakukan dari HalipaHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014ke Husain Sahaka tersebut tertuang dalam Akta Hibah tertanggal 9 April1979 Nomor: 45/PPAT/1979 yang dibuat oleh Haji Muhammad DyunaidCamat Walenrang Kabupaten Luwu saat itu ;12 Bahwa atas dasar Akta Hibah itulah Husain Sahaka lalu mengajukanPermohonan Penerbitan Sertifikat pada Tergugat sebagaimana tertuangkemudian dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Mancani Tahun 1987seluas 11, 511 m?
Ini adalah salah satu kesalahan dan kekeliruan fatal yang dilajukan oleh kedua HakimJudex Facti dalam perkara ini karena tekah mengambil kesimpulan hukum berdasarkanHalaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014asumsi belaka dan bukan atas dasar fakta hukum yang dilandasi dengan alat bukti yang sahmenurut hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini.
Tata Usaha Negara,Jumlah ... oc e Rp500.000,00ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014
49 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 K/TUN/2015
Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02993 surat ukurNomor 72/2000 Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas9.572 m?
Putusan Nomor 377 K/TUN/20154.
Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Siapa yang paling berhak atas tanah sertifikat hak masih objek sengketatersebut yang harus diselesaikan dulu di Peradilan Umum, sehinggaPTUN belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimanahal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 yang menyatakan bahwameskipun sengketa itu terjadi akibat adanya SK pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atastanah, maka gugatan atas
Putusan Nomor 377 K/TUN/2015dikabulkan sehingga Para Termohon Kasasi tidak dapat memprosesbalik nama atas objek tanah tersebut;5.
Putusan Nomor 377 K/TUN/2015
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 K/TUN/2010
No. 214 K/TUN/2010Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. PL. Tobing,SH., MH., 2. Hana Firtiana, SH., MH., 3. Dadang Azis,SH., 4.
No. 214 K/TUN/2010Putusan No. 309/1975/G.PN. Jakarta BaratSelatan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) Alm.
No. 214 K/TUN/2010833 M?
No. 214 K/TUN/20108.
No. 214 K/TUN/2010Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 214 K/TUN/2010
805 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
07 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 07 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar KM. 07 KomplekKantor Bupati (STA.07+800) Bangkinang, dalam hal ini memberi kuasakepada:1.Ahmad Syukri.,SH.Plh.
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 PK/TUN/2013
PUTUSANNomor 36 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1,Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1 Mohamad Dofir, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;2 Bambang Gunawan, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri TanjungPerak Surabaya;3 Dyjauharul Fushuus, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata
Griya Taman AsriBlok HG No. 36, Kecamatan Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Nopember 2010;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/ Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat telahmengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/TUN/2012, Tanggal 22 Maret
Putusan Nomor 36 PK/TUN2013Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah Putusan KasasiMahkamah Agung nomor 01 K/ TUN / 2012 yang telah diputus pada tanggal 22Maret 2012 dengan amar putusan :MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi1.SISMINARDI, SH., 2. HARTONO., 3. PUDJIARTO S., 4. MOCH. SYAIFULHARYONO, SH., 5. ITONG ENDRO SWANDONO, S.T., 6. PUDJI SISWANTO,SH., 7. SUWONO, 8. ACHMAD RIFA', SH., 9. SUDARTO, 10. SUMARWAN,SH., 11, HARRI SOESANTO, SH., 12.
/ 2012.Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 01 K /TUN / 2012 memberikan pertimbangan pada intinya :aBahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) UndangUndang No. 43Tahun 1999: " Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkanapakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidanakejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkanfaktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanHalaman 25 dari 35 halaman.
Budi Hartono tersebut padaprinsipnya adalah sama dengan tindak pidana yang dilakukan Para TermohonPeninjauan Kembali/Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 2382/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 9 Nopember2009 atas nama Budi Hartono.Dalam perkara Nomor 02 K/TUN /2012 jis Nomor 69/B/2011/PT.TUN.Sby dan104/G/2010/PTUN.Sby, di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya memberikan putusan Nomor 104/G/2010/PTUN.Sby dengan amarDALAM EKSEPS!
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
358 K/TUN/2015
Putusan Nomor 358 K/TUN/20154.
danmenyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50 UndangUndang tentang PERATUN).5.
Putusan Nomor 358 K/TUN/2015Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Zein bin Ali Badjabir.
Putusan Nomor 358 K/TUN/2015d. Dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof.
Dengan demikianTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memilikikepentingan untuk menggugat di Pengadilan TUN Surabaya(tidak memiliki Persona Standi In Judicio)halaman 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 358 K/TUN/2015h.
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
389 K/TUN/2011
No.389 K/TUN/201 118.19.20.dukungan bersama pasangan Fransisca M. Tuwaidan dan Ir.
No.389 K/TUN/201 12.
No.389 K/TUN/201 1b.
No.389 K/TUN/201 1Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penetapanpasangan Drs.
No.389 K/TUN/201 1
94 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 PK/TUN/2022
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 46 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.De3.10.11.12.Ida Budhiati, SH., MH., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;Sigit Pamungkas, SIP., MA., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;Nur Syarifah, SH., LLM., jabatan
Putusan Nomor 46 K/TUN/2015Hari : Jumat.Tanggal : 23 Agustus 2013.Pukul : 10.00 WIB.Tempat : Ruang sidang A gedung Serbaguna di Idi.Acara : Rapat Paripurna Khusus.Dalam rangka penetapan anggota KIP KabupatenAceh Timur Periode 20132018.2 Demikian dan terima kasih.Tertanda :Ketua DPRK.Tgk. Alauddin, S.E.Bahwa dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati dariPartai Aceh (PA) serta anggota DPRK Aceh Timur pada tanggal 23 Agustus2013.
Putusan Nomor 46 K/TUN/2015Lulus :Tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Timur Periode 20132018mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) Calon AnggotaKomisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten AcehTimur Periode 20132018 kepada Tergugat antara lainsebagai berikut :1Iskandar A Gani, S.E.2 Mulia Karim, S.Ag., M.H.3Drs. Ridwan Suud.4Tarmizi, S.Sos., MA.5Sofyan.Cadangan :1 Ismail, S.E.na FF W WNIsmail, S.Ag.Drs.
Putusan Nomor 46 K/TUN/20155 Sdr.
Putusan Nomor 46 K/TUN/2015
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
351 K/TUN/2022
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 PK/TUN/2013
PUTUSANNomor 50 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1.ELMIDAWATI SIREGAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan CalonPegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, alamatJalan T. Baja Purba Gg.
kewarganegaraan Indonesia, Para Advokad dan Konsultan Hukumpada ND SOLICITOR Counsellor & Attorney at Law, beralamat di Jalan BonangNo. 23, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Oktober 2012.Pemohon Peninjauan Kembali I, I, If1 dan IV, dahulu Para TermohonKasasi/ Terbanding/ Penggugat II, III, V dan VI.melawan :BUPATI LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 60Rantau Prapat dalam hal ini memberi kuasa kepada :Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN
Amalia/ Gg Kop Kecamatan Rantau Selatan Rantau Prapat.Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat I, IV, VII.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat II, Il, V, VItelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 25 K/TUN/2011 tanggal 21 April 2011 yang telah
Bahwa dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Objek Sengketa adalah tidak cukupHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN/2013beralasan menurut hukum, sebab pada waktu Para Penggugat menjalankan tugassebagai Tenaga Honorer maupun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bekerjadengan baik dan menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi danuntuk lebih jelasnya akan dibuktikan pada persidangan berikutnya
Sugiatik tersebut ;Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN/2013Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkarapada semua tingkat dan dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016Petugas Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang di dalam PetaDasar Pertanahan;15.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TataUsaha Negara.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016dihadapan Drs. K.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016SH.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016
66 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
402 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 402 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. MULTI HARAPAN UTAMA, suatu Perseroan Terbatas yang anggarandasarnya dimuat dalam Akta tanggal 30 Desember 1986 Nomor 60 dibuatdihadapan Nyonya Soenardi Adisasmito, Notaris di Jakarta dan telah mendapatpengesahan Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2Mei 1987 Nomor C23464HT.01.01.
Putusan Nomor 402 K/TUN/2014Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Devy Yanuar, S.H., M.H., 2. RudyMuliadi, S.H., dan 3. Simon Sinambela, S.H., masingmasing kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Gedung Citylofts SudirmanLantai 18 Ruang 1805, Jalan K.H.
Putusan Nomor 402 K/TUN/2014antara Syaiful Anwar, S.Sos., dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawati, sehingga untukmenyelesaikannya bukanlah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2013/PTUNSMD.
Putusan Nomor 402 K/TUN/2014KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KECAMATAN LOA KULU.alamat kantor Jl. Mulyopranoto Telp. (0541) 661689 Kode Pos 75571;2 Bahwa surat dimaksud, bertanggal, Tenggarong 8 Mei 2013,bernomor593.8 1/630/CLK/V/2013, serta maksud dari surat dimaksud, perihal: pencabutansekaligus Pembatalan Tanda tangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/penguasaantanah atas nama Syaiful Anwar,S.Sos tertanggal 27 Desember 2010 dan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Syaiful Anwar,S.Sos.
Putusan Nomor 402 K/TUN/2014Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. IrfanFachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M.
85 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
304 K/TUN/2015
Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Provinsi Riau;8. ANDERINA SEPTIANI, S.H., Staf Sub bagian Bantuan HukumSekda Provinsi Riau;9. M.
Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Pasal 11 ..Gubernur dapat Menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsidan/ atau Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota atas kesepakatanorganisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja di sektor yangbersangkutan..
Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Dalam Konpensi:Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, diMedan tentang Kuasa Khusus semana mestinya tidak menyampingkan Butirke 3 adanya pemberian Kuasa Khusus Kepada Penerima Kuasa melakukanBanding.
Putusan Nomor 304 K/TUN/20157.
Putusan Nomor 304 K/TUN/2015
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
480 K/TUN/2013
Putusan Nomor 480 K/TUN/2013Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ANDI ROHANDI,SH;2. DENI HIDAYATULOH,SH ;3.
Putusan Nomor 480 K/TUN/20133.
Putusan Nomor 480 K/TUN/2013sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo.
Putusan Nomor 480 K/TUN/2013Ke Sertipikat semula yaitu Sertipikat Hak Milik No. 139 BlokPasantren, terbit tanggal 21 Oktober 1974, Gambar Situasi No.1059/1974, Luas 6.440 M2, atas nama H. Sopandi Karmawijaya ;4.
Putusan Nomor 480 K/TUN/2013
58 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 K/TUN/2009
No. 430 K/TUN/2009Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah bekasEigendom Verponding Nomor 8361 karena bekas Eigendom Verponding Nomor8361 sudah terkena ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958, tentangpenghapusan tanahtanah partikelir.
No. 430 K/TUN/20092.
No. 430 K/TUN/2009Menimbang, bahwa dari uraian gugatan pada halaman 3, Penggugatmendalilkan pemilik atas sebidang tanah Ex Eigendom Verponding Nomor8361 seluas 4.545 m?
No. 430 K/TUN/20094.
No. 430 K/TUN/2009Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 430 K/TUN/2009