Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. PRIMA NUSA SENTOSA VS BUPATI BOMBANA
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 535 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 535 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. PRIMA NUSA SENTOSA, dalam hal ini diwakili oleh Hartono Limin,kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama PT. Prima Nusa Sentosa, berkantordi Rukan Permata Senayan Blok F 37 Jalan Tentara Pelajar Jakarta Selatan10220, dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. M. Yusuf, SH. MH., 2.Supriadi, SH.
    Abdul Malik Karim, SH., MH., Advokat, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan Sunu Perumahan Unhas Blok IX Nomor 6 Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2806/2013, tanggal 20November 2013,Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat
    Prima NusaSentosa ;Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20143 Mewajibkan untuk mencabut surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49Tahun 2013 Tanggal 23 Januari 2013 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiBombana Nomor 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Prima NusaSentosa (Vide bukti P5);Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20142. Bahwa kekeliruan penerapan hukum Judex Facti tingkat banding yaitu tidakmengikuti ketentuan UndangUndang tentang syarat pencabutan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi, berdasarkan Pasal 119 huruf a, b, c UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — JUMAIYAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — AGUNG PAMBUDI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 K/TUN/2011.-
    No. 133 K/TUN/2011.hukum tindakan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 hurup(a) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo.
    No. 133 K/TUN/2011.Bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan kompetensi PengadilanNegeri, maka sudah selayaknya dan berdasar pada hukum gugatanPenggugat dan Il harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;3.
    No. 133 K/TUN/2011.dan 2 UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria jo. Pasal 3 ayat 2 PP. No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah.
    No. 88 K/TUN/1993 tanggal 991994 dan No. 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998 yang menjadi dasar PT.TUN Surabaya tersebut adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk dijadikandasar dalam pertimbangan memutus perkara a quo.
    No. 133 K/TUN/2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — ABDUL GANI, SH., MH VS KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI BENGKULU
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 292 K/TUN/2014
    Baru Curup9 24 Minarsyah Lakilaki Wiraswasta Pagar Dewa Kota Bengkulu Halaman 5 dari 23 halaman.Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 10 28 Akhmad Yuniardis.S.Sos Lakilaki Dosen Jl. Provi Kota Bengkulu11 31 Eko Sugianto Lakilaki Anggota KPU Kab Argamakmur BU12 32 M.Alim, MS, S.Sos Lakilaki PNS Pagar Dewa Bengkulu13 34 M. Azhari, SE.M.Si Lakilaki PNS Muara Aman Lebong14 36 Hafid Saifullah, SH.,MH Lakilaki Ketua KPU Kab.RL Jl. Pramuka Nomor 7815 38 Drs.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 9 40 Iwan Saputra Lakilaki Anggota KPU Kab Kepahiang10 65 Juli Hartono Lakilaki Anggota KPU Kab Manna11 112 Ledyawati Perempuan Dosen JL. Jati 8 Kota Bengkulu12 148 M.Teguh A.Roni Lakilaki PNS Perumahan CempakaPermai Kota Bengkulu13 66 Dra.Hj. Nurul Perempuan Dosen Kebun Tebeng BengkuluFadilah, M.Pd14 12 Okti Fitriani Perempuan Anggota KPU Prov Jl.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 1 2 3 4 5 65 2 Emilda Perempuan Guru Jl. Timur Indah 48 Rt. 01Sulasmi.M.Pd.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014e Bahwa Pengugat sangat keliru menafsirkan pengumuman hasil seleksitertulis, tes kesehatan dan tes psikologi Nomor 24/TimselKPUBKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 sebagai surat keputusan dan dijadikansebagai objek gugatan Penggugat. Pengumuman tersebut bukanlahtermasuk sebagai suatu ketetapan tertulis sebagaimana yang dimaksuddalam keputusan TUN, karena pengumuman hanya bersifatpemberitahuan;e Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suratkeputusan.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/TUN/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — KUWU/KEPALA DESA WARGABINANGUN VS KASDI RIYANTO, DKK
50 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 148 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — BUSTAMI vs. BAIDAR, DK
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 451 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 451 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUSTAMI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggaldi Jalan Sudirman Nomor 108, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. 1 Wayan Mudita,SH., 2. I Gusti Ngurah Artana, SH., 3. Deprianda, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2015 — NY. ROSLAILI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DK
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 112 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — ZULHAN TONI, B.E, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, DK
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 452 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014memiliki kKepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari KotoTangah, Gambar Situasi Nomor 412 tanggal 20 Maret 1981;5.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Patut Dinyatakan BatalAtau Tidak Sah:21.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014dijadikan objek dalam Perkara Tata Usaha Negara, karena objek perkara aquo Tergugat terbitkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telahdipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan perdata yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014adalah dalam rangka memperjuangkan hak keperdataan Ibunya dansekaligus merupakan wakil dari ibunya Kartina;Oleh karena dalam perkara tersebut Yunilma, Cs berada di pihak yangkalah, maka dengan sendirinya tidak dapat mempertahankan hakkeperdataan dari Kartina.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2015
Tanggal 9 April 2015 — SENTINA Br. SIPAYUNG, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, DK
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015SUMUT berkedudukan di Medan, jelas Tergugat telah melanggarpasal 12, pasal 19 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;6.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Eksespsi Tergugat II Intervensi:TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENS!
    Putusan Nomor 83 K/TUN/20151.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: SENTINA Br.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Biayabiaya: Panitera Pengganti, 1. Meterail ................... Rp 6.000,00 ttd.2. Redaksi ................. Rp 5.000,00 Maftuh Effendi S.H., M.H.3. Administrasi............ Rp 489.000,00Jumlah ..........02.. eee. Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL vs. PT. FEDERAL INVESTINDO
76 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Centre seluas 20.000 m?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017b.
    Badan atau Pejabat TUN dengan asas iniharus menghargai hak dan kewajiban warga masyarakat untukHalaman 27 dari 49 halaman.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Intervensi) berdasarkan izin prinsip nomor: B/2992/KA/2?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — PT. KOTIM NIAGA INDAH; vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — A. MAPPASERE, S.Pd., MUH. SYAKIR, dkk. vs. BUPATI BONE,
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 279 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 279 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.A. MAPPASERE, S.Pd., bertempat tinggal diKaju, Desa Tunrung Tellue, Kecamatan Sibulue,Kabupaten Bone;MUH. SYAKIR, bertempat tinggal di MappatobaPoros, Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko,Kabupaten Bone;Drs.
    No.279 K/TUN/2009 S.K. Nomor : 824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs.
    No.279 K/TUN/2009e. Keputusan No.824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs. Sapanuddin ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi para Penggugatdalam posisi Jabatan semula ;5.
    No.279 K/TUN/2009dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh para Pemohon Kasasi : A.
    No.279 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral...................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. Redaksl...................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi............ Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP.220000754. Hal.17 dari 17 hal. Put. No.279 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — ABDUL MAJID, S.Psi, DKK, vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU, DKK
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badanperadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2 Bahwa berdasarkan pendapat R.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/20144 Pasangan nomor urut 4 (empat) Eddy Rumpoko dan H.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Kasasi No. 166/G/2012/PTUN.SBY., jo 159/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 30 Desember 2013,karena itu permohonan Kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugatdalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu14 (empat belas) hari.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — SALEH ALHASNI, DKK vs. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
131 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — CV. INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA BANJARAGUNG, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.,
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28/K/TUN/2009
    No.28/K/TUN/2009Bahwa dengan demikian Surat Keputusan No.
    No.28/K/TUN/2009agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikutDalam Penundaan: Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis HakimPengadilan TUN Surabaya tentang penundaanpelaksanaan Surat Keputusan No.
    No.28/K/TUN/200910berarti menutup kesempatan bagi Penggugat untukmenyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan yangdibuat dengan pihak kreditur (dhi. PTI.
    No.28/K/TUN/200924Penggugat menyetujui dan memberikan secarasukarela objek a quo untuk dapat dilakukanpelelangan oleh Pejabat Lelang, oleh karena haltersebut terkait dengan perjanjian kreditantara Penggugat dengan PI.
    No.28/K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — NYONYA LOISTEN HUTAJULU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DK
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2015
    /1993 tanggal 7September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22.K/TUN/1998, dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang manaYurisprudensi tersebut pada pokoknya menyatakan meskipun sengketa ituterjadi dari akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah,Halaman 17 dari 36 halaman.
    /1993 tanggal 7 September 1994, No. 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998,No. 22 K/TUN/1998, dan No. 16K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang mana Yurisprudensi tersebutpada pokoknya menyatakan meskipun sengketa itu terjadi dari akibat dariadanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umumkarena merupakan sengketa Perdata.Majelis Hakim Peninjauan
    akan tetapi hal tersebutdianulir dalam putusan Kasasi yakni PutusanPutusan perkara Nomor. 32PK/TUN/2010, TANGGAL 97 DESEMBER 2011, Jo.
    Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015Il Intervensi Ny.
    Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — I WAYAN DIT, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI,DK
74 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 388 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 388 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;5. EKA ARYA WIRATA, S.H., jabatan Staf BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;6.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (Algemenebeginselen van behoorlijk bestuur) dan dengan uraian sebagai berikut:4.1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — IVA MURTHI, S.H., VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2010
    No. 12PK/TUN/20101. MAYOR CHK LUKMANTIAS A,S.H., Kasi Renbang BagbinsatSubditbincab Dirkumad ;2. LETTU CHK M. BILAL, S.H.,Kaur Turjuk Kara SiundangKumdam /BB ;3. LETTU CHK SUBIYATNO, S.H.
    No. 12PK/TUN/2010Kecamatan Medan Sunggal, sekarang Kelurahan HelvetiaTimur, Kecamatan Medan Helvetia, dengan luas tanah 435 nef(empat ratus tiga puluh lima meter persegi), tertanggal23 April 2004 atas nama Aulia Rosa Nasution, yangditerbitkan oleh Tergugat ;3.
    No. 12PK/TUN/2010menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;3.
    No. 12PK/TUN/201010Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor381 K/ TUN/2007 tanggal 22 Mei 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap adalah berbunyi sebagai berikut Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemohon KasasiI!
    No. 12PK/TUN/2010Biaya16 BiayaPanitera Pengganti,1. Met ettd.2. RedaFA eee eee Rp.K Sb ea eeeeeeee Rp.Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasibeweeeeeee Rp. 2. 493.000, Jumlah Rp. 2. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata UsaHa Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 16
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — CV. BAROKAH VS PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN, DKK
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 187 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 187 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :CV. BAROKAH, beralamat Jl. Raya Nyalaran Gg.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.IllPT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, berkedudukan di Jalan Karah AgungNo. 45 Surabaya ;Selanjutnya memberikan kuasa kepada :1. YUSKARWALJU, SH ;2. LUJIANTO, SH ;3. ARIEF MUJIONO, SH., MH.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.11.Dokumen Penawaran, CV. Barokah sudah menyertakan Surat PerjanjianKemitraan, KSO, seharusnya Tergugat I tidak serta merta menggugurkanPenggugat dan PT.Visindo Mitra Indonesia, sebab PT.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.1414Pemberian masa waktu mengajukan sanggahan dan sanggah banding. Terbukti telahdilakukan Penggugat dengan mengajukan sanggahan melalui suratnya No.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.22Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. IMAM SUHADI, MBA, dk vs GUBERNUR JAWA TIMUR
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 21 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1 Drs.IMAMSUHADI,MBAkewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattinggaJalanSemampirTengaNomo50/52KedirSUNARKO,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKediri,bertempattinggalJalanSemeNomo1:74KedirMOHFARIRIZAL,S.H.I,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattingga1JalanDr.SaharjoNomo207KedirDalam