Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU vs. FERI FERDIAN, SE
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 368 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 368 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Eka Mediely, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada:1. Toni Ariadi Effendi, SH.,S.IK.,MH.,MM, Jabatan/Kesatuan KABIDKUMPOLDA RIAU;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — TALMINTO,DKK VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK
200 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 78 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 78 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015abstrak yaitu hanya sekedar menunjuk suatu lahan sebagaikawasan hutan produksi;Yang dimaksud individual adalah Keputusan TUN tidak ditujukanuntuk umum, tetapi ditujukan untuk pihak tertentu (natuurlijkeperson atau recht person).
    Putusan Nomor 78 K/TUN/201523.24.dapat dikategorikan sebagai KTUN yang dapat digugat kePengadilan Tata Usaha Negara;d.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015B.C.AD.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, Dk
78 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 120 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 120 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIKINDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kol. (Purn) DR(Hc) H.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/20156 Bahwa sejarah awal tanah Penggugat adalah berdasarkan Surat KeputusanBupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang Nomor 2/02/PLP/VIII52/74 tanggal 14 September 1974, sebagai lampiran SK GubernurJawa Barat mengenai Penjelasan Tanah, maka perincian bahagian tanahnyaadalah sebagai berikut: Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atasnama Sdr.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/20151959/1974, telah dilanggar oleh Tergugat pada saat kegiatan pendaftaran tanahHGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari tanggal 9 Pebruari1998, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti riwayatkepemilikan tanah Penggugat pada saat kegiatan pengukuran dan pemetaantanah, dalam rangka proses peralihan hak dari HGU PT. Tanjung KrisikMakmur kepada HGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/2015tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga menyatakan bahwa pengajuangugatan oleh Penggugat/Terbanding telah lewat waktu.Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dengan ini menolak dengan tegas dalilpertimbangan hukum Judex Facti putusan a quo yang berpendapat: bahwa sejakinformasi bukti T4 tersebut diterima Penggugat/Terbanding pada tahun 2010,sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertipikat yangmenjadi objek gugatan.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/2015ASHADI, SH.NIP.: 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-05-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/2009
Tanggal 15 Mei 2009 — BUPATI BULUKUMBA, ' MUH. AKIL, S.Pd,
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 K/TUN/2009
    No. 91 K/TUN/2009Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugatadalah diterbitkannya Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 800/888IX/BKD/2007, tanggal 9 Nopember 2007, tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerat berupa pembebasan dari jabatan selaku Kepala Sekolah SD Nomor 71Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba kepada PegawaiNegeri Sipil Daerah atas nama MUH.
    No. 91 K/TUN/200962/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 22 Oktober 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :67/G.TUN/2007/PTUN.Mks tanggal 07 Mei 2008 yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;2.
    No. 91 K/TUN/2009Pembanding tidak pemah menanggapi permohonan ijin Penggugattersebut sehingga merupakan kelalaian pejabat tersebut denganmengabaikan permohonan izin dari pihak yang mengajukan izin ceraimaka pejabat tersebut juga dapat dijatuhi hukuman disiplin,merupakan pertimbangan yang keliru oleh karena pengajuan izintersebut ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I.
    No. 91 K/TUN/2009Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 91 K/TUN/2009Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
    No. 91 K/TUN/2009Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 91 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — ABD. HARI VS BUPATI SUMENEP, DK
79 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ABD.
    Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 141/PK/TUN/040714, tanggal04 Juli 2014,ll.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014Tata Usaha Negara Surabaya haruslah dibatalkan oleh MahkamahAgung R.I ;6.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014masin ada permasalahan yang belum diselesaikan. Oleh karenaTermohon Peninjauan Kembali masih tetap menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa dan melakukan pelantikan, maka tindakan TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan PERATURANBUPATI SUMENEP No. 01 Tahun 2013 Bab.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.Biayabiaya :1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2015
Tanggal 13 September 2015 — NURYANI YUSUP VS YUSRIL ZUBIR, DK
56 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02993 surat ukurNomor 72/2000 Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas9.572 m?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Siapa yang paling berhak atas tanah sertifikat hak masih objek sengketatersebut yang harus diselesaikan dulu di Peradilan Umum, sehinggaPTUN belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimanahal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 yang menyatakan bahwameskipun sengketa itu terjadi akibat adanya SK pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atastanah, maka gugatan atas
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015dikabulkan sehingga Para Termohon Kasasi tidak dapat memprosesbalik nama atas objek tanah tersebut;5.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. PETUDUNGAN vs. HARIYADI dahulu BOK, SWIE MAY/BOK SUI MEI, DK
84 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 381 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 381 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/2015Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T1 berupa SuratPermohonan Hak Guna Bangunan dari drg. Lanne Tedjawinata atas namaPT.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/2015Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterai................. Rp. 6.000,00 Ttd/. Joko Agus Sugianto, S.H.2.RedakSi................ Rp. 5.000,003. Administrasi ............... Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H)Nip. 220000754.Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK VS PT SEBUKU INTI PLANTATION
114 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 527 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Ill.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014E.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014Tahun 1999 tentang Kehutanan (dhi.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/201434.35.5. Ada/atau tidak adanya KHDTKc.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/TUN/2009
Tanggal 3 Nopember 2010 — LETKOL Drg. ERI ISKANDAR, Dkk vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
36 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 349 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor 349 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.LETKOL Drg. ERI ISKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Jalan Ambengan,Nomor 30, Surabaya ;WIRA LIMANTARA, Kewarganegaraan Indonesia, tidakbekerja, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 29,Surabaya ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : MAX F.
    Nomor 349 K/TUN/2009permohonan Para Penggugat, maka cukup alasan hukum obyek sengketayang diterbitkan oleh Tergugat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;13.
    Nomor 349 K/TUN/2009 Ditetapbkan obyek yang dimohonkan Hak Guna Bangunan sebagai"bekas Sekolah Cina (asing)" adalah melawan hukum ; Para Penggugat adalah yang berhak atas obyek yang dimohonkanHak Guna Bangunan ; Menunjukkan kesewenangwenangan Tergugat Il Intervensi (PemdaKabupaten Tuban) tanoa memperhatikan hak Warga NegaraIndonesia ;7.
    Nomor 349 K/TUN/2009MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. LETKOLDrg. ERI ISKANDAR dan 2. WIRA LIMANTARA tersebut ;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 3 November 2010 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H.
    Nomor 349 K/TUN/2009Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor 349 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 K/TUN/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — BUPATI KAMPAR VS H.MUDAHAR DT.GODANG, DKK
1027 — 549 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 07 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar KM. 07 KomplekKantor Bupati (STA.07+800) Bangkinang, dalam hal ini memberi kuasakepada:1.Ahmad Syukri.,SH.Plh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — BUPATI BUOL vs. PT TRANS SENTRA MULIA, DK
90 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 679 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 679 K/TUN/201520.21.22.c.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015A. Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat:B. Dalam Pokok Sengketa;1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL
87 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 K/TUN/2014
    Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Halaman 3 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/PejabatTUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yangdapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkanperaturan perundangundangan.
    Selanjutnya terbukti bahwa Penggugat, melaluikuasanya yang bernama Army Djatiprasetya, hadir memenuhiHalaman 7 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014undangan Tergugat pada tanggal 7 September 2011.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalNomor KEP 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentangPembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP 1152/Halaman 24 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKBPPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 ;4.
    Selanjutnya Lampiran angka 5 KEP183/PJ./2010 tersebutmenyatakan sebagai berikut:Halaman 32 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014 NO. WEWENANG DIREKTUR DASAR DILIMPAHKANURUT JENDERAL HUKUM KEPADA (1) (2) (3) (4) (5)1: ous Menerbitkan keputusan Pasal 16 Kepala Kantorpembetulan kesalahan tulis, UU No.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 49 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — WALIKOTA TUAL vs WAHAB RENHOAT, dkk
77 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 03 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 03 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:I WALIKOTA TUAL, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1 UN Tual.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, Kepala BagianHukum dan Organisasi Setda Kota Tual ;2 RINI ATBAR, SH, Kasubag.
    Putusan Nomor 03 K/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi ITermohon Kasasi II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/ParaPenggugatTergugat II Intervensi telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1I OBYEK SENGKETA ;Bahwa yang dijadikan obyek sengketa
    Putusan Nomor 03 K/TUN/20141986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyatakan bahwa, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;2.
    Putusan Nomor 03 K/TUN/2014DALAM EKSEPSIT;I EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU;Bahwa Jangka waktu pengajuan gugatan hanya dalam tempo 90 (Sembilan Puluh)hari.
    PutudSNoNOd,oSH/TUN/2014NIP. 220.000.754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — THE DJURIANTO IRAWAN vs. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017Ad.1.1. Mengakibatkan kerugian Penggugat dan masyarakat, yangmemberikan kuasa kepada Penggugat.2. Membahayakan Penggugat dan Masyarakat yangmemberikan kuasa kepada Penggugat.3.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017(2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a. Garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepisungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangantinggi; danb.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/20177. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.12Huk/2015tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perijinan KepadaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu;8.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2015/PTUNSRG yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 C/PK/PJK/2008
Tanggal 2 Desember 2008 — PT. MINERAL EXPORTINDO, ; KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A BALIKPAPAN,
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 —
94 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 214 K/TUN/2010
    No. 214 K/TUN/2010Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. PL. Tobing,SH., MH., 2. Hana Firtiana, SH., MH., 3. Dadang Azis,SH., 4.
    No. 214 K/TUN/2010Putusan No. 309/1975/G.PN. Jakarta BaratSelatan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) Alm.
    No. 214 K/TUN/2010833 M?
    No. 214 K/TUN/20108.
    No. 214 K/TUN/2010Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 214 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — SANGGUR vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, DKK
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 232 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 232 K/TUN/2015DEM!
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Nomor 16/K/TUN/2000 tanggal28 Februari 2001 jo Nomor 93/K/TUN/1998 tanggal 24 Februari 1998menyatakan :"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan KepemilikanTanah Bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara,melainkan Kewenangan dari Peradilan Umum;4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 232 K/TUN/2015PUTUSANNomor 232 K/TUN/2015DEM!
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 232 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — A.RAHIM MUHAMMAD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 318 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 318 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:A.RAHIM MUHAMMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rt.10.Rw.03 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi NusaTenggara Barat, pekerjaan Petani, dalam hal ini memberi kuasa kepada: IndiSuryadi,SH. dan Yan Magandar Putra,SH., Advokat, KewarganegaraanIndonesia, beralamat di Jalan Jenderal
    atas namaGufran Amajid, terletak di Dusun Kalaki Nae, Desa Panda, Kecamatan Pali Belo,Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;Alasanalasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Gufran A.Majid selakuTergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat II padaHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI tertanggal 21 Januari 2013 sehubungan
    Saleh berdasarkan tanah adat dan kemudian pada Tahun2011 di kuasai oleh Gufran Amajid berdasarkan warisan yang menyebutkanbatasbatasnya sebagai berikut:Utara : Jalan Raya;Selatan : Abdurahim;Barat : Yasin;Timur : Abdurahim;b Surat pernyataan pembagian warisan tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkanbatasbatanya sebagai berikut:Utara : Jalan Raya;Selatan : Abdurahim;Barat : Yasin;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Timur : Abdurahim;7 Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2013 baru diketahui secara
    Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 199 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 107 yang menjelaskan : Cacathukum administrasi sebagaimana di maksud Pasal 106 Ayat 1 adalah:a Kesalahan prosedural;b Kesalahan penerapan Peraturan perundangundangan;c Kesalahan subyek hak;d Kesalahan obyek hak;e Kesalahan perhitungan luas;f Terdapat tumpang tindih hak atas tanah:e Data yuridis atau data fisik benar atau;Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN
    ,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Anggota Majelis:Ttd/H. Yulius, SH.MH..,Ttd/Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................08. Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Ketua Majelis,ttdDr.H.Imam Soebechi, SH.MH..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — SUDARTO vs I. BUPATI PONOROGO., II. SOEGIONO
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015suara dilakukan Panitia menerima surat undangan yang kemudianditukarkan dengan surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih. Jikadihitung secara matematis 1 (satu) undangan ditukar 1 (satu) surat suaramaka jumlah akhirnya pasti sama.
    (Yurisprudensi Nomor 482 K/TUN/2003 tertanggal 1882004):Bahwa, gugatan Penggugat secara formal kurang pihak karena yangdigugat hanyalan Tergugat sedangkan Panitia Pelaksanaan PemilinanKepala Desa Trisono tidak ikut digugat.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015Babadan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Trisono,Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, didudukkan pulasebagai para pihak oleh karena saling berhubungan satu denganyang lainnya;b.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 151/G/2013/PTUN.SBY. Jo.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/TUN/2015
Tanggal 3 Maret 2016 — PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, DK vs. PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO
307 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 162 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20158.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/201515. GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.;16. MUHAMMAD DZUL IKRAM, S.H.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20157.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015D.1.