Ditemukan 46741 data
13 — 0
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menetapkan, biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/33/V/2007 tanggal 12 Mei 2007, biodata Pemohon I yang semula tertulis RIYADI SUBEKTI EKO PUTRA bin R. HANDOYO, dirubah menjadi R.SUBEKTI EKO PUTRA bin R.
HANDOYO;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah Nomor : 161/33/V/2007 tanggal 12 Mei 2007, sesuai diktum poin 2 diatas;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
13 — 2
- Menyatakan perkara nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.JP dibatalkan/dicoret dari register perkara;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
161/Pdt.P/2019/PA.JP
PENETAPANNomor 161/Pdt.P/2019/PA.JPZo WEVA SD NaiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah membaca suratWakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9A1/1242/HK.05/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019 dan surat Ketua PengadilanAgama Jakarta Pusat Nomor W9A1/3196/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019perihal Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah di KJRI Kuching, dalam perkara itsbatnikah yang diajukan oleh :SAMSIR HAJJI, 24, ISLAM, GENERAL WORKER
, BELAGA ESTATE, sebagaiPemohon I;FITRIANI, 19, ISLAM, GENERAL WORKERS, BELAGA ESTATE, sebagaiPemohon Il;Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.JP tertanggal 25 Juni 2019 yang padapokoknya menerangkan bahwa para Pemohon melalui KJRI Kuching tidakmemenuhi isi Surat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undangundangnomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikanperkara
yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaianperkara ini maka sikap para Pemohon tersebut harus dianggap tidakbersungguhsungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaranperkara yang bersangkutan harus dibatalkan/dicoret dari register pendaftaranperkara;Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 161/Padt.P/2019/PA.JPMemperhatikan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan denganperkara iniMENETAPKAN1.
Menyatakan perkara nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.JP dibatalkan/dicoret dariregister perkara;2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara iniseluruhnya sebesar Rp. 121.000, (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 25 Juni 2019Ketua Majelis,Drs. Khairil JamalPerincian biaya perkara :1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Proses/ATK Rp 75.000,003. Redaksi Rp 10.000,004. Meterai Rp 6.000,00Jumlah : Rp. 121.000,00 (Seratus dua puluh satu ribu rupiah).
33 — 14
Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161. 000,00,- (Seratus enam pulu satu ribu rupiah ).
Membebankan kepada pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 161. 000,00, (Seratusenam pulu satu ribu rupiah ).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Serui, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1430Hijriyah, oleh kami Drs. Mursidin, MH., sebagai Ketua Majelis,Muhammad Ali, S.Ag., dan Moh.
47 — 10
Menyatakan perkara nomor 161/Pdt.P/2013/PA Clg selesai dengan pencabutan;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
161/Pdt.P/2013/PA.Clg.
PENETAPANNomor 161/Pdt.P/2013/PA.Clg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalamperkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan MengurusRumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan
Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungandarah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuanhukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;Penetapan No.161/Pdt.P/2013/PA.Clqg., Halaman dari 45. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohontelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan dikaruniai 1orang anak bernama ANAK (pr) lahir 14 Maret 2004;6.
perkaraini selesai dengan pencabutan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidanghukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah denganundangundang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon yang besarannya sebagaimana tersebut dalam dictumpenetapan ini;Mengingat segala ketentuan hukum dan pasalpasal dalamperaturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan denganperkara ini;MENETAPKANPenetapan No.161
Menyatakan perkara nomor 161/Pdt.P/2013/PA Clg selesai denganpencabutan;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.171.000, (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis ini pada hari ini,Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal bertepatandengan tanggal O03 Syaban 1434 = Hijriyah, oleh kamiHj. Atin Dariah, S.Ag.
12 — 5
- Menyatakan perkara nomor 161/Pdt.P/2020/PA.Pt tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
161/Pdt.P/2020/PA.Pt
SARYATI
17 — 14
MENETAPKAN
- Menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan;------------------------------
- Menyatakan permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Smg. dicabut;-----------
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00;----
161/Pdt.P/2018/PN Smg
11 — 3
Menyatakan bahwa Perkara Nomor 161/Pdt.P/2016/PA.LLG., Gugur;2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
161/Pdt.P/2016/PA.LLG
Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus jejaka,sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan yang bertindak sebagaiHal.1 dari 10 hal.Penetapan No. 161/Pdt.P/2016/PA.LLGwali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan dihadiri dua orangsaksi, dengan mas kawin berupa........... telah dibayar tunai;.
MajelisHakimYang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:Hal.2 dari 10 hal.Penetapan No. 161/Pdt.P/2016/PA.LLG1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Il;2.
,M.H.Panitera Pengganti,TtdAR DI, SH.Perincian biaya :e Pendaftaran Rp. 30.000,e BiayaProses Rp. 50.000,Hal.5 dari 10 hal.Penetapan No. 161/Pdt.P/2016/PA.LLGPanggilan Rp. 300.000,Redaksi Rp. 5.000,Materal Rp. 6.000.Jumlah Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Hal.6 dari 10 hal.Penetapan No. 161/Pdt.P/2016/PA.LLGDICATAT :Pada hari ini Kamis tanggal 15 Desember 2016, PenetapanNomor 161/Pdt.P2016/PA.LLG. telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap;Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2016
yang berlaku.Untuk Salinan,Pengadilan Agama LubuklinggauPanitera,Hal.8 dari 10 hal.Penetapan No. 161/Pdt.P/2016/PA.LLGDrs.
LUKMANTOHal.9 dari 10 hal.Penetapan No. 161/Pdt.P/2016/PA.LLG
28 — 8
Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.P/2011/PA Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 21 November 2011 dicabut ; 2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
161/Pdt.P/2011/PA Btm
PENETAPANNomor 161/Pdt.P/2011/PA BtmBISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkanPenetapan atas perkara Penetapan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :1.
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan padatanggal 1 Juli 2007, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua)orang saksi yang masingmasing yang bernama Anwar P.S dan Rusdin, denganpemberian mahar berupa Cincin mas dibayar tunai, disertai Ijab dan Kabul.Hal. dari 4 hal.Pntpn.No.161/Pdt.P/2011/PA. BtmKetika pernikahan tersebut diadakan dilakukan pesta pernikahan yang dihadirioleh para undangan dan orang banyak;2.
/Pdt.P/2011/PA Btm ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut suratpermohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telahselesai dengan pencabutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun1989, yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahanHal. 3 dari 4 hal.Pntpn.No.161/Pdt.P/2011/PA.
Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.P/2011/PA Btm yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batamtanggal 21 November 2011 dicabut ;2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Batam, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 Masehi, bertepatandengan tanggal 11 Shafar 1433 Hijriyyah, oleh kami Drs. Nuheri, SH.MH., sebagaiKetua Majelis, Drs.
Jumlah : Rp. 191.000,(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;Hal. 5 dari 4 hal.Pntpn.No.161/Pdt.P/2011/PA. Btm
SHOLIHAH
17 — 7
Menyatakan permohonan Pemohon gugur sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Nomor : 161/Pdt.P/2019/PN Gpr tersebut gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
161/Pdt.P/2019/PN Gpr
10 — 1
Pemohon I (PEMOHON I), umur 44 tahun yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 161/I/39/VIII/1997 tanggal 12 Agustus 1997 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang benar adalah PEMOHON I, lahir di Probolinggo tanggal 16 Juli 1972;b.
Pemohon II (PEMOHON II), umur 43 tahun, yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 161/I/39/VIII/1997 tanggal 12 Agustus 1997 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang benar adalah PEMOHON II, lahir di Probolinggo tanggal 29 Nopember 1973;4. Menembebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);
Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 161/1/39/VII/1997 dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Wonoasih kota Probolinggo, telah bermaterai cukup dan sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON I nomor 3574021607720007 dariProvinsi Jawa Timur Kota Probolinggo dan An. PEMOHON II Nomor3574026911730001 dari Provinsi Jawa Timur Kota Probolinggo tanggal 21 Maret2013, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;3.
pada pokoknya menyatakan tetapdengan permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, paraPemohon adalah beragama Islam, oleh karenanya para Pemohon mempunyai legalstanding untuk mengajukan permohonan perubahan biodata;Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohonditetapkan pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon IIyang tertulis dalam Kutipan Akta nikah dari kantor Urusan Agama KecamatanWonoasih Kota Probolinggo, Nomor 161
Pasal 2, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 terbukti adanya kesalahanpenulisan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/I/39/VIII/1997tanggal 12 Agustus 1997, yakni tertulis nama Pemohon I tertulis PEMOHON I, umur44 tahun dan Pemohon II tertulis PEMOHON
Pemohon I (PEMOHON I), umur 44 tahun yang tercatat pada Kutipan AktaNikah Nomor 161/I/39/VII/1997 tanggal 12 Agustus 1997 oleh Kantor UrusanHal.7 dari 9 Pen.No.0009/Pdt.P/2016 /PA.Prob.Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang benar adalah PEMOHON I,lahir di Probolinggo tanggal 16 Juli 1972;b.
Pemohon IT (PEMOHON II), umur 43 tahun, yang tercatat pada Kutipan AktaNikah Nomor 161/I/39/VII/1997 tanggal 12 Agustus 1997 oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang benar adalah PEMOHONII, lahir di Probolinggo tanggal 29 Nopember 1973;4.
64 — 24
Menyatakan batal sertifikat Hak Milik Nomor 161/Kelurahan Bitung Timur tanggal 03 Februari 2001, surat ukur Nomor 1242/1997 tanggal 20 Desember 1997 dengan luas 140.M2 (seratus empat puluh meter persegi) , atas nama H. Johny Tjomo;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik Nomor 161/Kelurahan Bitung Timur tanggal 03 Februari 2001, surat ukur Nomor 1242/1997 tanggal 20 Desember 1997 dengan luas 140.M2 (seratus empat puluh meter persegi) , atas nama H. Johny Tjomo;4.
diatas mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untukberkenan dengan putusan sebagai berikut Menolak dalil dalil gugatan Penggugat seluruhnya~ atausetidak tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.161/Bitung Timur atasnama H.
Penggugat telah mengetahui adanyaSertifikat Hak Milik Nomor:161/Bitung Timur jauh sebelumadanya laporan tersebut; oleh karenanya penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor:161/Kelurahan Bitung Timuroleh Tergugat adalah merupakan peningkatan hakterhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor32/Kelurahan Bitung Timur tanggal 31 Desember 1997 yangmulanya berasal dari Sertifikat Hak Guna BangunanNomor:119/Desa Bitung Timur tanggal 14 Juli 1979;Bahwai oleh karena tanah dimaksud adalah milik dariTergugat Il Intervensi
Johny Tjomo;5.Bukti T.ll.Interv. 5: ....../165.Bukti T.ll.Interv. 5: Foto copy dari foto copySertifikat Hak Milik No.161, SU tanggal 20Desember 1997 No.1242/1997, Luas140 M2(Seratus empat puluh meter persegi)Kelurahan Bitung atas nama H.
Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penerbitanSertifikat Hak Milik No.161 objek sengketa. Bahwa setiap proses pengurusan Sertifikat melalui Saksikemudian kepada Lurah. Bahwa selama Saksi tinggal di Bitung Timur tidaktahu ada penerbitan Sertifikat No.161. Bahwa pada saat eksekusi tahun 2001 H. Johny Tjomobelum menguasai lokasi. Bahwa Saksi tidak tahu' H. Johny Tjomo menguasai lokasi. Bahwa Saksi baru tahu 1(satu) minggu yang lalu H. JohnyTjomo menguasai lokasi.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertifikat HakMilik Nomor 161/Kelurahan Bitung Timur tanggal 03Februari 2001, surat ukur Nomor 1242/1997 tanggal 20Desember 1997 dengan luas 140.M2 (seratus empat puluhmeter persegi) , atas nama H. Johny Tjomo;4.
13 — 5
Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Skg dicabut;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
161/Pdt.P/2019/PA.Skg
PENETAPANNomor 161/Pdt.P/2019/PA.SkgZN No zseo DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :Lili Bahran bin Suardibenkeng, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikanSLTP, pekerjaan berkebun, bertempat tinggal di Macero,Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo,selanjutnya disebut Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;
No.161/Padt.P/2019/PA.Skg4. Bahwa calon mempelai lakilaki dan calon mempelai perempuanadalah sepupu satu kali;5.
No.161/Padt.P/2019/PA.Skg7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkankarena kemenakan Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 5bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yangdilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;8. Bahwa antara kemenakan Pemohon tidak ada hubungan darah,sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;9.
Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Skg dicabut;Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2019/PA.Skg3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Demikian ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs.
No.161/Padt.P/2019/PA.SkgJumlah :Rp 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Untuk SalinanPanitera Pengadilan Agama SengkangDra. Saripa JamaHal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2019/PA.Skg
56 — 0
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Mj dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);161/Pdt.G/2023/PA.Mj
18 — 0
MENGADILI
- Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Lbs gugur;
- Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun anggaran 2023.
161/Pdt.G/2023/PA.Lbs
23 — 18
MENGADILI
- Menyatakan perkara nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bjm. gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp445000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah );
161/Pdt.G/2022/PA.Bjm
WAHYU ANGGER TRI PRASOJO
Tergugat:
JASTARI
29 — 17
MENGADILI:
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
- Menyatakan sah jual beli tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Desa Kumain Atas nama Jastari yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017;
- Menetapkan Penggugat untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Desa
Republik Indonesia, sebagaiTergugatPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pasir Pengaraian pada tanggal 15 September 2020 dalam RegisterNomor 533/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun mengenai duduk persoalan perkara ini adalah sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik nomor : 161
Bahwa pada tahun 1986 Pemerintah mengadakan Program TransmigrasiPenduduk yaitu Perpindahan Penduduk dari Pulau Jawa Ke PulauSumatera dan tepatnya diletakan di Desa Kumain, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pat.G/2020/PN PrpBahwa dengan adanya Program tersebut dari Pemerintah Tergugatmendapatkan bagian tanah untuk lahan pertanian dengan buktikepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor : 161/Kumain.Bahwa pada tahun 2017 Tergugat menjual
Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 161 Desa Kumain, tanggal 8 Oktober 1990atas nama Jastari, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya,selanjutnya diberi tanda bukti, P5;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat jugamengahadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :1.
Tandun, Kab.Rokan Hulu;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajuka oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P5 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Desa Kumain,tanggal 8 Oktober 1990 atas nama Jastari yang pada pokoknya menerangkanSertifikat Hak Milik tersebut atas nama pemegang Hak Jastari, dan berdasarkangambar situasi No 23/2012, Nomor Pendaftaran 1888 tanah terletak di PropinsiRiau, Kab. Rokan Hulu, Kec. Tandun, Desa Kumain, penggunaan tanahtersebut untuk L.
Menyatakan sah jual beli tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 161/Desa Kumain Atas nama Jastari yang dilakukan Penggugat danTergugat pada tahun 2017;4. Menetapkan Penggugat untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak MilikNomor 161/Desa Kumain Atas nama Jastari menjadi nama Penggugat diKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu.5.
52 — 14
Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian ;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konpensi DONNY RAHARJO dengan Tergugat Konpensi PT.TEGAR PRIMA NUSANTARA dengan didasarkan pada pasal 161 Undang-Undang No.13 tahun 2003 sejak putusan diucapkan ;
melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialdengan demikian kedua belah pihak sudah tidak ingin melanjutkan hubugan kerjasehingga haruslah diputus hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengandidasarkan pada kesalahanPENP SURAT ssisssasnnasinsd 4141Penggugat dalanm 6 bulan terakhir sering tidak masuk kerja sehingga diberikan suratperingatan I (kesatu) dan surat Peringatan ke III (ketiga) dan Penggugat telahmelanggar surat perjanjian bukti T8 yang telah memenuhi ketentuan pasal 161
peraturanperusahaan atu perjanjian kerja bersama , pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja , setelah kepda pekerja /buruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama , kedua dan ketiga secara berturutturut ;Menimbang , bahwa karena terbukti Penggugat melakukantindakan indisipliner dalam absensi 6 bulan terakhir sering tidak masuk kerja tanpaalasan sehingga diberikan surat peringatan kesatu dan surat peringatan ketigasehingga terhadap pemutusan hubungan kerja Penggugat sesuai Pasal 161
,Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp. 15.733.200, = RP. 6.397.225,Jumlah =Rp. 17.912.230,Uang Penggantian hak :15 % x Rp. 15.733.200, = RP. 2.686.834, =Rp. 20.599.064,(dua puluh juta liam ratus Sembilan puluh ribu enam puluh empat rupiah ) ;Menimbang.............. 4242Menimbang, bahwa dengan pemutusan hubungan kerjakepada Penggugat yang hakhaknya didasarkan pada pasal 161 ayat (3) UndangUndang No 13 tahun 2003 , maka petitum angka 3 haruslah dinyatakan dikanulkansebagian ;Menimbang, bahwa sejak Penggugat
mempelajari gugatanrekonpensi disimpulkan bahwa gugatan rekonpensi berkaitan erat dengan gugatankonpensi yaitu pokok permasalahan apakah Pemutusan Hubungan Kerja TergugatRekonpensi /Penggugat konpensi karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensimelakukan kesalahan berat ataukah karena Tergugat Rekonpensi/ PenggugatKonpensi sering diberi surat Peringatan , dan telah dipertimbangkan dalam gugatankonpensi Pemutusan Hubungan Kerja kepda Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi karena memenuhi ketentuan Pasal 161
puluh jutarupiah) , sesuai dengan45UndangUndang Nomor : 2 tahun 2004 pasal 58 maka biaya perkara ini dibebankankepada Negara sebesar Rp. 294.000, (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;MENGADILIDALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSIe Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian ;2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat KonpensiDONNY RAHARJO dengan Tergugat Konpensi PT.TEGAR PRIMANUSANTARA dengan didasarkan pada pasal 161
13 — 6
Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.P/2012/PA.Btm tanggal 10 Desember 2012 gugur;2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
161/Pdt.P/2012/PA.Btm
PENETAPANNomor:161/Pdt.P/2012/PA.BtmBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang telah memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan atas perkara pengesahan Nikah dalam perkara yang diajukan oleh :Trio Wahyu Utomo Bin Muslimin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di TanjungSekuang, Rt 04 Rw 12, Kelurahan TanjungSekupang, Kecamatan Batu Ampar
Pen. 161/Pdt.P/2012/PA.Btm.2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02)orang saksi masingmasing Bapak Puji dan Bapak Sutris3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus sebagaijejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;4.
Pen. 161/Pdt.P/2012/PA.Btm.Administrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumIslam yang berhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.
Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.P/2012/PA.Btm tanggal 10 Desember2012 gugur;2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon IJ untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehibertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H., oleh Hakim Pengadilan AgamaBatam yang terdiri dari Drs. H. Imaluddin, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis danDrs. Asyari, M.H serta Dra.
Pen. 161/Pdt.P/2012/PA.Btm.
11 — 10
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Blk dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
161/Pdt.P/2018/PA.Blk
PENETAPANNomor 161/Pdt.P/2018/PA BIk.CEN SSN bhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkaraisbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :Jumaing binti Bolong, tempat lahir di Bontomanai tanggal 31 Juli 1994, agamaIslam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediamandi Jalan Rambutan (belakang Masjid Agung), Kelurahan Loka,Kecamatan Ujung Bulu
No. 161/Pdt.P/2018/PA BIk.3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIadalah Muh. Sabir dan Riswan;4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Emas 5 Gram;5. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Pemohon Ilberstatus Perawan,6.
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.BlIkdari Pemohon dan Pemohon II;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Pemohon II sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).Hal. 3 dari 4 hal. Pen.
No. 161/Pdt.P/2018/PA BIk.Demikian penetapan ini dijatunkan berdasarkan musyawarah MajelisHakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami,Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan MuhammadNatsir, S.HI. masingmasing sebagai Hakim Anggota.
No. 161/Pdt.P/2018/PA BIk.
11 — 1
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bkl gugur;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
161/Pdt.G/2022/PA.Bkl