PerakKabupaten Deli Serdang Nomor : 140/04/2003 tanggal 26 Februari 2003,pada hariRabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Agustus 2018 atau setidaktidaknya masih dalam tahun2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Bulu Cina Kecamatan Haparan PerakKabupaten Deli Serdang atau setidaktidaknya disuatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya "Pegawai Negeri atau penyelenggara

negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang nilainyakurang dari Rp.10.000.000.

PerakKabupaten Deli Serdang Nomor : 140/04/2003 tanggal 26 Februari 2003,pada hariRabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Agustus 2018 atau setidaktidaknya masih dalam tahun2018, bertempat di Kanto Kepala Desa Bulu Cina Kecamatan Haparan PerakKabupaten Deli Serdang atau setidaktidaknya disuatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, Pegawai negeri atau penyelenggara

negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwahadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula saksi Ariyatiakan mengangunkan surat tanah miliknya ke Bank untuk mengajukan pinjamanmodal

Negara yangmenerimahadiah ataujanjipadahal diketahuiataupatut diduga, bahwahadiah atau janji tersebut diberikankarenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurutpikiran orangyang memberikanhaduahataujanjitersebutadahubungan denganjabatannyasebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 huruf b ayat (1) jo Pasal 12ayat (2) huruf a ayat (2) serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suradidengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahanHalaman 8

RegPerk : PDS06/PARE/Ft.1/08/2010 yang berbunyi sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMATIR:Bahwa ia Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIBin SUGENG pada tanggal 02 Desember 2009 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di KantorBank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Parepare atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui

huruf a UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBS TIDATIRBahwa ia Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY AliasWIDI Bin SUGENG pada tanggal 02 Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat diKantor Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Parepare atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara

Negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIHal. 5 dari 18 hal.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIBin SUGENG pada tanggal 02 Desember 2009 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di KantorBank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Parepare atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara

Negara yang menerima pemberian atau janjikarena atau berhubungan dengan sesuatu' yang bertentangandengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalamjabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIBin SUGENG adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkatHal. 8 dari 18 hal.

Negara yang pada waktumenjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepadakas umum, seolaholah pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyal utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yang dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapatDAK sebesar Rp. 15.907.777.000, (lima belas milyar

negara yang pada waktu menjalankan tugasmeminta,menerima,atau memotong pembayaran kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain ataukas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahuibahwa hal tersebut bukan merupakan utang sebagai yangHalaman 38 dari 63 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.melakukan,menyuruh melakukan dan turut serta melakukanSebagaimana pasar 12 huruf f jo pasal

Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengahrumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukumorang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawainegeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g,h dan i, Hakim pada

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.2. Yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotongpembayaran Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yanglain atau Kepada Kas umum.3. Seolaholah Pegawai Negeri atau Penyelenggara negera yang lain atauKas tersebut mempunyai utang Kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang.Halaman 53 dari 63 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.Ad. 1.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara :Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, pertimbangan hukum judexfactie pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga untuksingkatnya, diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkatbanding dalam mempertimbangkan unsur pegawai negeri atau penyelenggaraNegara dalam perkara ini.Ad. 2.

Pengertian Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) undangundangRepublik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudPenyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 1999 menentukan penyelenggara negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan pertauran perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia nomor 28Tahun 1999 menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :1.

negara secara menyimpang dari tatalaksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tatakerja.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; .2.

Asas Proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; .4.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara harus dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; Maka oleh sebab itu Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan batal atautidak Sah ; 22222

telah mengakibatkan hak Penggugat untuk dilantik sebagai kepalaPemerintah Negeri Mosso menjadi tidak menentu dan telah menimbulkanketidak pastian Hukum didalam masyarakat serta menimbulkan keresahandi dalam Negeri Mosso ;Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat keputusan Nomor : 141415 Tahun2011 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Mosso KecamatanTehoru sangat bertentangan dengan Peraturan Undangundang dan asasasas umum penyelenggara

Negara yang baik, maka surat keputusan a quotersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ( Vide pasal 53 ayat ( 2 ) hurufb Undangundang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata UsahaN@Q ara ) ; nnn nnn n nn nn nn nn nnn nn ene nnn renner nnn ne nnn n nn nnennnn17.Bahwa akibat Keputusan Tergugat yang tidak sah tersebut, makaPenggugat sangat menderita kerugian baik materil maupun moral :a.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karenakekuasaan atau kKewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20tahun 2001 mengandung unsurunsur :1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2.

UU No. 20 tahun 2001,Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian dari seseorangatas kehendak si pemberi, sedangkan menurut pasal 12 huruf e UU No.31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pemberian itu terjadi adanya perbuatan melawanhukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, in casu berupa ancaman dari Pegawai Negeri atauHalaman 16 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIPenyelenggara Negara itu, bahwa bila uang sebesar Rp10.000.000.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20tahun 2001 mengandung unsurunsur :1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2.

UU No. 20 tahun 2001,Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian dari seseorangatas kehendak si pemberi, sedangkan menurut pasal 12 huruf e UU No.31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pemberian itu terjadi atas adanya perbuatanmelawan hukum berupa ancaman dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaraitu, bahwa bila uang sebesar Rp10.000.000.

Pasal20 ayat (1) huruf a Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yaitu Asas kepastian Hukum adalah asasdalam Negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pasal 3 angka 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme jo Pasal 20ayat (1) huruf b Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negaraadalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; Dalam hal ini, tergugat telah menerbitkan Sertipkat lain selain milikPenggugat diatas sebagian tanah milik Penggugat tidak sesuaidengan

Menyatakan Terdakwa HERMENINGGILDUS APRIYADY S.Pd Anak DariM.PINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan TindakPidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya

negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum , atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendirisehingga berdasarkan hal tersebut dapat kita uraikan unsurunsursebagai berikut :Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara negara bahwa Sdr.HERMENINGGILDUS APRIYADY, S.Pd Anak

Dan Sari.HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd TARSONO (Alm) adalah Pegawai Negeriyang bekerja pada SMA Negeri 1 Nanga Pinoh yang juga merekasebagai Penyelenggara Negara dalam bidang Pendidikan.Bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bahwa unsurini terpenuhi dengan memungut biaya sebesar Rp. 200.000, ( dua ratusribu rupiah) dari setiap siswa untuk pengambilan ljazah maka hasilpungutan tersebut menimbulkan atau mengakibatkan keuntungan bagiKepala Sekolah SMAN Nanga Pinoh yaitu Sdr.

Negara; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirisendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkankan sebagai berikut :Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UU

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negaraadalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan Nepotisme;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20tahun 2001, pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalampasal 2 UU No. 28 tahun

Hal ini sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalamKetetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);Bahwa dalam rangka menyelamatkan kehidupan nasionalsesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi,dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat.Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalandengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendakiterwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankantugas

Putusan Nomor 51 P/HUM/2018tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien,bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimanadiamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Penjelasan Umum atas UUNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme);Bahwa tujuan, semangat dan tuntutan sebagaimana angka 2)s.d. 4), perlu diwujudkan dalam langkah dan

negara dan terbukti telah menunjukkanadanya keterlibatan anggota dewan perwakilan rakyat dalamkasuskasus yang ada;Halaman 31 dari 57 halaman.

Negara meliputi:a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri:Halaman 35 dari 57 halaman.

negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme;Halaman 45 dari 57 halaman.

Wiyono mengemukakan pada setiap jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekatkewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun tidak berbuatdalam jabatannya.

negara tersebut harus berbuatsesuatu sesuai kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan."

pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukantindak pidana.Bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara melaksanakantugasnya dikatakan bertentangan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagaiberikut:1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu,padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaraNegara yang bersangkutan.2.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu,padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaraNegara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawaiNegeri atau penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatusesuai kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutanMenimbang, bahwa dari Putusan Hoge Raad, tanggal 26

Perintis KemerdekaanKupang atau setidaktidaknya di tempat lain yangtermasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kupang,sebagai penyelenggara negara telahmenyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai staf di LANTASKIM KantorImigrasi Kelas Kupang yang mengakibatkan terjadinya tindak pidanaperdagangan orang yaitu membawa Warga Negara Indonesia yakni korbanYUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULITAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK ke luar wilayah RepublikIndonesiadengan maksud untuk dieksploitasi

Negara dalamklasifikasi sebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pengertian pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku tercantum di dalam Penjelasan Pasal 2 butir 7Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

Negara;Bahwa fakta persidangan membuktikan Pembanding/Terdakwa adalahpetugas customer service pada Kantor Imigrasi Kelas Kupang yang seharihari bertugas memberikan pelayanan bagi para pemohon paspor.

negeri.Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 104 putusan yang menyatakan...maka sehubungan dalam delik pidana Perdagangan Orang ketikapenyelenggara negara lalai dan mengakibatkan kerugian, meski tidak ada niatuntutk itu, tetap diklasifikasikan melakukan perbuatan pidana, karena dalamTindak Pidana Perdagangan Orang tidak dibedakan antara pelaku aktif ataupasif... adalah pertimbangan yang keliru sebab sebagaimana yang telahdijelaskan pada poin angka 4 diatas yaitu Pembanding/Terdakwa bukansebagai penyelenggara

negara dan tidak ada fakta persidangan yangHalaman 33 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG15.16.membuktikan Pembanding/Terdakwa lalai ketika melaksanakan tugasnyasebagai customer service dalam pelayanan permohonan paspor untuk danatas nama pemohon Melinda Sapay;Bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

MdnPengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktumenjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada Kas Umum, seolaholah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai utangkepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perbuatanmana dianggap sebagai

PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara;2. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotongpembayaran;3. Kepada pegawai negeri lain, penyelenggara negara yang lain atau kasumum;Seolaholah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain ataukas umum mempunyai utang kepadanya;5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan;6. Perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan berlanjut.Ad.1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan memintapembayaran jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara tersebut, telah memintapembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau kasumum, tanpa memperhatikan apakah kemudian permintaan pembayarandipenuhi atau tidak dipenuhi;2.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan menerimapembayaran jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutsebelumnya telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara lain atau kas umum dan permintaan tersebut telahdipenuhi;3.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan memotongpembayaran jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telahmengurangi sebelumnya pembayaran yang seharusnya diterima oleh PegawaiHalaman 77 , Putusan Nomor : 106 /Pid. Sus. K/ 2014 /PN.

antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yangmelakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang padawaktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kasumum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain ataukas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.

negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.

Di dalam Penjelasan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegasdisebutkan bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik antaralain adalah kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

bertentangan dengan kepastianhukum yang diamanatkan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;Bahwa Penjelasan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegas jugamenyebutkan bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik antaralain adalah proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selainitu, Tergugat sebagai penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

poor cc re eee eee 2 (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan selambat lambatnya 10 (sepuluh )hari sebelum Penetapan batasdilaksanakan ; (5) Pemeberitahuan tersebut dilakukan dengan suratsesuai bentuk sebagaimana tercantum dalamlampiran ; Bahwa tindakan dari Tergugat yang telahmengeluarkan surat keputusan a quo bertentangandenagan Pasal 3 angka 1 Undang undang No 28 tahun1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih danbebas korupsi.kolusi dan nepotisme, mengenai asasumum penyelenggara

Negara salah satunya asaskepastian yang dalam penjelasannya menyebutkan asasNegara hukum mengutamakan landasan peraturanperundang undangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara Negara artinyatindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan15dalam perkara aguo telah melanggar asas tersebutyang berakibat dirugikan hak hukum dari penggugat9.

jugadilindungi oleh Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lainAzas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hakasasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;Bahwa atas dasar Azas Keterbukaan, terlihat jelas bahwa keterbukaan tersebutbukan berarti harus melanggar/mengabaikan hak pribadi atau hak keperdataanseseorang, sebaliknya penyelenggara

Negara harus memperhatikan dan melindungihak asasi pribadi dari seseorang, golongan dan rahasia Negara.

Apabila hal inidiabaikan atau dilanggar, maka Penyelenggara Negara dapat dikategorikan telahmelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisirsebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OnrechtmatigeOverheisdaad) ;d Bahwa atas dasar Peraturan Perundangundangan tersebut diatas, jelas bahwapenolakan yang Pemohon Keberatan lakukan atas permohonan TermohonKeberatan sudah tepat dan benar, dan oleh karena Putusan Komisi InformasiPusat Republik Indonesia Nomor 385/XII/KIPPSMA/2011

mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material Penggugatsenilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugatsetelah putusan ini;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Penggugatsenilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai kepadaPenggugat setelah putusan ini;Menyatakan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il maupunpihak lain Kantor Penyelenggara

Negara Rli/Pemerintah Pusat sampaiPemerintah Desa, juga termasuk TNI dan (PPAT/Pejabat Pembuat AkteTanah) yang hendak mengosongkan/menguasai objek sengketa agartidak melaksanakan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap;Menunda/menangguhkan permohonan eksekusi terhadap objeksengketa sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Memerintahkan kepada Turut Tergugat maupun pihak lain yangmenguasai objek sengketa agar tunduk pada putusan ini;Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar

sengketa tanggal24 April 2013 di Kantor Turut Tergugat , adalah perbuatan melawanhukum;Menyatakan Risalah Lelang Nomor 491/2013, tanggal 24 April 2013tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material Penggugatsenilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugatsetelah putusan ini;Menyatakan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II maupunpihak lain Kantor Penyelenggara

Negara Rli/Pemerintah Pusat sampaiPemerintah Desa, juga termasuk TNI dan (PPAT/Pejabat Pembuat AkteTanah) yang hendak mengosongkan/menguasai objek sengketa agartidak melaksanakan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap;Menunda/menangguhkan permohonan eksekusi terhadap objeksengketa sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Tergugat Il,dan Turut Tergugat mengajukan

Menyatakan Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos,bersalahmelakukan tindak pidana yaitu rnemberi sesuatu berupa uang tunaikepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, denganrnaksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf aUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20

Negara yaitu Saksi Drs.

Dengan maksud supaya pegawai negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannyaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahunsurunsur tersebut berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan menjadi terbuktiataukah tidak;Ad. 1.

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 5 ayat (2)disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalampasal 2 Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa PenyelenggaraNegara meliputi : Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Negara, Pejabat NegaraHim 31 dari 39HIm. Putusan Nomor 02/Pid.B/TPK/2012/PN.

R, MM. yang pada saat terjadi peristiwa pidana dalamperkara ini adalah menjabat sebagai Bupati/Kepala Daerah pada Pemerintahan KabupatenPasaman Barat yang mana saksi adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsiPenyelenggara Negara.Menimbang, bahwa apakah pemberian tersebut diterima atau ditolak oleh pegawainegeri atau penyelenggara Negara, namun apabila perbuatan percobaan saja telah terlaksanameskipun Pegawai Negri atau Penyelenggar Negara tersebut menolaknya, dikatakan orangtersebut telah terbukti

Baharuddin R.MMtidak bersedia menerimanya sebaliknya melaporkan Terdakwa untuk diproses telah melakukanpenyuapan.Menimbang, berdasarkan fakta fakta dipersidangan , Majelis berpendapat bahwaperbuatan Terdakwa memberi uang Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs.Baharuddin R.MM yang merupakan penyelenggara Negara yang mempunyai kewajibanmemberikan atau tidak memberi jin perkebunan kopi milk Terdakwa yang telahmendapatkan teguran dua kali karena telah menelantarkan perkebunan kopi tersebut

atas nama Penggugat menjadi tidak ada ; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :Bahwa atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 287 atas namaRahman DK. oleh Tergugat maka dapat dikatakan Tergugat TidakTertib Sebagai Penyelenggara Negara yang baik ; Asas Keterbukaan :Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak memberikaninformasi keterbukaan data yang transparans kepada PenggugatHalaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 64 PK/TUN/2016walaupun sudah disurati secara resmi maupun mendatangi secaralangsung

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ; Asas Proporsionalitas :Bahwa Tergugat tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggara Negara yang telah merugikan Penggugat ; Asas Profesionalitas :Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak menerapkanasas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik danketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku yangmerugikan Penggugat ; Asas Akuntabilitas :Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak menerapakanasas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat, dimana Tergugat tidak jujur dan tidak obyektifdan tidak transparan yang merugikan Penggugat ; Asas kecermatan :Bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan Sertipikat HakMilik No. 287, terbit tanggal 18 September 1980, GS:1631/1980, luastanah 20.000 m?