anak Pemohon ANAK PEMOHON BinBUDI, Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun1974 adalah sebagai pihak Pemohon sah atas permohonannya dan permohonantersebut masuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Sragen ; Menimbang, bahwa Pemohon dengan dalildalilnya pada pokoknya mohondispenasasi nikah anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON Bin BUDI, Tanggallahir tanggal 08 Agustus 1996 dengan calon istri dengan Calon istrin, lahir 18 tahun,Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat kediaman di Pladen RT.03.03

Arshy Citra Kamato dan telah pula dibuatkankontrak/perjanjian antara pemenang lelang dengan Pejabat PembuatKomitmen PPK Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak diLingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKampar Provinsi Riau Erizal Anedi, ST sebagaimana Surat PerjanjianNomor: 03.03/Kontrak/PPKPemb.Jbt/PUPRBJJ/VI/ 2018 tanggal 05 Juni2018 yang memuat ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak.Bahwa terhadap peristiwa/perbuatan hukum tersebut di atas, telah nyataterdapat

Surat perjanjian/kontrak antara pemenang dengan TergugatNomor: 03.03/KONTRAK/PPKPEM.JBT/PUPRBJJ/VI/2018 tanggalO05 Juni 2018;2. Surat Penyerahan Lapangan SPL Nomor : 04.03/SPL/PPKPEMBJBT/PUPRBJJ/V1/2018 tanggal 05 Juni 2018;3.

Bahwa tindakan lanjutan Tergugat sehubungan dengan hal di atas adalahmenerbitkan Surat Perjanjian Nomor 03.03/Kontrak/PPKPemb.Jbt/PUPRBJJ/V1/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang memuat ketentuan yang harusdisepakati kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuanPasal 86 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.21.

Bukti T7 : Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Konstruksi HargaSatuan (SPKKHS) Nomor : 03.03 / KONTRAK/PPKPEMB.JBT/PUPRBJJ/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018Program Pembangunan jalan Dan Jembatan,Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak,Kecamatan Kampar (Sesuai dengan asli).8. Bukti T8 : Fotocopy Surat Bagian Pengadaan Barang/JasaSekretariat Daerah Kabupaten Kampar Pokja IV TahunAnggaran 2018 Nomor : O1/IST/POKJAIV/V/2018,tanggal 18 Mei 2018 kepada Direktur Utama PT.

Undangundang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya terkait denganKeputusan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, danpengecualian sengketa tata usaha Negara yang dihubungkan denganketentuan dalam Pasal 47 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009, makadalam perkara ini Ssudah ada pemenang lelang yaitu Tergugat II Intervensi 1dan Tergugat II Intervensi 2 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor: 03.03/Kontrak/PPKPemb.Jbt/PUPRBJJ/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018.

Desa Mekar Sari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut,yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor BAMBANG IRAWAN, S.H,dan RUSMANA, S.H. keduanya advokat pada KantorYAYASAN LEMBAGA BANTUAN = HUKUM DANPENDIDIKAN GUNTUR GARUT, Akta Perubahan No. 2Tanggal 24 Februari 2014 , SK Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014 AkreditasiSK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.HN.03.03

,adalah anggota Organisasi Bantuan HukumPOSBAKUMADIN JAKARTA UTARA TerakreditasiKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, kantorsekretariat berkedudukan di JI.

Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/31/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengantanggal 28 Agustus 2015Perpanjangan penahanan Penuntut Umum berdasarkan SuratPerpanjangan Penahanan Nomor : B41/RT2/08/2015 sejak tanggal 28Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print298/N.3.25/Epp.2/09/2015 sejak tanggal 17 September 2015 sampaidengan tanggal 06 Oktober 2015.Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 114 /ILA2a.03.03

Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/32/VIl/2015/Reskrim sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengantanggal 28 Agustus 2015Perpanjangan penahanan Penuntut Umum berdasarkan SuratPerpanjangan Penahanan Nomor : B42/RT2/08/2015 sejak tanggal 28Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print297/N.3.25/Epp.2/09/2015 sejak tanggal 17 September 2015 sampaidengan tanggal 06 Oktober 2015.Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 114 /ILA2a.03.03

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 228/03.03/2018 atas namaPenggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orangsaksi ke persidangan, hal mana saksisaksi tersebut di bawah sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Surat Keterangan atas nama Pemohon IJ dan Pemohon I nomor KK.03.03/5/Pw.01/14/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG, selanjutnya oleh KetuaMajelis diberi kode P.I.2;3.

permohonanmana Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang bahwa guna meneguhkan dalildalil permohonannya Pemohob telahmengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;e Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh kepalaDesa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa,Nomor.593.3/884/XII/02/2016 tanggal 08 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode ( P.1 ) ;e Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305.Kua.03.03

:M.HH01.HN.03.03 Tahun 2016; yang beralamat Kantor di JI. Cempaka 2 No.94Rt.006/001 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Telp: 0812 8050 7377;Bertindak untuk dan atas nama : Piang Awal Kalim, Jenis kelamin: Lakilaki Tempattanggal lahir: Jakarta, 28 Mei 1962 Agama: Islam Pekerjaan: Karyawan SwastaKewarganegaraan: Indonesia NIK: 327504280562003 Alamat: Pulo Permata SariRt.007/019 Kel. Pekayon Jaya Kec.

. 10 DesaCibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut yang dalam halini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor BAMBANG IRAWAN, S.H, dan RUSMANA, S.H.keduanya advokat pada Kantor YAYASAN LEMBAGABANTUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN GUNTUR GARUT,Akta Perubahan No. 2 Tanggal 24 Februari 2014, SK MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014Akreditasi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.HH01.HN.03.03

Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis berdasarkan Keputusan KepalaBidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Kantor KesehatanPelabuhan Kelas Soekarno Hatta Nomor: KP.03.03/VIII.2/2809/2013tanggal 8 Mei 2013;b.

Selanjutnyaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang UpayaKesehatan dan Lintas Wilayah, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Soekarno Hatta Nomor: KP.03.03/VIII.2/2809/2013 tanggal 8 Mei2013 yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa PernyataanTidak Puas Secara Tertulis karena yang bersangkutan pada bulanJanuari, Februari, Maret, April 2013 dan tanggal 1,2,3,4 Mei 2013tidak masuk kerja dan telah melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010

Juli 2011, sebagaimana penunjukan majelishakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tangl16 April 2012 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkaradisiplate, maka fakta Hukum yang ada didalam perkaratersebut dijadikan petunjuk didalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ke18 Andi Rosliansyah (sebagai terdakwa dalam perkaradisiplate) Nomor : 87/Pid.2011/PT.BKL.melakukan Addendum19dan pengalihan atas proyek tersebut didasarkan Surat MenteriPekerjaan Umum Nomor: KU.03.03

Kontraksepanjang 3,5 Km dialihkan Volume pelaksanaan pekerjaannyaSepanjang 2 Km, melalui pelaksanaan seharusnyaRp.7.363.779.000, ( Tujuh Milyar Tiga ratus enam puluh tiga jutatujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah ) dialihnkan untukpembayaran hutang penanggulangan Gempa untuk Tahun2007dengan anggaran pelaksanaannya Rp.4.300.328.000,( Empat Milyar Tiga ratus juta tiga ratus dua puluh delapan riburupiah), yang dananya telah diusulkan kepada Menteri PekerjaanUmum oleh terdakwa dengan surat Nomor : KU.03.03

telahmenyatakan kondisi Darurat dan ahli perkara disiplateIrHediyanto W.Husani pada waktu itu selaku Direktur WilayahBarat, sebagai pengendali kegiatan yang ada wilayah Barat,menduduki jabatan selaku Kepala Kajian strategi GubernurBengkulutelah menyatakan kondisi Darurat akibat Bencana AlamGempa Bumi dan kemudian telah terbitkan izin prinsip olehMenteri Pekerjaan umum, dan hal ini pun telah sejalan denganpengusulan ke Menteri Pekerjaan Umum oleh Terdakwa melaluiSurat tanggal 17 september 2007 nomor : KU.03.03

Surat Keterangan Pernikahan Tidak Terdaftar atas nama Pemohon I danPemohon II nomor KK.03.03/6/Pw.00/316/2010 tanggal 22 Desember 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KEBUPATENSIJUNJUNG, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.III;Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orangsaksi ke muka persidangan untuk didengar keterangannya masingmasing bernama :1.

Demak, sebagaiOrganisasi Bantuan Hukum yang telah bersetifikat /Terakriditasi A sebagai pemberi bantuan hukumberdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor : M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, sebagai aplikasi dari Undangundang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 15 Pebruari2016, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh,bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yangselanjutnya

ParaPengurus Organisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTAUTARA Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 yang berkantor diBeting Sawah No.1 RT 009 RW 011, Semper Barat, CilincingJakarta Utara.

Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebihkurang pada bulan Desember tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkanTermohon dan bertempat di rumah Jenggotan RT.03.03, Pagutan,Manyaran, Wonogiri Pemohon sendiri sebagai mana alamat tersebut diatas berturutturut hingga sekarang 25 bulan lamanya. Selama itu antaraPemohon dan Termohon hanya berkomunikasi untuk kepentingan anak.Putusan No 263/Pdt.G/2020/PA.Skh.Hal 2 dari 10 halaman8.

Pasir Randu,RT.04, RW. 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu,Kabupaten Garut, yang dalam hal ini memberikan kuasakepada BAMBANG IRAWAN, S.H, dan RUSMANA, S.H.keduanya advokat pada Kantor YAYASAN LEMBAGABANTUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN GUNTUR GARUT,Akta Perubahan No. 2 Tanggal 24 Februari 2014, SK MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014Akreditasi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.HH01.HN.03.03 Tahun 2016Tanggal

Bahwa, Penggugat adalah Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas HukumUniversitas Simalungun yang telah Terdaftar/Terverifikasi danTerakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: M.HH01.HN.03.03 TAHUN 2016,Tentang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi danAkreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode Tahun 2016 S.D2018, tertanggal 7 Januari 2016;4.

1866 KUH Perdata atau pasal 164 A/B (pasal 283 RDS)alatalat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:a. bukti tulisanb. bukti dengan saksisaksic. persangkaanpersangkaand. pengakuan; dane. sumpahBahwa majelis hakim mengabaikan buktibukti yang diajukan PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat yang diantaranya Alat Bukti Surat danKeterangan saksisaksi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat meliputi;Bukti P3 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH01.HN.03.03

Pemohon permohonanmana Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang bahwa guna meneguhkan dalildalil permohonannya Pemohob telahmengajukan alat bukti tulis sebagai berikut; Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh kepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor.5204860101910002tanggal 20 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyaselanjutnya diberi kode ( P.1 ) ; Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/Kua..03.03

Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Pemohon I danPemohon IT nomor KK.03.03/6/Pw.00/06/2011 tanggal 6 Januari 2011 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG,selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.I.2;3.