Pencatatan Sipil KotaPontianak dan yang benar adalah Akta Kelahiran Nomor 3499/G/2007 tanggal13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Pontianak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi DAHLIA dan SUTARMI ;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Lie Nyit Tjin danRina;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon,;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

Nama AyahPemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis namaSelpanus Ndak anak dari Ayah Martinus Atung dan akan diperbaiki menjadi PANUSNDAK anak dari (ayah) ATUNG;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi STEPANUS JONSO danMARTINUS ATUNG;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan pencabutan Akte Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P8, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ANDIWIJAYA dan saksiLILIWATI;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN PtkMenimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

., sebagai Sekretaris Balitbang selaku Unit LayananPengadaan; (fotocopy dari fotocopy); BUKTIP7 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor : KEP04.01Da/84 A Tanggal 30 September 1984 Tentang Pengangkatan ACHMADSURYADI ( Penggugat ) sebagai Pegawai Negeri Sipil di DirektoratPenyelidikan Masalah Air Direktorat Jenderal Pengairan DiBandung ;( fotocopy sesuai aslinya ) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat telahmengajukan buktibukti berupa Fotocopy suratsurat yang

Persetujuan Cuti Besar kepada Penggugat tanggal Nomor : 10.1/KPOS 02La/2012; (sesuai dengan aslinya); : SIMKA BALITBANG PU NIP Penggugat 195612071982111001;(sesuai dengan print); : SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengangkatan Penggugatmenjadi CPNS Nomor : KEP.5154/A/3069/82A, tanggal 22November 1982;(fotocopy dari fotocopy); : Bukti Penerimaan tertanggal 27 Januari 2012 Kepmen PU Nomor :515/KPTS/M/201 1; nn nnnHalaman 23 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 24/G/2012/PTUNBDG(fotocopy dari fotocopy

)); BUKTI T7 : Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan ( ULP) BadanLitbang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : 04/KPTS /ULPLS/2012 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Penetapan KelompokKerja ( POKJA ) Satuan Kerja Pusat Penelitian dan PengembanganSumber Daya Air Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum ; ( Foto copy dari Foto Copy ) ;Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak tidak ada yang mengajukansaksi, baik dari Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat; Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak

sebagai bagian yang tidak terpisahkan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya ParaPemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Inus Martinus dan Herlisno J Pransiskus ;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

MUNIF hadir dalam acaratersebut;Bahwa dalam presentasi tersebut selain menawarkan paket umroh murahsebesar Rp. 16.500.000 s/d Rp. 18.000.000 per jamaah Terdakwa jugamenawarkan usaha blocking tiket kepada saksi ORBANI SETYOWATI,adapun cara Terdakwa menawarkannya yaitu Terdakwa mempresentasikanpaket umroh di kantor Dharmawanita Balitbang Kemhan RI, Pondok Labu,Jakarta Selatan.Bahwa atas presentasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut selanjutnya padatanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 13.00 WIB saksi ORBANI

Duren Tiga Raya No. 101 Jakarta Selatan untukmenemui Terdakwa, dengan maksud untuk memastikan keberadaankantornya, mendaftar umroh, dan ikut kerjasama usaha pembelian blockingtiket pesawat untuk umroh yang ditawarkan Terdakwa pada saat presentasidi kantor Dharmawanita Balitbang Kemhan RI, Pondok Labu, JakartaSelatan;Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa selain paket umroh murah,Koperasi Umamah juga memiliki usaha di bidang blocking dan mengajakmitramitranya untuk bekerjasama mengelola pembelian

MUNIF hadir dalam acaratersebut;Bahwa dalam presentasi tersebut selain menawarkan paket umroh murahsebesar Rp. 16.500.000 s/d Rp. 18.000.000 per jamaah Terdakwa jugamenawarkan usaha blocking tiket kepada saksi ORBANI SETYOWATI,adapun cara Terdakwa menawarkannya yaitu Terdakwa mempresentasikanpaket umroh di kantor Dharmawanita Balitbang Kemhan RI, Pondok Labu,Jakarta Selatan;Bahwa atas presentasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut selanjutnya padatanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 13.00 WIB saksi ORBANI

MUNIFBahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepanpenyidik dan keterangan yang diberikannya benar;Bahwa saksi sebagai Ketua Dharmawanita Balitbang KementerianPertananan Republik Indonesia, yang saksi kenal sejak tahun 2014 dikantor Balitoang RI Pondok Labu Jakarta Selatan, dalam rangkaorganisasi Dharmawanita;Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 di Kantor Dnarmawanita BalitbangKemhan RI, Pondok Labu, Jakarta Selatan, terdakwa telahmempresentasikan promo umroh murah di bulan November Desember2017

puluh satu dan identitas padaPasport Pemohon adalah subyek atau orang yang sama, dan Pemohonbermaksud identitas Pemohon pada paspor itu dikembalikan menggunakanidentitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera pada KutipanAkta Kelahiran PemohonMenimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan buktisurat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Suroso dansaksi Kartaningsih;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

selanjutnyaTergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan jawabanmasingmasing tertanggal 30 April 2013, 14 Mei 2013 dan 22 April2013; bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan danReplik tertanggal 13 Juni 2013;e bahwa Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelumtergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban tergugat,maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat (PedomanTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007yang dikeluarkan oleh Balitbang

lagi dan gugatan perkara ini harus dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak DapatDiterima, sehingga menurut ketentuan Penggugat adalah merupakan pihak yangkalah sehingga ia harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;Mengingat, buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang

surat yang diberiPenetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 6 dari halaman 7tanda P1 sampai dengan P 5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi GUSTINALILI, S.Kom dan SUTAWI;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat Para Pemohon;Menimbang bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Penetapan No. 119/ Pdt.P/ 2019/ PN.Ptk.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya ParaPemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P9, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Waty dan saksi DewiFransiska;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang DiklatKumdil MA, Tahun

gugatannya sebagaimana dalampermohonan pencabutannya tanggal 30 Oktober 2018;Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruS mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

sehingga menjadiHevandre Hary Putra Tampubolon dengan alasan karena menurut adat istiadatPemohon, nama marga Anak harus mengikuti nama marga Ayahnya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut,pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu Saksi Bungatur Maria Simalangodan Saksi Jonson Tandi Topadang;Menimbang, bahwa buku Il Mahkmah Agung RI tentang pedoman dantehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Lahir di Pontianak Pada tanggal, 24 Oktober 2015yang semula anak perempuan dari Maria Densri Kota Detu menjadi anak sah dari pasangansuami isri Norman dan Maria Densri Kota Detu;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Para Pemohon telahmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P6, dan 2 (dua) orangsaksi, yaitu saksi Dison dan saksi Lilik Sage;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

lengkapdalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Tjung Lie Cu dan SaksiAgustinus;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

penulisan nama Pemohon,Kutipan Paspor Pemohon yang semula tertulis DJONG SIAT FA diperbaiki menjadinama LINDA, sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan salinanpenetapan kepada Kantor Imigrasi Kota Pontianak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah PengadilanNegeri Pontianak berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini ;Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedomandan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang

untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, Yane Simun dan saksi Yani;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon,;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

Tanggal dikeluarkannya Ijazah yaitu tanggal 14 Juni 2004 sedangkantanggal Penetapan Kelulusan pada tanggal 24 Juni 2004, hal ini dikuatkandengan Surat Kepala Pusat Penelitian Pendidikan Balitbang KementerianPendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 6820/H4/EP/2014tanggal 19 Mei 2014.1.2. Sdri. Regina Ani Mandibondibo TIDAK TERDAFTAR sebagai peserta UjianNasional Program Paket C tahun 2004.2.

gugatannya sebagaimana dalam permohonan pencabutannyatanggal 4 September 2018;Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruS mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

9 Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2019/PN PtkMenimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan pencatatan perkawinan pemohonan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P15, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi KWEE MENG TJU dan saksiTJHIN KIN KHUN;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang