Ditemukan 1326 data
30 — 13
Hakimmenemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanyamenyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:oe arbaoh bois
11 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anladl bois ae Jl ale pLYl 9 uaArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat
12 — 5
Bukhari)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqli tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:arbass b bois ac JI We el YI 9 faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa untuk mengedepankan kemaslahatan, sebagaimanadimaksud dalam
9 — 3
terjadinya perbuatanperbuatan dosa dan kemudhorotan, makaperlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untukmelangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas,sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalildalilsebagai berikut;1 Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:$y) awleodl praowns: CisdboolArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.sos ploVl le asi bois
5 — 6
suratsurat ataudokumen Pemohon menjadikan tidak bersesuaian sehingga mengakibatkanadanya kesulitan dalam pengurusan administrasi data Pemohon lainnya, olehKarena itu berdasar ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perubahannama tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telahsesuai dengan dalil syar sebagai berikut :arboodb bois
26 — 13
untuk pernikahan Pemohon dengan calonsSuami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapatdisimpulkan fakta hukum bahwa wali Nikah Pemohon bernama AYAH P, yangberhak menjadi wali nikah Pemohon, tidak bersedia menjadi wali nikahPemohon, telah adhol (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calonsuami Pemohon bernama ANAK, tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128dugaldacLal)) deta b bois
10 — 7
tidak adahalangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakanpersetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.PIhMenimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yang diambilalin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:% arbadl bois
12 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!
60 — 7
Cianjur ;= BOIS Deacemmersues + mmemracts oes Saksi menerangkan barang barang yang diambilTerdakwa berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia Typetidak tahu warna hitam milik istrinya yang bernamaYTYI QOYYIMAH ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksitersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukaneksepsi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak akanmengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;Menimbang, bahwa
5 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbacdh bois ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
8 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rllacstil bois a.csJ We LY!
30 — 16
Hakimmenemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanyamenyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:e arbaoh bois
5 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :adrbladh bois asc Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
8 — 6
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut ;arbadh bois as JI le ploy!
8 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut ;arbadh bois as JI le ploy!
10 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rlloostith bois ar.s JI We LY!
6 — 3
Dansesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11tahun 2007 tersebut, maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikahPemohon adalah Wali hakim, yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapat ahlifigih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :dabadh bois as JI le elo!
13 — 2
perlu diadakan perubahan biodatasebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan identitas tersebutberkaitan dengan nama suami (Pemohon 1), maka berdasarkan pasal 34ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 TentangPencatatan Perkawinan, harus didasarkan pada Penetapan PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fighiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass b bois
8 — 1
perlu diadakan perubahanbiodata sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan identitas tersebutberkaitan dengan nama suami (Pemohon 1), maka berdasarkan pasal 34ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 TentangPencatatan Perkawinan, harus didasarkan pada Penetapan PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass Lb bois
25 — 10
Hakimmenemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanyamenyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:e arbaoh bois