Ditemukan 4023602 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/TUN/2021 Tanggal 4 Maret 2021 — BANK MEGA, TBK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA;
150 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK MEGA, TBK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA;
,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SK.048/DIRBMLI/2020, tanggal 18 Mei2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANGKA, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 14Sungailiat, Kabupaten Bangka;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Habibi Amrullah Zamzami,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 03/Sku19.01.MP.02.02/X1/2020tanggal 9 November 2020;Termohon Peninjauan
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/ DesaParit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei1994 dengan luas 271 M? (duaratus tujuhpuluh satu meter persegi)dengan Gambar Situasi Nomor 333/1992 tanggal 24 Desember 1992 atasnama Polana Wibowo;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/Desa Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tanggal 31Mei 1994 dengan luas 271 M?
peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sudahmengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh sertipikat objeksengketa sejak tanggal 17 November 2015 melalui Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten
Register : 01-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 K/TUN/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — I NENGAH SUASTA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;
104 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
I NENGAH SUASTA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadesi LawOffice, beralamat di Kabupaten Gianyar, berdasarkan SuratKuasa Substitusi Nomor 026/GAPRF/POA/VI/2020, tanggal30 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKLUNGKUNG, tempat kedudukan di Jalan gajah MadaNomor 76 Semarapura;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Gede Yuda Setiawan, S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/DesaSampalan Klod, tanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, luas 295 mtercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, berkedudukan di DesaSampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, ProvinsiBali:3.
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/DesaSampalan Klod, tanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, luas 295 mtercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, berkedudukan di DesaSampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, ProvinsiBali;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/20203.
Memerintahkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod,tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, luas 295 mtercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, berkedudukan di DesaSampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, ProvinsiBali; dan4.
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP VS YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP;
102 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP VS YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP;
Register : 25-08-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR VS PT. BEN BHUR;
148 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR VS PT. BEN BHUR;
Putus : 23-10-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22PK/KPUD/2008 Tanggal 23 Oktober 2008 — KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SINJAI
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SINJAI
Register : 21-03-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/KI/2023 Tanggal 9 Juni 2023 — ASEP MUHIDIN VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID;;
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASEP MUHIDIN VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID;;
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2023 Tanggal 9 Februari 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG VS TAMAR BR. HUTAJULU;;
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG VS TAMAR BR. HUTAJULU;;
Register : 02-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/TUN/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — MUSAFID, DK vs KEPALA DESA JALI, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
116 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUSAFID, DK vs KEPALA DESA JALI, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
MUSAFID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalKradenan RT 006 RW 001, Desa Jali, KecamatanBonang, Kabupaten Demak, Pekerjaan Petani;2.
Bonang, Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Taufik Hidayat, S.H., M.H.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara,Kepala Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak atas terbitnyaKeputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,Nomer 141/06 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Ahadun,S.T. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jali,Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal, 14 Maret 2018;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Jali KecamatanBonang, Kabupaten Demak, Nomor 141/06 Tahun 2018, TentangPengangkatan Saudara Ahadun, S.T. sebagai Perangkat Desa DalamJabatan Sekretaris Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,tanggal, 14 Maret 2018;4.
Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten DemakNomor 141/06 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara AhadunST sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa JaliKecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 14 Maret 2018;3.
Register : 22-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 PK/TUN/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — AHMAD NAFI' vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
60 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD NAFI' vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 178 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:AHMAD NAFI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Ruwit RT 03 RW 06, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh Suwondo, S.H., dan kawan,kewarganegaraan
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/10 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Saudara ChalimatusSadiyah sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur PemerintahanDesa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara/objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/10 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Saudara ChalimatusSadiyah sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur PemerintahanDesa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPuska Kessos FISIP Universitas Indonesia tanpa delegasi dari pihakUniversitas Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 20Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karenasejak dari awal tidak dipermasalahkan oleh para peserta.
Negara objek sengketa sudah sesuai denganUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang PengangkatanDan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik, sehingga Chalimatussadiyah yangmemperoleh nilai 68,5 sebagai peringkat pertama, dan PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat yang memperoleh nilai 46,5 sebagaiperingkat kesepuluh harus tetap dipertahankan.
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/KHS/2020 Tanggal 8 Desember 2020 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
471 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
471 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
TENTANG PROSES POLITIK1Bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yangterletak di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki batasbatas wilayahsebagai berikut :Utara : Kabupaten Bondowoso;Timur : Kabupaten Banyuwangi;Selatan : Samudra Indonesia;Barat : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo;Bahwa Bupati Kabupaten Jember pada saat ini dijabat olen Termohondengan masa jabatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021,satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Surat KeputusanGubernur Jawa
hak angket DPRD KabupatenJember;Bahwa pada hari Senin, 30 Desember 2019, bertempat di ruang utamasidang DPRD Kabupaten Jember, anggota DPRD Kabupaten Jembermelaksanakan rapat paripurna dengan agenda pengusulanPelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten Jember kepada BupatiJember;Bahwa usulan Hak Angket Anggota DPRD Kabupaten Jember diberijudul Hak Angket Tata kelola Pemerintan Kabupaten Jember periodetahun 2016 sampai dengan 2019, dengan materi Hak Angket yangakan diselidiki oleh DPRD Kabupaten Jember
Dan sampai degan hari ini DPRD Kabupaten Jember tidakpernah dimintai persetujuan terkait MoU antara PemerintahDaerah Kabupaten Jember dengan Rumah Sakit Bina SehatJember.
7 (tujuh) Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Jember, yaitu:1.
Kabupaten Jember Nomor 170/616/35.09.1/2019tanggal 26 Desember 2019 perihal Penjadwalan ulang Rapat ParipurnaDPRD Kabupaten Jember.
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — SEPATU BATA, TBK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR;
113 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEPATU BATA, TBK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR;
Putusan Nomor 28 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Cianjur berupa:a. Surat Nomor 49/2019 tanggal 31052019 berupa RisalahPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;b.
DemikianpunPeraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2013 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 20112031 khususnyapada Pasal 27 dan 28, menyatakan Kecamatan Cipanas lokasi tanaha quo termasuk kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yangmemberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Cianjur berupa:a. Surat Nomor 49/2019 tanggal 31052019 berupa RisalahPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;b. Surat Nomor 905/932.03/VIII/2019 tanggal 9082019 tentangPenetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;3.
Register : 25-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/TUN/2022 Tanggal 21 Juni 2022 — SYAHRUDDIN VS MUHADI PARLINDUNGAN, DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;
60 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAHRUDDIN VS MUHADI PARLINDUNGAN, DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;
Register : 20-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019 — BAIQ SRI RATMAWATI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
108 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAIQ SRI RATMAWATI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
Rekan", beralamat di Mataram, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 11 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOKTIMUR, tempat kedudukan di Jalan M.T Hariono Nomor 03Selong, Kabupaten Lombok Timur;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai
Putusan Nomor 311 K/TUN/2019ZitsKecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula atas namaBaiq Sri Ratmawati (Penggugat) selanjutnya diubah menjadi atasnama Agus Mulyadi dan sekarang telah berubah atas nama AbdulKabir AB;Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Desa Terara, tanggal penerbitan 26September 2000, sebagaimana Surat Ukur Nomor 25/Terara/2000,tanggal 21 September 2000, luas: 1.054 M?
, terletak di Desa Terara,Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula atas namaBaiq Sri Ratmawati (Penggugat) selanjutnya diubah menjadi atasnama Agus Mulyadi dan sekarang telah berubah atas nama AbdulKabir AB;Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Desa Terara, tanggal penerbitan 26September 2000, sebagaimana Surat Ukur Nomor 25/Terara/2000,tanggal 21 September 2000, luas: 1.054 M?
, terletak di Desa Terara,Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula atas namaBaiq Sri Ratnawati (Penggugat) selanjutnya diubah menjadi atasnama Agus Mulyadi dan sekarang telah berubah atas nama AbdulKabir AB;Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Desa Terara, tanggal penerbitan 26September 2000, sebagaimana Surat Ukur Nomor 25/Terara/2000,tanggal 21 September 2000, luas: 1.054 m?
, terletak di DesaTerara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula atasnama Baiq Sri Ratmawati Ratmawa (Penggugat) selanjutnyaHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 311 K/TUN/2019diubah menjadi atas nama Agus Mulyadi dan sekarang telahberubah atas nama Abdul Kabir AB;4.
Putus : 16-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403 K/TUN/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU vs. SISWANTO, DKK
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGANKOMERING ULU vs. SISWANTO, DKK
Putus : 23-08-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH vs NALIH
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH vs NALIH
Ocet Talib No. 4,Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;Dengan ini memberikan kuasa kepada :1. I Gusti Gde Danendra, SH., jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara;2. Suwarman, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara;Keduanya berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah, Jalan M.
Ocet Talib No. 4, Praya, Kabupaten LombokTengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 113.1/SK52.02.600/IV/2011 tanggal 13 April 2011 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;melawan:NALIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempattinggal di Dusun Bejelo, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok Tengah ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Lalu M. Amru, SH.2. Sirli, SH.,Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara &Konsultan Hukum pada Lalu M.
Sertifikat Hak Miulik Nomor 503, Desa Ubung, KecamatanJonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 27 April 2000,Gambar Situasi Nomor 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997,Luas 5.313 M?, atas nama Selep ;3.2. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 02/520.123.02/Prn.Swd/8/2000, tanggal 2 Maret 2000 ;4.
Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 02/520.123.02/Prn.Swd/8/2000 tanggal 2 Maret 2000 atas nama Amaq Saman dankawankawan sebanyak (delapan) orang atas tanah di Desa Ubung,Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 217 K/TUN/20112. Sertifikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat,.Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 April 2000, Gambar SituasiNomor 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997, Luas 5.313 M?
Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 02/520.123.02/Prn.Swd/8/2000 tanggal 2 Maret 2000 atas nama Amaq Saman dankawankawan sebanyak (delapan) orang atas tanah di Desa Ubung,Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;2. Sertifikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 April 2000, Gambar SituasiNomor 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997, Luas 5.313 M?
Register : 08-09-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/KI/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 — SIDIQ VS PEMERINTAH DESA POTERAN, KECAMATAN RAAS, KABUPATEN SUMENEP;
130 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIDIQ VS PEMERINTAH DESA POTERAN, KECAMATAN RAAS, KABUPATEN SUMENEP;
SIDIQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diPerumahan Batu Kencana Blok J Nomor 11, Desa Batuan,Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, pekerjaanWiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanPEMERINTAH DESA POTERAN, KECAMATAN RAAS,KABUPATEN SUMENEP, tempat kedudukan di KantorPemerintah Desa Poteran, Kecamatan Raas, KabupatenSumenep, Jalan Raya Nomor 2 Poteran, Desa PoteranKecamatan Raas Kabupaten Sumenep;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor007/KI.KAB.SMPPTS/II/2021, tanggal 03 Februari 2021, yang menolakpermohonan Pemohon;Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannyamenyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 27 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 17/G/KI/2021/PTUN.SBY., tanggal 4 Mei 2021;Mengadili Sendiri:Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari PemohonKasasi/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten
Register : 12-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — ,M.Si VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG;
287 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Si VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG;
.,& Rekan, beralamat di Kota Kupang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 18/BT/TUN/2018, tanggal 27 Oktober2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKUPANG, tempat kedudukan di jalan Timor Raya Km. 36Oelamasi Civic Center Pemerintahan Kabupaten Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam hal ini diwakili oleh lin Baria, S.E., jabatan Kepala SubSeksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Kuapng, dan kawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 689/Sk53.01
Menyatakan batal atau tidak sah:a.Sertipikat Hak Milik Nomor 922, tertanggal 3 Oktober 2001, DesaOebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten KupangNusaTenggara Timur, Surat Ukur Nomor 658/Oebelo/2001, tertanggal 3Oktober 2001, sekarang terletak di RT 014 RW 07 Desa TanahMerah, dengan luas 2500 M?
Wihelmus Lambertus Padja;Sertipikat Hak Milik Nomor 977, tanggal 23 Juli 2003, Desa Oebelo,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten KupangNusa TenggaraTimur, sekarang terletak di RT 014 RW 07 Desa Tanah Merah SuratUkur Nomor 654/Oebelo/03, tertanggal 2003, dengan luas 4.800 M,yang di terbitkan sertipikat atas nama Doktoranda HenderinaKalelado;Sertipikat Hak Milik Nomor 651, tanggal 27 Juli 2001, Desa Oebelo,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten KupangNusa TenggaraTimur, sekarang terletak di RT 014 RW 07 Desa
Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut:a.Sertipikat Hak Milik Nomor 922, tertanggal 3 Oktober 2001, DesaOebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten KupangNusaTenggara Timur, Surat Ukur Nomor 658/Oebelo/2001, tertanggal 3Oktober 2001, sekarang terletak di RT 014 RW 07 Desa TanahMerah, dengan luas 2500 M?
Wihelmus Lambertus Padja;Sertipikat Hak Milik Nomor 977, tanggal 23 Juli 2003, Desa Oebelo,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten KupangNusa TenggaraTimur, sekarang terletak di RT 014 RW 07 Desa Tanah Merah SuratUkur Nomor 654/Oebelo/03, tertanggal 2003 , dengan luas 4.800 M?
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK., II. JASMADI;;
88 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK., II. JASMADI;;
Register : 17-07-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — RATNA BONDAHARA VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN RAJA AMPAT;;
90 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
RATNA BONDAHARA VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN RAJA AMPAT;;
Register : 22-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/TUN/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — ALI SAFIK VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
90 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALI SAFIK VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 177 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ALI SAFIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Ruwit, RT 03 RW 02, Kecamatan Wedung, Wedung,Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LBH AnakNegeri, beralamat di Kabupaten Demak, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 09 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan RayaRuwit Nomor 01 Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Sopian Hakim,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates,beralamat di Jakarta
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakimsebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/11Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Rawit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, namun langsung dengan PusatKajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) FISIPUI tanpadelegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidakbertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten DemakNomor 1 Tahun 2018, karena Puska Kessos FISIPUI berada di bawahUniversitas Indonesia, sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektivitassebagaimana