Ditemukan 75623 data
M U S T A R A M
Tergugat:
Kuwu Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon
79 — 160
MUSTARAM sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan
Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan DesaBalerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; .
72 — 28
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat/Pembanding seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Banaran Kulon Nomor 140/07/K/411.502.20/2015 tanggal 01 Juni 2015 ; --------------------------------5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------
RIO ALIF WIRATAMA
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Lampung
223 — 0
Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/810/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
182 — 75
tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/441/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
276 huruf c dan Pasal277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan denganketentuan Pasal 28 1 UUD NRI Tahun 1945, bertentangandengan Pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, tidak ada hukumantambahan berupa pemberhentian Penggugat dari statuspegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari statussebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itutidak menurunkan harkat dan martabat
serta mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasikedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri SipilPemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakanmembatalkan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutHalaman 58 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.objek sengeta serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasidan/atau mengembalikan harkat, martabat
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikanharkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semulasebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5.
113 — 7
Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa MUHKLIS Als MALIS Bin DIBEL dalam segala kedudukannya;7. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Hino warna hijau dengan NoPol KH 8286 FB;Dikembalikan kepada PT. MSM I;8. Membebankan biaya perkara kepada negara;
Memulinkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa MUHKLIS AlsMALIS Bin DIBEL dalam segala kedudukannya;7. Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Hino warna hijau denganNoPol KH 8286 FB;Dikembalikan kepada PT. MSM I;8. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sampit pada hari KAMIS tanggal : 22 Januari 2015 olehSAPUTRO HANDOYO,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, HANIFZAR,S.H., M.H.
MUHAMMAD YUNUS
Terdakwa:
1.SUPARMAN SINAGA
2.MANGIRING SAHAT PARGAULAN SITINJAK ALIAS PARGAULAN SITINJAK
14 — 2
Maringan Sahat Pargaulan Sitinjak Alias Pargaulan Sitinjak tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Ringan;
- Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
- Memulihkan Hak-hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat, serta Martabat ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 4 (empat) batang kayu broti berukuran 2x1,5 inchi dengan panjang sekira
Mustaria Saragi
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polsek Tanah Jawa
92 — 90
quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 28 Mei 2019 dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/326/VIII/2019/Reskrim tertanggal 6 Agustus 2019 dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/326.a/VIII/2019/ Reskrim tertanggal 15 Agustus 2019;
- Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat
YahyaHarahap (Ibid, hal 102) juga menyatakan bahwa jika diperhatikan denganseksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggungJawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakanhukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkahmelakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan,harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagailandasan tindak lanjut penyidikan.
Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;5.
Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh JustiarRonal, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M.Ramli Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.Panitera Pengganti HakimM. Rami.
95 — 50
Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara ;---------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.344.000,- .(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah.) ;------------------------------------------------------------
Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagaiMahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara ;4.
Muhamad Sudiyana
Tergugat:
Kepala Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
92 — 47
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;----------------------------------------
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);---------------
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak hakdan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sperti semulasesual dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkaraini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Februari 2018yang isinya sebagai berikut : 1.
Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam JabatanKepala Seksi pemerintahan Desa Pucungrejo, tertanggal 23 Oktober 2017; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakanbatal dan diperintahkan untuk dicabut, maka tuntutan gugatan Penggugatuntuk mengembalikan hakhak, harkat dan martabat serta kedudukanPenggugat seperti semula sebagai Kepala Seksi Pemerintahan DesaPucungrejo sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, berdasarhukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena
KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
SARWAN SYAHRANI PANGLORO ALS SARWAN BIN DEDI FAHMY
84 — 69
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa SARWAN SYAHRANI PANGLORO Als SARWAN Bin DEDI Fahmy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat
1.ADI HELMI.SH.
2.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MILAWATI, S.Farm,Apt
124 — 59
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa MILAWATI, S.Farm, Apt. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat nya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 10 (sepuluh) pot cream malam;
- 4 (empat
89 — 34
Memeritahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Dusun Bangsren, Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;---------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 323.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-------------------------------------------------------------------------------
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat, nama baikdan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun Bangsren ;5.
239 — 85
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Ambon;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa,sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukumbagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
ABDULLAH PANJAITAN
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
97 — 80
ABDULLAH PANJAITAN tanggal 4 Juli 2019;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
178 — 84
Memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Kota Siri Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus seribu rupiah)
dari 50 Halaman Putusan Nomor 01/G/2018/PTUN.ABNBahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas, maka apabila SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Seram Bagian Timur Nomor :300 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri DanPengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Kota Siri KecamatanGorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 29 September2017, dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon, maka Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi harkatdan martabat
objek sengketa diterbitkan yaitu setelah tanggal 29 September2017, tidak termasuk sebagai bahan pengujian (toetsing groenden) sepertipengakuan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 4 yangmenyebutkan bahwa :...sedangkan Penggugat baru ditetapkan sebagaitersangka oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada tanggal30 Nopember 2017...dst dengan demikian petitum angka 4 yang dimohonkanuntuk memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat
Memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaiKepala Pemerintah Negeri Kota Siri Kecamatan Gorom Timur KabupatenSeram Bagian Timur5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 501.000. (lima ratus seribu rupiah)Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon padahariSENIN, tanggal O2April2018, olehKamiINDARYADLS.H.
61 — 17
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/290/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurkomalasari;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
(vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranPutusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/290/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,Putusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 79tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas namaNurkomalasari;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
AMINAH SAFITRI HARAHAP.
Tergugat:
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
323 — 286
NIP. 198208052008012003 ;-
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);-
- Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 318.400,- (Tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;-
Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa,sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibathukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuanhukum yang menjadi kKeharusan hukum dalam rangka melaksanakantugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, makakeputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan denganketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusantersebut dan mengembalikan hakhak sipenerima keputusan dalamkedudukan, jabatan, harkat dan martabat
NIP 198208052008012003;Bahwa karena Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor:130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 atau objek sengketa a quoditerbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik, maka sudah seharusnya Tergugat mengembalikan harkat,martabat dan kedudukan Penggugat (AMINAH SAFITRI HARAHAP,SH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah KotaPadangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara;Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon
NIP.198208052008012003 ;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikanharkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS);Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara sejumlahRp. 318.400, (Tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Jumat, tanggal. 4Halaman 63PutusanPerkara Nomor : 63/G/2020/PTUNMDN.September 2020 oleh kami YUDI RINALDI SURACHMAN,
1.UMAR SOSAL
2.LUFTY PATTY
3.BAHRI RIRING
4.SYAHRI PATTY
5.ABUBAKAR PATTY
6.IBRAHIM WAKANO
7.RAUF MUSSA
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
182 — 24
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 144.1-701 Tahun 2022 Tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Latu Kecamatan Amalatu Periode 2017-2023 tertanggal 21 September 2022 Beserta lampirannya;
4.Mewajibkan Tergugat merehabilitasi hak, harkat dan martabat Para Penggugat seperti keadaan semula;
5.
919 — 567
Memulihkan hak Terdakwa I danTerdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mereka ; ----------------------------------4. Memerintahkan agar Terdakwa I danTerdakwa II dikeluarkan dari tahanan. 5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara; ---------------------------------------------------------------------------------------
Memulinkan hak Terdakwa danTerdakwa II dalam kemampuan, kedudukandan harkat serta martabat mereka ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa danTerdakwa II dikeluarkan dari tahanan.5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Jakarta pada hari RABU tanggal 05 MARET 2014 olehkami : GATOT SUPARMONO, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan TinggiJakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, KRESNA MENON, SH.M.Hum danDRS.
SULIKA
Tergugat:
Kepala Desa Keposang
140 — 51
Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Keposang Kecamatan Toboali, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
- Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat