Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum ;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Hak gugat administrasi sebagaimana diatur didalam Pasal 93 Undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup ;Menimbang, bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidupmempunyai tujuan untuk kepentingan pelestarian lingkungan, sebagaimanadisebutkan didalam Pasal 92 ayat (1) Undangundang Nomor 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan

hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup.Menimbang, bahwa organisasi lingkungan hidup dibatasi dengansyaratsyarat tertentu. untuk mengajukan /egal standing di pengadilansebagaimana disebutkan di dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 32tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan:1.

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup; dan3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN PlwMenimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum (legalStanding) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Pengguat telahmelampirkan bukti Surat, sebagai berikut :1.

fungsi hutandan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, dan oleh karenanya syaratkedua yaitu Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian Pengugat, YayasanFirmar Abadi dibentuk pada tanggal 7 Februari 2018, dan berdasarkan bukti P6sampai dengan bukti P9, berupa dokumen Kegiatan Investigasi YayasanFirmar Abadi di kebun Gusti Terkelin Surbakti (PT.

Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan carameminta bantuan orang tua, bahkan Penggugat sudah datang dan memintanasihat pada Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Wirobrajan, namun tidak berhasil;6.

Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat tanpa ada izindari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Bahwa berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 45/kpts/NVSek/84 tanggal11 Desember 1984 wilayah kerja Taman Nasional Tanjung Putingditetapkan meliputi areal Suaka Margasatwa Tanjung Puting dengan luaskawasan 300.040 ha dan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.687/kptsIV96 tanggal 25 Oktober 1996, luas kawasan Taman

Selanjutnya pasir zirkon (puya) tersebutdijual seharga Rp.6000, (enam ribu Rupiah) per kilo gram, sedangkanemasnya dijual seharga Rp.530.000, (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);Bahwa berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 45/kpts/IVSek/84 tanggalHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4 /PID.LH/2019/PT.PLK11 Desember 1984 wilayah kerja Taman Nasional Tanjung Putingditetapkan meliputi areal Suaka Margasatwa Tanjung Puting dengan luaskawasan

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani(Bukti P 1) ;Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan tujuan yang salah satunya adalahuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegasdalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor29 tanggal 19 Okotober 2009 yang di keluarkan oleh NotarisRidnofendi,S.H.

lima) telah menjadi rusak parah, gundul danberubah menjadi lubanglubang besar, sehingga hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi rusak, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasanglobal (global warming ), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagaiorganisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuanuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Berdasarkan UUNo. 5 tahun 1990 pasal 29 berbunyi kawasan hutan pelestarian alam terdiri dariTaman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;Bahwa Taman Nasional Berbak dan Taman Hutan Raya sekitar Tanjungmerupakan salah satu kawasan hutan pelestarian alam yang mempunyaiekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuanpenelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata danrekreasi, yang erfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pada tanah yang tidak dibebani hak atastanah, sedang Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atastanah;Menimbang, Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atauditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap danberdasarkan pasal 6 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan mempunyaitiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi, pasal 7 berbunyihutan konservasi terdiri dari kawasan hutan pelestarian

ukuran 4m x 12 cm x 12 cm sebanyak 8 (delapan) keping, kayugergajian jenis Meranti 4 m x 7 cm x 11 cm sebanyak 2 (dua) keping, kayu gergajianjenis Meranti ukuran 4 m x 8 cm x 12 cm sebanyak 3 (tiga) keping, kayu gergajian jenisPunak ukuran 4 m x 8 cm x 12 cm sebanyak 61 (enam puluh satu) keping, kayu gergajianjenis Punak ukuran 4 m x 8 cm x 12 cm sebanyak 101 (seratus satu) keping;Menimbang, Bahwa Taman Nasional Berbak dan Taman Hutan Raya sekitarTanjung adalah merupakan salah satu kawasan hutan pelestarian

kapak, (satu) unit Hp Nokia tipe 103, 2 (dua) buah sepeda rakitanDAN 1 (satu) unit Hp Nokia Asa 306 semuanya DIRAMPAS UNTUKDIMUSNAHKAN;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, turutdipertimbangkan keadaan yang memberatkan (aggrevated circumtance) dan keadaanyang meringankan (mitigated circumtance) sebagai berikut :Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalamupaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana illegal logging yangmerusak pelestarian

Oleh karena bukti P.3 tersebut tidakdibenarkan oleh Tergugat, sehingga hanya berkualitas sebagai alat buktipermulaan;Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli Surat Keterangan dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen) merupakan akta otentik, isibukti tersebut menjelaskan Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen telah mendamaikan rumahtangga Puspa (Penggugat) dan Azhari (Tergugat), namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah

wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanMakmur, Kabupaten Bireuen dan belum pernah bercerai menurut hukum;2. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dalam rumah tangga,sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugatsering marahmarah saat pulang ke rumah dan berselingkuh denganwanita lain;3. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yanglalu;4. bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan olehaparat desa dan Badan Penasehatan dan Pelestarian

Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuanprogram;3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayahpedesaan;4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagaipengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel,transparan dan berkelanjutan;5.

kegiatan dana bergulir butir 10.1.1 Kebijakan Umume.Ketentuan dasar No.1 Tentang pelestarian kegiatan dana berguli dan No.2tentang pelestarian kelembagaan serta butir 10.1.2 Mekanisme Pengelolaanhuruf a.Kelembagaan Pengelolan dan huruf b.Ketentuan Pendanaan.Ahli menjelaskan bahwa metode perhitungan kerugian Negara yang dilakukanpada perkara ini adalah : menghitung jumlah sisa lebih penyaluran kepadakelompok SPP yang belum dipertanggungjawabkan, menghitung jumlahpembayaran angsuran 19 Kelompok SPP

Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) dalamperencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) bersamadengan pelaku lainnya;. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram;.

Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) untuk disahkan oleh BKAD/MAD danmenegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian danabergulir;.Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama denganpihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensiwilayah;.

Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalahpengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukansecara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengantetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dannilainya ;Bahwa kawasan hutan Konseervasi Tuti Adagae adalah merupakankawasan hutan wisata alam hutan konservasi fungsinya adalahmerupakan taman wiasata alam, yang mana pengertian dari tamanwisata alam itu sendiri adalah kawasan pelestarian

sehingga Taman Wisata Alam Tuti Adagae memiliki fungsi sebagaiberikut : Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan ; Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sertapemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati danekosistemnya; Dari fungsi pokok diatas maka Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pariwisata , rekriasi alam dan Pendidikan;Bahwa Taman Wisata Alam Tuti Adagae Tidak Termasuk KedalamKawasan Suaka Alam Karena Berdasarkan UndangUndang nomor 5Tahun 1990.Bahwa Kawasan Pelestarian

genetik, rekreasi, budaya,pendidikan dan penelitian ;Bahwa menurut Bab VII Pasal 29 ayat (1) bahwa Kawasan PelestarianAlam terdiri dari : Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan TamanWisata Alam dan Pasal 30 menyatakan bahwa Kawasan PelestarianAlam mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan,Pengawetan Keanekaragaman Jenis tumbuhan dan Satwa, sertaPemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemya.Bahwa kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae merupakan salah satuKawasan Pelestarian

alam untuk tujuan koleksitumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukanasli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASISUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud denganTaman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkan untuk

terdakwa YUSUF LANGKAMINGadalah menyapu / membersihkan serobuk kayu pada saat mesin sensor sedangmemotong kayu jati tersebut;Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut saksi Bastian Maiko olahmenjadi papan dan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkanukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm,lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter di kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagaeyang merupakan satu Kawasan Pelestarian

Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timurdidirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkanterciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi,politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidang pertahanan dankeamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidanglingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas.3.

dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan; danc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya.halaman 43 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMDdalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengawasankehutanan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Danbagi pelestarian fungsi hutan pada umumnya, bila Penggugat tidakpernah melakukan kegiatankegiatan nyata terhadap objek gugatanini, maka secara hukum kehutanan tidak ada kerugian dankepentingan daripada Penggugat.

fungsi hutan;danc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut telah diatursecara imperatif, kumulatif, segaligus limitatif dengan memberi batasan bahwaorganisasi yang berhak mengajukan gugatan haruslah berstatus berbadan hukum,yang dalam anggaran dasarnya secara tegas menyebutkan pendirian organisasitersebut berorientasi pada pelestarian fungsi hutan, dan telah melaksanakan kegiatansesuai dengan tujuan pelestarian tersebut

Hal ini merupakan salah satu tindakan atau kegiatan nyata Penggugat sesuaidengan tujuan berdirinya organisasi yaitu guna kepentingan pelestarian hutan (VideBukti P1la,b , P12, P13 as/d g, Pl4 as/de);Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan dikaitkan dengan fakta hukum tentang keberadaan badan hukum LembagaSwadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur yang didirikan dengantujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, maka berdasarkan pertimbangan hukumtersebut diatas

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.G/LH/2018/PN Bkn.(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran

Bukti P2, Bukti P3. danBukti P4);Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau, hal inisebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf eAkta Pendirian Yayasan Riau Madani;halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.G/LH/2018/PN Bkn.10.11.Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidangkehutanan

Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutanyang disebut sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalamsalah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di RioJeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebutsemakin memicu terjadinya pemanasan global (global warming), makaoleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi sosial kemanusiaanyang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan ; danc. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya.b. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 UndangUndang No. 32 Tahun2009 tentang Lingkungan Hidup diatur bahwa organisasihalaman 19 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.G/LH/2018/PN Bkn.lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi syarat :a. Berbentuk badan hukum;b.

Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian tungsilingkungan hidup ; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan AnggaranDasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.Bahwa Dalam perkara a quo, kKedudukan Yayasan Riau Madanitidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan(legal standing) karena : Penggugat secara fakta di lapangan tidakdapat membuktikan adanya kegiatan Pelestarian Hutan. Sesuaipendapat Prof. DR.

menangkap dan memelihara kedua jenis burungtersebut ;Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap berikut barang buktinya berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hijau NomorPol: P 4107 XQ ;e 1 (satu) buah parang ;satu) kaleng getah bendo (pulut) ;lima) buah bumbung bambu ;satu) tas kain wama hitam ;satu) ekor burung jenis Cucak Ranti ;e 1 (satu) ekor burung jenis Kandalan Kembang ;dan diamankan ke Polsek Pesanggaran untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

menangkap dan memelihara kedua jenis burungtersebut ;Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hijau NomorPol: P 4107 XQ ;e 1 (satu) buah parang ;satu) kaleng getah bendo (pulut) ;lima) buah bumbung bambu ;satu) tas kain wama hitam ;satu) ekor burung jenis Cucak Ranti ; 1 (satu) ekor burung jenis Kandalan Kembang ;dan diamankan ke Polsek Pesanggaran untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan systemzonasi, diperuntukkan penelitian, pendidikan, ilmupengetahuan, budidaya, wisata dan rekreasiBahwa 2 ekor burung tersebut dilindungi oleh UndangUndang.Apakah masih ada keterangan lain yanghendak Saudara kemukakan lagi ?

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan systemzonasi, diperuntukkan penelitian, pendidikan, ilmupengetahuan, budidaya, wisata dan rekreasiBahwa 2 ekor burung tersebut dilindungi oleh UndangUndang.Apakah masih ada keterangan lain yanghendak Saudara kemukakan lagi ?Tidak ada.Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.Dengan persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan ahli dalam BAP,pada pokoknya sebagai berikut :3.

dalam pengawasan kehutanan;Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan yang menyatakan pemerintah, pemerintah daerah danmasyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan ataupemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga;Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, menyatakan:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

Tahun 2010 (Bukti P1);Bahwa Yayasan Riau Madani didirikan dengan tujuan diantaranya adalah untukmeningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dengan tegas pada Pasal 3 ayat(2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani tanggal 19 Oktober 2009Nomor 29 yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H (Bukti P2);Bahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah melakukan kegiatan dalamupaya pelestarian fungsi hutan dengan melalui kegiatan

Nomor 2410 K/Pdt/201621.22.23.kawasan hutan semakin menipis, pengelolaan hutan tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, hutan sebagai paruparu duniasemakin berkurang dan oleh sebab itu Penggugat sebagai organisasi yangbergerak dibidang pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa ikutdirugikan, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatanlegal standing terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat;Bahwa Turut Tergugat adalah badan hukum yang telah diberikan

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet Metwaatschijklijkheids bewistzijk) atau sama dengan sengaja bersyarat(menurut Noyon Langemejer)Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (14) UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengantaman nasional adalah Taman nasioanl adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkanuntuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya

Pada ayat 15 disebutkan yang dimaksud dengan tamanhutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yangdimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Selanjutnya pada ayat (16)disebutkan bahwa yang dimaksud dengan taman wisata alam adalah adalahkawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata danrekreasi alam;Kriteria Penetapan Kawasan Taman Nasional (TN) adalah sebagai berikut:Kawasan yang ditetapbkan mempunyai luas yang cukup untuk menjaminkelangsungan proses ekologis secara alami:1.

Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, ZonaPemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangankepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitarkawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.Menimbang, bahwa kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) Kab.Pelalawan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.255/MenhutII/2004 tanggal 19 Juli

pengawasan kehutanan";Bahwa berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan yang menyatakan :" Pemerintah, Pemerintah Daerah danMasyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan ataupemanfaatan hutan yang di lakukan oleh pihak ketiga";Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

(Bukti P 1);Bahwa Yayasan Riau Madani didirikan dengan tujuan di antaranya adalahuntuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup, sebagaimana di jelaskan dengan tegas padaPasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani tangga! 19Oktober 2009 Nomor 29 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi, SH( Bukti P2);.

Bahwa Yayasan Riau Madani ( PENGGUGAT ) telah melakukan kegiatandalam upaya pelestarian fungsi hutan dengan melalui kegiatan advokasisesuai dengan anggaran dasar didirikannya Yayasan Riau Madani, yangterlihat dalam beberapa kegiatan Yayasan Riau Madani sejak tahun 2010sampai dengan tahun 2012. ( Bukti P3, Bukti P4, Bukti P5, Bukti P4 danHalaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.7.10.11.12.13.Bahwa berdasarkan uraian di atas pada ( Poin 4, poin 5 dan poin 6), makajelas bahwa Yayasan

Kehutanan, yangmenyatakan "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakandan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak syah; Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, maka Kawasan Hutan ProduksiTerbatas ( HPT Bath Gajah ) telah di rugikan, luasannya semakin berkurang,Kawasan Hutan semakin menipis, pengelolaan hutan tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, hutan sebagai paruparudunia semakin berkurang, dan oleh sebab itu PENGGUGAT sebagaiorganisasi yang bergerak di bidang pelestarian

Sumenep merupakan kuburan RajaRaja Sumenep danUlamaUlama keturunan RajaRaja Sumenep dengan segenap keturunannyaserta sebagian peninggalan sejarah dan sebagai Objek Wisata relegius yangterletak di Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana dalamAmar PutusanPengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 22 Desember 2017, No735/PDT/2017/PT.Sby adalah bukan milik Terlawan Penyita;Bahwa sebagaimana UndangUndang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar BudayaPasal 1 ayat (1) dan ayat (6), serta Data Register Balai Pelestarian

BahwaPemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten adalah merupakan satukesatuan, sehingga Para Pelawan tidak dirugikan hakhaknya dengan adanyaSurat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut berupa peralihan kepemilikan.Selama ini Para Pelawan dan Terlawan Tersita serta Balai Pelestarian CagarBudaya Mojokerto saling berbagi dan bekerja sama dalam tugas pengelolaanKawasan Cagar Budaya Asta Tinggi Sumenep.

Sedangkan Pengelola: YayasanPenjaga Asta Tinggi(Terlawan Tersita) dan Balai Pelestarian Cagar BudayaMojokerto Wilayah kerja Provinsi Jawa Timur sebgai Unit Pelaksana Teknisdibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;9. Bahwa Yayasan Penjaga Asta Tinggi (Terlawan Tersita) merupakan lembagayang berbadan hukum yang sah sesuai dengan UndangUndang dan PeraturanPemerintah.

Sedangkan Pengelolaannyaadalah Terlawan tersita dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto sertaPara Pelawan. Dan karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No :188/250/KPTS/013/2014. Tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis KawasanAsta Tinggi Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi serta SuratKeputusan Bupati Sumenep kepada Para Pelawan tidak dibatalkan atau dicabutdan atau dinyatakan tidak sah oleh PengadilanTinggi Surabaya tanggal 22Desember 2017,No: 735/PDT/2017/PT.Sby.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : berbentuk badan hukum ; organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

dengan demikian luasan KawasanHutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butiryang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicuterjadinya Pemanasan Global (global warming), maka oleh sebab ituPENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutananyang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakatdalam upaya pelestarian

Kawasan Hutan Pelestarian Alam.3. Taman Buru.Pasal 29 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan kawasanpelestarian alam terdiri dari:1. Taman Nasional.2. Taman Hutan Raya.3. Taman Wisata Alam.Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 14 UndangUndangRI.

Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati danEkosistemnya dijelaskan bahwa sesuai pengertiannya,Taman Nasionaladalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli,dikelola dengan dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuanpenelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya,pariwisata dan rekreasi, Maka fungsi dan manfaat keberadaan kawasanTaman Nasional adalah :1. Merupakan perwakilan contoh ekosistem Hutan Hujan DataranRendah yang sudah langka.2.

Hutan Konservasi seluas + 630.753 hektar terdiri dari:1) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas 286.516hektar.2) Suaka Alam seluas 45 hektar.3) Cagar Alam seluas 21.293 hektar.4) Suaka Margasatwa seluas 239.959 hektar.5) Taman Nasionalseluas 81.967 hektar.6) Taman Wisata Alam seluas 973 hektarb. Hutan Lindung seluas + 233.910 hektar.c. Hutan Produksi terbatas seluas + 1.017.318 hektar.d. Hutan Produksi Tetap seluas + 2.339.578 hetar.e.

Nomor5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyamenjelaskan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkanuntuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya,pariwisata, dan rekreasi, maka fungsi dan manfaat keberadaan kawasan TamanNasional adalah:1.

Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu tanggal 1 Mei2004 tentang Rekomendasi bahwa Kawasan hutan produksi pada areal eksHPH PT INHUTANI IV khususnya di areal eks PT Dwi Marta seluas 38.576hektar layak untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alamdengan fungsi Taman Nasional sebagai kawasan konservasi gajah;4.

anakanak Pemohon dengan istri yang dahulu;10.11.Bahwa dengan adanya kejadiankejadian seperti tersebut di atas pada posita 6 tersebut,maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan tidakharmonis lagi, karena terus menerus terjadi percekcokan/pertengkaran dan perselisihanyang tidak dapat lagi untuk didamaikan;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sebelum mengajukan permohonan ceraiTalak ke Pengadilan Agama, Pemohon telah minta nasehat ke BP4 (Badan PenasihatanPembinaan dan Pelestarian

Bahwa pada posita nomor 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah upaya dari Pemohonagar bisa menceraikan Termohon akan tetapi bahwa izin dari BP4 ( BadanPenasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) tidak sematamata bisalangsung menceraikan Pemohon dan Termohon, karena harus ada proses pembuktiantentang pokok permasalahan dan Jjin yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan,Termohon merasa sebagai isteri PNS dan juga PNS dilingkungan Mahkamah Agungtidak mendapat perlindungan dari Atasan karena Termohon

(bukti P6A, 6B, 6C);7.Fotokopi Surat dari Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kota Semarang Nomor: 27/BP4/Ko.Amg/VII/2012 bertanggal 06 Juli 2012,bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, (bukti P7);8.Salinan Slip Gaji atas nama Pemohon, gaji bulan Mei 2013 yang dilegalisir PaniteraPengadilan tanggal 01 Mei 2013 tidak bermeterai (bukti P8A) dan Salinan DaftarHal. 11 dari37 Hal. Put.

sehingga dipandang tidak memenuhi syarat formil sebagai alat buktidan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P6A, P6B dan P6C berupa fotokopi surat undanganyang dibuat oleh PPT SERUNI Semarang yang tembusannya ditujukan kepada Pemohon,membuktikan Pemohon telah mendapatkan undangan mediasi yang diadakan oleh PPTSeruni, namun tidak jelas membuktikan apakah Pemohon dan Termohon telah dimediasiatau belum;Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi dari fotokopi Surat BadanPenasihatan Pembinaan dan Pelestarian

bahwaPemohon bermain judi dengan temantemannya di kantor Pengadilan;e Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah tempat tinggal,antara keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga;e Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 Termohon telah dibaptis di GerejaKatedral Semarang, hal ini diketahui oleh Pemohon, bahkan terkadangPemohon mengantarkan Termohon dan anaknya untuk beribadat di gereja;e Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, baik oleh BadanPenasihatan Pembinaan dan Pelestarian

MUNIB sebesarRp 167.705.000,(seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk kegiatan nonfisik pemerintah desa dan sebesarRp 233.995.000, (dua ratus tiga puluh tigajJuta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untukkegiatanPembangunaan Gedung PAUD, Penghijauan, Pelestarian danPemeliharaan Infrastruktur Jalan Roesman yang dipegang dan dikelolalangsungoleh saksi M.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)dengankwitansi nomor0022/SPP/06.14/2016.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (PucukMerah) sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengankwitansi nomor: 0022/SPP/06.14/20164. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa(pengerasan rabat beton Jalan Roesman dan Jalan Ahmad Yani)sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankwitansi nomor0023/SPP/06.14/2016Bahwa terhadap ketiga kegiatan tersebut saksi M.

Penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemeliharaan jalan semenisasi.Bahwa saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor0020/SPP/06.14/2016, tanggal 21 April 2016 terkait kegiatan pembangunanpagar kantor Desa Citra Damai yang diajukan dan untuk disetujui bayar olehKepala Desa Citra Damai saksi M.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengankwitansi nomor :0022/SPP/06.14/20163. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa(pengerasan rabat beton Jalan Roesman dan Jalan Ahmad Yani)sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankwitansi nomor0023/SPP/06.14/2016Bahwa terhadap ketiga kegiatan tersebut saksi M.

Bahwa untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugattersebut diatas, Penggugat telah mengajukan surat ke Badan PenasihatanPembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Utara dan telahmenerima surat Berita Acara Penasihatan Suami/istri Nomor:04/BP4/JU/IV/2019 Perihal: Perselisihan Rumah Tangga dari BadanPenasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Utara;16.