Ditemukan 252 data
Pembanding/Tergugat II : RONY TEDY
Terbanding/Penggugat : JONGKIE BUDIMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PT TIRTA AMARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT GRAHAMEGA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat III : PT DISTRINDO MINAESA
90 — 47
barang dalam kaitannya dengan transaksipenjualan dan pembelian, pemeriksaan terhadap fisik persediaan galndan barang untuk dijual, pemeriksaan terhadap penghapusan persediaangal6n pada tahun 2016); (d) beban promosi atas retur barang(pemeriksaan atas beban yang terjadi pada tahun 2016); (e) investasipada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (pemeriksaan atas kepemilikanPerusahaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi); (f) dan lainsebagainya.Menetapkan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapana
95 — 35
., maka keduasaksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti Saksi; bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan yang padapokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, mutatismutandis dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbanganhukum Penetapana quo; bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaianantara satu dengan lainnya serta sejalan pula dengan permohonanPemohon, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi ketentuanmateril pembuktian dengan saksi sebagaimana
89 — 99
Beradasarkan isi ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 sebagaimana dikutip di atas jelas dan tegas bahwapihak manapun dilarang melakukan segala bentuk penyitaanterhadap barang milik negara, sedangkan faktanya penetapana quo adalah penyitaan eksekusi terhadap barang tidak bergerakmilik negara..
308 — 41
dalam penetapan Tersangka terhadap diriPEMOHON dan proses Penyelidikan atas PEMOHON dinyatakan agaruntuk dihentikan terkait dugaan tindak pidana Pengancamansebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana adalah tidaksah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quotidak mempunyai kekuatan mengikat;Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkanPEMOHON selaku Tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup adalahcacat yuridis/ bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya penetapana
FONAZIDUHU HARITA
Tergugat:
BUPATI NIAS SELATAN
97 — 98
Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara pada Pelaksanan Pemungutan Suarauntuk Pemilihan Kepala Desa Hiliamondregeraya Kecamatan OnolaluKabupaten Nias Selatan, tanggal 08112019, selanjutnya diberi tandaweeeeeeeeess (Bukti P9) ;10.Fotokopi Berita Acara Penetapana Pemenang Pemilihn Kepala desaHiliamondregeraya Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun2019, tanggal 08112019, selanjutnya diberi tanda .........
Satria Dermawan Bin Ibrahim
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Mariana
59 — 35
berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:1.2.Menyatakan diterima permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHONterkait peristiwa Pidana dalam dugaan Tindak Pidana Pencurian denganPemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, Tindak PidanaPengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP dan Tindak PidanaPerbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 adalahTIDAK SAH dan BERDASAR ATAS HUKUM dan oleh karenanya Penetapana
125 — 39
09 Juni 2010;41) 1 (satu) lembar Surat penawaran PT AT Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan);42) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran No. 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tgl. 16 juni 2010;43) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapana
/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;1 (satu) lembar Surat penawaran PT AT Nomor76/009.19/1/Vl.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada PekerjaanKonstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang,Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan);1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala DinasPU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran mengenaiusulan penetapana
2010;1 (satu) lembar Surat penawaran PT AT Nomor 76/009.19/1/VL2010 tanggal15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum diKecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan) ;1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULPIV/TRBP/DPU/2010tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten44)45)46)47)48)49)50)51)52)53)54)77Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapana
07/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;1 (satu) lembar Surat penawaran PT AT Nomor 76/009.19/1/V1.2010 tanggal15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konsitruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum diKecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan) ;1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran No. 602.1/13/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tgl. 16 juni 2010;1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULPIV/TRBP/DPU/2010tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU KabupatenKarangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapana
Terbanding/Tergugat I : NY. OEIJ SEN HOA
Terbanding/Tergugat II : BUDIYANTO
61 — 45
Risalah LelangNo.111/25/2018, Tanggal 28 Nopember 2018 tentang eksekusipengosongan, yang di mohonkan oleh TERLAWAN II adalah obscuur dantidak memenuhi azas legitima persona standi in judicio, untuk itu penetapana quo yang di mohonkan TERLAWAN II patut di nyatakan cacat hukum dantidak memiliki kekuatan hukum karena telah merugikan Para PELAWANselaku pihak ketiga yang turut berhak secara hukum memiliki hak mewarisirumah tinggal a quo yang saat ini menjadi obyek eksekusi pengosonganyang di mohonkan
1.ABDURRAHMAN ALFAFIZS
2.JAMALUDDIN
3.MARWANI
4.KHAIRANI.R
Tergugat:
1.RM. NATSIR
2.PEMERINTAH RI Cq gubernur kepulauan riau di tanjung pinang,cq bupati karimun di tanjung balai karimun cq camat karimun di tanjung balai karimun
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, cq kepala wilayah badan pertanahan nasional provinsi kepulauan riau di tanjung pinang cq. kepala badan pertanahan kabupaten tanjung balai karimun
Turut Tergugat:
1.CAMAT KARIMUN
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun
212 — 109
Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016, Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun telah meletakkan Sita eksekusi terhadap barangtidak bergerak milik Para Pembantah berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Oktober 2016 Nomor:02/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Tbk selanjutnya disebut sebagai Surat PenetapanA quo;2.
MOHAMAD JARMAN, SE
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BOGOR
90 — 69
Penyidikan No.PolSP.Sidik/63/III/2021/Reskrikm tertanggal 11 Maret 2021.Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON olehTERMOHON terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atauMemasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atauMemberikan Keterangan Palsu diatas Sumpah Baik dengan Lisanatau Tulisan secara pribadi atau kuasanya yang khusus ditunjukuntuk itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 266dan atau 242 KUHPidana, adalah TIDAK SAH DAN TIDAKBERDASAR ATAS HUKUM, DAN OLEH KARENANYA PENETAPANA
143 — 100
Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh pertimbanganpertimbangan yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 25/G/2012/PTUNJKT tanggal 23 Februari 2012 (selanjutnya disebut Penetapana quo), yang pada intinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk menundapelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/KM.6/2011tanggal 13 Desember 2011 tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke LuarWilayah Republik Indonesia Terhadap Eks Pemegang Saham Bank
659 — 1022 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terbukti Putusan Singapura International ArbitrationCentre (SIAC) dalam perkara a quo telah memperoleh Penetapan Eksekuatordari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga terhadap Penetapana quo tidak tersedia upaya hukum.
58 — 8
suami Istri;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quoberpendapat juga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo berpendapat juga telahmenjalankan ketentuan Pasal 16 huruf a hingga Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapana
NINA ROSSANA
Tergugat:
1.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
2.ADAM MALIK
3.PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA
267 — 176
Bahwa sebelum Ketua Pengadilan Agama DEPOK menerbitkan penetapana quo, Ketua Pengadilan Agama DEPOK baru sekali saja TIDAKmelakukan panggilan aanmaning terhadap Pelawan. Hal ini menjadikanPenetapan Eksekusi Batal Demi Hukum. KARENA MENGABAIKAN ASASKEHATIHATIAN.
115 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumdengan membuat diktum PENETAPAN a quo pada poin 3 (tiga) yangbertentangan dengan ketentuan hukum, yaitu:"Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan perseroan terhadapTERMOHON (PT Bangun Bejana Baja) yang bertujuan untuk mendapatkandata berupa laporan keuangan TERMOHON (PT Bangun Bejana Baja) untuktahun buku 2007, 2008, dan 2009";Bahwa letak kekeliruan dan kesalahan dalam membuat diktum penetapana quo adalah diktum yang dibuat oleh Judex
48 — 18
Sidoarjo sejak tanggal 19 Juli 2013 S/d 17Agustus 2013 ; Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejaktanggal 18 Agustus 2013 S/d. tanggal 16 Okrober 2013; Dialihkan menjadi tahanan rumah masingmasing sejaktanggal 12 September 2013 dengan Penetapana Nomor:636/Pen.Pid.B/2013/PN.Sda., tertanggal 12 September2013;Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat MHukumnyayaitu: TOTOK DWI HARTONO, SH., TRI WIDODO, SH., INDRAAJOESTIA, SH., Dan EKO AGUS INDRA WONO, SH.MH., Advokad danPenasehat Hukum, berkantor
555 — 248
Bahwa kemudian dengan Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2013/PN.AB tersebuttelah ternyata TERGUGAT secara subjektif telah menyalahgunakan Penetapana quo seolaholah mencakup segala hal termasuk menguasai aspek kepemilikansecara keperdataan yang mencakup aset dan kekayaan milik Yayasan AlHilaal,hal tersebut dilakukan dengan Modus Operandi membentuk Opini Publik yangdimuat diberbagai harian Media Cetak (Korankoran local) selama 5 (lima)hari berturutturut bahwa seolaholah perkara Nomor : 02/Pdt.P/2013/PN.ABadalah
75 — 43
PELAWAN yang tidak jelas satu samalain sebagai berikut:Butir 2 Halaman 2Bahwa Pelawan adalah Agent dari Control Union B.V,Manager Penjamin yang bertugas dan memilikikewenangan untuk mengawasi dan mengelola barangbarang milik AWB Geneva SA berdasarkan CollateralManagement Agreement tanggal 5 January 2009, yangberada dan disimpan dilokasi sebagaimana tersebutdiatas dengan demikian Pelawan mempunyai kepentinganuntuk mengajukan perlawanan ini;Butir 3 Halaman 2 3Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan Penetapana
134 — 68
PELAWAN yang tidak jelas satu samalain sebagai berikut:Butir 2 Halaman 226Bahwa Pelawan adalah Agent dari Control Union B.V,Manager Penjamin yang bertugas dan memilikikewenangan untuk mengawasi dan mengelola barangbarang milik AWB Geneva SA berdasarkan CollateralManagement Agreement tanggal 5 January 2009, yangberada dan disimpan dilokasi sebagaimana tersebutdiatas dengan demikian Pelawan mempunyai kepentinganuntuk mengajukan perlawanan ini;Butir 3 Halaman 2 3Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan Penetapana
176 — 211
Menetapkan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapana quo berhak dan berwenang untuk:a. Masuk gedung kantor, gudang maupun tempat usaha lainnya terkaitTermohon;b. Membuka lacilaci, tempattempat penyimpanan, ruanganruangan,kuncikunci dan gembokgembok terkait Termohon serta memintadan menerima kodekode sandi (password);c. Membuka dan meminta segala keterangan yang benar, datadatadan/atau dokumendokumen yang benar dan diperlukan dalampelaksanaan pemeriksaan perseroan;d.