Ditemukan 111110 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penetapan
peneyapan
pemerasan
pengelapan
penyerahan
penegakan
pangerapan
penerangan
penegasan
Penelusuran terkait :
Perbaikan penerapan pasal
Pengadilan pajak tidak salah dalam penerapan hkum
Peninjauan kembali
Kekhilafan hakim
Kesalahan penerapan hukum
Penyertaan
Penerapan unsur melawan hukum pasca putusan mk
Pembuktian yang bersifat penghargaan
Kesalahan dalam penerapan hukum
Terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan
penerapan hukum
Penerapan pasal 111-112 dan pasal 127 uu narkotika
Adanya kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran peraturan perundang-undangan
Tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau
kesalahan penerapan hukum
Putus : 09-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/PID.SUS/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 — L. SYAMSIR Bin TANDO
650 — 567 — Berkekuatan Hukum Tetap
650 — 567 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
Putus : 21-12-2018 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 PK/Pdt/2018 Tanggal 21 Desember 2018 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
lawan
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
242 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 5 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kesalahan penerapan
Putus : 03-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3487 B/PK/PJK/2023 Tanggal 3 Oktober 2023 — PT PLANTEX SEMBADA INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 — HENDRI MBATU, S.H;
2104 — 875 — Berkekuatan Hukum Tetap
2104 — 875 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Putusan dibatalkan oleh MA pada ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Unsur Melawan Hukum Penerapan Melawan Hukum Materil Paksa Putusan MK
Kata Kunci : Penerapan unsur melawan hukum pasca putusan MK
PIDANA KHUSUS/C.11/SEMA 7 2012 910 — 0
- Walaupun penjelasanpasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidakmengikat bagi Hakim.
Putus : 09-09-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 017K/N/2004 Tanggal 9 September 2004 — Jp. Management Consulting (Asia Pasific) Pte.Ltd. (dahulu Jaako Poyry Consulting (Asia Pacific) Pte.Ltd.); PT Batasan; PT Partikalindo Lestari; PT Inti Mekar Sari; PT Hutan Mas Sari; PT Mitra Inti Sejati
252 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3140 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — CV LYON NUSANTARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3155 B/PK/PJK/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 — PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 B/PK/PJK/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CIREBON ELECTRIC POWER
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3156 B/PK/PJK/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 — PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Narkotika Penerapan Pasal 111-112 dan Pasal 127 UU Narkotika
Kata Kunci : Penerapan Pasal 111-112 dan Pasal 127 UU Narkotika
PIDANA KHUSUS/A.1/SEMA 3 2015 3712 — 0
- Hakim memeriksa dan memutus perkara harusdidasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan 4KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35Tahun 2012 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta ... [Selengkapnya]
Putus : 17-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 PK/PDT/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 —
62 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3481 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — PT PLANTEX SEMBADA INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3479 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — PT PLANTEX SEMBADA INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2502 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3467 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERDANA INTISAWIT PERKASA
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3483 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — PT PLANTEX SEMBADA INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3146 B/PK/PJK/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 — PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA
TIMUR, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-01-2005 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 013PK/N/2004 Tanggal 4 Januari 2005 — Budi Soesetijo, SH.; PT Pakerin
1240 — 963 — Berkekuatan Hukum Tetap
1240 — 963 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan beratdalam penerapan hukum;bahwa Pasal 287 UndangUndang Kepailitan menentukan tenggangwaktu pengajuan permohonan peninjauankembali yang apabila alasannyaseperti yang dimaksud oleh Pasal 286 ayat (2) a UndangUndangKepailitan maka tenggang waktunya adalah 180 hari terhitung sejaktanggal putusan yang dimohonkan peninjauankembali memperolehkekuatan... yekekuatan hukum tetap, sedangkan bagi alasan Pasal 286 ayat (2) bUndangUndang Kepailitan
perdamaian (dading)tersebut tidak mengikat Pemohon Peninjauankembali dan tidak adakaitannya dengan Perjanjian Pemberian Bantuan/Kuasa Hukum (videbukti P1);Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasanalasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembalisebagai berikut;Menimbang, bahwa mengenai alasan peninjauankembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauankembali, bahwa dari isinya terlihat bahwayang dimaksud oleh Pemohon Peninjauankembali adalah adanya kesalahanberat dalam penerapan
hukum di dalam putusan yang dimohonkan peninjauankembali:Menimbang, bahwa mengenai alasan peninjauankembali ini menurutMahkamah Agung tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yangdimohonkan peninjauankembali (Putusan Mahkamah Agung jo. putusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya) tidak terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 286 ayat (2) b UndangUndang Kepailitan;bahwa selain dari tidak mudah untuk menentukan siapa yangbertanggung
Putus : 24-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3478 B/PK/PJK/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 — PT INGREDION INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap