Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/TUN/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — RUSTANDI JUSUF vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI, DK
204137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 285 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201410.dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha,S.H.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201414.15.tidak dilakukan pendaftaran peralihan hak maupun pembebanan hakterhadap ketiga sertifikat Hak milik Nomor 1201, 1202, 1981/Benoa,sampai dengan adanya penjelasan penyelesaian permasalahan di atas, sertatidak ada perkara lain di atasnya;5.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/20141018.19.20.c. Fakta yang dipertimbangkan tidak cukup dan/atau tidak cermat, tidak hatihatikarena Tergugat I mengabaikan Surat Kantor Badan PertanahanNasional, ditandatangani oleh Drs.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201448 Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;Il.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/2014
Putus : 16-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — ARIFIN DJALIDIN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, DKK
11879 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 209 K/TUN/2016
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanyabertempat tinggal didaerah tersebut ;c.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/201620.diterbitkan serta terdaftar di Kantor Lurah Anjungan Melancardengan Reg.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016sistem negaiz:f, tetapi yang men gandung unsur positif.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016Nomor 42/G/2014/PTUNPTK, Tanggal 4 Maret 2015 tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — PT. DUTA SUMBER NABATI, ; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
8983 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 K/TUN/2008
    No. 129 K/TUN/2008.Khusus Nomor.
    No. 129 K/TUN/2008.6.10.Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.
    No. 129 K/TUN/2008.Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No. SPS.32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006 ;4.
    No. 129 K/TUN/2008.14.15.Dan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Arifin P.
    No. 129 K/TUN/2008.Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.
Putus : 07-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — MOH ZEIN MUSTAFA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
9260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 287 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 287 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :MOH ZEIN MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta TempatTinggal Jl.
    Taman Puspa RayaBlok D No. 10 (Komp Perumahan Citra Raya), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 184/SKK/35.78.14/V1I/2013 tanggal 03 Juni 2013Halaman dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20142.1. H. MAS MUCHAMMAD ALI DJAFAR,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta Tempat Tinggal Jl.Tambak Langon I/18 RT.001, RW.002, Kel. Tambak Langon, Kec.Asemrowo, Kota Surabaya ;2. H. MAS SULAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan SwastaTempat Tinggal Jl.
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20145).
    Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tanda Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2003/ P18 Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014 PTUN.Sby tanggal 03 Januari 2013; 19. Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tandaSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/P19B/2013/PTTUN.Sby tanggal 21 Mei 2013 jo. Putusan Nomor 60/G/2003/PTUN.Sby tanggal tanggal 03 Januari 2013;20.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGGAMUS vs. KOBIT BIN KALAM
9456 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371 K/TUN/2022
Putus : 07-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPRIYANTO vs KEPALA DESA WOLO, KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
111268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 PK/TUN/2011
    No. 129 PK/TUN/2011Berita Acara Koreksi dari Petugas, mengumumkan hasil wujiankemudian menempelkan foto copy lembar jawaban pada papanpengumuman.
    No. 129 PK/TUN/2011a.UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009;12.
    No. 129 PK/TUN/2011maupun peraturanperaturan lainnya yang berhubungan denganPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya ;19.
    No. 129 PK/TUN/20112.
    No. 129 PK/TUN/2011
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — NAILIS SA’ADAH BINTI (ALM) SUPARJO, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
8842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 373 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 373 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.NAILIS SAADAH BINT (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan' Indonesia, tempat tinggal diKelurahan Bojong Menteng RT/RW 004/005, KecamatanRawalumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;ULFIANA BINTI (ALM) SUPARJO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Kuanyar RT/RW002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;8. UMI LATIFAH BINTI (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DesaKuanyar RT/RW 002/001, Kecamatan Mayong,Kabupaten Jepara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jati Prihantono, S.H.,M.E.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019a. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 72/DesaTigajuru, tanggal 08 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 08 Oktober2012 Nomor 09/Tigajuru/2012, luas tanah 992 m2, semula atasnama Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah danMuhlis Efendi;Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah dan MuhlisEfendi:2. Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan diJakarta Hak Tanggungan Sebesar Rp195.000.000,00 Sertipikat HakTanggungan Nomor 841/2013, tanggal 142013; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:1.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Michael Renaldy Zein, SH.,MH.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2019
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — NY. LUCYANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
9763 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 102 PK/TUN/20142. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, tempatkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1.Zaini Bustaman, SH.
    Putusan Nomor 102 PK/TUN/201410.tanah Akta Jual Beli Nomor 563/KT/VII/1995 habis atau menjadi 0 m2,kemudian pihak PT. GMTD. Tbk menggunakan Akta Jual Beli Nomor 563 sisa0 m2 untuk melakukan Perjanjian Tukar Menukar dengan AKPAR Peta Blok271 bagian Timur.
    Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014Bahwa bukti P.K.12 tidak masuk dalam Putusan Kasasi Nomor 467/K/TUN/2012, terbukti Majelis Hakim Agung telah melanggarPeraturan Tata Usaha Negara UndangUndang Nomor 5. Tahun1986 Pasal 109 ayat (1) huruf d". Pertimbangan dan penilaian setiapbukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selamasengketa itu diperiksa".
    Sapta Tertib BPN, Visi dan Misi.Bahwa dengan adanya faktafakta dan buktibukti tersebut diatas, terbuktiPutusanputusan seperti dibawah ini Nomor 467 K/TUN/2012 juncto Nomor 21/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks. juncto Nomor 36/G.TUN/ 2011/P.TUN.Mks.Halaman 25 dari 28 halaman.
    Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014ASHADL SH.NIP. : 220000754
Putus : 17-10-2013 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, DK vs. Hi. SAID LATURUA, S.E
11892 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 353 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak PakaiNomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M?
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Indonesia/TNI AU yang berkedudukan di Jakarta adalah merupakanperbuatan melawan hukum, penggelapan hak dan pembohongan kepadaPenggugat buktinya adalah :9.1.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.10.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.pertanian masyarakat. oleh karena itu Objek Sengketa tersebut patutdibatalkan demi hukum;:12.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Laha/Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat di Ambonmenggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/individu atastanah yang termasuk dalam objek perkara ;b.
Putus : 22-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2007
Tanggal 22 Juli 2009 — Ir. ACHJAR RIADI, MSc, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 – P),
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 239 K/TUN/2007
    No. 239 K /TUN/ 2007Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yangmemberi ijin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Ir.
    No. 239 K /TUN/ 2007Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
    No. 239 K /TUN/ 2007memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau buruhnya sendiri dalam hal buruh itu, tidak menjadi anggota darisalah salu organisasi buruh ;b.
    No. 239 K /TUN/ 2007PHP.
    No. 239 K /TUN/ 2007
Putus : 09-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2010
Tanggal 9 Desember 2010 — PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA vs SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA,
12393 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2010
    No.369 K/TUN/20104.dilampirkan tersebut sehingga dinyatakan tidak Jlulus evaluasiadministrasi, maka berdasarkan dokumen kualifikasi pada bagian Ilmengenai rencana kerja dan syaratsyarat pada angka 2.7 tahap evaluasidokumen pelelangan huruf d, maka PT.
    No.369 K/TUN/2010Bahwa ketentuan menunjukkan Deposito tersebut tidak diatur dalampersyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku namun hanya tambahan dalamaanwizing.
    No.369 K/TUN/2010Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dariUndangUndang No.5 Tahun 1986 ;Bantahan :1.
    No.369 K/TUN/2010nyata melanggar dari UndangUndang dan menyimpang dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik.
    No.369 K/TUN/2010
Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — HENDRAWAN SUBIANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
174135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 412 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran;d. Pembuatan daftar tanah;e.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015b. Kualitas dari Pemohon/Penggugat (/a qualite du requerant);c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (/a forme et les delaisdu recours);d.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015tembusannya diberikan kepada bapak Burhanuddin sebagai Kuasadari Penggugat.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/20152001, seluas 1.015 m?, atas nama PT.Bahagia Audio Video, di JakartaPusat;4.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/TUN/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — EMME SURANTA KERINA BANGUN vs. PAYO BANGUN, DK
8956 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 419 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 419 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:EMME SURANTA KERINA BANGUN, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Dusun VI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, KabupatenSerdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;melawan:PAYO BANGUN, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
    tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangTurut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:A Objek Gugatan:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu:Halaman dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN
    Sebab Makei Bangun dan Istrinya Rohani Ginting tidak mempunyaianak kandung;6 Bahwa dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9Pebruari 1995 yang menyatakan Emme Suranta Kerina Bangun adalah anak lakilaki dari Makei Bangun dan Rohani Ginting dikhawatirkan Emme SurantaKerina Bangun menguasai harta peninggalan Almarhum Makei Bangun yaitu :Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014a Sebidang tanah seluas lebih kurang 332 M2 dan bangunan rumah diatasnyayang setempat dikenal
    Sebab proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebutberdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah;Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/201411 Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, AsasTertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas dan juga telahmelanggar Pasal 28 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 72UndangUndang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telahsesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf
    ,Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014Panitera Pengganti :Biaya biaya : ttd1.Meterat..............0. Rp. 6.000,00 Sumartanto, SH.MH.,2,.RedaksSi.............. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi......Rp489.000.00Jumlah .......... Rp500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.
Putus : 27-01-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — BUT BP WIRIAGAR LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13388 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2012
Tanggal 21 September 2012 — LESTARIA Br. GINTING VS ERNAWATY Br. BUKIT dan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARO
9050 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 320 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LESTARIA Br.
    Ginting bukanistri yang sah dan juga tidak termasuk ahli waris daripada Masmin BangunHalaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012101022.
    Masmin Bangun yakni:Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201226261011Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor = 1427/1005/06/TK/2006, atasnama Masmin Bangun (Bukti T1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206014707620001 atas namaLestaria Br.
    Ginting in casuPemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) melangsungkanperkawinan pada tahun 1996 akan tetapi dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/ G/2011/Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/20122828PTUNMdn, Tanggal 26 Januari 2012 membuat keteranganbahwa Masmin Bangun (Alm.) dan Lestaria Br.
    Supandi, S.H., M.Hum.Halaman 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201232Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1 Meterai ................00005 Rp. 6.000, ttd.2, Redaksi .................0005 Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3 Administrasi ............... Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 32
Putus : 18-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 —
6245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 261 K/TUN/2010
    Nomor 261 K/TUN/2010ARIFIN, S.H., 2. SUJAYEN, S.H., M.Hum dan 3.HARIYANTO, S.H., MM., M.Hum., ketiganya Advokat padaKantor Advokat & Konsultasi Hukum MOCH.
    Nomor 261 K/TUN/2010e Pihak Kedua In Casu Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelolasaja dengan sistem bagi hasil dengan pihak Pertama.
    Nomor 261 K/TUN/2010Para Penggugat yang demikian sangat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;.
    Nomor 261 K/TUN/2010mengadili.
    Nomor 261 K/TUN/2010
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA vs. BUPATI BULUNGAN
1150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2014
Putus : 28-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204/B/PK/PJK/2008
Tanggal 28 September 2012 —
350 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — Nyonya LILIS LIMSA, ; Ny. NYI CARITEM, ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA
990 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 PK/TUN/2010
Putus : 11-01-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 K/TUN/2006
Tanggal 11 Januari 2010 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), PT. TEXMACO JAYA Tbk., diwakili oleh VASUDEVAN RAVI SHANKAR, ;SISCA BASALAMA
8936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 04 K/TUN/2006
    No.04 K/TUN/2006SISCA BASALAMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKaryawan PT. Texmaco Jaya, beralamat di Jl.
    No.04 K/TUN/2006menguatkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Peroburuhan DaerahDKI Jakarta No.243/P.144/09/IX/PHK/V2002, tanggal 23 Mei 2002 ;4.
    No.04 K/TUN/2006Penggugat justru karena kesadaran dan jabatan Penggugat sebagaiSekretaris telah memerintahkan :1. Sdr. Doni Ritonga (Satpoam) untuk berbohong kepada pejabat diperusahaan yang dibuktikan oleh surat pernyataan (T.I2) ;2. Sdr.
    No.04 K/TUN/2006dan keliru karena putusan a quo Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No.06/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Mei 2004 sangatbertentangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI.
    No.04 K/TUN/2006Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.04 K/TUN/2006