Ditemukan 32351 data
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
06 K/TUN/2011
Nomor 06 K/TUN/20111/Desa Kamal yang masih dikuasai para penggarap dan pemegang hakterakhir sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkanTergugat sendiri dan menerangkan data fisik dan juridis tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 1/Desa Kamal, Surat Ukur Nomor 153 tanggal 27Februari 1932 seluas + 90.541,72 M?
Nomor 06 K/TUN/2011Sertipikat Hak Pakai Nomor 120/Cengkareng Barat, tanggal 11 Februari2004, Surat Ukur Nomor 693/2000 tanggal 27 November 2000 seluas2.520 M?
Nomor 06 K/TUN/201112tanah sertipikat HGU Nomor 1/Kamal seluas 90.541,72 M?
Nomor 06 K/TUN/20112020Pemohon Kasasi.
Nomor 06 K/TUN/20112424
89 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 K/TUN/2008
No. 129 K/TUN/2008.Khusus Nomor.
No. 129 K/TUN/2008.6.10.Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.
No. 129 K/TUN/2008.Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No. SPS.32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006 ;4.
No. 129 K/TUN/2008.14.15.Dan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Arifin P.
No. 129 K/TUN/2008.Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 287 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :MOH ZEIN MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta TempatTinggal Jl.
Taman Puspa RayaBlok D No. 10 (Komp Perumahan Citra Raya), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 184/SKK/35.78.14/V1I/2013 tanggal 03 Juni 2013Halaman dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20142.1. H. MAS MUCHAMMAD ALI DJAFAR,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta Tempat Tinggal Jl.Tambak Langon I/18 RT.001, RW.002, Kel. Tambak Langon, Kec.Asemrowo, Kota Surabaya ;2. H. MAS SULAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan SwastaTempat Tinggal Jl.
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20145).
Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tanda Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2003/ P18 Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014 PTUN.Sby tanggal 03 Januari 2013; 19. Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tandaSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/P19B/2013/PTTUN.Sby tanggal 21 Mei 2013 jo. Putusan Nomor 60/G/2003/PTUN.Sby tanggal tanggal 03 Januari 2013;20.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 K/TUN/2022
119 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 165 PK/TUN/20154.
Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015Kembali telah melanggar Asas Kecermatan dalam mengeluarkansebuah Keputusan TUN yang mana permasalahan tersebut bukanlahpermasalahan keperdataan.
Putusan Nomor 165 PK/TUN/201554.55.56.57.tersebut tidak pernah diterima oleh Sudiyanto dan Ny.
Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015Vi.f.
Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015
111 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 PK/TUN/2011
No. 129 PK/TUN/2011Berita Acara Koreksi dari Petugas, mengumumkan hasil wujiankemudian menempelkan foto copy lembar jawaban pada papanpengumuman.
No. 129 PK/TUN/2011a.UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009;12.
No. 129 PK/TUN/2011maupun peraturanperaturan lainnya yang berhubungan denganPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya ;19.
No. 129 PK/TUN/20112.
No. 129 PK/TUN/2011
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 K/TUN/2010
No. 118 K/TUN/2010(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai pengguasaan tanah atau penerbitan sertipikatsertipikat tersebut.
No. 118 K/TUN/2010Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.13tanggal 5 Februari 1976 atas nama Bank Indonesia i.c. obyekgugatan a quo, sebagaimana tercantum dalam putusan No. 42/Pdt.G/2008/PN.JPR tanggal 22 Desember 2008 (Bukti TIIIntervensi2);f.
Bahwa selanjutnya SE MA No.2 tanggal 3 juli 1991 mengatursebagai berikut ~Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatukeputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagiamana dimaksud dalam Pasal 55dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahuiadanya Keputusan TUN yang bersangkutan.;j.
Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dituju olehKeputusan TUN yang berupa Sertifikat Hak Milik No.13 tanggal 5Februari 1976 atas nama Bank Indonesia, yang merupakan obyekgugatan perkara a quo, sehingga jangka waktu 90 hari dihitungsejak saat Penggugat mengetahui adanya sertifikat tersebut ;k.
No. 118 K/TUN/2010
88 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
373 K/TUN/2019
PUTUSANNomor 373 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.NAILIS SAADAH BINT (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan' Indonesia, tempat tinggal diKelurahan Bojong Menteng RT/RW 004/005, KecamatanRawalumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;ULFIANA BINTI (ALM) SUPARJO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Kuanyar RT/RW002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;8. UMI LATIFAH BINTI (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DesaKuanyar RT/RW 002/001, Kecamatan Mayong,Kabupaten Jepara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jati Prihantono, S.H.,M.E.
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019a. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 72/DesaTigajuru, tanggal 08 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 08 Oktober2012 Nomor 09/Tigajuru/2012, luas tanah 992 m2, semula atasnama Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah danMuhlis Efendi;Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT.
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah dan MuhlisEfendi:2. Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan diJakarta Hak Tanggungan Sebesar Rp195.000.000,00 Sertipikat HakTanggungan Nomor 841/2013, tanggal 142013; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:1.
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Michael Renaldy Zein, SH.,MH.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2019
97 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 102 PK/TUN/20142. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, tempatkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1.Zaini Bustaman, SH.
Putusan Nomor 102 PK/TUN/201410.tanah Akta Jual Beli Nomor 563/KT/VII/1995 habis atau menjadi 0 m2,kemudian pihak PT. GMTD. Tbk menggunakan Akta Jual Beli Nomor 563 sisa0 m2 untuk melakukan Perjanjian Tukar Menukar dengan AKPAR Peta Blok271 bagian Timur.
Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014Bahwa bukti P.K.12 tidak masuk dalam Putusan Kasasi Nomor 467/K/TUN/2012, terbukti Majelis Hakim Agung telah melanggarPeraturan Tata Usaha Negara UndangUndang Nomor 5. Tahun1986 Pasal 109 ayat (1) huruf d". Pertimbangan dan penilaian setiapbukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selamasengketa itu diperiksa".
Sapta Tertib BPN, Visi dan Misi.Bahwa dengan adanya faktafakta dan buktibukti tersebut diatas, terbuktiPutusanputusan seperti dibawah ini Nomor 467 K/TUN/2012 juncto Nomor 21/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks. juncto Nomor 36/G.TUN/ 2011/P.TUN.Mks.Halaman 25 dari 28 halaman.
Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014ASHADL SH.NIP. : 220000754
111 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 K/TUN/2010
No.21 K/TUN/2010bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugatyang dengan sewenangwenang telah menerbitkan objek sengketaperkara a quo, yaitu dengan alasan yang dicaricari, dan adalah faktanyata bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo dikeluarkan dalamwaktu. yang hampir bersamaan dengan pendirian PT.
No.21 K/TUN/2010selama ini, serta tidak terdapat kepentingan umum diatas tanah objeksengketa, maka mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak cq.
No.21 K/TUN/2010maupun materiil untuk dituangkan dalam putusan yang dijadikandasar memutus suatu perkara, oleh karena itu mohon agar putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibatalkan ;.
No.21 K/TUN/2010dst ..... sampai dengan halaman 11 putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta dst. ......
No.21 K/TUN/2010
118 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 K/TUN/2013
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak PakaiNomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M?
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Indonesia/TNI AU yang berkedudukan di Jakarta adalah merupakanperbuatan melawan hukum, penggelapan hak dan pembohongan kepadaPenggugat buktinya adalah :9.1.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.10.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.pertanian masyarakat. oleh karena itu Objek Sengketa tersebut patutdibatalkan demi hukum;:12.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Laha/Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat di Ambonmenggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/individu atastanah yang termasuk dalam objek perkara ;b.
54 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
263/K/TUN/2010
158 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 K/TUN/2016
Putusan Nomor 256 K/TUN/20163.
Putusan Nomor 256 K/TUN/2016g. Kepentingan umum; danh. Pelayanan yang baik.5.
Putusan Nomor 256 K/TUN/20169.b.
Putusan Nomor 256 K/TUN/2016
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
239 K/TUN/2007
No. 239 K /TUN/ 2007Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yangmemberi ijin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Ir.
No. 239 K /TUN/ 2007Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
No. 239 K /TUN/ 2007memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau buruhnya sendiri dalam hal buruh itu, tidak menjadi anggota darisalah salu organisasi buruh ;b.
No. 239 K /TUN/ 2007PHP.
No. 239 K /TUN/ 2007
298 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
385 K/TUN/2020
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putusan Nomor 385 K/TUN/20206. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 8214/KptsII/2002 Tanggal 9 September 2002Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20(Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus)Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NusaTenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;7.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020nama .G.B.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 385 K/TUN/2020
73 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 K/TUN/2014
Putusan Nomor 430K/TUN/2014perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata. ;1.2.
Putusan Nomor 430K/TUN/20147.1.7.2. Ali Hasan (dahulu bernama Lian Tjang) ; Chandra Hanum (dahulu bernama Yong Hua) ; Nyonya Susilawati Hasan (dahulu bernama Yong Fang) ;di mana Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari (Alm)Tuan Johan Hasan. ;c.
Putusan Nomor 430K/TUN/201411.211.3.11.4.12.Hakhak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) ialah :a. Hak milik ;jo.
Putusan Nomor 430K/TUN/20142013, Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 5 Februari 2013 atas namaJeffry Kartasasmita dengan luas 88 M? (delapan puluh delapan meterpersegi), yang diterbitkan di atas bidang tanah dengan Hak Milik No.204/Kel.
Putusan Nomor 430K/TUN/2014
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 K/TUN/2009
No.424 K/TUN/2009OGAN ILIR, berkedudukan di Jalan RayaPalembangInderalaya Km.31,5, Kelurahan SimpangTimbangan, Kecamatan Inderalaya ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;dan:Ir.
No.424 K/TUN/20093. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kembali SertifikatHak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat UkurNo.138/Tanjung Seteko/1999, atas nama Ir. Ishak Mekki ;4.
No.424 K/TUN/2009Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan llir selaku Tergugat, makasecara hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secarahukum menjadi salah subjek (error in subjecto) ;4.
No.424 K/TUN/20094.
No.424 K/TUN/2009Hal.16 dari 15 hal. Put. No.424 K/TUN/2009
135 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Pembanding/Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembaliterhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/TUN/2015, Tanggal 07September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu) TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuluTurut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:a.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/20164. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan SertipikatHak Milik atas nama H. Genda Kadir (Penggugat) berdasarkan perundangundangan yang berlaku;5.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/20162.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016permohonan Kasasi dari pemohon kasasi / H.Joto tersebut,menyatakan pula bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu 90 harisudah daluwarsa ;3.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016
123 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
369 K/TUN/2010
No.369 K/TUN/20104.dilampirkan tersebut sehingga dinyatakan tidak Jlulus evaluasiadministrasi, maka berdasarkan dokumen kualifikasi pada bagian Ilmengenai rencana kerja dan syaratsyarat pada angka 2.7 tahap evaluasidokumen pelelangan huruf d, maka PT.
No.369 K/TUN/2010Bahwa ketentuan menunjukkan Deposito tersebut tidak diatur dalampersyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku namun hanya tambahan dalamaanwizing.
No.369 K/TUN/2010Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dariUndangUndang No.5 Tahun 1986 ;Bantahan :1.
No.369 K/TUN/2010nyata melanggar dari UndangUndang dan menyimpang dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik.
No.369 K/TUN/2010
174 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
412 K/TUN/2015
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran;d. Pembuatan daftar tanah;e.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015b. Kualitas dari Pemohon/Penggugat (/a qualite du requerant);c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (/a forme et les delaisdu recours);d.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015tembusannya diberikan kepada bapak Burhanuddin sebagai Kuasadari Penggugat.
Putusan Nomor 412 K/TUN/20152001, seluas 1.015 m?, atas nama PT.Bahagia Audio Video, di JakartaPusat;4.