Nomor 694 K/Pdt.SusPHI/2014Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dihitung berdasarkan UMP tahun 2014dengan rincian sebagai berikut :a Uang pesangon : 2 x 6 x Rp2.441.301,00 = Rp29.295.612,00b Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp2.441.301,00 = Rp 4.882.602,00c Uang Penggantian hak : 15 % x Rp18.349.800,00 2=Rp5.126.732.00Jumlah = Rp39.304.946,00(tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh enamrupiah);16 Bahwa sikap Tergugat telah membayar Upah/Gaji Penggugat tahun 2012dibawah

UMP dengan Upah/Gaji Rp1.332.000,00 (satu juta tiga ratus tigapuluh dua ribu rupiah) adalah tidak dapat dibenarkan karena UMP ProvinsiDKI Jakarta tahun 2012 adalah sebesar Rp1.529.150,00 (satu juta lima ratusdua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dan UMP Provinsi DKIJakarta tahun 2014 adalah sebesar Rp2.441.301,00 (dua juta empat ratusempat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) oleh sebab itu Tergugat wajibmembayar kekurangan upah Penggugat dan wajib membayar upah dalamproses dengan

Nomor 694 K/Pdt.SusPHI/2014Minimum Provinsi Tahun 2012 (Pergub 117/2011), justrusebaliknya membuktikan bahwa UMP 2012 yang diterima olehTermohon Kasasi berada di atas UMP 2012 yang diatur Pergub117/2011 dengan selisih lebih tinggi sebesar Rp184.010,00;Pasal Pergub 117/2011:Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2012 di Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta sebesar Rp1.529.150,00 (satu juta lima ratusdua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) per bulan.Sedangkan, Bukti P3 yang berupa Slip Gaji

Judex Facti Salah Menerapkan Peraturan Gubernur Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Upah MinimumProvinsi Tahun 2012 (Pergub No. 711/2011)Judex Facti telah melanggar Pasal 1 angka 30 UndangUndang Nomor13/2003 dalam menerapkan Pergub Nomor 711/2011 dan mewajibkanPemohon Kasasi untuk membayar selisih upah kepada Termohon Kasasi;Pasal 1 dan Pasal 2 Pergub 711/2011 mengatur bahwa Upah MinimumProvinsi (UMP) untuk tahun 2012 yang harus dibayar pengusaha kepadapekerja adalah

Sementara UMP yang berlaku tahun2012 di DKI Jakarta sesuai SK Gubernur DKI Nomor 117 Tahun 2011 adalahRp1.529.150,00.

UMP atau UMKb. UMSP atau UMSKBahwa Pasal 2 tersebut bermakna Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMk)harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP), Bahwa UpahMinimum Sektor Provinsi (UMSP) harus lebih tinggi dari Upah MinimumKabupaten /Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMSP).g5.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2018 ditetapkan olehGubernur Riau dengan Surat Keputusan Gubernur nomor : Kpts.846/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp 2.464.154,06, ( dua jutaempat ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh empat ribu rupiahenam sen );b.

Dengan ditetapbkannya UMP tahun 2018 diharapkan adanyapeningkatan kesejahteraan buruh/pekerja dan peningkatanproduktivitas kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan usahayang lebih baik, pada gilirannya nanti terciptanya ketenanganbekerja dan ketenangan berusaha sesuai dengan sistem hubunganIndustrial yang berlaku di Indonesia;11.

atauUMK; Bahwa dalam 3 tahun terakhir, UMP formulanya sudah ditetapkan secaranasional.

Penggugat sendiridalam hal ini SBCI ada satu orang keterwakilannya di Dewan PengupahanProvinsi; Bahwa proses penetapan UMP adalah dimulai dengan adanya rapat DewanPengupahan Provinsi berdasarkan undangan dari Sekretaris DewanPengupahan. Pembahasannya adalah dengan berpedoman pada formulapengupahan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

perusahaanSPBU sebagai operator pengisian bahan bakar;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yang diterimaoleh Para Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulansecara teruS menerus yang yang dibayarkan secara langsung olehTergugat dengan pembayaran upah setiap bulan sebesar Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu);Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31102013) Para Penggugat mengusulkan kepada pihak Tergugat agar gajidinaikkan sesuai UMP

, karena selama ini Tergugat memberikan upah kepadaPara Penggugat dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) sehinggatelah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/ Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;Hal. 2 dari 14 hal.

Putusan Nomor 8 PK/Pat.SusPHI/2016diberikan, karena definisi UMP adalah Upah Pokok tambah TunjanganTetap bukan Upah Keseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selamaproses perundingan ini berlangsung;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.

Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), danUang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Agar perusahaanmembayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerja terhitung mulaitahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugat dengan Penghitungan Upahsebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan SKGubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentangPenetapan UMP

Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai denganPasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikankepada pekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepadaPenggugat dengan Penghitungan Upah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tigaratus ribu rupiah) berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP

bulan terhitungmulai bulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, sesuaidengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyiselama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya dengan mengacu padaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/7/PUUIX/2011 tentangupah proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:= 4 bulan x Rp3.051.076,00 (UMP

bulan terhitung mulaibulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, sesuai dengan Pasal155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi selama putusan lembagapenyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusahamaupun pekerja/ouruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannyadengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 tentang upah proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:= 4 bulan x Rp3.051.076,00 (UMP

bulan terhitung mulaibulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, sesuai dengan Pasal155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi selama putusanlembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baikpengusaha maupun pekerja/oburuh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya dengan mengacu pada putusan Mahkamah KonstitusiNomor 3//PUUIX/2011 tentang upah proses, dengan rincianperhitungan sebagai berikut:= 4 bulan x Rp3.051.076,00 (UMP

Menghukum Tergugat membayar selisin upah pada Tahun 2018,Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp360.800,00; UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sebesar Rp2.206.813.00maka terjadi selisin upah sebesar Rp2.206.813,00 360.800 =Rp1.846.013,00: Bahwa selisih upah pada Tahun 2018 yang harus Penggugat terimasebesar Rp1.846.013,00 X 12 bulan = Rp22.152.156,00:.

Menghukum Tergugat membayar selisin upah pada Tahun 2019,Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp360.800,00 UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sebesar Rp2.384.020.00maka terjadi selisin upah sebesar Rp2.384.020,00 360.800 =Rp2.023.220,00 Bahwa selisih upah pada Tahun 2019 yang harus Penggugat terimasebesar Rp2.023.220,00 X 12 bulan = Rp24.278.640,00:.

Menghukum Tergugat membayar selisin upah pada Tahun 2020,Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp360.800,00 UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 sebesar Rp2.788.826,00maka terjadi selisin upah sebesar Rp2.788.826,00 360.800 =Rp2.428.026,00 Bahwa selisih upah pada Tahun 2020 yang harus Penggugat terimasebesar Rp2.428.026,00 X 2 bulan = Rp4.856.052,00;.

karena turut serta dalam tindakantindakan;44.Bahwa tindakan melarang berserikat, mengintimidasi, memutus hubungankerja serta tidak membayar upah yang dilakukan Tergugat adalah perbuatanyang bertentangan dengan undangundang oleh karenanya wajib ditolak.45.Bahwa Tergugat belum membayarkan upah Para Penggugat sejak bulanSeptember 2006 sampai saat ini, oleh karena upah tersebut adalah haknormatif Para Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya;46.Bahwa oleh karena upah Para Penggugat tahun 2007 dibawa UMP

keterlambatanmembayar upah terhadap Tergugat dengan rincian sebagai berikut;Penggugat : Upah bulan September 2006 s/d Desember 2006 adalah 4 xRp.820.000, >> = Rp3.280.000, denda 50% x Rp3.280.000,= Rp1.640.000, (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.DKI Jakarta, adalah >>> 8 bulan x Rp900.560,= Rp7.204.480,Denda 50% x Rp7.204.480, >>> = Rp3.602.240,Halaman 11 dari 22 hal.

Upah bulan September 2006 s/d Desember 2006 adalah 4 xRp877.000,.>> = Rp3.508.000, denda 50% x Rp3.508.000,= Rp1.754.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) Bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.

Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat yangbelum dibayar oleh Tergugat sejak September 2006 sampai saat ini,disesuaikan dengan UMP Prov. DKI Jakarta tahun 2007;3. Menghukum Tergugat membayar THR tahun 2007 sebesar Rp900.560, bagiPara Penggugat;4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang asuransi kesehatan ParaPenggugat selama Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp7.500,000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah);Halaman 13 dari 22 hal. Put.

.>> = Rp3.280.000, denda 50% x Rp3.280.000,= Rp1.640.000,(satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.DKI Jakarta tahun 2007, adalah>>> 8 bulan x Rp900.560, =Rp7.204.480, Denda 50% x Rp7.204.480, >>> = Rp3.602.240,Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah >>Rp1.640.000,+ Rp3.602.240, = Rp 5.242.240, (lima juta dua ratusempat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah)Penggugat Il.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KTB SLTN dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara serta Kantor Urusan Agama Kecamatan BLMBGN UMP Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;2.

Put No.XXXX/PdtG/2017/PA.KtomDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumitanggal 10 Mei 2017 Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Ktom mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan BLMBGN UMP Kabupaten Way Kanansebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/03/X/

Bahwa pada tanggal 30 September 2015 kami melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan BLMBGN UMP Kabupaten Way Kanan sebagaimana KutipanAkta Nikah Nomor : XXX/03/X/2015 tanggal 30 September 2015;2. Bahwa benar setelah pernikahan kami bertempat tinggal di rumahPemohon di Kelurahan TNJG HRPN Kecamatan KTB SLTN KabupatenLampung Utara3.

menerima kesanggupandari Pemohon, dan mencabut gugatan rekonvensinya yang berkaitan dengannafkah lampau;Bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan Duplik atas rekonvensiTermohon secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan danjawaban tertulis Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dailildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXX/03/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan BLMBGN UMP

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman diDesa BM RT, Kecamatan BLMBGN UMP, Kabupaten Way Kanan, di bawahsumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal7 dari 21 hal.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkansalinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan KTB SLTN dan Kantor Urusan AgamaKecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara serta Kantor UrusanAgama Kecamatan BLMBGN UMP Kabupaten Way Kanan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;2.

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkangugatannya mengenai permintaan upahlebur,mengenai upah dibawah UMP dan masalahPemutusan Hubungan Kerja dan perbuatan melawanhukum.2. Bahwa mengenai permintaan upah lembur danmengenai masalah upah dibawah UMP dalamperselisihan hubungan industrial termasuk dalamperselisihan Hak.3.

melainkan kerja diluarkantor dan apabila Penggugat menyatakan Tergugat mempekerjakanPenggugat selama 66,5 jam dalam seminggu adalah dalil yang tidak benardan mengadaada, karena selama melakukan pekerjaannya Penggugatbekerja diluar kantor dan Tergugat tidak mengetahui apakah benar selamaPenggugat diluar kantor benarbenar bekerja atau tidak.Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 4 pada halaman 1dan poin 13 pada halaman 4 sampai 5, karena upah yang diberikan olehTergugat tidak dibawah UMP

2013, UMP 2014, dan UMP 2015.Bahwa, upah yang diterima Penggugat di tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.768.801 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus saturupiah) diatas UMP 2013.Bahwa, upah Penggugat ditahun 2014 adalah sebesar Rp.1.913.183,00(Satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh tiga riburupiah), diatas UMP 2014.10.Bahwa, upah Penggugat ditahun 2015 adalah sebesar Rp. 2,177,743 (duajuta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah

),diatas UMP 2015.11.Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6 padahalaman 2 yang menyatakan sebagai berikut :pahwa berhubungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat secara tibatiba tanoa adanya surat teguran dalam bentuk suratperingatan , Il, dan Ill terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakan phksepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yang berlaku,...12.Bahwa, pasal 161 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 menyatakan :Dalam hal pekerja/ouruh

2013, UMP 2014, UMP 2015.Bahwa upah Penggugat di tahun 2013 sebesar Rp. 1.768.801,, di tahun2014 sebesar Rp. 1.913.183, , dan di tahun 2015 sebesar Rp. 2.177.743,Bahwa Tergugat sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat karena tidak mencapai target yang telah disepakati, telahmemberikan pembinanan dengan surat peringatan ke 1 sampai dengansurat peringatan 3 namun penggugat tidak bisa memperbaiki kinerjanyauntuk mencapai target yang telah disepakati, untuk kolektor yang berstatuskaryawan

Rocky Mitra Group ;Bahwa Penggugat waktu itu sebagai CS (Custemer Service) di MitraHome Depo (PT Rocky Mitra Group) ;Bahwa Penggugat sebagai karyawan kontrak ;Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT Rocky Mitra Group sejak tanggal1 Maret 2018 ;Bahwa Penggugat diberhentikan bekerja katanya karena telah habismasa kontrak ;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena diberhentikan sejak bulanMaret 2016 ;Bahwa gaji Penggugat berdasarakan UMP (Upah Minimum Provinsi) ;Bahwa Saksi dan Penggugat trainning selama

3 (tiga) bulan dan setelahtrainning kita menerima gaji sesuai UMP (upah minimum provinsi) padawaktu itu ;Bahwa uang lembur sebesar Rp 9.000, (sembilan ribu rupiah) ;Halaman 9 dari 15 halPutusan PHI Nomor 30/Pdt.SusPHI/2016/PN.GtoBahwa sebagaimana yang disampaikan bagian HRD, dimana kontrakyang baru tersebut durasi masa kontraknya hanya 3 (tiga) bulan dan jikaingin melanjutkan kontrak harus off bekerja selama 1 (satu) bulansetelah itu. membuat surat lamaran baru lagi dan diajukan diperusahaan;Bahwa

3 (tiga) bulan dan setelahtrainning kita menerima gaji sesuai UMP (upah minimum provinsi) padawaktu itu ;Bahwa uang lembur sebesar Rp 9.000, (Sembilan ribu rupiah) ;Bahwa sebagaimana yang disampaikan bagian HRD, dimana kontrakyang baru tersebut durasi masa kontraknya hanya 3 (tiga) bulan dan jikaingin melanjutkan kontrak harus off bekerja selama 1 (satu) bulansetelah itu membuat surat lamaran baru lagi dan diajukan diperusahaan;Bahwa jam lembur tersebut berlaku setelah 8 (delapan) jam kerjaselebihnya

di hitung lembur ;Halaman 10 dari 15 halPutusan PHI Nomor 30/Pdt.SusPHI/2016/PN.GtoBahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo tahun 2016 sebesarRp 1.875.000, (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Direktur Mitra Home Depo Rocky Liyanto ;Direktur Mitra Elektronik Shierly Korin ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut kedua belahpihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan bukti surat sebagai

Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi, pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat/Pekerja mulai bekerja sebagai supir pada perusahaan bulanSeptember 2012 s/d bulan Februari 2013 (6 bulan) dengan rincian upah sebagaiberikut;e Gaji pokok Rp500.000,00e Uang harian Rp7.000,00/hari x jumlah hari kerja;e Subsidi uang makan Rp10.000,00/hari x jumlah hari kerja;e Uang kerajinan alias tepat waktu Rp100.000,00/bulan;Padahal berdasarkan UMP

Provinsi Jambi tahun 2012 upah minimum (UMP) Jambisebesar Rp1.142.500,00/bulan (satu juta seratur empat puluh dua ribu lima ratusrupiah), sedang untuk tahun 2013 upah minimum pekerja (UMP) adalah sebesarRp1.300.000,00/bulan (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upayahukum lain dari Tergugat/Pengusaha (uitvoerbaar bij voorraad);Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 07/G/2014/PHILJBI.tanggal 17 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:1 Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;2 Menyatakan tergugat kurang membayar upah dari ketentuan UMP

( UpahMinimum Propinsi ) Tahun 2012 dan UMP ( Upah Minimum Propinsi ) Tahun2013 ;Hal. 5 dari 9 hal.Put.Nomor 560 K/Pdt.SusPHI/20143 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sebesar Rp.3.490.000, (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);4 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karenaTergugat mengundurkan diri;5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6 Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Manado pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan PG TK Tunas Bhakti dengan statuskaryawan tetap sejak 25 April 1987 sampai dengan 29 Agustus 2008 sebagaicleaning service dengan upah sebesar Rp. 385.000/bulan ;2 Bahwa selain menerima upah di bawah UMP

keputusannya dengan memberhentikan Penggugat serta memberikan uangpesangon sebesar 5 X gaji ;Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 575 K/PDT.SUS/20115Bahwa Penggugat sudah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melaluiDinas Tenaga Kerja Kota Manado dan telah mendapat Anjuran, akan tetapisampai Gugatan ini dilayangkan, Tergugat tetap pada keputusannya untuk tidakmembayar hakhak Penggugat sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa tindakan Tergugat yang memberikan gaji di bawah UMP

sesuaiketentuan pasal 156 ayat (4) ;Bahwa terhadap masalah perburuhan antara Penggugat dan Tergugat, DinasTenaga Kerja Manado telah mengeluarkan Anjuran yang isinya menganjurkanTergugat untuk membayar hakhak normatif Penggugat sebagai berikut :A Uang Pesangon, 9 X 2= 18 X Rp.845.000,00 = Rp. 15.210.000,00B Uang Penghargaan, 7 X Rp. 845.000,00 = Rp. 5.915.000,00C Uang Penggantian Hake Ganti Rugi Perumahan dan Pengobatan = Rp. 3.168.750,00e Ganti Rugi Cuti Tahun 2007 = Rp. 405.800,00D Selisih Upah Tahun 2007 UMP

Rp. 750.000,00 = Rp. 3.168.750,00E Selisih Upah Tahun 2008 UMP Rp. 845.000,00 = Rp. 2.080.000,00F Upah Proses September s/d Oktober 2008 = Rp. 1.690.000,00JUMLAH KESELURUHAN = Rp. 30.450.300,00Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado yangmengadili/memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR12Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;Menyatakan

dengan UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan ;3 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidakmengikutsertakan Penggugat pada program JAMSOSTEK bertentangan denganUU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;4 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidakmengikutsertakan Penggugat pada program pensiun bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;5 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang memberikan gaji dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP

Bahwa hakhak para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugatkepada para Penggugat berdasarkan perhitungan masa kerja paraPenggugat sesuai ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan sertaKomponen Upah berdasarkan UMP yang diatur dan ditentukan olehPemerintah Kota Kupang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribuhrupiah) tersebut, sehingga perhitungan hak yang harus diperoleh paraPenggugat masingmasing adalah sebagai berikut:A.

Bank Sinarmas Cabang Kupang;Halaman 5 dari 37 Putusan PHI Nomor 11/PDT SUSPhi/2017/PN Kpg Upah UMP UangNama Uang Pesangon Uang PenghargaanNO Mlasa kerja Kota Penggatian Hak JumlahKaryawan 2x Masa KerjaKupang 15%AGUSTINUS1. 7 THN Rp. 1.500.000 Rp. 24.000.000 Rp.4.500.000 Rp. 4.275.000 Rp. 32.775.000BEREKSEBASTIANUS2. 7 THN Rp. 1.500.000 Rp. 24.000.000 Rp.4.500.000 Rp. 4.275.000 Rp. 32.775.000BHIAJUSTOM3.

Kekurangan Upah/Gaji Ketentuan UMP 01 Oktober 2009 sampai dengan16 September 2016Halaman 8 dari 37 Putusan PHI Nomor 11/PDT SUSPhi/2017/PN Kpg 1. Kekurangan Upah/Gaji 3 bulan Tahun 2009 Rp.585.0002. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2010 Rp.2.340.0003. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2011 Rp.2.340.0004. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2012 Rp.2.340.0005. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2013 Rp.2.340.0006. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2014 Rp.2.340.0007.

Kekurangan upah/Gaji Ketentuan UMP 01 Oktober 2009 sampai dengan 16September 2016 1. Kekurangan Upah/Gaji 3 bulan Tahun 2009 Rp.585.000 2. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2010 Rp.2.340.000 Halaman 11 dari 37 Putusan PHI Nomor 11/PDT SUSPhi/2017/PN Kpg 3. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2011 Rp.2.340.0004. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2012 Rp.2.340.0005. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2013 Rp.2.340.0006. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2014 Rp.2.340.0007.

Ketentuan UMP 01 Oktober 2009 sampai dengan 16 Rp. 18.600.000,september 20162. Uang Penggati Cuti Tahunan Rp. 4.885.839,3. Uang Tunjangan Hari Raya Rp. 10.500.000.4. Tunjangan BPJS Tenaga Kerja Rp. 4.762.500,5. Kekuranga Upah Lembur Rp. 78.167.209, JUMLAH KEKURANGAN UPAH Rp 116.915.548. (Seratus Enam Belas Juta Sembilan RatusLima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah); PENGGUGAT Il 1. Ketentuan UMP 01 Oktober 2009 sampai dengan 16 Rp. 18.600.000,september 20162.

Victory Mission) sejaktanggal 27 Juni 2007, sebagai Guru dan Kepala Sekolah Dasar Petra Alak denganSurat Keputusan Ketua Yayasan Victori Mission Nomor: 004/ 510.YVM/2/2007tanggal 27 Juni 2007 dengan menerima honorarium dan tunjangan.1 Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat yang diangkat dengan SuratKeputusan (SK) baik sebagai Guru maupun sebagai Kepala Sekolah padaSekolah Yayasan tersebut tidak pernah Penggugat mendapat upah/gaji sesuaiHal. 1 dari 14 hal.Put.Nomor 559 K/Pdt.SusPHI/2013dengan UMP

Dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 90 ayat (1) UU No.13 Tahun 2013, karena membayar upah kepada Penggugat di bawah UMP NTT.2 Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat bukan saja Tergugat membayarupah di bawah UMP, akan tetapi Tergugat juga tidak memberikan tunjanganJabatan sebagaimana yang dalam setiap SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkanoleh Tergugat;Yang aneh lagi dalam setiap SK (Surat Keputusan) tidak tercantum besarnya upah/gaji dan besarnya tunjangan jabatan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang halaman 22 alinea pertama yang menolak kekuranganpembayaran Gaji dan pemohon kasasi/Penggugat konvensi adalah sangatbertentangan dengan hak bahkan menabrak Pasal 89 ayat (3) UndangUndang No 13Tahun 2013 tentang UMP (Upah Minimum Propinsi) yang ditetapkan oleh GubernurNusa Tenggara Timur (NTT).2.

Bahwa bukti P.4, P. 5 dan P. 6 dan Pemohon kasasi sudah jelas menunjukkan bahwaPemohon kasasi adalah Kepala Sekolah dan guru pada Sekolah Dasar (SD) Petraalak yang upah/Gaji dibayar di bawah UMP oleh Termohon kasasi.3. Bahwa dengan demikian sesuai Pasal (96) UU No 13 Tahun 2003, maka hak yangharus dibayarkan oleh Termohon kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah September2010 s/d Desember 2010 adalah 4 (empat) bulan .

Apalagi putusan Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan tuntutan Jamsostekdan tahun 2007 sampai tahun 2012 sebesar Rp1.750.000 dan THR 2011 sebesarRp850.000, Maka perlu di pertanyakan mengapa Majelis Hakim tidak mengabulkankekurangan pembayaran upah Pemohon Kasasi selama 2 (dua ) tahunBahwa sudah Jelas Termohon kasasi sudah melanggar Pasal (158) UU No.13 Tahun 2003 Yang dapat dipidanakan karena memberikan upah di bawah UMP(Upah Minimum Propinsi) NTT seperti yang diamanatkan dalam Pasal 90 ayat

Sebesarkepada 5 Pekerja RS GL Tobing sebesar Rp2.720.100,00 (UMP) X 20bulan X 5 pekerja = Rp544.020.000,00 (lima ratus empat puluh empatjuta dua puluh ribu rupiah);2. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar upah Para Penggugatdari bulan Mei 2018 sampai dengan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial yang memiliki kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;2.

Nama Mhuammad JuandaMasa Kerja 6THGaji Rp2.132.189,00 UMP Kota/KabupatenRp2.720.100,00 PesangonRp19.046.700,00 Penghargaan masa kerjaRp6.160.800,00 Penggantian HakRp4.080.150,00 Jumlah Rp31.281.150,002Nama Raya Siantuli Lumban GaulMasa Kerja 11THGaji Rp2.152.189,00UMP Kota/Kabupaten Rp2.720.100,00Pesangon Rp24.480.900,00Penghargaan masa kerja Rp10.380.400,00Penggantian Hak Rp5.304.195,00Jumlah Rp40.665.405,003.Nama Heti Mariana SilalahiMasa Kerja 9TH Halaman 4 dari 14 hal. Put.

Nomor 438 K/Pdt.SusPHI/2021 GajiRp2.152.189,00 UMP Kota/KabupatenRp2.720.100,00 PesangonRp24.480.900,00 Penghargaan masa kerjaRp10.380.400,00 Penggantian HakRp5.304.195,00 Jumlah Rp40.665.405,004.Nama Merry Listen Br GintingMasa Kerja 13 THGaji Rp2.152.189,00UMP Kota /Kabupaten Rp2.720.100,00Pesangon Rp24.480.900,00 Penghargaan masa kerjaRp10.380.400,00 Penggantian HakRp5.304.195,00 Jumlah Rp40.665.405,005.Nama Sri Juwita SembiringMasa Kerja 10THGaji Rp2.152.189,00UMP Kota/Kabupaten Rp2.720.100,00Pesangon

Rp24.480.900,00Penghargaan masa kerja Rp10.380.400,00Penggantian Hak Rp5.304.195,00Jumlah Rp40.665.405,006.Nama Ilva NatalinaMasa Kerja 13 THGaji Rp2.152.189,00UMP Kota /Kabupaten Rp2.720.100,00Pesangon Rp24.480.900,00Penghargaan masa kerja Rp13.600.500,00Penggantian Hak Rp5.712.210,00Jumlah Rp43.793.610,007.Nama Dewi Pratiwi Br BarusMasa Kerja 7 THGaji Rp2.132.189,00 UMP Kota/KabupatenRp2.270.100,00 PesangonRp21.760.800,00 Penghargaan masa kerja Rp8.160.300,00 Halaman 5 dari 14 hal.

menyelesaikan perselisihan ini melaluiMediator Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo, dengan 3(tiga) kali pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2014, 5 September 2014dan 2 Oktober 2014, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, karenaTergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan PHKtersebut. sehingga Penggugat meneruskan perselisinan ini melaluiLembaga Perselisihan Hubungan Industrial.8.Bahwa Tergugat memberikan Upah kepada Penggugat tidak sesuaidengan Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP

;Menimbang, bahwa mengenai petitum selisin upah yang diminta olehPenggugat bulan Maret, April, Mei, Juni adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku pengusaha dilarangmembayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi, dan bagi pengusaha danpekerja yang telah menyepakati Upah lebih rendah maka kesepakatan itu bataldemi hukum;Menimbang, bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Gorontalotahun 2014 sebesar Rp. 1.325.000. dan Upah yang diterima Penggugat hanyaRp. 1. 000.000.,

(UMP) Rp. 1. 000.000. (Upah diterima) terjadi selisih sebesar Rp. 325.000..selisih Upah bulan April Rp. 1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000. (Upahditerima) terjadi selisih sebesar Rp. 325.000.. selisih Upah bulan Mei Rp.1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000. (Upah diterima) terjadi selisih sebesar Rp.325.000. selisih Upah bulan Juni Rp. 1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000.

membonceng sambil menggendonglas ransel warna hitam, Asep menjalankan sepeda motornya berputarputarPurwokerto kemudian Asep menjalankan sepeda motornya hingga ke daerahstasiun, gor satria, terminal untuk mencaricari ATM yang sepi dan tidak adapenjaganya setelah berputar putar berkeliling sampailah di Sokaraja, saat itu waktusudah masuk hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar jam 01.30 Wib, Asepdan Sande mendapatkan sasaran ATM yang sepi yaitu ATM Bank BNI yangberada di depan Kampus STIKES UMP

Muhemin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak mempunyaihubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan denganPara Terdakwa;Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 02.30 Wibsewaktu Saksi sedang berada di kantor, kemudian team mentoringmelakukan pemantauan mesin ATM melalui system monitoring, ternyatamelihat ada masalah atau problem di mesin ATM BNI yang berada di JI.Suparjo Rustam tepatnya di depan UMP

Saksi Akhmad Riyadi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak mempunyaihubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan denganPara Terdakwa;Bahwa Saksi merupakan karayawan Bank BNI Capem Sokaraja dengantugas mengawasi ruang ATM depan Fikes UMP Jl.

Saksi Deky Martin Antoni yang dibacakan dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak mempunyaihubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan denganPara Terdakwa;Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wibsewaktu Saksi sedang tugas jaga di Bank BNI Capem Sokaraja ada orangmelaporkan kalau di ruang mesin ATM depan Fikes UMP Jl.

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan jelas ternyata bahwaTerdakwa Asep Wiwit Pratama alias Asep bin Hari Santoso dan terdakwa SandeOktafio alias Sande bin Warsono Hadi Suseno hari Selasa tanggal 16 Februari2016 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di ATM Bank BNI yang berada di depanKampus STIKES UMP Purwokerto di Kecamatan Sokaraja secara bersamasamatelah berusaha mengambil uang tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT.

Bahwa Penggugat dan Tergugatsudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrakkerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upahmengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir Penggugat berakhir tanggal 31 Desember 2014;11.4.Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat memintaPenggugat menandatangani PKWT perpanjangan namunPenggugat menolaknya.

Nomor 616 K/Padt.SusPHI/201614.upah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir PenggugatIll berakhir tanggal 31 Desember 2014;13.6.Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat memintaPenggugat menandatangani PKWT perpanjangan namun PenggugatIll menolaknya.

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 terjadi lagi perpanjangan PKWT daritanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Maret 2012;14.3.Bahwa setelah tanggal 30 Maret 2012 Penggugat IV dan Tergugatsudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrakkerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upahmengikuti UMP DKI Jakarta.

Bahwa Penggugat VI danTergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masakontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan denganupah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir PenggugatVI berakhir tanggal 31 Desember 2014;Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat memintaPenggugat VI menandatangani PKWT perpanjangan namunPenggugat VI menolaknya.

Bahwa setelah beberapa bulan bekerja Penggugat VIII diangkat menjadiPengawas Operator SPBU dengan upah sesuai UMP yang berlakuditambah tunjangan jabatan sebesar Rp200.000,00 per bulan;18.4. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2007 Penggugat VIII dan Tergugatsudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrakkerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upahmengikuti UMP DKI Jakarta ditambah Tunjangan Jabatan.

/bulan ditambah dengan uang beras sebesar Rp. 65.000 / bulan;Bahwa Penggugat pada awal bulan Januari 2010 pernah meminta kepadapihak Tergugat dan Il agar upahnya dinaikkan dan/ atau disesuaikandengan UMP NTT tahun 2010 sebesar Rp.800.000 /oulan karena upahyang diterima Penggugat sejak diterima bekerja sampai dengan sebelum diPHK sebesar Rp. 565.000/ bulan masih jauh dibawah UMP.

NTT hal manabertentangan dengan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenangakerjaanmaka Penggugat menuntut agar Tergugat dan Il membayar kekuranganupah Penggugat untuk 2 tahun terakhir (tahun 2008 dan 2009) denganketentuan UMP tahun 2008 sebesar Rp.650.000, /oulan dan UMP tahun2009 sebesar Rp. 725.000/ bin;Bahwa hakhak normatif lainnya yang selama ini tidak dibayar adalahmenyangkut tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalamperaturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia No. 04/MEN/1994, makaPenggugat

saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.SusPHI/2016Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:1.Bahwa putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbanganhukumnya karena tidak mempertimbangkan standar Pengupahan KabupatenKubu Raya Kalimantan Barat. yakni dengan mengacu pada UMP

Pemohonkasasi;Bahwa perhitungan upah selama seminggu diluar jam kerja lembur masingmasing karyawan di CV.Panra Plastik dulunya Tergugat sekarangPemohon Kasasi adalah sebesar Rp379.200,00;Bisa mencapai angka 800.000 an per minggu, jika Penggugat sekarangTermohon Kasasi telah melakukan pekerjaan jam wajibnya tujuh jamditambah dengan hitungan lembur jam pertama dan Jam lembur yang kedua.Jika upah pokok Rp379.200 ini dikalikan 4 minggu maka perbulannya adalahRp1.516.800.hal ini telah sesuai dengan UMP

Bahwa putusan Judex Facti sangat keliru atau tidak benar ,danbertentangan dengan standar pengupahan (UMP) yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Kubu Raya. Yakni sebesar Rp1.390.000,00 perbulan;. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti yang salah dan tidak berdasarseperti ini dapat mengakibatkan gejolak sosal/demo bagi buruh lainnyadikemudian hari di Perusahaan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi,sehubungan dengan penentuan besaran upah Rp75.000,00 / hari .

Pemohon kasasi,mohon kepada Pihak Pemerintah dalam hal ini Majelis HakimMahkamah Agung Republik Indonesia, agar lebih hati hati, bijaksanadalam menentukan Putusannya nanti.Karena dapat berdampak sangatfatal;Tidak ada yang lebih baik selain mengembalikan pada keadaansemula, seperti kelaziman biasa, mengenai pembayaran gaji dilingkunganCV.Panra Plastik dulu Tergugat sekarang Pemohon Kasasi, toh hal initidak melawan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.Semuanya berjalan sesuai kaidah dan standar UMP

Gubernur DKI Jakarta No.230 Tahun 2015 Tengtang Upah Minimum Provinsi DKIJakarta Tahun2016 sebesar Rp 3.100.000, (Tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya18PENGGUGAT masih memiliki hak atas kekurangan upah sejak bulan2016 atau sampai ini,terhadap para pekerja, sehingga untuk (delapan) orang ParaJanuari s/d Oktober 2016 setiap bulannya masingmasing sebesar Rp400.000, x 18 orang x 10 bulan berjumlah sebesar Rp 72.000.000,(7ujuhpuluh dua juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut; Kekurangan UMP

Bahwa, oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudahselayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan Provisional ini, yaituTERGUGAT upahPENGGUGAT sejak tanggal 1 Januari s/d bulan Oktober 2016 (10 bulan)memerintahkan untuk =membayarkan ParaHalaman 6 dari 44 Hal.Putusan No.275/Padt.S usPHI/2016/PN.Jkt.Pstsebesar Rp 486.000.000, (empat ratus delapan puluh enam jutarupiah), ditambah dengan kekurangan UMP tahun 2016 sejak Januari

Adi Pranotosebagai Personalia melakukan Perundingan tentang UMP tahun 2016,namun dalam perundingan tesebut pihak TERGUGAT mengatakan "tidaksanggup untuk melaksanakan Upah Minimum (UMP) tahun 2016, akandilihat setelah di evaluasi bulan Maret 2016, sehingga perundingangagal tidak ada kata sepakat (Bukti P 6) Hal tersebut sampai dengandiajukannya gugatan ini UMP tahun 2016 belum dilaksanakan olehTERGUGAT;Bahwa dengan adanya Permohonan Pelaksanaan UMP untuk tahun 2016dan perundingan bipartite tanggal

Iriyanto Giling 16/04/2004 (12 Th) 2.700.000, 10 X 2.700.000, 27.000.000,JUMLAH 486.000.000, 18.2 Kekurang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 yangbelum dibayarkan TERGUGAT terhadap 18 (delapan belas) orangPara PENGGUGAT sebesar Rp 400.000, x 18 orang x 10 bulanberjumlah sebesar Rp 72.000.000,(Tujuh puluh dua juta rupiah )dengan perincian sebagai berikut; Halaman 16 dari 44 Hal.Putusan No.275/Pdt.S usPHI/2016/PN.Jkt.Pst UMP DKI Upah yg Kekurangn = Kekurangan UMP Januari s/dNo.

Nama Bagian Masa Kerja Januari s/d Oktober 2016 JUMLAHUpah Proses Kekurangan UMP,Rarsini Operator 02/10/1999 (17Th) 27.000.000,4 4.000.000,4 31.000.000,49. Eviyanti Operator 19/05/2006(10 Th) 27.000.000.4 4.000.000,4 31.000.000,43. Suwartini Operator 16/05/2000(16 Th) 27.000.000,4 4.000.000, 31.000.000,44. Astri Operator 18/03/2007 (09 Th) 27.000.000,4 4.000.000,4 31.000.000,45. lin Purwanti Operator 18/07/2007(09 Th) 27.000.000.4 4.000.000,4 31.000.000,46.