M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan provisi Para Pelawan;
2. Menetapkan eksekusi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2610/Pdt.G/2016/PA.Jr, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 267/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan Putusan Kasasi Nomor 123 K/Ag/2018 ditangguhkan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
<

li>Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Bahwa untuk mendapatkan uangsebagaimana dimaksudkan pada i butirkesatu di atas, maka Tergugat memintakepada Penggugat agar harta bendanyadigunakan untuk mendapatkan uangtersebut, harta benda Penggugattersebut adalah berupa sebidang tanahseluas 267 M berikut bangunan = rumahtinggal permanen beserta segala sesuatuyang berdiri dan tertanam di atastanah tersebut, yang terletak di JalanPalmerah Utara Il, Nomor : Q,Rt.006, Rw.016, Kelurahan Palmerah,Kecamatan Palmerah, Kotamadya JakartaBarat, Propinsi

Bidang tanah seluas 267 M berikut bangunan rumahtinggal permanen serta segala sesuatu yang berdiri dantertanam di atas tanah tersebut, yang terletak diJalan Palmerah Utara Il, Nomor : 9, Rt.06/Rw.010Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, KotamadyaJakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.b.

Bidang tanah seluas 267 M berikut bangunan rumahtinggal permanen serta segala sesuatu yang berdiridan tertanam di atasnya, yang terletak di JalanPalmerah Utara Il, Nomor : 9, Rt.006/Rw.015,Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, KotamadyaJakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.b. Uang yang tersimpan pada rekening bank atas namaPara Tergugat yang terdapat pada bank bankpemerintah ataupun swasta baik yang berada di dalamHal. 9 dari 15 hal. Put.

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang kuat dan sahatas bidang tanah seluas 267 M berikut bangunan rumahHal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2528K/Pdt/200912tinggal permanen serta segala sesuatu yang berdiri dantertanam di atas tanah tersebut, yang terletak diJalan Palmerah Utara II, Nomor : 9, Rt.006, Rw.016,Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, KotamadyaJakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.7. Menghukum kepada: Tergugat !

Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk Mencabut Sertifikat Hak Tanggungan l,No. : 1060/2006, tanggal 1332005atas nama Turut Tergugat Ill ; dan Menerbitkan Sertifikat Hak Milik keatas nama Penggugat atas bidang tanahseluas 267 M, yang terletak di JalanPalmerah Utara I, Nomor : 9,Rt.006/Rw.014, Kelurahan Palmerah,Kecamatan Palmerah, Kotamadya JakartaBarat, Propinsi DKI Jakarta.10.

Arsyad (Sampit-Samuda) dulu RT.04 sekarang RW.08 Desa Bagendang Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 267 tanggal 27 Desember 1995 dengan ukuran tanah seluas 5.569 M2 (lima ribu lima ratus enam puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:o Utara berbatasan dengan Asdiansyah;o Timur berbatasan dengan tanah Negara;o Barat berbatasan dengan jalan Sampit-Samuda;o Selatan berbatasan

Arsyad (SampitSamuda) dulu RT.04 sekarangRT.08 Desa Bagendang Hulu, kecamatan Mentaya Hilir Utara, KabupatenKotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas batasbatasmasingmasing sebagai berikut:Penggugat dengan kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 267 tanggal 27 Desember 1995 dengan ukuran tanahseluas 5.569 M2 (lima ribu lima ratus enam puluh sembilan meterpersegi), riwayat perolehan tanah berasal dari penyerahan Sadr.Asdiansyah pada tanggal 10 Nopember 1992, dengan

Arsyad (SampitSamuda)dulu RT.04 sekarang RW.08 Desa Bagendang Hulu Kecamatan MentayaHilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengahberdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 267 tanggal 27 Desember 1995dengan ukuran ukuran tanah seluas 5.569 M2 (lima ribu lima ratus enampuluh sembilan meter persegi), dengan batasbatas tanah sebagai berikut:Utara berbatasan dengan Asdiansyah;Timur berbatasan dengan tanah Negara;Barat berbatasan dengan jalan SampitSamuda;Selatan berbatasan dengan Ramli

Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLKadanya penyerahan hak serta dasar diajukannya permohonansertipikat Hak Milik No.267, tanggal 17 Desember 1995 atas nama H.Maskaya.Bahwa sesuai dengan bukti tersebut tentunya letak tanah Penggugatberdasarkan sertipikat SHM No.267, tanggal 17 Desember 1995 atasnama H. Maskaya letaknya adalah di Km 24.

Sedangkan Letak tanahTergugat adalah di Km 27, jarak antara Letak tanah Penggugat yang diKm 24 dengan tanah Tergugat (Obyek sengketa) adalah 3 Km jarak initeramat jauh jadi jelas Penggugat adalah salah obyek bila menggugattanah milik para Tergugat.Bahwa kalau dipaksakan sertipikat SHM No.267, tanggal 17 Desember1995 atas nama H.

Namun Penggugat mengklaim tanahnya berada di Km 27berdasarkan sertipikat SHM No.267, tanggal 17 Desember 1995atas nama H. Maskaya. Ini jelas terdapat kejanggalan yang teramatsangat, bagaimana ini bisa terjadi Surat Keterangan Hak atas tanahNo. 117/ BHU/ SKHT/1992 adalah dasar diterbitkanya sertipikatSHM No.267.

Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 09 Maret 20127 sampai dengan tanggal07 Mei 2017 ;Pengadilan Tinggi /Tipikor tersebut;halaman I Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNATelah Membaca : Penetapan Ketua Wakil Ketua pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal8 Maret 2017 Nomor 42/Pen.Pid/2017/PTBNA tentang penunjukan MajelisHakim Berkas perkara Pengadilan negeri Langsa Nomor 267/Pid.B/2016/PnLgs,tanggal 01 Pebruari 2017 dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara tersebut

Membebani kepada Terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 01 Pebruari 2017Nomor. 267/Pid.B/2016/PNLgs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Nining Iriani Binti Sagiman terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan AlternatifKedua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLangsa bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017, Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriLangsa tanggal 01 Pebruari 2017 Nomor 267/Pid.B/2016/PNLgs;. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2017 permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;.

berkas perkara kePengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syaratsyarat yangditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima;halaman 9 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNAMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca,mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta PutusanPengadilan Negeri Langsa tanggal O01 Pebruari 2017, Nomor.267

hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara bersamasamasebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu segala alasandan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut,diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiridalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka putusanPengadilan Negeri Langsa tanggal O1 Pebruari 2017 Nomor.267

267 / Pdt.P /2013 / PN.Klt

PENETAPANNomor : 267/ Pdt.P /2013/ PN.

MAHA ESAPengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdataPermohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalampermohonannya: AVI YULIANTI, Tempat/tanggal lahir Klaten, 31 Juli 1981, Agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, Alamat Dukuh Senden RT.008, RW.004,Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten ;Disebut sebagai PEMOHON ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; 22Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal : 22 Maret2013, Nomor : 267

Kit., tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa perkara yang bersangkutan ; Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten, tanggal : 22 Maret2013, Nomor : 267 / Pen. Pdt. P/ 2013 / PN.

., tentang Penetapan hari sidang ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yangbersangkutan;Setelah meneliti surat surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi dalampersidangan ; TENTA DUD YA PERKARA ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Maret2013 dibawah Register Nomor : 267 / Pdt.P /2013

Biaya legalisasi suratsurat Rp.50.000, X 267 orang =Rp.13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)6. Uang saksi (Perbekel, Sekdes dan 8 orang kelian banjar dinas)sebesar Rp.14.895.000, (empat belas jutadelapan ratussembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut : Perbekel (1 PUTU WIBAWA,SH) sebesar Rp.4.500.000, Sekdes (I Ketut Wirten) sebesar Rp.3.720.000, Kelian Banjar Dinas Tegalsari ( Putu Neta) sebesarRp.525.000,10.11.12.13.14.L5.

orang = Rp. 80.000.000, (delapan puluhjuta rupiah).Untuk biaya pembelian materai 7 lembar x Rp. 6.000, x 267= Rp. 11.214.000, (sebelas juta dua ratus empat belas riburupiah).Biaya pengurusan SPPT Rp. 50.000, x 104 = Rp. 5.200.000,(lima juta dua ratus ribu rupiah).Biaya pembelian PAL batas Rp. 7.500, x 267 = Rp.8.010.000, (delapan juta sepuluh ribu rupiah).Biaya legalisasi suratsurat Rp. 50.000, x 267 = 13.350.000,(tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Uang saksi (Perbekel, Sekdes, dan

kepada saksi selaku Koordinator sebesar Rp. 300.000,x 267 pemohon = Rp. 80.100.000, (delapan puluh jutaseratus ribu rupiah).Sedangkan sisanya dikelola oleh pihak Kepala DesaSumberkima.Bahwa benar Uang yang saksi terima sebesar Rp. 80.100.000,(delapan puluh juta seratus ribu rupiah) antara laindipergunakan untuk :Untuk pembelian PAL sebanyak 1068 sebesar Rp. 8.010.000,(delapan juta sepuluh ribu rupiah).Pembelian Blangko Permohonan sebanyak 267 x Rp. 20.000,= Rp. 5.340.000, (lima juta tiga ratus empat

puluh riburupiah).Jasa petugas ukur atas nama PUTU MERTA selama pengukuranyaitu 267 pemohon x Rp. 25.000, = 6.675.000, (enam jutaenam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Jasa panitia sidang sebesar Rp. 15.000, x 267 pemohonsebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).Untuk jasa Camat Gerokgak Rp. 55.000, x 267 pemohon =14.685.000, (empat belas juta enam ratus delapan puluhlima ribu rupiah).Untuk petugas BPN Singaraja / tim sosialisasi atas namaMADE ARIASA, SH yaitu Rp. 50.000, x 267

;Bahwa untuk jumlah pemohon Prona di Desa Sumberkimapada tahun 2008 sebanyak : 267 pemohon, sedangkan untuktahun 2011 jumlah pemohon di Desa Sumberkima adalahsebanyak : 150 pemohon;Bahwa tahun 2008 sudah dilakukan penyuluhan pada tanggal28 April 2008, sesuai dengan Surat Perintah Kerja dari KepalaKantor Pertanahan Kab. Buleleng Nomor : 029.6143BLLtentang untuk melaksanakan pekerjaan penyuluhan kegiatanpercepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di DesaSumberkima, Kec. Gerokgak, Kab.

Suratsurat :a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dariDinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT LaboratoriumKesehatan Daerah Nomor 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017;b. 2 (dua) lembar foto barang bukti;Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara;2.

Menetapkan barang bukti berupa:1) Barang barang: 1 (satu) buah alat Testpek Multiscreen Merk Answer dengan nomor25;Dirampas untuk dimusnahkan;2) Suratsurat:a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dariDinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT LaboratoriumKesehatan Daerah Nomor 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017;b) 2 (dua) lembar foto barang bukti;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;4.

Huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidanakepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahanpemecatan;Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bulan Agustus 2016Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, dansemalam sebelum 17 Mei 2017 Terdakwa mengkonsumsi sabu, danketika ditest urinenya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPTLaboratorium Kesehatan Daerah Nomor 267

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 10Maret 2008, yang dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan4.Pandeglang, KABUPATEN PANDEGLANG,sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta NikahNomor : 267/09/III/2008 tanggal 10 Maret 2008;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugatmembina rumah tangga di rumah orang tuaPenggugat di KABUPATEN PANDEGLANGselama 6 tahun;Bahwa selama pernikahan antara Penggugatdengan Tergugat telah berhubungansebagaimana layaknya

namun Majelis Hakimtelah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untukbercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakangugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telahdinazegelen dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan denganaslinya (Bukti P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 267

Bukti tersebut telahdinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti(P.2) ;Fotokopi Akta Nikah Nomor : 267/09/III/2008, tanggal 10 Maret 2008,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang,KABUPATEN PANDEGLANG.

dalam berita acara persidangan perkaraini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagaibagian tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telahmelangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, KABUPATENPANDEGLANG, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267

KABUPATEN PANDEGLANG, terbuktiPenggugat bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, makaberdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang PeradilanAgama, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan AgamaPandeglang, oleh karena itu gugatan a quo secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi KutipanAkta Nikah Nomor : 267

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang(Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/16/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009);.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/16/X/2009 tanggal 09Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPasrujambe Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup, kKemudian olehKetua dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya olehKetua Majelis diberi tanda P.2;Bahwa atas surat bukti tersebutTergugat tidak memberi tanggapankarena tidak datang menghadap tanpa keterangan;Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugatjuga mengajukan dua orang saksi masingmasing

mengajukan tambahanketerangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapatmenjatuhkan putusannya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaSegala hal inwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam beritaacara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dariputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalahSebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.1. fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor: 267

dicocokkan sesuai dengan aslinya,Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari Gugatan Penggugatadalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang muslimah warganegara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum PengadilanAgama Lumajang, untuk itu harus terlebin dahulu dibuktikan apakahPenggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri; Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor:267

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -------------------
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Desember 2016, Nomor 267 / Pid.B / 2016 / PN.

Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(seribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Negeri Subang telah menjatuhkan putusannya tanggal 27 Desember2016, Nomor: 267 / Pid.B / 2016 / PN. Sng yang amarnya berbunyi sebagai berikut1. Menyatakan Terdakwa Herlyza Kusnadi bin Rolusin, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIANsebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

berikut 1 (Satu) buah Tas Travel warnahitam yang berisikan beberapa lembar kalender L.V.R.dikembalikan kepada Terdakwa ;Halaman 5 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG6.Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2017telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri tersebut mengajukanpermintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27Desember 2016, Nomor : 267

ternyata hanya merupakanulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan halhal yang baru hal itu telahdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyadan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara iniditingkat banding ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subangtanggal 27 Desember 2016 Nomor 267

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Desember2016, Nomor 267 / Pid.B / 2016 / PN.

Putusan Nomor 3510/B/PK/Pjk/2019Jasa atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah PabeanNomor 00001/267/07/091/13 masa pajak JanuariDesember 2007 tertanggal19 Desember 2013.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT78285/PP/M.VIA/16/2016, tanggal 29 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP450/WPJ.19/2015 tanggal 9 Maret2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Januari s.d Desember 2007, Nomor 00001/267

Dengan mengadili sendiri :3.1 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP450/WPJ.19/2015 tanggal 9 Maret 2015 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007 Nomor 00001/267/07/091/13 tanggal 19Desember 2013, atas nama: PT Bahari Cakrawala Sebuku,NPWP : 01.609.929.3091.000, alamat : KEM Tower Lantai 17,Suite AB, Jalan Landasan Pacu Barat Blok B

peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor> KEP450/WPJ.19/2015 tanggal 9 Maret 2015, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar DaerahPabean Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor 00001/267

Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendalbee eaeeeeaees Sebagai Tergugat IIYang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:Mengadili:DALAM PROVISIMenolak Provisi Penggugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.mnMenyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidakhadir;Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;Menyatakan Sah Jual Beli sebagaimana termuat dalam akta jual bellinomor: 03/2016 atas sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya dalamHak Milik No. 1291 atas nama : ICHROM seluas + : 267

m2 terletak didesa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;Menetapkan bahwa PARA TERGUGAT adalah Pihak yang tidak sahmenguasai Sebidang Tanah dan Rumah Sertifikat HM No. 1291 atasnama ICHROM (PENGGUGAT) dengan luas tanah 267 m2 (Dua ratusenam puluh tujuh meter persegi) terletak di desa Botomulyo, KecamatanCepiring, Kabupaten Kendal dengan batasbatas tanah sebagai berikut:> Sebelah Utara : Rohani/Sutikno> Sebelah Timur : Sajad> Sebelah Selatan : NIB 565> Sebelah Barat : Tanah MasjidHalaman

Menetapkan bahwa PENGGUGAT adalah Pihak yang sah untukmenguasai Sebidang tanah dan rumah Sertifikat HM No. 1291 atasnama ICHROM (PENGGUGAT) dengan luas tanah 267 M2 (Dua ratusenam puluh tujuh meter persegi) terletak di desa Botomulyo, KecamatanCepiring, Kabupaten Kendal dengan batasbatas tanah sebagai berikut:> Sebelah Utara : Rohani/Sutikno> Sebelah Timur : Sajad> Sebelah Selatan : NIB 565> Sebelah Barat : Tanah Masjid6.

Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan sebidang tanah danrumah Sertifikat HM No. 1291 atas nama ICHROM (PENGGUGAT)adapun luas tanahnya 267 M2 (Dua ratus enam puluh tujuh meterpersegi) terletak di desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, KabupatenKendal kepada PENGGUGAT secara suka rela tanpa syarat;8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.959.000; (Satu juta Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);9.

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Skh, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

267/Pdt.G/2019/PA.Skh

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ppg dari ParaPemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada ParaPemohonuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus tempat puluh ribu rupiah);

267/Pdt.P/2022/PA.Ppg

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Batg tanggal 07 Agustus 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

267/Pdt.G/2023/PA.Batg

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Pct dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pacitan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.512500,- ( lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

267/Pdt.G/2020/PA.Pct

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mll dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

267/Pdt.G/2020/PA.Mll

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.500,00 (dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

267/Pdt.G/2024/PA.Kag

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sww dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

267/Pdt.P/2023/PA.Sww

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sak;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

267/Pdt.G/2024/PA.Sak