Ditemukan 2546 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akip apin apis arip alip
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 41 /Pid. Sus. TPK /2014/PN.Tjk
Tanggal 9 Oktober 2014 — Supriyatin Bin Suyoto.
157 — 38
  • biaya pajak tidak ada biaya lain yang harus dibayar oleh penerimabantuan dari Kemenpora RI, kecuali sisa dana bantuan setelah dipergunakan wajibdikembalikan pada Kas Negara1 Saksi SRI KURNIATI, SE Binti HAMID ABDULLAH,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa tugas serta tanggung jawab saksi selaku Kasubbag TU InsopektoratKemenpora RI adalah :e Memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesiae Memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
158 — 42
  • APIP, terkecuali menjadiPejabat Pengadaan/anggotaULP untuk PengadaanBarang/Jasa yang dibutuhkaninstansinya. Saksi menjelaskan bahwa Pagu anggaran untuk kegiatan Pengadaan TraktorRoda 2 (dua) dan Pompa Air kegiatan Pembelian Alsintan Pra Panen APBDProv. JabarTA 2012 adalah sebesar Rp. 20.538.000.000, (dua puluh milyarlima ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
    pendapat mengenaiterjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negaraberdasarkan buktibukti yang cukup, kompeten,dan relevan yangdiperoleh pada saat audit dilaksanakan, sedangkan tanggung jawabmengenai kelengkapan buktibukti berada pada pihak manajemenDinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, bukan padaauditor.Audit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKPNomor 1314 Tahun 2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi (PPBI) dan Standar Audit Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 15 Desember 2015 — Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si.
177 — 179
  • Milik Negara tidak ada yang bersifat sementara, kalau sudahtercatat dalam dokumen Negara, maka tanah tersebut sudah mutlak menjadimilik Negara;Bahwa yang paling penting dalam pengadaan tanah adalah telah terjadiperalihan hak meskipun belum ada sertifikat.Bahwa Berita Acara Pelepasan Hak dan Akta Pelepasan Hak tanah itu sebagaibukti pelepasan atau pengalihan hak, sedangkan sertifikat adalah bentukpengadministrasian atau pencatatan sebagai milik Negara;Bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 47 /Pid. Sus. TPK /2014/PN.Tjk
Tanggal 7 Januari 2015 — Drs.Abdul Haris Nasution Bin Syaiful Yaqin;
67 — 15
  • Tjk140Memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (Aparat PengawasanInternal Pemerintah) Inspektorat Kemenpora RIMelakukan tugas lain sesuai perintah atasan (melakukan pemeriksaanlangsung dilapangan, monitoring dan evaluasi dll).Bahwa saksi menerangkan adapun pengertian dari Notisi Audit yangsaya buat adalah bentuk laporan yang saya buat berdasarkan hasil yangSaya peroleh pada saat saya melakukan pemeriksaan dilapangan, untukselanjutnya Saya serahkan kepada Deputi terkait masalah bantuanRevitalisasi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
280 — 131
  • B/27/18/IX/2007 dan Nomor Kep1093/K/D6/2007tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalampenanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuanganNegara yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk danaNonbudgeter,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegaraRepublik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahyang di dalamnya menjelaskan standard Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah wajib menggunakan acuanbagi selurun APIP dalam melaksanakan
    tentang kerjasama dalamHalaman 433 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIL 138L 139L 140L 141L142L 143L 144L 145penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuanganNegara yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk danaNonbudgeter,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegaraRepublik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahyang di dalamnya menjelaskan standard Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah wajib menggunakan acuanbagi selurun APIP
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Nopember 2015 — -R. ARWIN ALDRIYANT, S.Sos -EGI MUKTI -RAHMA ARIANI ROSHADI, SS, SH.
118 — 38
  • HaekalAdeel Utama ;Surat dari Dinas Kehutandan dan Perkebunan Nomor : 522.21/16/KT12/PH tanggal 31 Juli 2012 perihal Keterangan Teknis;Surat Kementrtian Keuangan RI Direktorat Jendaral Bea Cukai NomorIdentitas kepegawaian/NIP 05.039965 tanggal 08 Maret 2013;Angka Pengenalan Inportiroprodusen (APIP) nomor : 100201042P tanggal27 Desembeg 2012 dikeluarkan Dinas Perindustrian dan PerdaganganPropinsi Jawa Barat;Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT. Nomor 10.20.1.46.07562; An. PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NENGAH ALIT, M.Pd
160 — 95
  • Gusti Ketut Ariawan, SH, MH dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar menurut ahli KTBLC adalah nota dinas dari pejabat kepadabawahannya sehingga dengan demikian KTBLC sudah termasuk pendelegasianBahwa persoalan penyalahgunaan wewenang tidak dapat langsung ditindakkarena dalam UndangUndang Administrasi Negara untuk menyatakan seorangpejabat menyalahgunakan wewenang harus ada rekomendasi APIP pemerintahdan di proses di PTUN sesuai dengan PERMA No. 4 tahun 2015Bahwa
Pengadilan PN MOJOKERTO
Register : 18-01-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 09-08-2023
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mjk
Tanggal 12 April 2023 —
41 — 0
  • APIP No.133701264P tanggal 13 Juli 2016 sebanyak 1 (satu) lembar Foto kopi;88. Sertifikat Merk No.IDM000290373 Tanggal 20 Januari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar Foto kopi;89. Sertifikat Produk SNI No.83/19.03.01/15/LSPro/IX/2015 Tanggal 16 September 2015 sebanyak 2 (dua) lembar Foto kopi;90. SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebanyak 1 (satu) set Foto kopi;91. SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari s.d. September 2013 sebanyak 9 (sembilan) set Foto kopi;92.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 30 Oktober 2015 — ROHMAT HARIANTO, SP.,MM Bin BROTO SOEWARNO. KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
59 — 18
  • Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan perludilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.8 Tim Teknis Kabupaten/kota melakukan pengendalian dan review atas kinerja pelaksanaankegiatan yang dilaksanakan petani/P3A/GP3A sehingga pelaksanaan kegiatan dapatmencapai tujuan dan sasaran secara efektif, efisien, ekonomis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA
81 — 22
  • Audit kami laksanakan berdasarkanStandar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yangmengharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengansebaikbaiknya.Bahwa prosedur audit yang kami laksanakan mencakup langkahlangkah:1. Mempelajari peraturan/ketentuan terkait.1642. Mempelajari Kontrak yang berindikasi terjadinya penyimpangan3. Mengumpulkan informasi dan buktibukti (catatan dan data lainnya)yang diperlukan dari pihakpihak terkait.4.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 17 Juli 2012 — H. MUHAMMAD IDRUS HP
45 — 8
  • ZULHERI,e Bahwa Ahli sebagai Auditor Ahli Madya denganperan Pengendali Teknis pada Perwakilan BPKPProvinsi Kalimantan Timur sejak bulan Setember2010 s.d sekarang.e Bahwa ahli memiliki kualifikasi, berdasarkan:a) Mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor pada Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) BPKP, dengan Jabatan Auditor Ahli Madya, peranPengendali Teknis, dan Pangkat/Golongan Pembina Tk.I/IV.b.95b) Dalam kapasitas sebagai Akuntan dengan Register Negara No.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 22 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ERWAN SUWARNA, SH.MH
Terdakwa:
SYAIFUL A. MAKSUM, ST.MT
80 — 31
  • Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas InternPemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintahmelakukan pengawasan intern melalui : audit, selanjutnya ada dua jenis audit yang diatur dalamPasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-05-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 21-06-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 596/PID/2023/PT SBY
Tanggal 20 Juni 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa :RONNY WIDHARTA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GEO DWI NOVRIAN,S.H.
93 — 25
  • APIP No.133701264P tanggal 13 Juli 2016 sebanyak 1 (satu) lembar Foto kopi;88. Sertifikat Merk No.IDM000290373 Tanggal 20 Januari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar Foto kopi;89. Sertifikat Produk SNI No.83/19.03.01/15/LSPro/IX/2015 Tanggal 16 September 2015 sebanyak 2 (dua) lembar Foto kopi;90. SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebanyak 1 (satu) set Foto kopi;91. SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari s.d. September 2013 sebanyak 9 (sembilan) set Foto kopi;92.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-05-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 11-06-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN
Tanggal 11 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM Diwakili Oleh : NASIRUDDIN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EMIL BRUNNER, S.H
83 — 0
  • Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
  • Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP
    ) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penaganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15 ;
  • Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 27 Mei 2015 — - RUGUN CHARLY FRANS Alias RUGUN CHARLY FRANS MANULANG, SE Alias M. AZMI GUNAWAN Alias MUHAMMAD AZMI GUNAWAN.
100 — 158
  • calon rekanan (penyedia barang) dantidak ada mengajukan sanggahan;Hal 82Putusan Pengadilan TIPIKORNo .06 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.MdnBahwa benar terdakwa RUGUN CHARLY FRANS selaku Direktur CV.PRIMAPERKASA tidak ada memberikan semacam bentuk ucapan terima kasih atausemacam uang mundur.Bahwa saksi menandatangani Pakta Integritas sebelum pemasukan dokumenpenawaran, adapun isi dari Pakta Integritas yang dibuat adalah: Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Akan melaporkan kepada APIP
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
EDDY PURWANTO, SH
Terdakwa:
DEDY ISMUYADI PATRA, ST Alias IS Bin H. ATOY A.R
113 — 32
  • dokumen fotokopi legalisir perihal Surat Permohonan Audit Komprehensif Terhadap Pembangunan / Relokasi PKM Belitang, Nomor : 900 / 1595 / DINKES,PP dan KB A, tanggal 23 Agustus 2017;
  • 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir perihal Pelaksanaan Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik TA 2016 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.,MH
Terdakwa:
SUYONO Bin HARJO MULYONO Alm
231 — 64
  • Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwasalah satu kegiatan audit intern di lingkungan APIP adalah AuditDengan Tujuan Tertentu antara lain membantu Aparat PenegakHukum (APH) untuk melakukan Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (Audit PKKN); Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata KerjaInspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanBupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 yang menyatakan bahwasalah satu
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009
Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
180 — 56
  • Pengguna barang/jasa dalam halmeyakinkan bahwa pengadaan barang/jasatelah sesuai dengan yang ditetapkan dalamkontrak, yaitu Sesuai dengan kebutuhanpengguna barang/jasa.Z Aparat pengawas intern pemerintah (APIP)dalam hal meyakinkan apakah proses487pengadaan barang/jasa telah sesuai denganpengadaan dan peraturan perundangan yangberlaku.3.
    Pengguna barang/jasa, dalam hal meyakinkan bahwa pengadaanbarang/jasa telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak,yaitu Sesuai dengan kebutuhan pengguna barang/jasa.Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam hal meyakinkanapakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai perencanaanpengadaan dan peraturan perundangan yang berlaku.Auditor eksternal pemerintah (BKRRI) baik melalui auditkeuangan, audit kinerja meupun audit investigasi.Dari ketiga hal tersebut, nampaklah bahwa audit yang dilakukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
106 — 30
  • APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk PengadaanBarang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.Bahwa saksi menjelaskan Pagu anggaran untuk kegiatan Pengadaan Traktor Roda 2(dua) dan Pompa Air kegiatan Pembelian Alsintan Pra Panen APBD Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 20.538.000.000, (dua puluh milyarlima ratus tiga puluh delapan juta rupiah)Halaman 64 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.
    mengenai terjadinya penyimpangan yang merugikankeuangan negara berdasarkan buktibukti yang cukup, kompeten,dan relevan yangdiperoleh pada saat audit dilaksanakan, sedangkan tanggung jawab mengenaikelengkapan buktibukti berada pada pihak manajemen Dinas Pertanian TanamanPangan Provinsi Jawa Barat, bukan pada auditor.Audit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1314 Tahun 2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) dan Standar Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.TRI MULYONO, MT (terdakwa)
131 — 157
  • Mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang laporannyamenggunakan judul hasil audit, seharusnya karena dalam laporannyamenggunakan kata audit, maka seharusnya ada standar audit yang berlaku diinstitusi yang harus diikuti, yang di BPKP disebut sebagai Standar AuditPengawasan Internal Pemerintah (APIP) ;150Bahwa jika menggunakan istilah laporan hasil audit, maka di dalam laporannyaharus mencantumkan dan mengacu pada ketentuan minimum yang harusdilakukan sesuai dengan standar tersebut ;Bahwa