perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Kerajinan Tangan, Kelurahan Oesapa,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang telah mengemudikan kendaraan bermotor berupaMic Green Nopol DH 1759 AI, dan berhubung dengan itu unsure ini telah terbukti;Ad. 3.Unsur Karena Kelalaiannya ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke 24 ditentukan bahwakecelakaan laluIintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkankendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lan yang mengakibatkan korban manusiadan/atau kerugian harta benda, jadi penekanan

ada hubungannasab, semenda, sesusuan dan calon istri anak Pemohon tidak dalampinangan lakilaki lain serta kKeduanya masih berstatus sebagai perjaka danperawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama sSuka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak bernama ANAK, umur 2,5 tahun;5.

karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnyamenurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calonsuaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, Salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus Duda anak 1 (Satu) dan Termohon berstatus Jandaanak 4 (empat).3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai manalayaknya suami istri (badadukhul). Namun belum dikaruniahi seoranganak.4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggalbersama dirumah Pemohon dan termohon karena antara Pemohon danTermohon mempunyai rumah sendirisendiri.

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangMs.SNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Pasal 26 ayat (1)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwapada dasarnya penekanan pemeliharaan anak (hadlanah) adalah untukkepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasanintelektual dan agamanya;Menimbang, bahwa secara lahiriyah baik Penggugat maupun Tergugatdipandang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk ditunjuk sebagaipemegang hak hadlanah atas anak mereka;Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalammenentukan hak hadlanah adalah

terdakwa mengakibatkan korban Rinan Pinemmeninggal dunia dengan lukaluka dan penyebab kematian sebagaimanatersebut dalam hasil pemeriksaan mayat an. korban Rinan Pinem als TakurNomor : O7/V/IKK/VER/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang dibuat danditandatangani oleh Dokter Guntur Bumi Naution, Sp.F Dokter Pemeriksa padaRumah Sakit Bhayangkara Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :TANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokong yang tidak hilang pada penekanan

Halaman 12 dari 41 halamanTANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokongyang tidak hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada alat gerak atas dan alat gerak bawah yang dapatdilawan.PEMERIKSAAN LUAR : Kepala : Rambut: hitam beruban, ikal, panjang rambut depan tujuhsentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri limasentimeter, panjang rambut belakang sembilan sentimeter. Dijumpai empat luka terobuka pada kapala.

Medan sebagai berikut :Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat denganidentitas sebagai berikut :Nama >: RINAN PINEM Als TAKURUmur : 55 TahunJenis Kelamin : LakilakiPekerjaan feKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamAlamat : Dusun Pengambatan Desa Sarintonu KecamatanTiga Lingga Kabupaten Dairi;Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :TANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokongyang tidak hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada alat

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 1 (satu)900/43/434.15/2002 tanggal ... tentangPedoman Kerja Dan Penekanan TugasTahun Anggaran 20029. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 1 (satu)900/1X/427.18/2003 tanggal .... TentangPetunjuk teknis pelaksanaan APBDTahun Anggaran 200310. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu)Daerah Kabupaten Lumajang Nomor :35 Tahun 1999 tanggal 25 Oktober1999 tentang Peraturan Tata TertibRakyat DaerahDewan PerwakilanKabupaten Lumajang 11.

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 900/43/434.15/2002 tanggaltentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2002,1 (satu) ;9.

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 900/43/434.115/2002 tanggaltentang Pedoman kerja dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2002, 1(satu) ;. Keputusan Bupati Nomor : 900/.../427.18/2003 tanggal .... TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 ;10.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang Nomor : 35Tahun 1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang ;Hal. 36 dari 45 hal. Put.

AGB),namun tetap saja Direksi/Tergugat dengan penekanan kepada Penggugatmenyodorkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Penggugat dari PT.BRAJA MUKTI CAKRA/Tergugat untuk ditandatangani tanggal 06Nopember 2020;Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Surat Peringatan (SP) kepadaPenggugat atas kesalahan yang dituduhkan oleh Tergugat kepadaHal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg12.13.Penggugat, Surat Peringatan : ke I, ke II dan ke Ill.

Bahwa akibat Penggugat tidak bersedia menanda tangani suratpernyataan pengunduran diri dimaksud, kemudian Tergugat berupayamelakukann penekanan, bahwa Perusahaan merugi Rp 1, 7 Milyarsampai Rp 1, 9 Milyar dan Direksi/Tergugat meminta suratsurat rumahPenggugat, suratsurat kendaraan dan asset lainnya, pada hal kerugianPerusahaan tidak pernah di audit oleh Akuntan Publik, hanya dihitungoleh managemen Keuangan Perusahaan saja;3.

Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan PHK yang tidak sah danbertentangan dengan hukum karena kesalahan Penggugat belummerupakan kesalahan yang dapat mengakibatkan PHK dengandikualifikasikan dipaksa/dilakukan penekanan terhadap Penggugat olehTergugat untuk mengundurkan diri, adalah merupakan pelanggaransebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) U.U No. 13 tahun2003, tentang Ketenagakerjaan, Tergugat belum pernah memberikan SuratPeringatan (SP) kepada Penggugat, sehingga menurut

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kastaltahmil Pomdam /BB sejak bulan Juli 2012 pernahmemberikan pengarahan, penekanan dan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada anggota terutama saatpergantian piket yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab jabatannya sebagai Kastaltahmil yaitumelaksanakan pengurusan, pengawasan dan pembinaan tahanan militer dan instalasi tahanan militer.7.

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kastaltahmil Pomdam I/BB sejak bulan Juli 2012 pernahmemberikan pengarahan, penekanan dan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada anggota terutama saatpergantan piket yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab jabatannya sebagai Kastaltahmil yaitumelaksanakan pengurusan, pengawasan dan pembinaan tahanan militer dan instalasi tahanan militer.7.

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kastaltahmil Pomdam I/BB sejak bulan Juli 2012 pernahmemberikan pengarahan, penekanan dan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada anggota terutama saatpergantian piket yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab jabatannya sebagai Kastaltahmil yaitumelaksanakan pengurusan, pengawasan dan pembinaan tahanan militer dan instalasi tahanan militer.7.

Slamet Poernomo, Sp.F,DFM Dokter spesialis forensic, Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk Raden Said Sukanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Uraian tentang kelainankelainan yang didapat :Pada pemeriksaan ditemukan : Kaku Mayat tidak ditemukan, lebam mayat terdapat pada punggung danleher berwarna merah keunguan hilang dengan penekanan Pada bibir atas kanan sisi dalam, satu sentimeter dari garis pertengahandepan, nol koma lima diatas sudut bibir, terdapat luka memar berbentukgaris berbatas

Slamet Poernomo, Sp.F,DFM Dokter spesialis forensic, Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk Raden Said Sukanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Halaman 10 dari 37Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN CkrUraian tentang kelainankelainan yang didapat :Pada pemeriksaan ditemukan : Kaku Mayat tidak ditemukan, lebam mayat terdapat pada punggung danleher berwarna merah keunguan hilang dengan penekanan Pada bibir atas kanan sisi dalam, satu sentimeter dari garis pertengahandepan, nol koma lima diatas

Ziah Ulhag, Saksi dan Praka ErikDarmawan Lara/Saksi 2 sebagai Provos membawa sabusabui tersebut ke Staf intel Yonif 116/GS.Bahwa kemudian Terdakwa malam itu) juga dimasukkankedalam sel batalyon.Bahwa Saksi sudah sering mengingatkan kepadaanggotanya termasuk kepada Terdakwa agar jangan sampaimelakukan penyalahgunaan Narkoba, dimikian juga Danyonsudah sering memberi penekanan agar jangan ada anggotabatalyon yang terlbat narkoba, di batalyon juga sudahpernah diadakan penyuluhan hukum yang seluruhanggotanya

Bahwa Saksi maupun Terdakwa sudah beberapa kalimendapatkan penekanan baik dari Danton, Danki, maupunDanyon, agar anggota termasuk Terdakwa jangan terlibatNarkoba, bisa dipecat dari dinas militer.Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Nama lengkap : HENDRA YADI; Pangkat/NRP:Pratu/31050579171282; Jabatan: Tabancuk 2 Regu 2Kiban; Kesatuan: Yonif 116/GS; Tempat tanggal lahir:Meulaboh, 8 Desember 1982; Agama: Islam; Jeniskelamin: Laki laki; Kewarganegaraan: Indonesia;

Bahwa Saksi maupun Terdakwa sudah beberapa kalimendapatkan penekanan baik dari Danton, Danki, maupunDanyon, agar anggota termasuk Terdakwa jangan terlibatNarkoba, bisa dipecat dari dinas militerAtas keterangan Saksi3 tersebut di atas, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai1415Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD padatahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam /BBsetelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP31040496340185 bulan Juli 2994

berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

25 Desember 20123.3 Saksi Ill lahir tanggal 07 Oktober 20154.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis namun puncak keributan terjadi sejak bulan April 2015 Penggugatdan Tergugat terjadi pertengkaran karena:4.1 Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dimulaidari garagara anak di jemput di rumah mertua suami (Tergugat selalumendengarkan ibu Tergugat) yang mengakibatkan terjadinya masalahbesar sehingga mertua dan Tergugat marah;4.2 Tergugat memberi penekanan

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;g. Bahwa Penggugat dan Tergugat telan bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 25 Februari 2017,yang Saat ini tinggal bersama Penggugat;4.

Meskipundemikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, menurutMajelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbatnikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istrikedua, ketiga dan seterusnya, dimana sebelum