Nomor 2643 K/Pdt/2014dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (Bukti P18). Karenanya dengan tidakdikembalikannya ijasah asli oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebutdan hanya memberikan surat keterangan pengganti ijasah untuk Penggugatll, Ill dan IV, sedangkan untuk Penggugat tidak sama sekali, jelasmerupakan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugianbaik bagi Para Penggugat maupun keluarganya.

Bahwa Penggugat menjadi PNS terhitung mulai Tanggal 1 Maret 1998berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:813.2.5/ IV 16/ 409 ND Tanggal 22 Mei 1998 sampai dengan haritelah diterimanya Objek Sengketa pada Tanggal 02 Juni 2017 ; 2.

Republik Indonesia yangmenjelaskan bahwa WPPRI 713 meliputi perairan Selat Makasar, teluk Bone,Laut Flores dan Laut Bali;Menimbang, bahwa SIPI yang dimiliki oleh Terdakwa hanyalah berlakupada wilayah administrasi Pemerintah Nusa Tenggara Barat sehingga dengantindakan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan diwilayah perairanNangalili yang menjadi wilayah administrasi dari pemerintah provinsi NusaTenggara Timur adalah tindakan yang melanggar hukum karena tidak memilikiSIPI yang dikeluarkan oleh Gubernur

Nusa Tenggara Timur;Menimbang, bahwa sebenarnya dimungkinkan apabila Terdakwahendak melalukan penangkapan ikan diluar wiliyah administrasi dari SIP!

Aloysius Benediktus Mboi, MPH. yangmenjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) ;Bahwa benar Alm. Joseph Bria Kiesuk dan Tergugat sebagai salah satupeserta penerima manfaat Program Proyek Kelapa Dalam, maka bidangtanah sengketa dapat diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 169 tahun1987 dengan pemegang hak Alm. Joseph Bria Kiesuk;Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN AtbBahwa tidak benar bidang tanah sengketa yang telah bersertifikat denganpemegang hak Alm.

Aloysius Benediktus Mboi, MPH. yang menjabatsebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), tentunya dilakukansecara terangterang dan diketahui oleh masyarakat umum, maka dalilPengugat tersebut tidak berasalan hukum dan karenanya dalil tersebutpatut dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo ;12.Bahwa dalil Penggugat vide angka22 haL8 adalah tidak benar penerbitansertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987 oleh Tergugat Ill kepada Alm.Joseph Bria Klesuk telah sesuai

Bahwa Prosedur untuk mendapatkan Ijin adalah harus ada permohonanpenebangan kayu di dalam kawasan hutan Negara dengan fungsisebagai hutan lindung dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang keMenteri Kehutanan melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur ;Bahwa ternyata Pohon Kayu Jati yang sudah ditebang oleh Para Terdakwadi lokasi Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu tersebut masuk dalamKawasan Hutan Sisimeni Sanam RTK. 185 dengan fungsi Hutan Lindungberdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki izin untukmelakukan perceraian dari Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorUpx.021.1/KEP/19/2017, tertanggal 14 Juli 2017 tentang izin perceraianPegawai Negeri Sipil atas nama Noh Sunbanu, S.Sos, Nip. 19631117 1992031 007;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 25Agustus 1993 di gereja Efatha Liliba, dan telah dicatat dalam akta perkawinannomor 80/1993;Bahwa dalam perkawinan

Penggugat:
1.GREGORIUS WIHELMUS
2.YOHANES NONG YAN
3.ANTONIUS TESEN
Tergugat:
1.SUSO SOHAMI JULIATI
2.HANDOKO WIJAYA
3.LUDGUARDA ELLA ROUN
4.FERRI SUSANTO
5.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR cq BUPATI SIKKA
6.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KANTOR

Putusan PengadilanNegeri Kupang Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Kpg, MahkamahAgung berpendapat dalam pertimbangan hukumnya yang telahberkekuatan hukum tetap menyatakan Penggugat telahmembuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketaadalah merupakan tanah milik adat dari Kobe Leu Tomboy yangdiwariskan kepada suam istri Leonard Tomboydan Almarhumah Elisabet Tomboy Keba (orang tua kandungPenggugat) ;Bahwa Kementrian Dalam Negeri tanggal 22 April 2019 melaluisurat yangditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara

Timur yangmenyatakan tanahsaudari Sofia Tomboy selaku ahli waris dariAlmarhum Leonard Tomboy atastanah yang terletak di KelurahanOebobo, kecamatan Kupang Selatan Kabupaten Kupang yangdikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang agardikembalikan kepada ahli waris sesuai buktibukti dokumen yangada, demikian juga surat dari Komnas HAM RI;Bahwa Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional melalui surat No.

Dengan demikian objek tersebutberbeda dengan yang saat ini digugat oleh Penggugat yakniSertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Fatululi/2000 dan Sertipikat HakPakai Nomor : 14/Fatululi 2000 yang terletak di KelurahanFatululi ;Bahwa dalam gugatan point ke 17 Penggugat mendalilkanterdapat surat dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 22 April2019 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yangberisi tanah Saudari Sofia Tomboy yang dikuasai PemerintahDaerah Kabupaten Kupang agar dikembalikan dst...

Nusa Tenggara Timur karena padatahun 1957 baru berumur 10 (Sepuluh) tahun, Saksi hanya ingatGubernur Nusa Tenggara Timur pertama yaitu W.J.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR cq. BUPATI SIKKA
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ATR KABUPATEN SIKKA
Turut Tergugat:
13.NOTARIS/PPAT GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH.

tertanggal 21 Oktober 1996, yangtelah diajukan foto copy tanpa sli, diberitanda T.lll, IV, VI8 ;Foto copy Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, tertanggal 17 Mei 1996, yangtelah diajukan foto copy tanpa asli, diberitanda T.lll, IV, VI9 ;Putusan Nomor 11 / PDT.G /2012/ PN.LBJ10.11.12.13.14.15.16.17.Page 45 of 70Foto copy Surat Penjelasan Pengaduan Hendrik Chandra, tertanggal 15 Juli 2000 dantanggal 26 Juli 2000, yang telah diajukan foto copy tanpaasili, diberi tanda T.lll, IV, VI10 ;Foto copy Surat Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.593/43/2009, tanggal 25 Juni2009 tentang Penegasan untuk Menghentikan Aktifitas di atas Tanah Milik PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Timur di Pantai Pede,oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, yangtelah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.Ill, IV, VI11 ;Foto copy Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Ek.556/950/IX/2011, tanggal 12September 2011 tentang Penegasan untuk Menghentikan Aktifitas di atas Tanah MilikPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pantai

Manggarai Barat dengan SK gubernur Nusa Tenggara timur (buktiP4);5. Bahwa berdasarkan surat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolkar No:B205/GOLKAR/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 perihalPenggugat disetujui menjadi Pimpinan DPRD Kab. Manggarai Baratmenggantikan Sdr. Matheus Hamsi,S.SOS dan dilanjutkan dengan suratPenegasan Penggantian Pimpinan DPRD Kab. Manggarai barat No:B232/GOLKAR/I/2016 tertanggal 8 Januari 2016 (P5).ll. DASAR DASAR GUGATAN1.

Manggarai Barat dengan SK gubernur Nusa Tenggara timur (buktiP4);. Bahwa berdasarkan surat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolkar No:B205/GOLKAR/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 perihalPenggugat disetujui menjadi Pimpinan DPRD Kab. Manggarai Baratmenggantikan Sdr. Matheus Hamsi,S.SOS dan dilanjutkan dengan suratPenegasan Penggantian Pimpinan DPRD Kab. Manggarai barat No:B232/GOLKAR/I/2016 tertanggal 8 Januari 2016 (bukti P5).Il.

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan point 2 (dua) halaman. 2bahwa selama Penggugat bekerja menerima upah tidak sesuaiKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tetang upahminimum sejak penggugat mulai bekerja pada tanggal 10Januari 2010............. . dstnya;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dapatlahditanggapi sebagai berikut := Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Salesman,tidak dikualifikasikan sebagai Karyawan Tetap padaPerusahaan yang dipimpin Tergugat dalam jabatan sebagaiKepala Departemen

PenataHalaman 23 dari 57 Halaman Putusan No. 4/G/2018/PTUNKPG10.11.12.Muda Tingkat (IlI/o) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Juli 2001,diangkat oleh Tergugat menjadi Penata (Ill/c) TMT O01 Oktober2002, diangkat oleh Tergugat menjadi Penata Tingkat (III/d) TMT01 Oktober 2006, kemudian diangkat oleh Gubernur NTT menjadiPembina (IV/a) TMT 01 April 2009, diangkat oleh Gubernur NTTmenjadi Pembina Tingkat (IV/b) TMT 01 April 2018 ; Bahwa dengan demikian, sesuai aturan pelaksanaan yang masihberlaku tersebut, Gubernur

Nusa Tenggara Timur yang berwenangmenetapkan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormatsebagai PNS ; Bahwa ketentuan tersebut sepanjang pengetahuan Penggugattidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 ; Bahwa hal tidak bertentangan dan belum diganti tersebut, olehkarena Pasal 352 PP No. 11 Tahun 2017 menyatakan, Pangkatdan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat PeraturanPemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengandiberlakukannya ketentuan

HASAN SUFAL lberdasarkanpemberian/penegasan hak dari Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 1971(Gambar Situasi oleh Panitia Landreform Kabupaten Ende dengan Nomor CodeE54 dan E55) dansesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnyasekarang ini tanah tersebut telah dipisahkan oleh jalan umum menjadi 3 (tiga)bidang yaitu:Bidang , terletak di Jalan Garuda dengan batasbatas:e sebelah Utara dengan Jalan Garuda,e sebelah Selatan dengan tanah Ahmad Alafero, Hernandes Churniawan,Charlie Pangalila, Kusuma Saputra

Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Hak MilikDalam RangkaDistribusi/Redistribusi/Penegasan Hak Tanah Pertaniantahun 1971 (Gambar Situasi oleh Panitia Landreform Kabupaten Ende) tanahtersebut adalah milik dari AHMAD H.

Nusa Tenggara Timur,yang kemudian diwariskan kepada Para Tergugat.

Terhadap Jawaban Para Tergugat, yang menyatakan bahwa tanahobyek sengketa adalah merupakan milik dari AHMAD HAJI HASAN SUFALIberdasarkan pemberian/penegasan hak dari Gubernur Nusa Tenggara TimurTahun 1971.Bahwa di dalam Jawaban Para Tergugat poin 4, poin 12 halaman 24 garisdatar kedua Para Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalahmerupakan milik dari AHMAD HAJI HASAN SUFALI berdasarkanpemberian/penegasan hak dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 1971(Vide Putusan halaman 20 dan 24).

(Vide Putusan halaman 24).2.1 Bahwa tidak ada bukti tertulis ataupun Keterangan Saksi yang diajukanoleh Para Tergugat, yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalahmerupakan milik dari AHMAD HAJI HASAN SUFALI, berdasarkanpemberian/penegasan hak dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 1971.Bahwa tidak ada bukti tertulis ataupun Keterangan Saksi yang diajukan olehPara Tergugat, yang menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tanah obyeksengketa kepemilikannya masih atas nama AHMAD HAJI HASAN SUFALI

Penggugat:
1.AGUSTINUS TUTUNG
2.ALEXANDER RIO NONO
3.JOHANES MOLO alias YOHANSE MOLO
4.ARNOLDUS AKE
5.LORENSIUS KOTA
6.ESTER LIF BERIBE
7.YOHANES SAMIN
8.WILBALDUS RIA alias DUS RIA
9.ANASTASIA GOO
Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR

NUSA TENGGARA TIMUR Cq BUPATI MANGGARAI BARAT
3.KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.

YANTO(disumpah), menerangkan sebagaimanatermuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkanantara lain:Bahwa saksi mengetahui masalah sosialisasi anggur merah di masyarakat;Bahwa perkara ini terjadi pada waktu pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur;Bahwa korban Silverius Mau datang sebelum Pemilihan Gubernur tersebut;Bahwa Silverius Mau mengumpulkan masyarakat waktu itu pada bulan Januari;Bahwa warga yang dikumpulkan tersebut dari dua Dusun yaitu Dsn. Saburaya danDsn.

DPRD Manggarai Barat (bukti surat Penggugat P.2 atau bukti suratTergugat T.4) maka diketemukan fakta bahwa Surat DPC Partai BulanBintang Manggarai Barat sebagaimana dimaksudkan tidak memuat adanyatembusan surat yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timursebagai wakil pemerintahan pusat yang berada di daerah;Bahwa oleh karena Surat Termohon II/DPC Partai Bulan BintangManggarai Barat Nomor 07/E/DPC.PBBMABAR/IX, tanggal 19September 2016 tidak memuat adanya tembusan surat yang ditujukankepada Gubernur

Nusa Tenggara Timur sebagai wakil pemerintahanpusat yang berada di daerah atau surat DPC Partai Bulan BintangManggarai Barat dimaksud bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal194 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah maka semestinya MajelisHakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam pertimbangan hukumnyaharus secara cermat dan jeli menyatakan agar Pimpinan DPRDManggarai Barat (Turut Termohon Il) segera mengembalikan kepadaDPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat/Termohon II berkas usulanPAW Termohon

Inti dari surat iniadalah menyarankan untuk melakukan klarifikasi terhadap Penggugat dan jikamemang terbukti melakukan pelanggaran maka harus dijatuhi satu hukumandisiplin yang berat ;Pada tanggal 19 Mei 2014, Tergugat mengeluarkan surat Nomor: BKD .880 /649/B/V/2014, perihal : Tanggapan Permasalahan PNS an DIXON TIMOKAPITAN S.Pd, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur isidari surat ini menerangkan bahwa Penggugat telah diperiksa oleh timgabungan dan LHP nya telah ditindaklanjuti dengan

Menyatakan hukum Penggugat ROFINUS JO WASEK Sahtetap menjadi anggota DPRD Kabupaten Nagekeo sampai dengantahun 2019 sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :PEM.171.2/117/II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo AtasNama Staanislaus Judha Masa Jabatan tahun 20142019 danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanDaerah Kabupate Nagekeo Atas Nama Rofinus Jo Wasek MasaJabatan tahun 20142019 Jo Keputusan KPU

Minimum Provinsi Banten Tahun 2016;Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor561/Kep.1244Bangsos/2015 1 November 2015 tentangPenetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun2016;Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor827/DISNAKERTRANS/2015 tanggal 29 Oktober 2015tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi KalimantanBarat Tahun 2016;Fotokopi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor412/13/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentangPenetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2016;Fotokopi Peraturan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor246/KEP/HK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentangPenetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2016;Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 114/M Tahun 2013 tanggal 31 Agustus 2013;Halaman 24 dari 28 halaman.