DAKWAAN SUBSIDAIR.Bahwa Redaksi Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikanhadiah

Negara."

Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara." hanya merupakanelement delict dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harusdibuktikan. Menurut hemat kami, unsur "pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara." harus dihubungkan dengan perbuatanselanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid.

Sus/201324Kalau unsurunsur lainnya terpenuhi, barulah unsur "Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara." dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.Dalam pembahasan unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"pada Dakwaan Primair telah kami kemukakan pembahasan yuridis yangpada pokoknya kami berpendapat bahwa unsur "Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara" tidak terbukti.

Oleh karena kami telah membahasunsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" di dalam DakwaanPrimair, secara mutatis mutandis pembahasan itu berlaku di dalampembahasan tentang dakwaan Subsidair ini yang tidak perlu kami ulangkembali.Oleh karena itu, kami tetap pada pendapat kami tersebut menyatakanunsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tidak terbukti.Tidak Terbuktinya Unsur "Menerima hadiah atau janji.Bahwa, yang dimaksud dengan "hadiah", menurut Putusan Hoge Raadtanggal 25 April 1916

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara; Bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan JudexFacti, dan dalam putusan Judex Facti unsur pegawai negeri telahdinyatakan telah terpenuhi dan terbukti teroukti menurut hukum;2.

No. 412 K/Pid.Sus/2018(Terluar, Terdepan, Tertinggal) sebesar Rp2.113.000.000,00 (duamiliar seratus tiga belas juta rupiah) setelah dipotong pajak menjadiRp1.995.945.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh limajuta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);Berdasarkan fakta hukum tersebut unsur pada waktu menjalankan tugas,meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,telah terpenuhi oleh Terdakwa;Unsur *seolaholah

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lainatau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; Bahwa seorang pegawai negeri yang pada waktu menjalankanjabatannya menagih sesuatu seolaholah harus dibayar baikkepadanya maupun kepada orang lain, sedangkan diketahui bahwauang itu. bukan termasuk utang orang, maka perbuatannyamerupakan kejahatan korupsi; Bahwa perbuatan meminta sejumlah uang secara tidak sah denganberbagai dalih, tanpa didukung

oleh peraturan perundangundanganyang berlaku tidak dapat dibenarkan; Bahwa seolaholan adalah seolaholah pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyaikewajiban untuk memenuhi permintaan pembayaran ataumemberikan persetujuan pemotongan pembayaran kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara yang meminta, menerima ataumemotong pembayaran, padahal diketahui oleh pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut tidakmempunyai kewajiban demikian; Bahwa

negara yang lain ataukas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahuibahwa hal tersebut bukan merupakan utang, telah terpenuhi olehTerdakwa;4.

Menyatakan Terdakwa HERMENINGGILDUS APRIYADY S.Pd Anak DariM.PINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan TindakPidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya

negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum , atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendirisehingga berdasarkan hal tersebut dapat kita uraikan unsurunsursebagai berikut :Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara negara bahwa Sdr.HERMENINGGILDUS APRIYADY, S.Pd Anak

Dan Sari.HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd TARSONO (Alm) adalah Pegawai Negeriyang bekerja pada SMA Negeri 1 Nanga Pinoh yang juga merekasebagai Penyelenggara Negara dalam bidang Pendidikan.Bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bahwa unsurini terpenuhi dengan memungut biaya sebesar Rp. 200.000, ( dua ratusribu rupiah) dari setiap siswa untuk pengambilan ljazah maka hasilpungutan tersebut menimbulkan atau mengakibatkan keuntungan bagiKepala Sekolah SMAN Nanga Pinoh yaitu Sdr.

Negara; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirisendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkankan sebagai berikut :Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UU

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negaraadalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan Nepotisme;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20tahun 2001, pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalampasal 2 UU No. 28 tahun

Negara Yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 16 UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dari perbuatan terdakwa bersama dengan kedua puluh empat Anggota DPRDKota Pangkalpinang tersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintahan KotaPangkalpinan mengalami dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat

KEBERATAN KETIGA :Tentang status Terdakwa apakah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.2Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum terdakwatersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahalaman 101 s/d 104 dalam putusan tersebut hanya saja belum dijelaskansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor : 28Tahun 1999;Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) UndangundangNomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negarayang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga dalam perkara initerdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara dan memenuhi unsurdalam dakwaan pasal 12 huruf B tersebut diatas;4.

Negara tidak26melaporkannya uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehinggaunsur dari pasal 12 B tersebut telah terpenuhi ;5.

Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnyasebagai contah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namun sebaliknya.HALHAL YANG MERINGANKAN :1. Terdakwa menyesali perbuatannya.2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.3.

Hal ini sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalamKetetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);Bahwa dalam rangka menyelamatkan kehidupan nasionalsesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi,dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat.Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalandengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendakiterwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankantugas

Putusan Nomor 51 P/HUM/2018tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien,bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimanadiamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Penjelasan Umum atas UUNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme);Bahwa tujuan, semangat dan tuntutan sebagaimana angka 2)s.d. 4), perlu diwujudkan dalam langkah dan

negara dan terbukti telah menunjukkanadanya keterlibatan anggota dewan perwakilan rakyat dalamkasuskasus yang ada;Halaman 31 dari 57 halaman.

Negara meliputi:a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri:Halaman 35 dari 57 halaman.

negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme;Halaman 45 dari 57 halaman.

Perintis KemerdekaanKupang atau setidaktidaknya di tempat lain yangtermasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kupang,sebagai penyelenggara negara telahmenyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai staf di LANTASKIM KantorImigrasi Kelas Kupang yang mengakibatkan terjadinya tindak pidanaperdagangan orang yaitu membawa Warga Negara Indonesia yakni korbanYUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULITAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK ke luar wilayah RepublikIndonesiadengan maksud untuk dieksploitasi

Negara dalamklasifikasi sebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pengertian pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku tercantum di dalam Penjelasan Pasal 2 butir 7Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

Negara;Bahwa fakta persidangan membuktikan Pembanding/Terdakwa adalahpetugas customer service pada Kantor Imigrasi Kelas Kupang yang seharihari bertugas memberikan pelayanan bagi para pemohon paspor.

negeri.Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 104 putusan yang menyatakan...maka sehubungan dalam delik pidana Perdagangan Orang ketikapenyelenggara negara lalai dan mengakibatkan kerugian, meski tidak ada niatuntutk itu, tetap diklasifikasikan melakukan perbuatan pidana, karena dalamTindak Pidana Perdagangan Orang tidak dibedakan antara pelaku aktif ataupasif... adalah pertimbangan yang keliru sebab sebagaimana yang telahdijelaskan pada poin angka 4 diatas yaitu Pembanding/Terdakwa bukansebagai penyelenggara

negara dan tidak ada fakta persidangan yangHalaman 33 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG15.16.membuktikan Pembanding/Terdakwa lalai ketika melaksanakan tugasnyasebagai customer service dalam pelayanan permohonan paspor untuk danatas nama pemohon Melinda Sapay;Bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

negara, akan tetapi setelah Undangundang Nomor 31 Tahun1999 diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 istilah penyelenggara Negaradan pegawai negeri disebutkan secara berbarengan sebagai subjek hukum dari suatu tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20Tahun 2001 telah dirumuskan pengertian penyelenggara negara yang berbunyi :Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal ini adalah penyelenggaranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme.

Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini ;54Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme makadapat diketahui bahwa Penyelenggara Negara adalah meliputi :1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2 Menteri ;3 Gubernur ;4 Hakim ;5 Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ;6

Waskita Karya tersebut telahmemenuhi rumusan pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negarayang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi,Korupsi, dan Nepotisme, maka Majelis

Waskita Karya termasuk pula dalam pengertianpenyelenggara negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berpendapat unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi ;A.d.2.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya ; c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPE ; d. Bersifat final dalam arti lebih luas ; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat .

Berdasarkan ketentuantersebut, Keputusan penyelenggara Negara lainya yang menjadiTERGUGAT dalam perkara a quo adalah PT DOK dan PERKAPALANSURABAYA (PerS@!0) ; 2n nnn nr nnn nn nnn nnn nnn nnn cnn cen nce neces.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; .2.

Asas Proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; .4.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara harus dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; Maka oleh sebab itu Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan batal atautidak Sah ; 22222

telah mengakibatkan hak Penggugat untuk dilantik sebagai kepalaPemerintah Negeri Mosso menjadi tidak menentu dan telah menimbulkanketidak pastian Hukum didalam masyarakat serta menimbulkan keresahandi dalam Negeri Mosso ;Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat keputusan Nomor : 141415 Tahun2011 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Mosso KecamatanTehoru sangat bertentangan dengan Peraturan Undangundang dan asasasas umum penyelenggara

Negara yang baik, maka surat keputusan a quotersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ( Vide pasal 53 ayat ( 2 ) hurufb Undangundang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata UsahaN@Q ara ) ; nnn nnn n nn nn nn nn nnn nn ene nnn renner nnn ne nnn n nn nnennnn17.Bahwa akibat Keputusan Tergugat yang tidak sah tersebut, makaPenggugat sangat menderita kerugian baik materil maupun moral :a.

antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yangmelakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang padawaktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kasumum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain ataukas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.

negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.

proses Keputusanobjek sengketa a quo menjadi batal (nietig) atau bataldemi hukum (vernietigbaar) dan segala akibat hukum yangditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada(ex tunc);Bahwa majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwaSikap pembiaran Tergugat berupa penyerahan penyelesaian9permasalahan keatas yang lebih tinggi adalah tindakan yangmelanggar Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnyaAsas Akuntabilitas (accountability), yaitu Asas yangmenentukan bahwa setiap tindakan dari Penyelenggara

Negara harusharus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku.

AsaS ini dimaksudkan agar Tergugat dalammenjalankan tugas dan kewenangannya' harus bersikapprofesional dalam memberikan perlindungan hukum yangmenyangkut kepentingan bawahannya, Selain itu juga AsasKepastian Hukum (rechtszekerheid), Asas ini menentukanbahwa dalam negara hukum yang mengutamakan' landasanperaturan perundang undangan kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara Asas inidimaksudkan agar Tergugat sebagai pejabat Tata Usahadiharuskan mengambil tindakan yang cepat,

Atas perbuatan pemohon AMIN MULYA, S.E Als YAYA tersebut patut didugatelah melakukan tindak pidana setiap orang memberi atau menjanjikansesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksudSupaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan

YAYA telahmemenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.Sehubungan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap /41 / X /2019 Sat Reskrim tanggal 31 Oktober 2019 perkara dugaan Tindak Pidanasetiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau Setiap Orangyang memberi sesuatu kepada

Di dalam Penjelasan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegasdisebutkan bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik antaralain adalah kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

bertentangan dengan kepastianhukum yang diamanatkan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;Bahwa Penjelasan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegas jugamenyebutkan bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik antaralain adalah proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selainitu, Tergugat sebagai penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa dalam proses permohonan hak, proses pengukuran dan14.pendaftaran hak hingga terbitnya objek sengketa, Tergugat telah bertindakyang tidak sesuai dan melanggar asasasas:1)Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 28 Tahun = 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, yakni Asas Kepastian Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

;Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Asas yang menjunjungtinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untukmewujudkan penyelenggara negara yang bersin dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme;Asas Kepastian Hukum, yakni mengutamakan landasan peraturanperundangundangan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;Asas Akuntabilitas yakni bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiaan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat:Asas Bertindak Cermat yakni

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau9 2 9Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;Adapun Alasan Gugatan Para Penggugat Sebagai Berikut:Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat diPengadilan Tata Usaha Negara Medan karena Tergugat berkedudukan

Asas Kepastian Hukum, yaitu Sekretaris Daerah Pematangsiantar dalammengeluarkan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukumkarena asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara dengan tidak merugikan orang lainmasyarakat dan menghormati hak yang telah diperoleh yang ada diatasnya dan menghormati hak yang diperoleh Para Penggugatberdasarkan suatu keputusan badan atau Pejabat Administrasi Negaraartinya

setiap keputusan yang dibuat oleh penyelenggara Negara harussesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian objek sengketayang dikeluarkan oleh Tergugat tanoa pedoman kepada aturan hukumyang berlaku;2.

Asas Profesionalitas, dalam melaksanakan penyelenggara Negara telahmelanggar Asas Profesionalitas karena Penggugat merasa dirugikandengan diterbitkannya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat yangtidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga dengan keluarnyaobjek sengketa jelas merugikan Para Penggugat karena diatas tanahmilik Para Penggugat telah diterbitkan oleh Tergugat objek sengketadengan mengesampingkan hakhak Para

Pengertian Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) undangundangRepublik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudPenyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 1999 menentukan penyelenggara negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan pertauran perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia nomor 28Tahun 1999 menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :1.

negara secara menyimpang dari tatalaksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tatakerja.

Lensa Malut, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-------------------------------------- 2 (dua) Kartu Tanda Pengenal yaitu Kartu Tanda Anggota Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-------------------------------------------------------------- - KTP (Kartu Tanda Pengenal), dikembalikan kepada terdakwa ;---------- Buku Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-------------------------------------------

jugadilindungi oleh Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lainAzas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hakasasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;Bahwa atas dasar Azas Keterbukaan, terlihat jelas bahwa keterbukaan tersebutbukan berarti harus melanggar/mengabaikan hak pribadi atau hak keperdataanseseorang, sebaliknya penyelenggara

Negara harus memperhatikan dan melindungihak asasi pribadi dari seseorang, golongan dan rahasia Negara.

Apabila hal inidiabaikan atau dilanggar, maka Penyelenggara Negara dapat dikategorikan telahmelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisirsebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OnrechtmatigeOverheisdaad) ;d Bahwa atas dasar Peraturan Perundangundangan tersebut diatas, jelas bahwapenolakan yang Pemohon Keberatan lakukan atas permohonan TermohonKeberatan sudah tepat dan benar, dan oleh karena Putusan Komisi InformasiPusat Republik Indonesia Nomor 385/XII/KIPPSMA/2011

poor cc re eee eee 2 (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan selambat lambatnya 10 (sepuluh )hari sebelum Penetapan batasdilaksanakan ; (5) Pemeberitahuan tersebut dilakukan dengan suratsesuai bentuk sebagaimana tercantum dalamlampiran ; Bahwa tindakan dari Tergugat yang telahmengeluarkan surat keputusan a quo bertentangandenagan Pasal 3 angka 1 Undang undang No 28 tahun1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih danbebas korupsi.kolusi dan nepotisme, mengenai asasumum penyelenggara

Negara salah satunya asaskepastian yang dalam penjelasannya menyebutkan asasNegara hukum mengutamakan landasan peraturanperundang undangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara Negara artinyatindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan15dalam perkara aguo telah melanggar asas tersebutyang berakibat dirugikan hak hukum dari penggugat9.

Menyatakan Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos,bersalahmelakukan tindak pidana yaitu rnemberi sesuatu berupa uang tunaikepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, denganrnaksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf aUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20