., beserta lampiran (fotocopy dari hasil scan)no Lampiran 1 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaandan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan 24Tahun 2014, tentang Daftar Usul Penetapan Angka Kredit JabatanFungsional Dosen Atas Nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (fotocopy darifotocopy). Sertipikat Pendidik Nomor : 091100209827, Atas Nama Dr. Sri Mardiyati,M.Kom. (fotocopy dari fotocopy).w Detail Riwayat Penilaian Angka Kredit Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom.

Tugas tambahan yang ditugaskan oleh pimpinane Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Subag Kebudayaandan pariwisata Sdr. SRI HARTATIK dan diteruskan kepada KabagPembangunan Sdr. SAMSUL HADI.e Saksi membenarkan berdasarkan SK Walikota Pasuruan nomor lupa, diangkatsebagai anggota Unit Layanan Pengadaan untuk kegiatan semua lelang yangnilai anggaran diatas Rp. 200 juta, SK ditanda tangani oleh Walikota PasuruanSdr. H.

Dari surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Irian Jaya Barat420/175/PKDP/V/2006 sittertanggal 22 Mei 2006 tujukankepada keempat rekanan untuk mengembalikan dendasejumlah denda Rp. 580.927.750 (lima ratus delapan puluhjuta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu' tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) dan bukan ditujukan kepadaPemohon Kasasi untuk membayar denda, melainkan surattersebut ditujukan kepada Pemohon Kasasi untuk melakukanpenagihan kepada keempat rekanan yang tidak mengerjakanpekerjaan

KETUT MANTARA GANDI, M.Si kemudian ditandatangani oleh terdakwa, setelah itudiambil oleh Ketut Gara selanjutnya ia melaporkan kembali ke Kadis Kebudayaandan kemudian Kadis Kebudayaan memerintahkan Ketut Gara agar menggunakanHPS dengan kelengkapan lainnya diserahkan ke ULP untuk dilelangkan berkaitandengan pengadaan barang dalam perkara ini..Bahwa benar dibuat BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 027/347/UPT.TB/Disbud tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa KETUT MANTARA GANDI ~ selaku

KETUT MANTARA GANDI, M.Si kemudian ditandatangani oleh terdakwa, setelah itudiambil oleh Ketut Gara selanjutnya ia melaporkan kembali ke Kadis Kebudayaandan kemudian Kadis Kebudayaan memerintahkan Ketut Gara agar menggunakanHPS dengan kelengkapan lainnya diserahkan ke ULP untuk dilelangkan berkaitandengan pengadaan barang dalam perkara ini..Bahwa benar dibuat BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 027/347/UPT.TB/Disbud tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa KETUT MANTARA GANDI selaku

No. 178 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sbymemiliki jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan denganketerangan para terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan telahdiperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Dinas pemuda, olahraga, kebudayaandan pariwisata Kabupaten Mojokerto sejak tanggal 25 Nopember 2011 s/d 15 Pebruari 2013berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45

., dan yang kedua dilakukan melalui websitelapor.go.id yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan laporan tersebut diteruskan kepada Universitas Khairun padatanggal 29 Januari 2020;Bahwa Saksi dan Penggugat pada bulan Desember 2019 membuatsurat kuasa yang memberikan kuasa kepada Kuswandi Buamona, S.H.

PS.Sidimpuan merupakan salahsatu perkumpulan cabang olahragakhususnya Sepak Bola di KotaPadangsidimpuan sehingga PS.Sidimpuanbukan sebagai SKPD (Satuan Kerja PerangkatDaerah) atau selaku Pengguna Anggaran,yang seharusnya PS.Sidimpuan sebagai salahsatu perkumpulan cabang olahraga di KotaPadangsidimpuan memohon bantuan danakepada KONI (Komite Olahraga NasionalIndonesia) selanjutnya KONI sebagai indukorganisasi cabangcabang olahraga dapatmeneruskan permohonan PS.Sidimpuankepada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaandan

ASGULIDHIAN DALIMUNTHE, M.Si menjabat sebagaiKepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, padatahun 2008, telah mencairkan dana sebesarRp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) untukkepentingan Tim PS.Sidimpuan dalammengikuti Kompetisi PSSI Divisi LigaIndonesia Tahun 2008 yang diambil dari mataanggaran nomor : 1.18.01.19.05 kegiatanPembinaan Managemen Organisasi Olahragasebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) yang disalurkan ke PS.Sidimpuanmelalui KONI dan dari

YankoMandiri, sedangkan dengan keterangan yang lain membenarkannya ;Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidakberkeberatan dan membenarkannya ;49MAHMUD M SAID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah bekerja pada Dinas Pariwisata, Kebudayaandan Olah RagaKabupaten Pontianak ;Bahwa saksi bekerja di Dinas Parbudpora tersebut sejak tahun 2001 s/d tahun2008 ;Bahwa saksi tahu tentang pembangunan lapangan futsal di GOR Opu DaengManambong

Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:20/CVCTU/2017 tanggal 01Novemver 2017 perihal Permohonan Pembayaran kepada PanggunaAnggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.TobaSamosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:19/PUM/CVCSU/Parbud/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal PermohonanUang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.

Kwintansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rp.200.000.000, tg 6 Desember 2007.Kwintansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaandan Pariwisata Rp. 300.000.000 tgl 25 Agustus 2007Kwintansi Pengembalian Pinjaman dari Bandahara DPRD Rp. 200.000.000 tgl17 April 2008Kwintansi Pinjaman Sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE FRETESRp. 2.500.000 tgl 12 Juli 2006Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp.1.919,000,000 tanggal 28 Desember 2006Bukti

Evellin yang biasa ditunjuk menjadiRekanan Hotel Swarna Dwipa Palembang, Saudara MHandriyani dan Hj.Evelinberkeinginan untuk bertemu dengan Bupati Muara Enim; Masih disekitar Bulan Februari 2004 Saudara Edy Pranowo beserta Saudara Landryadidan Hj.Evelin datang ke Muara Enim pada malam harinya diadakan paparan oleh saudaraEdi Pranowo Tentang Hotel Bintang Satu yang hadir dalam Paparan tersebut adalahsaudara Landryadi dan Saudari Hj.Evelin beserta Saudara Aripin dari Dinas Kebudayaandan Pariwisata

dan berengbengkel.Tanggal 19 Mei 2006ST. 166.01/AII/BDPRD/2006/BKU/2006Rp 7.625.000, 38JUNAIDL S.AgBiaya menampung aspirasimasyarakat mengenaipelaksanaan perda APBDkota palangka raya tahun2006 tentang bantuanpembinaan dan bantuankepada organisasikeagamaan (kelurahankalampangan dan berengbengkel kecamatansebangau).Tanggal 17 Mei 2006ST. 174.01/AII/BDPRD/2006356.c/BKU/2006Rp 7.625.000, 39JUNAIDL S.AgBiaya memantaupelaksanaan perda kotapalangka raya mengenaibatas wilayah dalamhubungannyapengembangan kebudayaandan

berengbengkel.Tanggal 19 Mei 2006ST. 166.01/AII/BDPRD/2006/BKU/2006Rp 7.625.000, 38JUNAIDL S.AgBiaya menampung aspirasimasyarakat mengenaipelaksanaan perda APBDkota palangka raya tahun2006 tentang bantuanpembinaan dan bantuankepada organisasikeagamaan (kelurahankalampangan dan berengbengkel kecamatansebangau).Tanggal 17 Mei 2006ST. 174.01/AII/BDPRD/2006356.c/BKU/2006Rp 7.625.000, 30 JUNAIDL S.Ag Biaya memantaupelaksanaan perda kotapalangka raya mengenaibatas wilayah dalamhubungannyapengembangan kebudayaandan

,MSi. memberikan 4 (empat) nama lembaga yaitu:Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosialdan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaandan Lembaga Pendidikan Banten Cerdas dan meminta kepada Ade Rofiudin,Asep Sepudin dan lim Hilmi untuk memilih nama lembaga dan menjadiketuanya, sehingga terbentuklah 4 (empat) lembaga sebagai berikut:a. Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Ketua: Ade Rofiudin;b.

2013 yang di tanda tanganioleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SelumaDrs.H.AZWARDI, MH ;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor :800/1 20/IV/Dispendik/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh SYAIFUL ANWAR,S.Pd,M.Pd selaku Kepala DinasPendidikan Kabupaten Seluma ;1 (satu) bundel Foto copy Surat Perjanjian Pemberian Dana(SP2D) Bantuan Sosial APBNP Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) Tahun Anggaran 2012 antara Direktorat PembinaanSekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaandan

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 11 PM 17/PR001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Kebudayaandan Priwisata Tahun 20102014.10. Bahwa dari halhal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosespembentukan Pokdarwis tersebut ada 2 dua macam pendekatan, yaitusebagai berikut :a.

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan ataumengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat daripenggunaan bukti tersebut ;d Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh No. 24 Tahun 2010tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah danBantuan Sosial melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil GubernurAceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosialuntuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaandan

M Siadalah Kepala DPPKAD kota PadangPanjang ;Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Porbudpar semenjak tanggal 3 Juli 2012berdasarkan SK No : Kpts821.2/401/BKDPP/2012;Bahwa tugas saksi sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perwako No.306tahun 2010 yang berbunyi Melaksanakan sebagian urusan yang menjadikewenangan pemerintah daerah dibidang pemuda dan oleh raga, kebudayaandan pariwisata;Bahwa pencairan dana KONI ada diketahui oleh saksi, yaitu pencairan danaTahap II dan tahap III, sedangkan tahap I tidak

HARLI PATRIATNO, MSi, selaku Kepala Dinas Kebudayaandan Kepariwisataan Kabupaten Toraja Utara (Nomor Urut 24:Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor821.22.005, Tanggal 17 Januari 2017);Halaman 55 dari 163 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2017/PTUN.MKS.viii. Ir. DAUD PONGSAPAN, selaku Kepala Dinas PertanianKabupaten Toraja Utara (Nomor Urut 27: LampiranKeputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22.005, Tanggal17 Januari 2017);ix.

rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Penyaluran hibah kepada Forum Anak Seni Rp 200.000.000Dikurangi biaya sebenarnya yang dilaksanakan Rp. 6.000.000oleh FKGHJumlah Rp. 194.000.00015) Dalam hal penyaluran dana hibah kepadaLSMALIANSI INSAN SENIBahwa saksi NIA SUNIARTI tidak pernah merasa menjadi penurus LSM danmemohon dana hibah ke Pemkot Bandung, akan tetapi permohonan hibahLSM ALIANSI INSAN SENI (NIA SUNIARTI) dievaluasi oleh dinasKebudayaan dan Pariwisata dan berdasarkan surat dari dinas Kebudayaandan

ditentukan oleh Majelis Kehormatan HIMPSI.14.Sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan HIMPSI atas pelanggarankode etik biasanya berupa pemberian teguran dan pencabutan Izin Praktik.15.Ahli menyatakan hasil pemeriksaan dimungkinkan untuk diserahkan kepadapihak lain oleh pihak yang meminta dibuatkannya laporan tersebut.SAKSI AHLI DONNY SETIAWAN dibawah sumpah dipersidangan memberikanpendapatnya menurut keahliannya pada pokonya sebagai berikut:1.Ahli merupakan pegawai pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaandan