1.KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), 2.KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA sebagai KPA Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tahun 2010 vs PT. HAMUDHA PRIMA MEDIA

NOMOR : 86/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), berkedudukan di Jalan GarudaNo.1 Sumbawa Besar ;Selanjutnya disebut : TERGUGAT I/PEMBANDING ;KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA sebagaiKPA Pengadaan

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) KANDIS- M E L A W A N - Termohon/ Tergugat SUKMONO

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) KANDIS,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.63 KelurahanAir Jamban Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis,dalam hal ini diwakili oleh Firman Syam selaku PemimpinCabang Duri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. Wisnu Kamulyan dan 2. Muhammad Ravi Razak, masingmasing sebagai Karyawan dari PT. Permodalan NasionalMadani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU001/PNMDRVVIV/16 tanggal 6 Juni 2016, selanjutnyadisebut SCDaQal ..........

SUMISMU DIWAKILI ABDUL MUJIBURRAHMAN, Amd
Tergugat:
KELOMPOK KERJA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN POKJA II BLP JAKON PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

Tmg antara KRESNO DIPOJONO, S.H. melawan Bupati Temanggung c.q Ketua Unit Pelayanan Pengadaan (Barang & Jasa) c.q Ketua POKJA Unit Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Mojosari Mranggen Tengah Tahun Anggaran 2018 dkk telah dicabut dan pemeriksaan perkara ini selesai ;

2.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu

3.

Penggugat:
KRESNO DIPOJONO, SH
Tergugat:
1.Bupati Temanggung Cq Ketua Unit Pengadaan Cq Ketua POKJA Unit Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi
2.Rochmat Iryanto

Bupati Temanggung c.q Ketua Unit Pelayanan Pengadaan (Barang &Jasa) c.q Ketua POKJA Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsiruksi KegiatanPeningkatan Jalan Mojosari Mranggen Tengah Tahun Anggaran 2018,alamat : Komplek Gedung Setda (Bagian Pembangunan Setda) Jl. A YaniNo. 32 Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2.

Pembanding/Penggugat : IWAN SUTADI SIDARTA Diwakili Oleh : JEFFRI A.M SIMANJUNTAK,SH.MH
Terbanding/Tergugat : PT Perusahaan Listrik Negara Persero Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Unit Layanan Salatiga

PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO UNIT LAYANAN MODAL MIKRO KANTOR CABANG MEDAN
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULAMM) Tawaeli (Tergugat) yang masih dalam penguasaan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT LAYANAN MODAL MIKRO TAWAELI

Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BORI UMUM SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA 1 B (POKJA 1 B ) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH (ULP) PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (ULP) PROPINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : KETUA

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH (ULP) PROPINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) KANDIS-M E L A W A N- Termohon/ Tergugat TAMBA MARPAUNG

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Layanan Modal Mikro Cabang Lamongan/Unit Karangbinangun, 2. KAN TOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari PT PermodalanNasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro Cabang Lamongan/Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1452 K/Pdt/2017Unit Karangbinangun (Tergugat !) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dengan jangka waktu masa angsuran selama 48 bulan (4tahun) diikatkan dalam Perjanjian Kredit tertanggal 21 Oktober 2014 danberakhir 21 Oktober 2018;2.

SARI PUTRA PRIMA vs KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH TERPADU (PLHUT) KABUPATEN GUNUNGKIDUL 1 LOKASI TAHUN 2020

., M.H.Putusan Perkara Nomor : 56/B/2021/PT TUN SBYHalaman 1 dari 22 HalamanKesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum padaKantor Hukum B & Patners, beralamat di JalanPerintis Kemerdekaan No. 73 Gambiran Pandeyan,Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDINGdahulu PENGGUGAT ;MELAWANNama Jabatan: KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIAPENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT LAYANAN HAJIDAN UMRAH TERPADU (PLHUT) KABUPATENGUNUNGKIDUL

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha NegaraBerupa Berita Acara Hasil Pemilihnan Nomor : 07/PIL/PLHUTGK/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 tentang : Pembangunan PusatLayanan Haji dan Umrah Terpadu Kabupaten Gunungkidul TahunMemerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTata Usaha Negara Berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :07/PIL/PLHUTGK/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 tentangPembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu KabupatenGunungkidul Tahun 2020;

Hajidan Umrah Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan TataUsaha Negara Berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:07/PIL/PLHUTGK/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 tentang:Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu KabupatenGunungkidul Tahun 2020 tidak dilaksanakan dengan Prosedur yangada secara transparan, adil dan terbuka, maka Surat KeputusanPutusan Perkara Nomor : 56/B/2021/PT TUN SBYHalaman 4 dari 22 HalamanTersebut tidak sesuai Asas

Pemerintahan Yang Baik yaitu AsasKeterbukaan.Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Berita AcaraHasil Pemilihan Nomor: 07/PIL/PLHUTGK/IV/2020 tanggal 17 April2020 tentang: Pembangunan Pusat Layanan Haji dan UmrahTerpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 terdapatmaladministrasi antara lain:Menunjuk Pemenang Tender dengan prosedur yang salah dan tidakadil serta transparan) Menggugurkan beberapa peserta yang diantaranya adalahPenggugat dengan menyalahi ketentuan yang ada dalam PeraturanMenteri

Dalam Permohonan Penundaan:Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan:Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara HasilPemilihan Nomor: 07/PIL/PLHUTGK/IV/2020 tertanggal 17 April 2020tentang Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah TerpaduKebupaten Gunungkidul Tahun 2020; Putusan Perkara Nomor : 56/B/2021/PT TUN SBYHalaman 6 dari 22 Halamanll. Dalam Eksepsi:Menyatakan Eksepsi Tergugat pada Angka 5 tentang UpayaAdministratif diterima;Ill. Dalam Pokok Perkara:1.

BUSIMOR ENGINEERING LAWANTERGUGAT : KELOMPOK KERJA 034-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

. ; Halaman 1Penetapan PencabutanNomor : 108/G/2017/PTUNMDNSemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HOMBING RIZAL & REKAN beralamat di JalanPalang Merah No. 56, Kelurahan Kesawan, KecamatanMedan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebutSCD AQAI 00. eeeeeece cece tree ee eeetetetetreteeeeseseee PENGGUGAT ;KELOMPOK KERJA 034PK UNIT LAYANAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGANPROVINS SUMATERA

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) MUARA BULIAN

JANGGA PERSADA LAWAN TERGUGAT : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAAN BAHAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA/TAHANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2017, CS

PANGAN INDO,Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaisccuasacscacsesacsesuesavacesatatsvancatenseaeees PENGGUGAT;UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)PENGADAAN BAHAN MAKANAN BAGINARAPIDANA/TAHANAN PADA LEMBAGAPEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGBALAITAHUN ANGGARAN 2017, Berkedudukan = diJalan Mesjid Pulau Simardan Kota Tanjung BalaiProvinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebutSOIIAGIAL... nnnanener snnnendit t+ 5 8 HRRETSRRTROTOTI 46 48 TERGUGAT ;beralamat

RIZKI AL BAROKAH, dalam hal ini diwakili oleh NENNY HENDENIM E L A W A N- KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

MIRINama JabatanBerkedudukanMELAWANKELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL(POKJA Ill) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) ;di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 2 (KomplekPerkantoran Bupati Gunung Mas) Kuala Kurun, ProvinsiKalimantan Tengah 5Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;JAYA, dalam hal ini diwakili oleh PAULUS ASALI,Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV.Miri Jaya, Bertempat Tinggal di Jalan Letjend SoepraptoNo. 06 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, ProvinsiKalimantan Tengah ;Berdasarkan

Tidak mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja KonstruksiBangunan Sipil (POKJA III) Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGunung Mas, berupa Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor41.6/41/ULPGUMAS/POKJAIII/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, PaketPekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri Tumbang Napoi denganUl ALAN 1 22 n non nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nn nnn nnn nn nen cence nen ee nce nneNama Perusahaan : CV.

(foto copy dari foto copy) 5Foto copy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik,Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode eLelangPemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunung MasTahun Anggaran 2015 untuk Pengadaan Peningkatan JalanTumbang MiriTumbang Napoi.

(sesuaidengan aslinya) ; 22 nono nn ne nn nn neFoto copy Disposisis dari Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/Jasa Kabupaten Gunung Mas, tanggal 9 Maret2015 untuk Proses melalui Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) oleh Kelompok Kerja (Pokja) III (PokjaPengadaan Pekerjaan Konstruksi). (sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Kabupaten Gunung Mas Kepada Pit.

(sesuai dengan aslinya) ;Foto copy dokumen Proses Pemilihan Langsung POKJAPengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan sipil (KelompokKerja Ill), Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang JasaKabupaten Gunung Mas Tahun 2015, Nomor 41, Program :Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatanjalan Tumbang Miri Tumbang Napoi, PekerjaanPeningkatan jalan Tumbang Miri Tumbang Napoi, tertanggal5 Agustus 2015.

Mekar Aji Rahayu
Tergugat:
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa pd Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun Anggran 2020

,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamatkantor di Jalan Tentara Pelajar Dusun Pangasinan RT005/RW 008, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, KotaBanjar, alamat email : akoekun@yahoo.co.id.Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANKELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASAPADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASASEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUNANGGARAN 2020, berkedudukan di Jalan Siliwangi KM. 03Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar.Dalam hal ini berdasarkan Surat

Artesian Light Steel, yangHalaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDGditerbitkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan DalamPengadaan Barang / Jasa Pada Bagian Layanan PengadaanBarang / Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kota BanjarTahun Anggaran 2020 berkedudukan Di Jalan Raya SiliwangiKm 03 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja KotaBanjar, Jawa Barat 46332 merupakan badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku (

Bahwa Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilinan DalamPengadaan Barang / Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran2020 yang menggugurkan Penggugat (CV.

Artesian Light Steel yang diterbitkanoleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Dalam PengadaanBarang/Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/JasaSekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020berkedudukan Di Jalan Raya Siliwangi Km 03 Kota Banjar JawaBarat 46332, (Obyek Sengketa TUN) sudah seharusnyadinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;11.Bahwa Penggugat menolak Keputusan Berita Acara Hasil Pemilihan(BAHP) Nomor : 602/20.5BAHPDPUPRPKPOO6/ UKPBJ/2020,tanggal 19 Oktober 2020 , dengan

Artesian LightSteel yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan DalamPengadaan Barang / Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran2020, dan sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b)UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,menyebutkan : huruf (a) Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, huruf (b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarapada

HADI SASTRO WIYONO
Tergugat:
MUH SHOLEH, SH
Turut Tergugat:
1.Kospin JASA Layanan Syariah
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten

Kospin JASA Layanan Syariah, yang beralamatdi JI. Sutan Syahrir No. 136, Kota Surakarta ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Agus Hartanto,S.H., M.H., H. Agung Dewantono, S.H, Moh. Asad Arifuddin,S.H., Hamdan Choirudin, S.H., Muhammad SidgonFamulagih, S.HI., Muhammad Bahrul Amig, S.H., EdwinAsh Silalahi, S.H.;Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.KIn3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten,beralamat di Jin.

bersama prinsipal selaku pemberi kuasa dan selaku orang yangdigambarkan dalam gugatan masih menempati objek sengketa tersebuttidak pernah hadir dalam persidangan, maka hal tersebut diragukankebenarannya;8) Bahwa, Menanggapi poin 6 pada posita gugatan Penggugat, bahwaatas dibuatnya Surat Perjanjian tertanggal 17 Juli 2017 sama sekali TurutTergugat tidak mengetahuinya padahal masingmasing pihak baikPenjual maupun Pembeli / Penggugat maupun Tergugat sudahmengetahui bahwa Turut Tergugat / Kospin JASA Layanan

.; 2.KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI; 3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI, MELAWAN1.FEBY FAUZAN GINANJAR,

Tjok Tresna, Denpasar Bali ;3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI,beralamat di Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala,Denpasar Bali, dalam hal ini memberikankuasa kepada A. FEROSENODARMAWAN,SH.,MH., Kepala Kejaksaan TinggiBali, alamat di Jalan Tantular No. 5 Renon,Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 5 Januari 2011 dan selanjutnyamemberikan kuasa dengan hak Subsitusikepada : SR. NASUTION,SH.

seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasarmenolaknya karena bukti surat P.5. dan P.6. tersebut hanyaberupa foto copy tanpa ada aslinya, sehingga putusanMajelis Hakim tersebut bertentangan dengan HukumAcara ;e Bahwa proses pelelangan yang dimenangkan olehPenggugat / Terbanding tidak sah dan harus diadakanlelang ulang karena telah terjadi kebocoran sebelum saatpenanda tanganan kontrak yang berarti telah menyalahiketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 BAB Il, terbukti sesuaikesepakatan oleh Unit Layanan

perkara ini adalah wanprestasi,namun dalam gugatannya Penggugat / Terbandingmengajukan gugatannya dengan mendalilkan adanyaperbuatan melawan hukum, sehingga seharusnya antaragugatan wanprestasi dengan gugatan melawan hukumtidak dapat diajukan secara bersamaan, akan tetapi harusdiajukan secara sendiri sendiri ;e Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak, olehkarena masih ada subyek hukum lain selain Tergugat III /Pembanding Ill yang juga harus digugat oleh Penggugat,yaitu Kepala UPL (Unit Layanan

Pengadaan) yang bertugasmemimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatanpengadaan barang / jasSa, mengingat sesuai Pasal 7aPeraturan Gubernur Bali No. 53 Tahun 2009 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa,Kepala ULP harus ikut bertanggung jawab dalam kegiatandan pengadaan barang / jasa ;DALAM POKOK PERKARA :e Bahwa Tergugat III / Pembanding III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak pernahmelakukan pelaksanaan pelelangan ulang terhadap prosespengadaan

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat Ill / Pembanding Ill yangmendalilkan gugatan Penggugat / Terbanding kabur, karenatelah mencampur adukkan antara gugatan wanprestasidengan gugatan perbuatan melawan hukum, hal ini tidakperlu dipertimbangkan lagi karena telah puladipertimbangkan dalam Eksepsi yang diajukan olehTergugat Il / Pembanding II ;e Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding menurut TergugatIll / Pembanding Ill kurang pihak oleh karena masih adasubyek hukum lain yang harus digugat yaitu kepala ULP(Unit Layanan

Permodalan Nasional MADANI (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Boyolali
2.Widaryanti

Terbanding/Tergugat : KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN)