tetapiAnkum menghendaki agar Terdakwa bisa dibina di Lembaga MasyarakatMiliter, dan sekembali dari Masmil dinarapkan jadi anggota yang baik danmasyarakat yang baik mengingat Terdakwa pada bulan Maret melaksanakanpurna tugas/pensiun dan sebenarnya Komandan Satuan sudah menilaiTerdakwa tidak layak lagi sebagai anggota TNI karena menjadikanKomandannya yaitu dalam hal ini Dandim 0706/Temanggung menjadi maludan mencoreng muka Komandannya dalam melaksanakan upaya teritorialdan menjalin kerjasama dengan Muspida

puluh ribu rupiah) untuk kayu kualitas baiksedangkan kayu kualitas kurang akan dibagi dua dan dijual Rp. 100.000,Halaman 9 dari 17 halPutusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Pts(seratus ribu rupiah) per batang ;Bahwa benar truck tersebut adalah sewa dengan harga Rp. 1.700.000,(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas tutntutan jaksa Penuntut Umum, terdakwamelaukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berkut :Bahwa ada kesepakatan tidak tetulis antara Pemerintah Kapuas Hulu,degan Muspida

Muspida Koordinatorb. Muspida Kabupatenc. Tim Kabupaten Ketua Anggotad. Tim Kecamatan Ketua Anggotae. Tim Desa Ketua Anggota2.

Muspida Koordinator : 3x 4x Rp2.500.000,00 Rp 30.000.000,00b. Muspida Kabupaten : 6x4~x Rp2.500.000,00 Rp 60.000.000,00c. Tim Kabupaten Ketua : 1x4x Rp2.500.000,00 Rp 10.000.000,00 Anggota : 18x 4x Rp2.500.000,00 Rp 180.000.000,00d. Tim Kecamatan Ketua : 1x2x4xRp1.500.000,00 Rp 12.000.000,00 Anggota : 4x2x4xRp1.000.000,00 Rp 32.000.000,00e. Tim Desa Ketua : 1x4x4xRp 750.000,00 Rp 18.000.000,00 Anggota : 37x4x Rp 500.000,00 Rp 74.000.000,00Rp 416.000.000,002. RapatRapat :a.

Maka sangat jelas jika hasilperhitungan dari BPKP tersebut tidak akuntabel dan independent karenaPihak MCL tidak mempermasalahkan dana tersebut dan BPKP melakukanaudit atas permintaan Penyidik dan sangat besar kemungkinan adanyapengaruh dan rekayasa Penyidik untuk menghalalkan sebagian danatersebut untuk melindungi unsur dari MUSPIDA, yang juga telah ikut sertamenikmati aliran dana dari MCL. Bahkan Hasil Audit dari Ahli BPKP tersebutHal. 82 dari 91 hal. Put.

Bahwa, Surat Keputusan Bupati Nomor: 500/33/PM/2012 a quo diterbitkan olehTergugat tidak secara tibatiba tetapi setelah melalui proses yang panjang dan Penggugat/tetap......41tetap membandel tidak mau memenuhi kewajibannya, walaupun dalam pembahasanpelanggaranpelanggaran tersebut, Tergugat telah melibatkan, DPRD Kabupaten Morotaidan MUSPIDA Kabupaten Morotai serta Penggugat sendin, adapun rincian kejadiannyaantara lain sebagai berikut;a.Hari Kamis tanggal 11 November 2010 diadakan Rapat Gabungan

oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwaPT.MMC. telah membayar Ijin Membangun ;Bahwa saksi mengetahui Tim dimaksud untuk melakukan Pemeriksaan ke PT.MMC.yang beranggotakan 7 orang dan di Ketuai oleh Jasmin Asisten II Pemda PulauMorotai;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tim dimaksud dan saksi meminta kebijakan agarPT.MMC. tidak ditutup, tetapi oleh Tim menyatakan agar saksi mendengar dariBupati langsung;Bahwa saksi bertemu Bupati Pulau Morotai, setelah Bupati Pulau Morotaimengadakan Rapat Muspida

Pulau Morotai dengan PT.MMC sekitar seminggusebelum kejadian pengerusakan di PT MMC yang dihadiri oleh Unsur Muspida yaituBupati, Dandim, DPRD, Kapolres, dan beberapa Kepala Dinas Kabupaten PulauMorotai;Bahwa saksi mengetahui yang dibicarakan pada saat pertemuan Muspida denganPT.MMC bahwa PT.MMC tetap akan di tutup oleh karena PT.MMC tidak membayarkewajibankewajibannya seperti Pembayaran Turan Papan Nama PT.

MMC di Desa NgeleNgele Kec.Morotai selatan Barat,selanjutnya pada foto copy bukti tersebutdiberi tanda T10 b;Foto copy Surat Undangan Rapat dari Pemerintah KabupatenPulau Morotai Kepada Unsur MUSPIDA Kabupaten PulauMorotai tanggal 14 Pebruari 2012 di Ruang sidang DPRDKabupaten Pulau Morotai, membahas perpindahan Masyarakat/ Desa......19. Bukti T.I s/d VII 10d:20. Bukti T.I s/d VII 10e:21. Bukti T.I s/d VII 10f :22. Bukti T.I s/d VII 10g:23.

oleh Pemerintah Daerah kabupaten PulauMorotai dengan dasar adanya pendelegasian wewenang sebagaimana Peraturan MenteriKelautan dan perikanan RI (bukti T.I s/d VII 19) ; Bahwa pihak Para Tergugat berulangkalimengupayakan penyelesaian secara administrasi melalui surat menyurat dengan Penggugatnamun tidak ada etikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan tunggakannya hinggaakhirya dikeluarkan Surat Keputusan penghentian sementara kegiatan usaha PT MMCsesuai rekomendasi dari DPRD Pulau Morotai dengan Muspida

Juanda dikenalsebagai lokasi Cianjur Mall ;Menarik biaya sewa dari penggarap untuk pembayaran Pancen dan PBB.Berhak menggusur penggarap liar yang tidak membayar biaya sewa ;Berkoordinasi dengan Muspida setempat mengenai besaran Pancen dan PBB ;Bahwa PT KIM tersebut bergerak dibidang pembangunan Mall di Panembong ;Bahwa seluruhnya yang saksi tahu luasnya 36 hektar dan tanah tersebut milik PTKIM ;Bahwa para penggarap sanggup membayar sewa sesuai kesepakatan danpemungutan sewa tersebut dibantu oleh

Juandadikenal sebagai lokasi Cianjur Mall.e Menarik biaya sewa dari penggarap untuk pembayaran Pancen danPBB.e Berhak menggusur penggarap liar yang tidak membayar biaya sewa.e Berkoordinasi dengan Muspida setempat mengenai besaran Pancendan PBB.e Bahwa saksi sebagai orang yang telah dipercaya dari PT. KIM yang bergerakdibidang pembangunan Mall di Panembong mengetahui tanah garapan yangmenjadi permasalahan pelapor atas nama H. Didi karena H.

Berkoordinasi dengan muspida setempat mengenai besaran pancendan PBB ;Bahwa benar terdakwa yang berinisiatif dan yang membuat kikitir yangdigunakan untuk memungut sejumlah uang kepada para penggarap di lahanPT.

Juandadikenal sebagai lokasi Cianjur Mall ;e Menarik biaya sewa dari Penggarap untuk pembayaran pancen danPBB ;e Berhak menggusur penggarap liar yang tidak membayar biaya sewa;e Berkoordinasi dengan muspida setempat mengenai besaran pancendan PBB ;Bahwa benar terdakwa yang berinisiatif dan yang membuat kikitir yangdigunakan untuk memungut sejumlah uang kepada para penggarap di lahan PT. KIMtersebut dan dipergunakan untuk membayar pajak PBB tanah PT.

., telah mengajukangugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :1.Bahwa Para Penggugat memiliki tanah kebun sawit seluas + 8 hektar atau 4 (empat)kapling masingmasing Penggugat memiliki 2 Ha atau (satu) kapling, Penggugattermasuk anggota Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dantanah Penggugat terletak di Kecamatan Tapung Hilir Desa Beringin Lestari yangdiperolehnya berdasarkan hasil sosialisasi 138 kapling antara masyarakat DesaBeringin Lestari dengan unsur Muspida pada tahun

pelaksana penandatanganan lahan 15 kapling yang terletak di Desa CintaDama dan 10 kapling terletak di Desa Cinta Damai sebagai Tanah Kas Desa danbukanlah kesepakatan masyarakat untuk menyerahkan tanahnya sebagai Tanah KasDesa;Bahwa sementara berdasarkan Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tim GabunganPemda Kampar Pembahasan Hasil Sosialisasi 138 Kapling PT.Ramajaya Pramukti,pada tanggal 11 Desember 2000 telah dilakukan musyawarah di Kantor PerwakilanPT.Ramajaya Pramukti Pekanbaru yang dihadiri ole unsur muspida

izinnya ; Bahwa di Desa Banuaji II tidak ada pihak lain memiliki IPK ; Bahwa 1,5 Kilo Meter (KM) yang telah ditebang ; Bahwa lahan di Banuaji IT Warisan dari Ompu Raja Sorba Hutapea ; Bahwa Makmur, Jenner Hutapea dan Jannes Hutapea pemilik lahan di Banuaji I ; Bahwa di Desa Nahornop Banuaji II lokasi lahan tersebut ; Bahwa Jenner Hutapea dan Jannes Hutapea 1 (satu) keturunan ; Bahwa Jenner Hutapea sebagai Raja Adat + 15 (lima belas) tahun ; Bahwa pada tahun 1980 ada penyerahan tanah adatBahwa kepada MUSPIDA

Panjaitan No. 37Desa , Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ;Bahwa Saksi tidak tahu objek gugatan dalam perkara ini ; Bahwa Saksi tahu penyerahan tanah dari marga Hutapea kepada PEMKAB TAPUT ; Bahwa 270 Ha luas tanah tersebut ; Bahwa marga Hutapea dari Desa Pansurbatu yang menyerahkan tanah tersebut ; Bahwa...39Bahwa tidak ada yang keberatan ; Bahwa ada ucapan terimakasih (pagopago) disaksikan oleh MUSPIDA ; Bahwa yang menerima Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara ; Bahwa ditanam sejak

terhadap surat dari KPU Provinsi BengkuluNomor 484/KPUProv007/IV/2010 tanggal 27 April 2010 dan Nomor 485/KPUProv007/IV/2010 tanggal 27 April 2010 perihal penguatan pemilukadaserentak Provinsi Bengkulu tahun 2010 merupakan bentuk legalitas danpayung hukum bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk tetap melanjutkan tahapanpemilukada sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (BuktiT3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi dan masukanberbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida

Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur RS HImaka adalah pantas dan wajar serta beralasan bilamana segala uangyang ada di dalam Rekening BIN dipergunakan sebagai berikut:a.Untuk menyelamatkan agar operasional RS HI tidak di tutup olehDepartemen Kesehatan Pematangsiantar karena Izin HO danOperasional sudah berakhir.Biaya perpanjangan izin operasional tetap RS HI 2008 2013.Untuk mengedepankan pelayanan public kepentingan umum dibidang kesehatan agar RS HI tetap kondusif sebagaimana jugadiharapkan oleh Muspida

Pematangsiantar dan Simalungun.Pembayaran biaya Pokja untuk mendapatkan Akreditasi sertauntuk menghindari dicabutnya izin operasional HI, seyogianyasudah selesai pada tahun 2008.Biaya mengikuti pameran Hospital Expo selama satu minggu diMedan dimana biaya ditanggulangi oleh RS HI dan Terdakwaturut serta memberikan pemaparan tentang pelayanan danHalaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDNkemajuan RS HI di hadapan Muspida Plus Sumatera Utara diGubernuran pada tanggal 8 September 2008

Untuk mengedepankan pelayanan public kepentingan umum dibidang kesehatan agar RS HI tetap kondusif sebagaimana jugadiharapkan oleh Muspida Pematangsiantar dan Simalungun.d. Pembayaran biaya Pokja untuk mendapatkan Akreditasi serta untukmenghindari dicabutnya izin operasional HI, seyogianya sudahselesai pada tahun 2008.e.

Biaya mengikuti pameran Hospital Expo selama satu minggu diMedan dimana biaya ditanggulangi oleh RS HI dan Terdakwa turutserta memberikan pemaparan tentang pelayanan dan kemajuan RSHI di hadapan Muspida Plus Sumatera Utara di Gubernuran padatanggal 8 September 2008.f. Biaya transportasi untuk menerima piagampiagam penghargaan diKota Pematangsiantar maupun di luar Kota Pematangsiantar.g.

terletak di wilayah Dusun Palambasan, Kelurahan Tawalian,Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat denganbatasbatas:UtaraTimurSelatanBaratberbatas dengan saluran air;berbatas dengan gunung kecil/BuntuBuntu;berbatas dengan sawahnya Muspida Mandadung;berbatas dengan sawahnya S. Tarangga dan sawahnyaAllokaiyang;Bahwa sawah milik Ny. Jumeity, S.

., seluruh Anggota DPRD, para Kepala SKPD dan Muspida Plus.

Wahidin No.2a Kabupaten Pati dilakukan RapatParipurna untuk Penetapan Perubahan APBD Kabuapten Pati Tahun 2003 yangdipimpin oleh Wiwik Budi Santoso, SH. dan dihadiri oleh seluruh Anggota DPRDKabupaten Pati Periode 19992004, Bupati Pati Periode 20012006 yaituTasiman, SH. dan seluruh SKPD Kabupaten Pati serta Muspida Plus dan DPRKabupaten Pati mengeluarkan Keputusan DPRD Pati No.39/KEP/2003 tanggal30 Oktober 2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah KabupatenPati Tentang Perubahan Anggaran

,seluruh Anggota DPRD, para Kepala SKPD dan Muspida Plus. DPRDKabupaten Pati mengeluarkan Keputusan Persetujuan DPRD No.08/KEP/2003tanggal 26 Februari 2003 tentang Persetujuan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 menjadi Peraturandan Daerah dan terhadap penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003Hal. 27 dari 71 hal. Put.

Wahidin No.2a Kabupaten Pati dilakukan RapatParipurna untuk penetapan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 yangdipimpin oleh Wiwik Budi Santoso, SH. dan dihadiri oleh seluruh Anggota DPRDKabupaten Pati Periode 19992004, Bupati Pati Periode 20012006 yaituTasiman, SH. dan seluruh SKPD Kabupaten Pati serta Muspida Plus dan DPRKabupaten Pati mengeluarkan Keputusan DPRD Pati No.39/KEP/2003 tanggal30 Oktober 2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah KabupatenPati tentang Perubahan Anggaran

MUSLIMIN Bin LA MOONDOuntuk diteruskan kepada PT.AMIdan Muspida Kabupaten Buton yang isi data tersebut memuat 131 orangpetani rumput laut yang gagal panen yang disebabkan oleh aktivitaspertambangan yang dilakukan PT.AMI; Bahwa dengan adanya data tersebut oleh pihak Pemda kabupaten Butondalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton melakukan surveipada lokasi yang dimaksud namun dalam pelaksanaan survei tersebut tidakditemukan adanya dampak pencemaran lingkungan dan tidak ditemukan adapetani

MUSLIMIN Bin LA MOONDOuntuk diteruskan kepada PT.AMIdan Muspida Kabupaten Buton yang isi data tersebut memuat 131 orangpetani rumput laut yang gagal panen yang disebabkan oleh aktivitaspertambangan yang dilakukan PT.AMI; Bahwa dengan adanya data tersebut oleh pihak Pemda Kabupaten Butondalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton melakukan surveipada lokasi yang dimaksud namun dalam pelaksanaan survei tersebut tidakPutusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Psw10ditemukan adanya dampak pencemaran lingkungan

MUSLIMIN Bin LA MOONDOuntuk diteruskan kepada PT.AMIdan Muspida Kabupaten Buton yang isi data tersebut memuat 131 orangpetani rumput laut yang. gagal panen yang disebabkan oleh aktivitaspertambangan yang dilakukan PT.AMI;Bahwa dengan adanya data tersebut oleh pihak Pemda Kabupaten Butondalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton melakukan surveipada lokasi yang dimaksud namun dalam pelaksanaan Survei tersebut tidakditemukan adanya dampak pencemaran lingkungan dan tidak ditemukan adapetani

HAMIZUselanjutnya diserahkan untuk dibagikan kepada 131 Orang yang disaksikanoleh Muspida Kecamatan Talaga Raya;Bahwa setelah terdakwa 5. HAMIZU menerima uang tersebut, pada hari itujuga sekitar pukul 14.00 wita, bertempat dirumah terdakwa 3.ZAHARUDDIN, ST., di Kelurahan Talaga , Kec. Talaga Raya, Kab, Butonuangtersebut langsung disalurkan kepada para petani melalui terdakwa 1.ABIDIN, terdakwa dan MANSYUR , setiap orang mendapat Rp.10.900.000,;Bahwa adapun peran dari terdakwa 5.

cermatataupun keliru (onvoldoende gemotiverd), dengan pertimbangan sebagaiberikut :e Bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP) yang dikeluarkan oleh DinasKelautan dan Perikanan yang dipakai dasar bagi oleh Para Terdakwauntuk mengambil tripang in casu masa berlakunya sampai tanggal 4 Juni2012, sedangkan Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada tanggal23 Agustus 2011;e Bahwa ternyata SIP in casu atas nama orang tua Terdakwa yangbernama ANTON B, bukan JAMIL BIN ANTON;e Bahwa sesuai dengan hasil rapat Muspida

AKA beserta timnyamelakukan expose di kantor pemerintah Kota Sukabumi dengan dihadiriWalikota Sukabumi beserta Muspida Kota Sukabumi serta Ketua DPRDdengan materi pemaparan rencana bangunan Pasar Pelita KotaSukabumi, mulai dari bentuk bangunan sampai dengan harga jual ; Selanjutnya pada awal tahun 2015 pemerintah kota Sukabumimengundang para pedagang lama Pasar pelita kota sukabumi untukmenghadiri acara Sosialisasi pembangunan pasar pelita di Gedung OlahRaga (GOR) Merdeka kota Sukabumi, dan ketika

AKA mengadakan acara atauexpose untuk sosialisasi rencana pembangunan pasar pelita kotaSukabumi yang berlokasi di Gor Pasar pelita yang dihadiri oleh sekitar300 (tiga ratus) orang pedagang, yang mana dalam acara tersebutdihadiri oleh Walikota Sukabumi, para muspida Kota Sukabumi, danketika itu terdakwa Ir.

Bahwa menurut kami TERGUGAT III dan/atau PRINSIPAL PENGGUGATdan/atau KUASANYA TIDAK DITEMUKAN pokok pokok KEDUDUKAN SAHSECARA HUKUM baik IDENTITAS PIHAK dari PRINSIPAL PENGGUGATberdasar KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atau KARTU KELUARGA (KK)atau. berdasarkan MUSPIDA dan/atau MUSPIDA melalui SURATKETERANGAN TEMPAT TINGGAL YANG SAH SECARA HUKUM?.

11.Bahwa PENGGUGAT juga tak menturutsertakan para pihak MUSPIDA,MUSPIKA, serta BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Kantor PertanahanSidoarjo, yang pada dalil gugatan penggugat menyatakan adanya surat:PERMOHONAN? Apakah Surat Permohonan = adalah suatu buktiKEPEMILIKAN TANAH; dan atau/ PENGUASA yang pada pokoknyaMENGUASAI TANAH TERSEBUTKAN?

Arara Abadi di Provinsi Riau, sebatas luas 2.090 Hektar di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

PPU, untuk memproses usulpenetapan lokasi pembangunan rumah dinas bupati dan muspida dan diteruskankepada saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO, selaku kepala bagianpemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda kab.PPU dan BPN Penajam.Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku KepalaBagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat darisaksi KASIM ASSEGAF tersebut, berdasarkan disposisi saksi Drs.

PPU, untuk memproses usulpenetapan lokasi pembangunan rumah dinas bupati dan muspida dan diteruskankepada saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO, selaku kepala bagianpemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda kab.PPU dan BPN Penajam.Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku KepalaBagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat darisaksi KASIM ASSEGAF, SE tersebut, berdasarkan disposisi saksi Drs. H.

Penajam Paser Utara membuat surattentang Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan,yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara,dengan mengusulkan prioritas pengadaan lahan + 20 hauntuk: rumah jabatan Bupati, rumah jabatan WakilBupati, rumah adat (lamin), guest house, graha pemuda,dan rumah jabatan muspida;4.

Penajam Paser Utara membuat surattentang Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan, yang ditujukan kepada BupatiPenajam Paser Utara, dengan mengusulkan prioritas pengadaan lahan + 20 ha untuk:rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati, rumah adat (lamin), guest house,graha pemuda, dan rumah jabatan muspida;e Bahwa masih dalam bulan Januari 2010 tersebut, Terdakwa selaku Kepala BappedaKabupaten PPU memberikan informasi kepada saksi Kasim Assegaf, S.E. bahwaPemerintah Kabupaten Penajam Paser

Penajam Paser Utara membuat surattentang Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan, yang ditujukan kepada BupatiPenajam Paser Utara, dengan mengusulkan prioritas pengadaan lahan + 20 ha untuk:rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati, rumah adat (lamin), guest house,graha pemuda, dan rumah jabatan muspida;Bahwa masih dalam bulan Januari 2010 tersebut, Terdakwa selaku Kepala BappedaKabupaten PPU memberikan informasi kepada saksi Kasim Assegaf, S.E. bahwaPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Saksi selakuDansatlak Gakkum/Wal melaksanakan perintah Dandenpom untukmelaksanakan Walakhir di Alunalun Barat Kota Serang dalam rangkakegiatan sepeda nusantara yang dihadiri oleh Menko Polhukam, parapejabat Kemhan dan Muspida Provinsi Banten.3.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 seluruhanggota Satlak gakkumwal harus sudah berkumpul pukul 06.00 Wibdi Alunalun Barat Kota Serang sesuai perintah Dandenpom untuktugas pengawalan terakhir (Walakhir) acara kegiatan sepedanusantara yang dihadiri Menkopolhukam dan para pejabat Kemhanserta Muspida Provinsi Banten bertempat di Alunalun Barat KotaSerang.Halaman 18 dari halaman 37 Putusan Nomor: 78K/PM II08/AD/III/20194.

Bahwa benar karena Terdakwa merasa tersinggung dan kesalkarena ditegur dan dimarahi oleh Saksi Kapten Com Nana Heryanadengan katakata binatang akibat datang terlambat dalampengamanan acara kegiatan sepeda nusantara yang dihadiriMenkopolhukam dan para pejabat Kemhan serta Muspida ProvinsiBanten bertempat di Alunalun Barat Kota Serang serta sebelumnyaTerdakwa juga pernah dimarahi oleh Saksi Kapten Cpm NanaHeryana dengan katakata binatang, sehingga karena kekesalan yangmemuncak Terdakwa mengirim pesan

bawah talrotan atas seijin Terdakwa, sehingga karyawan maupun bahanmakanan diangkut dengan cara transfer, yaitu penggantian unit padasaat hendak melintasi tali rotan tersebut dan melarang karyawanmembawa alatalat kerja seperti mesin genset kecil untuk menunjangpekerjaan dilapangan, apalagi penunjang lainnya seperti pengirimanBBM;Bahwa tindakan pihak perusahaan dalam memfasilitasi pemortalanyang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pada tanggal 5 Mei 2019Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya beserta Muspida

Murung Raya dan selanjutnya memasang tali HintingAdat dengan menutup jalan koridor dengan membentangkan tali rotantersebut ;Bahwa sekitar pada tanggal 5 Mei 2019 pihak Pemerintah Daerah Kab.Murung Raya yakni Bupati dan Wakil Bupati beserta Muspida adamendatangi Terdakwa dan kawankawannya di lokasi penutupan jalankoridor di Km. 68 tersebut yang tujuan kedatangan meminta Terdakwa dankawankawannya membuka tali yang dipasang akan tetapi tidak diindahkandan tetap dilakukan penutupan jalan hingga akhirnya

Ichsan MedicalCentre (PT IMC /Rumah Sakit IMC) juga ikut menghadirkan seluruhelemen masyarakat /atau warga yang berdomisili di Bintaro, akantetapi juga menghadirkan unsurunsur MUSPIDA (MusyawarahPimpinan Daerah) di wilayah Kota Administratif Tangerang Selatan,seperti; para Ketua RT dan Ketua RW di lingkungan KelurahanJombang, Lurah Kelurahan Jombang, Camat Kecamatan Ciputat,pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan danpegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) KotaTangerang Selatan

Dimana pada saat pelaksanaan GroundBreaking di hari tersebut dilakukan, pihakpihak yang hadir dan ikutmenyaksikan pelaksanaan Ground Breaking tersebut dihadiri dihadiridan disaksikan unsur MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) kotaTangerang Selatan, tokohtokoh masyarakat, tokoh agama,perwakilan masyarakat /atau warga, perwakilan dari media elektronikmaupun media cetak, serta berbagai lapisan masyarakat.Halaman 94 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRG11.Bahwa uraian kronologis lahir

Ichsan Medical Centre (PT IMC /Rumah SakitIMC Bintaro) bersamasama unsur para pemangku /atau alatkelengkapan MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) KotaTangerang Selatan maupun yang mewakilinya adalah nyatanyatamerupakan sikap diam, Bahwa keadaan PARA PENGGUGAT sekalipun melihat,mendengar, membaca dan turut menyaksikan /atau melihatberagam cara sosialisasi /atau penyebarluasan informasi /ataupengumuman dan konsultasi tentang lahir dan terbitnya 2 (dua)Surat Keputusan TUN tersebut yang dilakukan PT.

Ichsan Medical Centre (PT IMC /Rumah SakitIMC Bintaro) bersamasama unsur para pemangku /atau alatkelengkapan MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) KotaTangerang Selatan, hal mana yang bertindak untuk dan atas namaBadan /atau Pejabat TUN tersebut adalah Kantor BadanPelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatansebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dipandang /ataudianggap bahwa, masyarakat /atau warga kota Tangerang Selatanpada umumnya, dalam hal ini PARA PENGGUGAT padakhususnya telah

Ichsan Medical Centre (PT IMC/Rumah Sakit IMC Bintaro) bersamasama unsur parapemangku /atau alat kelengkapan MUSPIDA (MusyawarahPimpinan Daerah) Kota Tangerang Selatan, hal mana yangbertindak untuk dan atas nama Badan /atau Pejabat TUNtersebut adalah Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu(BP2T) Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diuraikandiatas, dapat dipandang /atau dianggap bahwa, masyarakat/atau warga kota Tangerang Selatan pada umumnya, dalam halini PARA PENGGUGAT pada khususnya telah