Ditemukan 256 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasal364 pasal26 pasal64 pasal363 pasal114
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-02-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 22/Pid.B/2013/PN.Pwi
Tanggal 25 April 2013 — ARI BUDI DARMAWAN Als. WAWAN Bin DARWANTO;
33 — 11
  • O02/ 08 No. 53 JakartaSSn= Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pencurian
Putus : 06-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837 K/Pid/2012
Tanggal 6 Nopember 2013 — H. ABDUL RAHMAN ISMAIL Alias H. BOTAK Bin H. ISMAIL (Alm.)
78 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Advokat selaku kuasahukum Haji Abdul Rahman Ismail mendatangi Kantor SPKT PoldaKaltim membuat dan menandatangani Laporan Polisi tanggal 1November 2011 Nomor LP/K/237/X1I/2011/POLDA KALTIM/SPKTtentang Tindak Pidana membuat Akta Otentik isinya tidak benaratau palsu berupa Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 yang terus berlanjut sampaipenerbitan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun2009 tanggal 4 Desember 2009, sebagaimana dimaksudkan Pasal264 Ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/Pid/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — I MADE SUTRISNA
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakdilakukan dihadapan PPAT, bukan berarti akte jual belitersebut palsu/dipalsukan, tetapi secara yuridis akte jual belitersebut tidak mempunyai nilai bukti autentik, tetapi turunkwalitas sebagai bukti surat bawah tangan.g Bahwa fakta hukum tersebut telah terungkap dalampersidangan sebagaimana keterangan saksisaksi, saksi ahli,keterangan terdakwa bukti surat dalam berkas perkara sertabukti surat yang diajukan terdakwa dengan kode T. 1 s/d T.14, maka berdasarkan fakta hukum tersebut unsur kedua Pasal264
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Asnawi Bin Basri
188 — 97
  • Menyatakan Terdakwa Asnawi Bin Basri terbukti bersalah melakukan tindakpidana pemalsuan surat ternadap aktaakta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal264 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam DakwaanKesatu;2.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 163/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Raya Irwansyah Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat II : Sartini Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat III : Indra Budi Santosa Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat IV : Lisa Suryani Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat V : Harry Yudha Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Terbanding/Penggugat : Ny. Benna Ria Sianturi
Terbanding/Turut Tergugat : Ading Sajidin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hasan Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VII : Solihin Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Subari Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat IX : Modi Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat X : Dewi Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XI : Yayah Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Udin Bin Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Hj.Sopiah Binti Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XV : Bapak Camat Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Bank Panin
86 — 61
  • setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa Turut Tergugat yakni Ading Sadjidin dan Penggugat yakniBenna Ria Sianturi, saat ini telah dilaporkan oleh Indra BudiSantosa (Tergugat III) ke Kepolisian Daerah Metro Jaya denganLaporan Polisi Nomor : LP / 3108 / VI / 2018 / PMJ / Dit.Reskrimum pada Tanggal 07 Juni 2018 atas dugaan TindakPidana Pemalsuan dan atau Pemalsuan Dokumen dan atauMenyuruh menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentikdan atau Perbuatan Berlanjut / Pasal 263 KUHP dan atau Pasal264
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 87/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 31 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : NOVEL OEMAR MACHTOEB Diwakili Oleh : EMANUEL MIKAEL KOTA, SH
Terbanding/Tergugat I : HJ. SUKMAWATI
Terbanding/Tergugat II : LENNY Alias TIONG TJAI LIANG
Terbanding/Tergugat III : ADRIAN HARTANTO WIJAYA
Terbanding/Tergugat IV : IRENE FEBERIAN WIJAYA
Terbanding/Tergugat V : HARIANTO Alias NGO TJAW SIENG
Terbanding/Tergugat VI : CHANDRA LESMANA Alias LOUW SING TJOEN
Terbanding/Tergugat VII : SUSILAWATI
Terbanding/Tergugat VIII : ISKANDAR
Terbanding/Tergugat IX : MUHAMMAD ALI
Terbanding/Tergugat X : MARDIANA
Terbanding/Tergugat XI : JAINAL AHDIANSAH
Terbanding/Tergugat XII : Hj KASNIWATI Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XIII : SUPIAH Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XIV : JUMILAH selaku istri dari johor ILYAS Almarhum
Terbanding/Tergugat XV : DJALEHA Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XVI : DJAMHARI Bin ILYAS
Terbanding/Tergugat XVII : LINDA Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XVIII : BAMBANG ABDUL HARIS Bin RUSLI BAKAR
Terbanding/Tergugat XIX
203 — 73
  • dimohonkan banding dalam perkara a quo dengan sejumlahputusan pidana sebagaimana yang telah Pembanding uraikan diataskarena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo tidak secara sungguhsungguhmempertimbangkan eksistensi putusan putusan pidana tersebut diatasyang telah diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo yangtelah membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263ayat 1 KUHPidana) dan tindak pidana menggunakan surat palsu (pasal264
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2013 — SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN
122 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disebutkan diatas adalah merupakan arsip Negara dan secara resmi ada menjadi arsipMahkamah Agung Republik Indonesia adalah juga diumumkan secara lisan(terpublikasi dengan baik) selaku demikian itu halhal yang dapat dianggap telahdiketahui Pengadilan sebagai benar adanya demikian karenanya fisik Novumtersebut tidak lagi harus diajukan bersama memorie Peninjauan Kembali ini.Bahwa mengingat "TIDAK TERDAPAT BATAS WAKTU TERTENTU" untukpengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana vide Pasal264
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-07-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 393/Pdt.G/2012/ PN JKT.BAR
Tanggal 4 April 2013 — RAMLI ALI, dkk; LAWAN; ONG TJING HOK, dkk
218 — 307
  • sebelum kasus ini selesai ternyata saksi dipindah tugas ; Bahwa waktu saksi menjadi Penyidik di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat banyak Akta Jual beli palsu ;Halaman 80 dari 140 Putusan Perdata N o: 393/Padt.G/2012/ PN.JKT.BARBahwa AktaAkta Jual Beli tersebut semuanya yang membuat H.MaswanBahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Notaris Raden SudibioDjojopranoto Bahwa sebelum saksi pensiun, saksi sebagai Penyidik di Polsek Kebon Jeruk;Bahwa penyerobotan tanah, dan membuat surat palsu tersebut adalah pasal264
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-03-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 28/PID.B/2015/PN.MGG
Tanggal 26 Mei 2015 — IMAM SAFI’I Bin PARMIN
76 — 11
  • SITI ELISA binti KUSNAN telah memakai aktaaktaotentik berupa foto copy blangko surat simpanan wajib khusus/bilyet deposito,yang isinya tidak benar atau yang di palsu seolaholah benar dan tidak di palsu,sehingga kantor Kospin Jasa Cabang Magelang menderita kerugian sebesar Rp.5.100.000.000, (lima milyar seratus juta rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
HARTO KHUSUMO
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
1.H. Abdul Halim
1.REMON ARKA
400 — 303
  • Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3/Pbt/KEMATR/V/2021 tanggal31 Mei 2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKIJakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September2019;Terdapat Laporan Polisi Nomor LP/B/0613/X/2020/BARESKRIM tanggal 28 Oktober 2020 dugaan tindak pidanaKeterangan Palsu) Dalam Akte/Otentik UndangUndangNomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 266, pemalsuansurat otentik UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal264
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor KUHP Tahun 1915
3977 — 4895
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  • milik atau hak lainnya atassesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan ataupenggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman ataukepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lamadua tahun.Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan mak sudtersebut, memakai surat keterangan itu seolaholah sejati dan tidakdipalsukan.Pasal 275Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwadiperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal264
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 K/PID/2014
H. HARSONO KOESMANTO bin SRI SADONO
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dakwaan Subsidiair Pasal264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 266ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 28-10-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 861/Pid.B/2019/PN SDA
Tanggal 9 Maret 2020 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E.,M.Com. Binti ISKANDAR
739 — 321
  • immateriil, yaituPuskopkar Jatim tidak bisa menyelesaikan sisa pinjaman kredit di BankTabungan Negara (BTN) Cabang Surabaya yang saat ini masih tersisakurang lebin sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) dantidak bisa merealisasikan perumahan buat anggota Puskopkar Jatimyang terdiri dari buruh/karyawan pabrik serta tidak bisa membuat akadkredit dengan para pemilik rumah.Halaman 39 dari 174 Putusan Nomor 861/Pid.B/2019/PN SDAPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal264
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 02-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 84-K/PM.II-10/AD/XII/2016
Tanggal 21 Februari 2017 — Sefuloh, pangkat Serda, NRP. 604246
124 — 46
  • Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalamdakwaan ke satu Primer Barang siapa melakukan pemalsuan surat Akte Otentik,sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal264 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primer.2.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 16-07-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 241/Pid.B/2014/PN.Siak
Tanggal 28 Mei 2015 — PIDANA: ANDRE Als HERI
120 — 117
  • ini adalah juga bersifat alternatif yaitudengan ditandai adanya kata Atau pada bagian unsutr ini;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, makaapabila salah satu bagian dari sub unsur pada unsur ini telah terbuktimaka keseluruhan unsur ini juga dinyatakan telah terbukti secara sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum, bahwa yangdimaksud dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat itu seolah olah asli dan tidak dipalsukan pada unsur pasal264
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Februari 2012 — DJOKO SOEGIARTO TJANDRA
2434 — 3793 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Contohcontoh di atas menggambarkan bahwa penafsiran JaksaPenuntut Umum atas Pasal 263 KUHAP itu akan mengacaukansistem hukum KUHAP, khususnya mengenai Peninjauan Kembali.Sebab penafsiran Jaksa Penuntut Umum tersebut akan berdampakpada perubahan seluruh ketentuan mengenai Peninjauan Kembali yangterdapat dalam KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka ke12 KUHAP, Pasal264, 265, 266, 267, 268, sampai dengan Pedoman PelaksanaanKUHAP..K nMenteri Kehakiman R lik Indonesi Nomor:M.01.PW.07.