ALI, saksiSafaruddin dan saksi Asmudin merasa dirugikan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (2) KUHP.SUBSIDAIRBahwa terdakwa HERLIS Alias LIS Bin H.

Samir, SSt Mk,M.AP Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikPolda Sulsel.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (1) KUHP.LEBIH SUBSIDAIRBahwa terdakwa Herlis Alias Lis Bin H.

Ali,sebagaimanaDiatur dan diancam Pidana dalam pasal264 Ayat (2) KUHP ;Subsidiair Perbuatan terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. Ali ,sebagai mana Diatur dan diancam Pidana dalam pasal264 Ayat (2) KUHP ;Lebih Subsidiair Perbuatan terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. Ali ,sebagai mana Diatur dan diancam Pidana dalam pasal264 Ayat (2) KUHP ;Lebih lebih Subsidiair Perbuatan terdakwa Herlis Alias Lis Bin H.

Ali ,sebagai mana Diatur dan diancam Pidana dalam pasal264 Ayat (2) KUHP ;Dengan uraian persitiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaandimaksud, sehingga tidak perlu Kami Penasihat Hukum ulangi kembaili.ll.

HAGKONG JUNEDI SIHOTONG dan Terdakwa telahselesai dan dapat diambil, lalu Terdakwa menemui PETRUS SIREGAR diPasar Lama Ujung Batu untuk mengambil SIM Golongan C palsu az.n.HAGKONG JUNEDI SIHOTONG dan Terdakwa yang selanjutnya akandigunakan sebagai Surat pelengkap saat Terdakwa mengendarai sepedamotor dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribuRupiah) kepada PETRUS SIREGAR sebagai ongkos pengurusan SIMtersebut,Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat

HAGKONG JUNEDI SIHOTONG dan Terdakwa telahselesai dan dapat diambil, lalu Terdakwa menemui PETRUS SIREGAR diPasar Lama Ujung Batu untuk mengambil SIM Golongan C palsu a.n.HAGKONG JUNEDI SIHOTONG dan Terdakwa yang selanjutnya akandigunakan sebagai Surat pelengkap saat Terdakwa mengendarai sepedamotor dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribuRupiah) kepada PETRUS SIREGAR sebagai ongkos pengurusan SIMtersebut;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mempertimbangkan Putusan Sela atas keberatan dariTerdakwa;Setelah mendengar keterangan saksisaksidan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukanoleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:i:Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUPENO bin (alm) DARMINTOMARDJANbersalah melakukan tidak pidana Turut Serta dalampemalsuan surat otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal264

kedua yang disaksikan oleh Endah WidyaNingrum dan Ayumi dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah RagilAlfian, S.H. tertanggal 31 Desember 2014 adalah non identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tanganpembanding atas nama Ester Ambarwati;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga MajelisHakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilihlangsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal264

melakukan perbuatan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2017/PN JpaA.d.1.a.d.2.Tentang Unsur Barang siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapadalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yangdalam perkara ini ialah Terdakwa Bambang Supeno Bin (Alm)DarmintoMardjanyang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukansebagai terdakwa di depan persidangan, telah melakukan tindakpidana melanggar Pasal264

tanda tangandalam akta jual beli Nomor:1035/2014 atas nama Ester Ambarwati.Perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori perbuatan turutserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasansebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis HakimHalaman 24 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2017/PN Jpaberkeyakinan unsurmereka yang turut serta melakukan perbuatanterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal264

satu) lembar surat Keterangan Waris dari Desa Senenan tanggal 2Juni 2014, bahwa (alm) Ngatmi mempunyai anak 2. bernama EsterAmbarwati dan Bambang Supeno.Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ester Ambarwati, maka sudahsepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EsterAmbarwati.Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhihukuman pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biayaperkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;Memperhatikan Pasal264

tersebut sebagai pelengkap saatTerdakwa mengendarai sepeda motor, hingga akhirnya Terdakwa ditangkappada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, sekitar pukul 11.00 Wib di JalanRaya Umum Tandun tepatnya di Simpang Kadapol Desa Koto TandunKabupaten Rokan Hulu oleh saksi RINALDI, saksi NOFRIALDI, dak saksiINDRA SAPUTRA (ketiganya Anggota Satlantas Kepolisian Resor RokanHulu) akibat menggunakan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Golongan C palsutersebut;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ke1 dan ke2: Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturanhukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan sertapertimbangan keadaankeadaan yang memberatkan dan keadaankeadaanyang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP, dengan demikianperbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu memenuhi unsurunsur Pasal264

H.Eddy Yunus, ST.MM. menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000.000, (duabelas milyar rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal264 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 April 2007 yangisinya adalah sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa H. Prof. DR.

KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATAADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DARI HAKIMKASASI TENTANG "PEMAHAMAN MEMBUAT SURAT PALSU (PASAL264 AYAT (1) KE1 KUHP)1. Bahwa kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi dimaksud,adalah terkait dengan pemahaman tentang "membuat surat palsuHal. 10 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1)ke1 KUHP, dapatdijelaskan sebagai berikut :a.

Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Nganjuk di halaman 103,yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan TinggiSurabaya, secara jelas dinyatakan, bahwa perbuatan PemohonPeninjauan Kembali telan memenuhi semua unsurunsur Pasal264 KUHP ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;b. Bahwa unsurunsur Pasal 264 KUHP ayat (1) kKe1 KUHP jo.

;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah nyata bahwa unsurunsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal264 ayat (1) jo.

sebagai ongkos pengurusan SIM tersebut,selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 400.000, (EmpatRatus Ribu Rupiah) kepada JUNAIDI LUBIS Als JUNAIDI Bin Syarifuddinsebagai ongkos membuat SIM Golongan C sedangkan sisa uang Rp.200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa sebagai ongkosmencarikan dan menjadi perantara bagi orang yang ingin membuat Surat IjinMengemudi (SIM) kepada JUNAIDI LUBIS Als JUNAIDI Bin Syarifuddin;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

dipalsutersebut untuk mengendarai Truck Trailler untuk mengangkut barangsejak bulan Maret 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Januari2016 ; Bahwa akibat perouatan Terdakwa yang mempergunakan SIM B IIUmum JATIM atas nama Terdakwa yang dipalsukan seolaholahbenar dan tidak dipalsu tersebut telah menimbulkan kerugianterhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu PNBP yangseharusnya dibayarkan ke Negara menjadi tidak dibayarkan olehTerdakwa ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal264

berita acara sidang dan untuk mempersingkatputusan ini, segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggapsebagai bagian dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah melakukansuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatanTerdakwa haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan olehPenuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : Kesatu : melanggar Pasal264

Terdakwasebagai ongkos pengurusan SIM tersebut, selanjutnya Terdakwamemberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah)kepada JUNAIDI LUBIS alias JUNAIDI bin Syarifuddin sebagai ongkosmembuat SIM Golongan C sedangkan sisa uang Rp200.000,00 (dua ratusribu Rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai ongkos mencarikan dan menjadiperantara bagi orang yang ingin membuat Surat ljin Mengemudi (SIM)kepada JUNAIDI LUBIS alias JUNAIDI bin Syarifuddin;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

Terdakwasebagai ongkos pengurusan SIM tersebut, selanjutnya Terdakwamemberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah)kepada JUNAIDI LUBIS alias JUNAIDI bin Syarifuddin sebagai ongkosmembuat SIM Golongan C sedangkan sisa uang Rp 200.000,00 (dua ratusribu Rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai ongkos mencarikan dan menjadiperantara bagi orang yang ingin membuat Surat ljin Mengemudi (SIM)kepada JUNAIDI LUBIS alias JUNAIDI bin Syarifuddin;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

selanjutnya akan di pertimbangkan DakwaanJaksa Penuntut umum ;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut umumdengan dakwaan disusun secara alternatif ; maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan ;Menimbang bahwa setelah di peroleh fakta fakta hukumsebagaimana tersebut di atas;Majelis Hakim berpendapat bahwadakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum tersebut di atas adalahdakwaan pertama ; bagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal264

tanda tanganKepala desa Menoreh yang dipalsukan Terdakwa tersebut telah menimbulkankerugian berupa uang pologoro sebesar Rp.600.000,00 yang diterimaterdakwa tidak disetorkan ke Kas desa dan tidak diserahkan kepada yangberhak menerimanya yaitu Kepala desa, Kepala dusun, dengan demikianperbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke 4 ;15Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas perbuatanterdakwa telah memenuhi unsur pemalsuan surat ;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 2 pasal264

dipalsutersebut untuk mengendarai Truck Trailler untuk mengangkut barangsejak bulan Maret 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Januari2016 ; Bahwa akibat perouatan Terdakwa yang mempergunakan SIM B IIUmum JATIM atas nama Terdakwa yang dipalsukan seolaholahbenar dan tidak dipalsu tersebut telah menimbulkan kerugianterhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu PNBP yangseharusnya dibayarkan ke Negara menjadi tidak dibayarkan olehTerdakwa ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal264

berita acara sidang dan untuk mempersingkatputusan ini, segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggapsebagai bagian dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah melakukansuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatanTerdakwa haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan olehPenuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : Kesatu : melanggar Pasal264

Jalan Pasar Selatan Nomor 17 RT. 007, RW.001, Kelurahan Kebon Jeruk, KecamatanAndir, Kota Bandung atau Jalan PanumbangJaya Nomor 2 Ciumbuleuit Bandung ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Karyawan Swasta ;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandungkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal266 Ayat (1) KUHP; atau;Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

utara berlangsung tahapan Pemilihan Kepala DesaPatikala, kKemudian Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala DesaPatikala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka utara dengan menyerahkanberkas admistrasi kelengkapan pendaftaran diantaranya berupa 1(satu) lembarjazah Program Paket B Setara SLTP atas nama DAKIRWAN milik Terdakwakepada Panitia Pemilinan Calon Kepala Desa Patikala.Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Lss.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal264

BahwaPenuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwa Terdakwa dengandugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam ketentuan pasal264 ayat (2) serta pasal 263 ayat (2) KUHP sangatlah bertentangan denganAsas Lex Specialis Derogat Legi Generali karena dugaan tindak pidanapemalsuan ijazah secara jelas telah di atur dalam ketentuan Pasal 69 UndangHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Lss.Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengandemikian maka ketentuan

Kediri denganidentitas Nopol AG 803 AK, merk Daihatsu, Type: F.651RVGMDFJ4x2MT, Jenis Mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan2012 warna Silver metalik, Noka MHKV1BA2JD0O07151, NosinMB38396 adalah Palsu;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak KSP Gading Arthamasmenderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuhpuluh juta rupiah) dan Negara menjadi rugi karena penerimaanNegara bukan pajak (PNBP) tidak terbayar ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

Menyatakan Terdakwa SIGIT WIDIYANTO bin JOKO SUWITO bersalahmelakukan tindak pidana "Secara bersamasama menggunakan akta otentikyang isinya palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP sesuai dakwaanPertama ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa :a. Asli Kwitansi tertanggal 09 Maret 2011 sebesar Rp 50.000.000.

;Bahwa "sertifikat tanah" bukanlah "akta otentik" sebagaimana dimaksud didalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yang penggunaannya diancam denganpidana berdasarkan Pasal 264 ayat (2) KUHP akan tetapi adalah "suratketerangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milikatau hak lainnya atas sesuatu barang" sebagaimana dimaksud di dalamPasal 274 ayat (1) KUHP ;Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa"sertifikat tanah"bukanlah merupakan surat palsu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal264 ayat

ZEIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secarabersamasama atau sendirisendiri telah membuat surat palsu atau surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang , atauyang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak palsu dan surat tersebut merupakan surat/akta otentiksebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair: Pasal264 Ayat

terdakwa telah secara sah dan meyakinkanmenurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasamaatau sendirisendiri telah membuat surat palsu atau surat yang dapat menimbulkansesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang , atau yang diperuntukkan sebagaibukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak palsu dan surat tersebutmerupakan surat/akta otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

Menyatakan Terdakwa M KHOIRUL FATULLAH als KHOIRUL BinNYAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penipuan pasal 378KUHP dalam dakwaan Kesatu Pertama dan memakai surat palsu pasal264 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kedua.2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa M KHOIRUL FATULLAH alsKHOIRUL Bin NYAMAN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahundikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telahdijalani.3.

puluhlima miliar rupiah) tanggal 02 Januari 2014 yang dipergunakan untukmeyakinkan dengan cara ditunjukkan/diserahkan adalah fiktif.Hal 19 dari 57 Hal.Putusan No : 170/Pid.B/2014/PN.Yyk.20e Bahwa oleh Terdakwa suratsurat/dokumen tersebut dipergunakansebagai sarana untuk meyakinkan SUMANTRI agar menyerahkansejumlah uang, dan akibatnya SUMANTRI menderita kerugiansejumlah Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal264

Selanjutnyasaksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY kembali melaporkanTerdakwa ke Polda NTT untuk diproses secara hukum; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab:92/DTF/2018 tertanggal 9 Juli 2018 dengan Kesimpulan bahwatandatangan milik Werly yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 dengan tandatangan Werlypembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda (Non Identik);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal264

Undangundang HukumPidana, yang merupakan delik materiil;Bahwa berdasarkan teori hukum yang dimaksud dengan delik materiiladalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibatyang dilarang, sedangkan delik formal adalah delik yang dianggap telahselesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang;Bahwa dalam perkara a quo, kami selaku Penuntut Umum berpendapatbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukantindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal264

Bahwa Memori Banding Penuntut Umum huruf B yang menyatakan Pasal264 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana yang dituduhkan kepadaTerdakwa merupakan delik materil sehingga menurut Penuntut UmumTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 264 ayat (2)Kitab Undangundang Hukum Pidana tidak benar dan mohon ditolak sebab:a.

makaPutusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/ PN Lbj tanggal13 Mei 2019 tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnyaPengadilan Tinggi Kupang akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimanaterurai di bawah;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengandakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis akanmempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan, yakni Dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal264

No. 1568 K/Pid/2008ENDANG WAHYUNI merasa dirugikan karena hingga kini sertifikatsertifikatyang mereka miliki tersebut belum dapat dikuasainya ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (1) KUHP;Kedua :Bahwa ia Terdakwa AMBAR PAWITRI, SH pada hari dan tanggal yang sudahtidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni dan Juli 2003 atausetidaktidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2003 bertempat di kantorTerdakwa di Jl.

No. 1568 K/Pid/2008diajukan tersebut yang keseluruhannya hanyalah untuk kepentingan Terdakwasendiri ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (2) KUHP ;Ketiga :Primair :Bahwa ia Terdakwa AMBAR PAWITRI, SH pada tanggal 20 Februari 2002 danpada tanggal 24 Juni 2002 atau setidaktidaknya disekitar waktu itu dalam tahun2002 bertempat di kantor Terdakwa di JI.

Menyatakan terdakwa SUHAIMI Bin RAMLI Terbukti secara sah menuruthukum bersalanh melakukan tindak pidanan Pemalsuan Surat TerhadapAktaAkta Otentik sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (1) ke 1 KUHPidana.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIMI Bin RAMLI denganpidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Pidana penjaraDikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankansepenuhnya oleh terdakwa3.