Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana ResolusiDewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No.11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014, Daftar terdugateroris dan organisasi teroris domestik No.

hukumsyariat Islam langsung sehingga Terdakwa ingin ikut berperang membantuDaulah Islamiyah/ISIS karena Terdakwa sudah berbaiat kepada DaulahIslamiyah/ISIS dan untuk Terdakwa pribadi hanya fokus untuk persiapan hijrahke suriah untuk Jihad perang membantu Daulah Islamiyah/ISIS dan tidakpernah berencana melakukan jihad terhadap Thogut/Polisi di Indonesia.Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana ResolusiDewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun2011, Resolusi

hukum syariat Islamlangsung sehingga Terdakwa ingin ikut berperang membantu DaulahIslamiyah/ISIS karena Terdakwa sudah berbaiat kepada DaulahIslamiyah/ISIS dan untuk Terdakwa pribadi hanya fokus untuk persiapanhijrah ke suriah untuk Jinad perang membantu Daulah Islamiyah/ISIS dantidak pernah berencana melakukan jihad terhadap Thogut/Polisi diIndonesia.Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharulNo. 1989 tahun 2011, Resolusi

PA.Lbt.semestinya dalam rumah tangga saling meneladani antara suami istri dalammemenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogyanya mengetahui peranserta masingmasing agar terhindar konflik rumah tangga yang berkepanjanganyang akan mengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisihandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tangga sudahmemuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialami Pemohon danTermohon yang seharusnya mencari resolusi

semestinya dalam rumah tangga saling meneladani antarasuami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogyanyamengetahui peran serta masingmasing agar terhindar konflik rumah tanggayang berkepanjangan yang akan mengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPenggugat dan Tergugat yang seharusnya mencari resolusi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

kKehutanan yangmeliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yangditerbitkan oleh instansi yang berwenang;4) Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHKHAuntuk 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit olehAkuntan Publik sesuai dengan Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan Nomor 32 tentang AkuntansiKehutanan;5) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000atau 1: 100.000; dan6) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citrasatelit resolusi

Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat dilokasi areal yang dimohon;Copy Akte Pendirian Perusahaan beseerta Perusahaannyayang telah disahkan oleh Mentteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaranperubahan Akta Perusahaan oleh Kemnmterian Hukum danHak Asasi Manusia;Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000beserta electronic file shp;Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh)meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Sertifikat

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanHalaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 101/Pdt.P/2019/PN Bin.Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan

Perjanjian semacam ini terjadi biasa terjadi di negerinegeriEropa dan Amerika, blasanya, dilangsungkan sebelum pernikahan,namun bilamana hal tersebut dapat menjadi resolusi konflik dalamkeluarga Penggugat dan Tergugat, why not? Seperti diungkapkan dalam kesempatan mediasi ke2 tanggal 27 Maret 2012,bilamana perhatian yang diberikan Tergugat hanya diartikan sebagaigangguan oleh Penggugat, agar tidak terganggu sama sekali oleh Tergugat,hak asuh atas Ami Ana berada di Tergugat.

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

dalam rumah tangga salingmemahami dan meneladani antara suami istri dalam memenuhi hak dankewajibannya, begitu pula seyogyanya mengetahui peran serta masingmasing agar terhindar konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang akanmengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisihandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPenggugat dan Tergugat yang seharusnya mencari resolusi

Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasiterlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan KeamananPBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun2018 tentang organisasi Teroris.

Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentangorganisasi Teroris.

UtrSuriah dan membantu kelompok /S/S memerangi pemerintahan negaraSuriah yang sah dibawah kepemimpinan Presiden Bassar Assad tersebutdapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang bersifat massalbahkan dapat menimbulkan korban jiwa karena Terdakwa MUHAMADMUHAIDIN alias DENI alias ABU FAROS bersama Salim MubarakAttamimi alias Abu Jandal dan anggota kelompok lainnya di Suriahbergabung dan melakukan kegiatankegiatan berperang bersama dengankelompok teroris Daulah Islamiyah (ISIS) yang berdasarkan Resolusi

TurkiAirlines menujuJakarta dengan harga tiket US $ 700 setelah sebelumnya transit diSingapura selama lebih kurang 1 (Satu) jam;Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD MUHAIDIN alias DENI alias ABUFAROS yang bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah (/S/S) diSuriah dan membantu kelompok /S/S memerangi pemerintahan negaraSuriah yang sah dibawah kepemimpinan Presiden Bassar Assad tersebutdapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang bersifat massalbahkan dapat menimbulkan korban jiwa karena berdasarkan Resolusi

Muara angke untuk menegakan syariat islam dengan caramelalui dakwah dan perang untuk itu harus persiapkan segalanya termasuksenjata api.Bahwa terdakwa bersama anggota JAD yang dipimpinya yang telahberbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam diSuriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atauhukum Islam di Indonesia.Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi

Bahwa terdakwa bersama anggota JAD yang dipimpinya yangtelah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir DaulahIslam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkansyariat atau hukum Islam di Indonesia.e Bahwa = saksi sudah mengetahui bahwa ISIS merupakanorganisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBBtermasuk di Indonesia.e Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai keamanan adalahbertanggung jawab menjaga parkiran pada saat ada taklim di Muaraangke, selain itu Saksi

Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakanorganisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dandi Indonesia.Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas telah menunjukkanbahwa diantara terdakwa dan saksisaksi yang lebih lanjut juga diketahuisebagai terdakwa lain dalam perkara tindak pidana terorisme, telah terbentukkelompok saling terkait pada satu tujuan yaitu :1.

Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakanorganisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dandi Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan tersebut makaunsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasanbermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orangsecara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan caramerampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda oranglain, atau untuk menimbulkan

semestinya dalam rumah tangga saling meneladani antarasuami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogyanyamengetahui peran serta masingmasing agar terhindar konflik rumah tanggayang berkepanjangan yang akan mengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPenggugat dan Tergugat yang seharusnya mencari resolusi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

No. 613/Pdt.G/2017/PA.L bt.mengetahui peran serta masingmasing agar terhindar konflik rumah tanggayang berkepanjangan yang akan mengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tangga sudahmemuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialami Penggugat danTergugat yang seharusnya mencari resolusi bersama untuk kembali sepertisediakala yang saling percaya, menyayangi dan menghargai antara

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

mengetahui peranserta masingmasing agar terhindar dari konflik rumah tangga yangberkepanjangan yang akan mengakibatkan terjadinya perselisihan danpertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak, apalagi dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering keluarrumah dan minumminuman beralkohol hingga mabuk, hal itu sudah sullituntuk diredam lagi sebagaimana dialami Penggugat dan Tergugat tanpaadanya resolusi

Dalam perkembangan Hak Asasi Manusia lahir dariKovenan Internasional untuk HakHak Sipil dan Politik (ICCPR) yangmerupakan sebuah perjanjian multilateral yang ditetaokan Majelis UmumPBB berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut menjadi UndangUndang RINomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR yang salah satu isinyaadalah pengakuan hak asasi untuk memperoleh proses pengadilan yangadil dan tidak berpihak;Bahwa secara prinsip pelaksanaan

2018/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Juli 2018 ditemukan adanyapercakapan melalui grup Whatsapp dari Nomor 6285669088266,62857878737, diduga simpatisan kelompok radikal Daulah Islamiyahberisi informasi percakapan rencana aksi teror akhir tahun 2018 dengantarget ANSHOR THOGUT menggunakan sumpit beracun dansenapan angin dari grup whatsapp SHARE ILMU TAUHID &SYARIAT.Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yangdiperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi

& SYARIAT.Bahwa melakukan Idad dengan melakukan perjalanan ke bukit Menalakdi Kapuas Hulu dengan membawa sebuah Pisau sangkur dan sebuahbendera ISIS, yang mana Terdakwa sempat berpoto denganmenggunakan Pisau sangkur dan sebuah bendera ISIS, (benderatersebut adalah bendera Panji Hitam yang dijanjikan diakhir zaman).Bahwa pemahaman terdakwa tentang Syirik Demokrasi yang manaNegara Indonesia menggunakan hukum selain hukum Allah, makanegara Indonesia termasuk Negara kafir dan wajib diperangi.Bahwa Resolusi

Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yangdiperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBBNo. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun2018 tentang organisasi Teroris.