out sourcing) dari Tergugat Il kepada Tergugat tidak mempunyai dasar hukum sebab pekerjaan bongkar muat peti kemasmelalui operator head truck merupakan business pokok (core business) dariTergugat II:Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat juga telan melanggar ketentuan pengupahan sebagaimanayang diatur dalam Pasal 88 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 karenaTergugat telah membayar upah kepada para Penggugat di bawah UpahMinimum yang ditetapkan oleh Pemerintah (UMP

Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010 No NAMA MASUK KERJA UMP TAHUN YG DIBAYAR KEKURANG MULAI JUMLAH DENDA2003 KAN AN UPAH KERJAS/D DES20031 Anggiat SB 27 Des 1995 Rp 671.550, Rp 632.000, Rp 39.550, 12 Rp 474.600, Rp 242.046,Gultom2 Budiman 4 Des 1997 Rp 671.550, Rp 632.000, Rp 39.550, 12 Rp 474.600, Rp 242.046,Simarmata3 Hasan 3 Des 1996 Rp 671.550, Rp 632.000, Rp 39.550, 12 Rp 474.600, Rp 242.046,4 Hasanudin Agust 2000 Rp 671.550, Rp 632.000, Rp 39.550, 12 Rp 474.600, Rp 242.046,5 Karta 31 Mar 1997 Rp 671.550

Tahun 2006 (Januari Desember) ;PERHITUNGAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN DI PHKNOPEMBER 2006 S/D DESEMBER 2006No NAMA MASUK KERJA UMP TAHUN YG DI KEKURANG AN MULAI JUMLAH DENDA2003 BAYAR UPAH KerjaKAN S/DDes031 Anggiat SB 27 Des 1995 Rp 819.100, Rp 819.100, 12 Rp 9.829.200, Rp 5.012.892,Gultom2 Budiman 4 Des 1997 Rp 819.100, Rp 819.100, 12 Rp 9.829.200, Rp 5.012.892,Simarmata3 Hasan 3 Des 1996 Rp 819.100, Rp 819.100, 12 Rp 9.829.200, Rp 5.012.892,4 Hasanudin Agust 2000 Rp 819.100, Rp 819.100, 12 Rp

Selanjutnya surat tersebut mendapattanggapan tertulis dari Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kodya Jakarta Utara melalui surat No.: 7975/085.1 tanggal 6Desember 2005 yang ditujukan kepada Tergugat perihal : Kekurangan UMPDKI Jakarta yang isinya antara lain : "mewajibkan untuk menghitungkekurangan minimum yang berlaku surut 2 tahun dan membayarkankekurangan UMP tersebut kepada masingmasing Operator Head Truck sertamelaporkan bukti pembayaran, dan surat No.: 8068/085.1 tanggal 8

Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dari UMP DKIJakarta tahun 2004 dan 2005 kepada para Penggugat yang seluruhnyaHal. 25 dari 45 hal.

hujan yang bergantung kepada musim hujan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya petani yang belummemiliki pekerjaan tetap lainnya, Majelis Hakim menganggap bahwasanyameskipun Tergugat hanya sebagai petani namun tidak ada alasan bagiTergugat Rekonvensi untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai kepalakeluarga meskipun belum memiliki pekerjaan tetap;Menimbang, bahwa berdasar kepada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) Nomor 561774 Tahun 2018, bahwasanya Gubernur menetapkanUpah Minimum Provinsi (UMP

) pada 2019 sebesar Rp2.012.610,00 (dua jutadua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mengalami kenaikansebesar 10% dari UMP sebelumnya;Halaman 17 dari 24 halamanMenimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2019 sebesarRp2.012.610,00, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampuuntuk membayar kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang mana apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka

perincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk satukali makan, dan untuk kebutuhan seharihari tersebut selain untuk biayamakan seharihari juga ditambah keperluan harian lainnya, sebagai contohHalaman 18 dari 24 halamankebutuhan harian lainnya seperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biayaakan kebutuhan air bersih, air minum, biaya rekening listrik dan sebagainyayang besar nominalnya tidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantungpada penggunaan hariannya;Menimbang, bahwa berdasarkan standar UMP

meskipun mutah sifatnya adalah kenangkenanganyang fungsinya dapat menghibur hati istri yang dijatuhi talak oleh suaminya,namun Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih terlalu besar untuk dibebankankepada Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai petani sawah tadahhujan, namun mengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensisebagai istri tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya atas kewajibantersebut dan disesuaikan dengan UMP

melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selamaPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggalterhitung sejak 6 bulan berjalan sampai putusan ini dibacakan di bulan, danPenggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, makaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telahdilalaikan T ergugat;Menimbang, bahwa kekurangan nafkah madhiyah yang belumdibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung selama 6 (enam) bulanlamanya, dan berdasar kepada standar UMP

saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.SusPHI/2016Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:1.Bahwa putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbanganhukumnya karena tidak mempertimbangkan standar Pengupahan KabupatenKubu Raya Kalimantan Barat. yakni dengan mengacu pada UMP

Pemohonkasasi;Bahwa perhitungan upah selama seminggu diluar jam kerja lembur masingmasing karyawan di CV.Panra Plastik dulunya Tergugat sekarangPemohon Kasasi adalah sebesar Rp379.200,00;Bisa mencapai angka 800.000 an per minggu, jika Penggugat sekarangTermohon Kasasi telah melakukan pekerjaan jam wajibnya tujuh jamditambah dengan hitungan lembur jam pertama dan Jam lembur yang kedua.Jika upah pokok Rp379.200 ini dikalikan 4 minggu maka perbulannya adalahRp1.516.800.hal ini telah sesuai dengan UMP

Bahwa putusan Judex Facti sangat keliru atau tidak benar ,danbertentangan dengan standar pengupahan (UMP) yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Kubu Raya. Yakni sebesar Rp1.390.000,00 perbulan;. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti yang salah dan tidak berdasarseperti ini dapat mengakibatkan gejolak sosal/demo bagi buruh lainnyadikemudian hari di Perusahaan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi,sehubungan dengan penentuan besaran upah Rp75.000,00 / hari .

Pemohon kasasi,mohon kepada Pihak Pemerintah dalam hal ini Majelis HakimMahkamah Agung Republik Indonesia, agar lebih hati hati, bijaksanadalam menentukan Putusannya nanti.Karena dapat berdampak sangatfatal;Tidak ada yang lebih baik selain mengembalikan pada keadaansemula, seperti kelaziman biasa, mengenai pembayaran gaji dilingkunganCV.Panra Plastik dulu Tergugat sekarang Pemohon Kasasi, toh hal initidak melawan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.Semuanya berjalan sesuai kaidah dan standar UMP

gardener/tukang kebun merangkap Penjaga Malam, yangbekerja sejak bulan November 2003 sampai dengan 1 Oktober 2008dengan masa kerja 4 tahun 11 bulan, sebagai karyawan tetap ;Bahwa Penggugat bekerja pada SPBU 54.833.08 sebagai karyawan tetap,dengan upah terakhir yang diterima pada bulan September 2008 sebesarRp 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan + bonus oliHal 1 dari 14 Hal.Put.No.719 K/PDT.SUS/2010sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang mana upah tersebutberada di bawah UMP

(Upah Minimum Provinsi) yang berlaku ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Pengusaha dilarang membayarupah dibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi, sedangkan berdasarkanPeraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 34 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 19Tahun 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Di Nusa TenggaraBarat, yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa TenggaraBarat

berikut :Dalam Provisi :1.2.Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya ;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetapberlanjut Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;Menyatakan Penggugat berhak atas upah sebesar Rp 730.000, (tujuh ratustiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember2008 dan Rp 832.500, (delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)perbulan terhitung sejak bulan Januari 2009 (sesuai dengan UMP

tahun2009) sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan ataumengikuti ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Baratyang berlaku ;Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk membayar hal normatif berupaupah Penggugat sejak bulan Oktober 2008 sesuai Upah Minimum Provinsi ;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Tergugat lalai melaksanakanputusan ;Dalam Pokok Perkara :1.

PerselisihanHubungan Industrial belum ditetapbkan, baik pengusaha maupunpekerja/ouruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dengan tetapwajib membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterimapekerja/ouruh ;Bahwa berdasarkan putusan No. 8/G/2009/PHI.PN.MTR. pada hari Selasatanggal 10 Desember 2009 tersebut Penggugat seharusnya berhakHal 9 dari 14 Hal.Put.No.719 K/PDT.SUS/2010menerima upah bulanan yaitu upah sejak bulan Oktober 2008 sampai bulanDesember 2009 yang disesuaikan dengan UMP

UMP atau UMKb. UMSP atau UMSKBahwa Pasal 2 tersebut bermakna Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMk)harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP), Bahwa UpahMinimum Sektor Provinsi (UMSP) harus lebih tinggi dari Upah MinimumKabupaten /Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMSP).g5.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2018 ditetapkan olehGubernur Riau dengan Surat Keputusan Gubernur nomor : Kpts.846/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp 2.464.154,06, ( dua jutaempat ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh empat ribu rupiahenam sen );b.

Dengan ditetapbkannya UMP tahun 2018 diharapkan adanyapeningkatan kesejahteraan buruh/pekerja dan peningkatanproduktivitas kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan usahayang lebih baik, pada gilirannya nanti terciptanya ketenanganbekerja dan ketenangan berusaha sesuai dengan sistem hubunganIndustrial yang berlaku di Indonesia;11.

atauUMK; Bahwa dalam 3 tahun terakhir, UMP formulanya sudah ditetapkan secaranasional.

Penggugat sendiridalam hal ini SBCI ada satu orang keterwakilannya di Dewan PengupahanProvinsi; Bahwa proses penetapan UMP adalah dimulai dengan adanya rapat DewanPengupahan Provinsi berdasarkan undangan dari Sekretaris DewanPengupahan. Pembahasannya adalah dengan berpedoman pada formulapengupahan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Bahwa selain permasalahan PHK, Penggugat juga mendapatkan upah yangtidak layak karena berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 230tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, maka upahMinimum Provinsi (UMP) yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta adalahsebesar Rp3.100.000,00 (tiga Juta seratus ribu rupiah), hal mana upah yangditerima Penggugat nyata tidak sesuai dengan ketentuan UMP tersebutdengan selisih/kekurangan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)dengan demikian Penggugat

berhak atas kekurangan UMP selama 2 tahun;.

Bahwa agar pihak Tergugat memberikan uang pesangon kepadaPenggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan 1(satu) kali ketentuan Uang Penghargaan Masa Kerja Pasal 156 ayat (3)dan Uang Penggantian Hak sebesar 15% ayat (4) UU Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dan kekurangan UMP serta kelebihan jamkerja (Upah Lembur) dikurangi dengan uang yang telah pekerja terimasebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) denganrincian sebagai berikut:a.

Padahal UMP Jakarta itu mencapai Rp. 2.500.000,lebih kalau hanya untuk makan dan kontrak Rp. 1.500.000, Termohon rasasisa penghasilan lebih dari apa yang diberikan kepada Termohon dankenyataannya yang tadi Pemohon bisa membayar pengacara untukmenceraikan Termohon tapi tak bisa meberikan nafkah untuk menutupikebutuhan, dalam hal ini Termohon benarbenar siap diceraikan olehP @MONON) = no now now ne noe non nen nnn nn nen nn nnn nnn ne nee nen enn ne neSedangkan selama 1 tahun ditelantarkan biaya pengeluaran

Hal ini yang memicu ketidakharmonisanrumah tangga Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi karenaPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dikatakan memeras suamiPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sendiri, pada kenyataannyaPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi hanya meminta tanggungjawab suami tapi suami selalu berkelit bahwa penghasilannya kecil.Padahal UMP Jakarta itu mencapai Rp. 2.500.000, lebih kalau hanya untukmakan dan kontrak Rp. 1.500.000, Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi rasa sisa

dan buktibukti yangdiajukan oleh para pihak;Menimbang, bahwa pada dalil permohonan TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi, mengaku memberi nafkah setiap bulansebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibantah oleh PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi bahwa Tergugat rekonpensi/PemohonKonpensi selama membina rumah tangga selama 19 bulan itu semua hanyasejumlah Rp. 7.850.000, apabila diratarata dalam 19 bulan adalah Rp.413.157, peroulan menurut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensipadahal UMP

PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi; 2220022 02 2Menimbang, bahwa karena para pihak tidak dapat membuktikanpenghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai sopir sebuahperusahaan di Jakarta maka Majelis Hakim akan menetapkan PenghasilanTergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sesuai Upah Minimal Provinsi DKIJakarta yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbu KotaJakarta nomor 176 tahun 2014 tentang Upah Minimal Propinsi tahun 2015, yangdalam pasal 1 peraturan tersebut UMP

Hal.Putusan No. 1577/Pdt.G/2015/PA.Ba.untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi danTergugat rekonpensi/Pemohon Konpensi yang bernama Abyas AdhiziaAirlangga Ramadani Umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi yang memeliharanya yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakimdengan mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran serta kemampuanTergugat Rekonpensi/peohon Konpensi sebagai seorang sebagai seorang sopirsebuah perusahaan di jakarta dengan penghasilan sesuai UMP

Gubernur DKI Jakarta No.230 Tahun 2015 Tengtang Upah Minimum Provinsi DKIJakarta Tahun2016 sebesar Rp 3.100.000, (Tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya18PENGGUGAT masih memiliki hak atas kekurangan upah sejak bulan2016 atau sampai ini,terhadap para pekerja, sehingga untuk (delapan) orang ParaJanuari s/d Oktober 2016 setiap bulannya masingmasing sebesar Rp400.000, x 18 orang x 10 bulan berjumlah sebesar Rp 72.000.000,(7ujuhpuluh dua juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut; Kekurangan UMP

Bahwa, oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudahselayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan Provisional ini, yaituTERGUGAT upahPENGGUGAT sejak tanggal 1 Januari s/d bulan Oktober 2016 (10 bulan)memerintahkan untuk =membayarkan ParaHalaman 6 dari 44 Hal.Putusan No.275/Padt.S usPHI/2016/PN.Jkt.Pstsebesar Rp 486.000.000, (empat ratus delapan puluh enam jutarupiah), ditambah dengan kekurangan UMP tahun 2016 sejak Januari

Adi Pranotosebagai Personalia melakukan Perundingan tentang UMP tahun 2016,namun dalam perundingan tesebut pihak TERGUGAT mengatakan "tidaksanggup untuk melaksanakan Upah Minimum (UMP) tahun 2016, akandilihat setelah di evaluasi bulan Maret 2016, sehingga perundingangagal tidak ada kata sepakat (Bukti P 6) Hal tersebut sampai dengandiajukannya gugatan ini UMP tahun 2016 belum dilaksanakan olehTERGUGAT;Bahwa dengan adanya Permohonan Pelaksanaan UMP untuk tahun 2016dan perundingan bipartite tanggal

Iriyanto Giling 16/04/2004 (12 Th) 2.700.000, 10 X 2.700.000, 27.000.000,JUMLAH 486.000.000, 18.2 Kekurang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 yangbelum dibayarkan TERGUGAT terhadap 18 (delapan belas) orangPara PENGGUGAT sebesar Rp 400.000, x 18 orang x 10 bulanberjumlah sebesar Rp 72.000.000,(Tujuh puluh dua juta rupiah )dengan perincian sebagai berikut; Halaman 16 dari 44 Hal.Putusan No.275/Pdt.S usPHI/2016/PN.Jkt.Pst UMP DKI Upah yg Kekurangn = Kekurangan UMP Januari s/dNo.

Nama Bagian Masa Kerja Januari s/d Oktober 2016 JUMLAHUpah Proses Kekurangan UMP,Rarsini Operator 02/10/1999 (17Th) 27.000.000,4 4.000.000,4 31.000.000,49. Eviyanti Operator 19/05/2006(10 Th) 27.000.000.4 4.000.000,4 31.000.000,43. Suwartini Operator 16/05/2000(16 Th) 27.000.000,4 4.000.000, 31.000.000,44. Astri Operator 18/03/2007 (09 Th) 27.000.000,4 4.000.000,4 31.000.000,45. lin Purwanti Operator 18/07/2007(09 Th) 27.000.000.4 4.000.000,4 31.000.000,46.

Purworejo atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPurworejo, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah helmstandard warna pink yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitusaksi Nur Aini Binti Kusnan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal saat saksi NurAini Binti Kusnan (korban) berangkat ke kampus UMP

persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;Menimbang, bahwa terdakwa NUR OKTAVIANDI Bin SUPARNO telahmemberikan pula keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa pada hari jumat tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 WIBsaya berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor yangterdakwa pinjam dari tetangga dengan tujuan kampus UniversitasMuhammadiyah Purworejo untuk mengambil ijasah yang masih berada diTU UMP

kepada saksi maupunSaiful untuk mengambil helm tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa,diperoleh suatu fakta hokume Bahwa benar pada hari jumat tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul14.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendaraisepeda motor yang terdakwa pinjam dari tetangga dengan tujuankampus Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk mengambilijasah yang masih berada di TU UMP

menyadari bahwa ia secarasengaja melawan hukum memiliki barang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keteranganterdakwa, diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari jumat tanggal 6Desember 2014 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahdengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa pinjam dari tetanggadengan tujuan kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo untukmengambil ijasah yang masih berada di TU UMP

+Jumlah = Rp. 9.680.000.Bahwa karena selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugatmenerima upah dibawah UMP yang berlaku dan Penggugat tidak diikutsertakan sebagai peserta Jamsostek serta tidak membayar Tunjangan HariRaya (THR) Penggugat , maka Penggugat menuntut kekurangan upahterhitung dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Juli 2010 (24 bulan),Jaminan Hari Tua dan THR, dengan perincian perhitungan sebagai berikut :I. Kekurangan Upaha.

Kekurangan Upah Bulan September 2008 s.d Desember 2008. e UMP 2008 =Rp. 700.000/bIne Upah yang diterima =Rp. 530.000/bIn = Rp. 170.000. x 4 bin =Rp. 680.000.b. Kekurangan Upah Bulan Januari s.d Desember 2009.e UMP 2009 =Rp. 725.000/bIne Upah yang diterima =Rp. 580.000/bIn = Rp. 145.000. x 12 bin = Rp. 1.740.000.c. Kekurangan Upah Bulan Januari s.d Juli 2010.e UMP 2010 =Rp. 800.000/bIne h yang diterim =Rp. 670. In = Rp. 129.500. x 12 bin = Rp. 1.554.000.d.

Ump Tahun 2012Rp. 1.529.000,.(satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).b. Bahwa di bulan Februari 2012 Penggugat II mulai bekerja denganTergugat dengan gaji awal Rp. 1.300.000,. (satu juta tiga ratusrupiah) dan ditempatkan di DD HEAVEN HOTEL dan SPA cabangbaru yang beralamat di Rukan Gading Bukit Indah, BLK. SB 5,6,7,Kelapa Gading, Jakarta Utara.c.

(satu juta delapan ratus ribu rupiah),UMP 2018 Rp. 3.648.035,.

Selisih kekurangan upahdengan Ump (Rp.3.940.973, Rp 25.691.676Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 25/Pdt.SusPH1I/2020/PN. Jkt. Pst.e)Rp. 1.800.000,.) x 12JumlahAgustinus Nong Yenci alias Jefri1. Pesangon 2 x 1 x = Rp.Rp.3.940.9732. Pergantian Hak 15% x = RpRp.7.881.946.THR thn 2018 = RpUpah Proses 6 x Rp. = Rp3.940.9735. Selisin kekurangan upah = Rpdengan Ump (Rp.3.940.973, Rp. 1.800.000,.) x 12JumlahMarkus Menang alias Markus1.Pesangon 2 x 1 x = Rp.Rp.3.940.9732.

Selisih kekurangan upahdengan Ump (Rp.3.940.973, Rp. 1.800.000,.) x 12Jumlah Rp.60.372.238.Rp 25.691.676f). Alfonsius Bajo Sakera alias Alfon1. Pesangon 2 x 1 x = Rp. 7.881.946,Rp.3.940.9732. Pergantian Hak 15% x = Rp 1.182.292,Rp.7.881.946,THR thn 2018 = Rp 3.940.973.,.4. Upah Proses 6 x Rp. = Rp 23.645.838,.3.940.9735. Selisih kekurangan upahdengan Ump (Rp.3.940.973, Rp. 1.800.000,.) x 12Jumlah Rp.60.372.238,Rp 25.691.676Il. Agar Sdr.

Tidak Menerapkan Gaji UMP telah melanggar:Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI1/2020/PN.Jkt. Pst.1. Pasal 90 ayat 1 UU No.13/2003 berbunyi:Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah upah minimumsebagaimana dimaksud dalam pasal 89.2. Melanggar ketentuan Pidana Pasal 184 UU No. 13/2003 TentangKetenagakerjaan3.

Jakarta Tahun2016 sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiapbulannya terhadap Para pekerja, sehingga untuk 4 (empat) orang ParaPenggugat masih memiliki hak atas kekurangan upah sejak bulanJanuari s/d Oktober 2016 setiap bulannya masingmasing sebesarRp400.000,00 x 4 orang x 10 bulan berjumlah sebesar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah) dengan perincian masingmasing sebagai berikut: No.Upah Kekurangan UMP JanuariUMP DKIsebulan Kekurang s/d Oktober 2016 (10Nama Bagian Jakarta

Bahwa, terkait dengan adanya penolakan Tergugat terhadap suratpermohonan sebagaimana disebutkan pada point 4 (empat) di atas, padasebagai Personalia melakukan Perundingan tentang UMP tahun 2016,namun dalam perundingan tesebut pihak Tergugat mengatakan "tidaksanggup untuk melaksanakan Upah Minimum (UMP) tahun 2016,akan dilihat setelah di evaluasi bulan Maret 2016, sehingga perundingangagal tidak ada kata sepakat (Bukti P6) Hal tersebut sampai dengandiajukannya gugatan ini UMP tahun 2016 belum dilaksanakan

Bahwa dengan adanya Permohonan Pelaksanaan UMP untuk tahun 20016dan perundingan bipartite tanggal 18 Desember 2015 sebagaimanadisebutkan pada point 4 dan 5 di atas, pada tanggal 29 Desember 2015Tergugat melalui Personalia ( Adi Pranoto ) memberitahukan kepada SerikatBuruh Jabodetabek Perwakilan PT.

Nama Bagian UMP DKI Upah Kekurang Kekurangan UMP JanuariJakarta sebulan Upah s/d Oktober 2016 (10 bulan )2016 sebulan Perhitungan JUMLAH1. SURONO Packing 3.100.000, 2.700.000, 400.000, 10 Bulan X 400.000, 4.000.000,2. SUGITO Giling 3.100.000, 2.700.000, 400.000, 10 Bulan X 400.000, 4.000.000,3 SUNIROH Operator 3.100.000, 2.700.000, 400.000, 10 Bulan X400.000, 4.000.000,4.

KASIKIN Mixing 3.100.000, 2.700.0 00, 400.000, 10 Bulan X 400.000, 4.000.000,Jumlah 16.000.000, Dengan demikian hak atas Upah yang belum dibayarkan oleh Tergugatterhadap Para Penggugat sejak bulan Januari 2016 s/d Oktober 2016 yaitu;Upah Proses sebesar Rp108.000.000,00 (Sseratus delapan juta rupiah) ditambahdengan kekurangan UMP tahun 2016 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belasjuta rupiah), Total Keseluruhan sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluhempat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut

Uang Pesangon masa kerja dari 2009 s/d berakhirnya masa Ikatan Dinaspada tahun 2014 (sesuai UMP/UMk) sektor Migas Kab Bengkalis tahun2013);(5 x Rp2.430.000,00) x 2 = Rp24.300.000,00;(Sesuai Pasal 156 ayat 3 dan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor13 Tahun 2013);B.

Tunjangan Transport;324 hari kerja x Rp21.000,00 = Rp4.860.000,00; Tunjangan Uang Makan;324 hari kerja x Rp21.000,00 = Rp6.804.000,00; Tunjangan Pengobatan;16 bulan x Rp357.000,00 = Rp5.720.000,00;F. luran Jaminan Hari Tua (Jamsostek);(Rp2.430.000,00 x 4.89%) x 16 bulan = Rp1.901.232,00;(sesusai dengan perjanjian masa Ikatan Dinas dan UMP/UMK sektorMigas Kab Bengkalis tahun 2013);Jadi jumlah keseluruhan hakhak Penggugat adalah Rp125.789.465,00(seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh

No. 603 K/Pdt.SusPHI/2014(sesusai dengan perjanjian masa Ikatan Dinas dan UMP/UMK sektorMigas Kab Bengkalis tahun 2013);6. Jadi jumlah keseluruhan hakhak Penggugat adalah Rp125.789.465,00(seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empatratus enam puluh lima rupiah);7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Penggantian HakPenggugat sebesar Rp125.789.465,00 (seratus dua puluh lima juta tujuhratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);8.

Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR)sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepadaPenggugat 1 sampai Penggugat 5 dengan rincian sebagai berikut:@ Penggugat 1 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah)@ Penggugat 2 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah)@ Penggugat 3 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah)@ Penggugat 4 Rp 9.036.813,00

Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR)sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepadaHalaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.SusPHI/2021Penggugat 6 sebesar Rp 7.711.813,00 (tujuh juta tujuh ratus sebelas ribudelapan ratus tiga belas rupiah);.

Nomor 797 K/Pdt.SusPHI/2021 Cuti yang belum diambil24/25 x Rp 2.568.040,00 =Rp 2.465.318,00 Penggantian perumahanSerta pengobatan & perawatan15% x Rp35.952.560,00 =Rp 5.392.884,00Jumlah = Rp 43.810.762,00( terbilang: empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ributujuh ratus enam puluh dua rupiah)Menghukum TERGUGAT untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR)sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepadaPenggugat 1 sampai Penggugat 5 dengan rincian sebagai berikut:@ Penggugat 1 Rp 9.036.813,00

@ Penggugat 2 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah);@ Penggugat 3 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah);@ Penggugat 4 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah);@ Penggugat 5 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR)sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP

Jika memang Saudara Nova EkaFitria merasa sudah bekerja di PT Artav Mobile Indonesia sejak Juni 2014agar dapat memberikan bukti ke Pengadilan Surat Perjanjian Kerja resmidari Perusahaan atas nama PT Artav Mobile Indonesia, yang menyatakanSaudara Nova Eka Fitria bekerja di PT Artav Mobile Indonesia sejak Juni2014.Saudara Nova Eka Putra menerima Upah sesuai dengan UMP Jambi yangberlaku pada tahun 2014, yaitu:a. Bulan Nopember 2014 sebesar Rp 1.522.339b. Bulan Desember 2014 sebesar Rp 1.510.580c.

;e Adanya kekurangan upah karena upah yang diterima Penggugat tidaksesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambie Alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat dan hakhak yang timbul atas PHK yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat berupa pesangon dan hakhak lainnyaMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakimperlu mempertimbangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat telah bekerja selama 7 (tujuh) bulan denganupah terakhir

Serta sesuai keterangan saksi Penggugat bahwa slip gaji dapat di mintaoleh karyawan.Menimbang, bahwa selain tidak dapat dibuktikan tentang besarnya upahyang diterima Penggugat, penggugat juga dalam dalil posita dan petitumgugatannya tidak secara rinci mendalilkan selisih yang pasti dan perhitungan yangjelas tentang kekurangan upah Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuanbesarnya untuk UMP kota jambi tahun 2014, dan tidak jelas mendalilkan yangdimaksud UMP wilayah mana, maka majelis berpendapat

156ayat (2) dan 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4) sub c UU No. 13 tahun 2003tentang uang penggantian perumahan dan pengobatan kepada Penggugat dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat dilakukan pada tanggal 16 Januari 2015, maka untukperhitungan upah dan hak lainnya ditetapbkan sebesar Rp. 1.710.000, (satu jutatujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan SK Gubernur Jambi Nomor 554/Kep.Gub/dinsosnakertrans/2014 tentang pemberlakuan UMP

sidang perkarabru ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat jain yang bersangkutandengan perkara ini ; Jelah memperimbangkan keterangan saksisaksi, Kelerangan terdakwadan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa lerdakwa diperhadapkan ke persidangan olen PenuntulUmum dengan dakwaan Subsidaritas selengkapnya sebagai berikut ; Primiar,Bahwa ta Terdakwa HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA bertindaksecara bersamnasama dengan ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDINAlas LA UMP

Subsidair ;Bahwa ia Terdakwa HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA bertindakscafa bersamasama dengan ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDINAlias LA UMP!

sambilmemukul saksi dengan menggunakan langan kanan yang mengenaibagian wajah, dan selanjutnya saksi menjawab bukan saya bos" denganposisi memoungkuk namun ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI kembalimemukul bagian belakang kepala saksi korban sambil menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenal bagian tubuh bagianbelakang, lalu datang terdakwa turun dari atas motor dan menghampindan ikut memukul saksi dengan Menggunakan tangan kanan sebanyak 4kali pada bagian kepala dan selanjutnya LUDIN Alias LA UMP

/bulan ditambah dengan uang beras sebesar Rp. 65.000 / bulan;Bahwa Penggugat pada awal bulan Januari 2010 pernah meminta kepadapihak Tergugat dan Il agar upahnya dinaikkan dan/ atau disesuaikandengan UMP NTT tahun 2010 sebesar Rp.800.000 /oulan karena upahyang diterima Penggugat sejak diterima bekerja sampai dengan sebelum diPHK sebesar Rp. 565.000/ bulan masih jauh dibawah UMP.

NTT hal manabertentangan dengan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenangakerjaanmaka Penggugat menuntut agar Tergugat dan Il membayar kekuranganupah Penggugat untuk 2 tahun terakhir (tahun 2008 dan 2009) denganketentuan UMP tahun 2008 sebesar Rp.650.000, /oulan dan UMP tahun2009 sebesar Rp. 725.000/ bin;Bahwa hakhak normatif lainnya yang selama ini tidak dibayar adalahmenyangkut tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalamperaturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia No. 04/MEN/1994, makaPenggugat

KAI dan Departemen Perhubungan Dirjen Perkeretaapian yangbersaing dengan 4 kompetitor lainya, jadi pekerjaan pengadaan bantalankereta api tidak menetu dan terputusputus (musiman) dan waktu pekerjaandisesuai dengan kontrak kerja yang ada dan upah dibayarkan kepadapekerja sesuai UMP Lampung dengan status harian.

KAI.Bahwa perusahaan telah memberikan gaji sesuai UMP lampung sebesarRp. 1.150.000, per bulan dengan kerja 1 hari 7 jam, satu minggu 6 harikerja, senin s/d Jum/at kerja 7 jam dan Hari Sabtu kerja 5 jam.Bahwa gaji berubah dari Rp. 39.000, di tambah uang makan Rp.7.000,menjadi Rp. 46.000, atas saran Dinas Tenaga Kerja.Bahwa Para Penggugat tidak dipanggil bekerja karena alasan kondisidilapangan, saat bekerja main HP, sering nulisnulis katakata yang tidakpantas dilakosi pabrik.Bahwa pelamar banyak dan

sesuai aturangebernur.Bahwa Saksi tidak tahu UMP untuk masa kerja satu tahun dan sekala upah.Bahwa ada perbedaan antara pekerja tetap dengan pekerja musiman.Bahwa Penggugat di Black List bukan perintah pimpinan.Bahwa yang berhak menerima pekerjaan adalah Factory Manager.Bahwa pekerja tetap ada tunjangan dan musiman hanya gaji saja samasama pekerja.Bahwa Pekerja harian sebagai pekerja musiman.Bahwa pekerjaan utama di akte pendirian perusahan hanya pekerjaanpembuatan batalan beton kerata api.Bahwa

kepada PENGGUGAT sampai ada penetapan dari lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan(1) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannyaTENTANG PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH KETENTUAN UMP

Tahun UMP DKI Upah Selisin Upah Total Bulan Total SelisihJakarta PENGGUGAT Pembayaran Upah 2012 Rp 1.529.150, Rp400.000, Rp 1.129.150, 5 Bulan Rp 5.645.750, 2013 Rp2.200.000, Rp500.000, Rp1.700.000, 12 Bulan Rp 20.400.000, 2014 Rp2.441.000, Rp500.000, Rp1.941.000, 4 Bulan Rp 7.764.000, Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT membayar upah PENGGUGAT dibawah ketentuan UMP, terdapat ancaman pidana selama paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, berdasarkan Pasal 185 jo.Pasal 90 ayat (

melakukanpekerjaan oleh karenanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalahPHK sepihak, maka PENGGUGAT menuntut uang pesangon sebesar 2(dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai PAsal 156 ayat (4) UUKetenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Nota Anjuran Nomor3151/1.835.3;Bahwa dengan demikian, TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkanUang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak,Kekurangan Upah Sesuai Standar UMP

Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan secara tunai kepadaPENGGUGAT Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, UangPenggantian Hak, Kekurangan Upah Sesuai Standar UMP Tahun2012,2013, dan 2014, dan Upah Proses selama 3 (tiga) bulan kepadaPENGGUGAT sebesar:Komponen Penghitungan JumlahUang Pesangon 2x8 x Rp 2.441.000, Rp 39.056.000, Uang Penghargaan Masa 3 x Rp 2.441.000, Rp. 7.323.000, KerjaUang Penggantian Hak 15%xRp 46.379.000, Rp 6.956.850, Kekurangan Upah Tahun 2012 (w'cfePoin 16 Gugatan) Rp. 5.645.000

ParsleyRestaurant dan terakhir di Toko BAGUS dengan jabatan terakhir sebagaisopir merangkap kurir dan status sebagai pekerja tetap dimana ketigaperusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga dan seluruhnya beradadi bawah kepemilikan yang sama ; 20 Bahwa selama bekerja dengan TERGUGAT, PENGGUGAT selalumenerima upah dibawah ketentuan UMP Provinsi DKI Jakarta yaitu : Tahun 2012: Rp. 400.000, per bulan dan uang harian Rp. 30.000, perhari ; Tahun 2013: Rp. 500.000, per bulan dan uang harian Rp. 36.000

DKI UMP 2013);Pasal 1 Pergub. DKI UMP 2013:Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013, di ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);e Peraturan Gubernur Provinsi Daerah lKhusus lbukotaJakarta, Nomor 207 Tahun 2012, tentang Upah MinimumSektoral Provinsi Tahun 2013, beserta Lampirannya(selanjutnya disebut sebagai Pergub. DK UMSP 2013);Bahwa Pergub.

Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017 Upah harusnya diterbitkanpaling lambat 30 harisetelah menerimapermohonanpenangguhan UMP dariperusahaan;3. Perusahaan memberikanupah minimum bagiselurun pekerja tanpamemilih apakah pekerjalajang/sudah menikah danmasa kerja 1 tahun ataulebih;4.

Penggabungan Gugatan:Bahwa penggabungan gugatan dalam sengketa UMP DKI 2013,terhadap Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak berdasarkanhukum dan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam perkara iniPrincipal (Serikat Pekerja Perusahaan), seharusnya yangmerupakan jenjang atau yang berkedudukan pada tingkatperusahaan, kepentingannya terakses langsung dalamkeikutsertaan dalam proses penangguhan UMP 2013 ditempatpara Pemohon Peninjauan kembali ini dimulai pemberitahuan,Halaman 84 dari 90 halaman.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan Surat DPD SPNNomor 0341/DPD SPN/DKI/INT/XII/2011(Bukti T II Intervensi610) tertanggal 01 Desember 2012 yang menginstruksikanbahwa seluruh PSP SPN tidak diperbolehkan menandatanganikesepakatan penundaan pelaksanaan UMP 2013, apapunHalaman 88 dari 90 halaman.