Ditemukan 11601 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0595/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 16 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 2
22 — 2
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 24-11-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PA MAROS Nomor 197/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 28 Desember 2016 — perdata
- pemohon
77 — 19
77 — 19
Pemohondengan wanita bernama Putri binti Duso tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 02-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 204/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 1 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
21 — 6
21 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 19-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1401/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 9 Januari 2020 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
MUHAMAD WAHADI BIN LEGIMAN WATUN
44 — 15
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
MUHAMAD WAHADI BIN LEGIMAN WATUN
44 — 15
perbuatanhukum dan bagi pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya atasperbuatan yang dilakukan dan pelaku haruslah sehat jasmani dan rohani, tanpaterkecuali Terdakwa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diperiksa dan diadili disidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1angka 15 KUHAP) jadi siapa saja selaku subyek hukum disini adalah orangyang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 660/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
17 — 5
17 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;2020Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Putus : 15-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 15 Juni 2016 — PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
266 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
266 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau samatingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain;f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;(Catatan: cetak tebal pada kutipan merupakan penekanan PemohonPeninjauan Kembali);3.
Beban pembuktianTermohon PK tersebut sebagaimana secara imperatif diatur dalamketentuan Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yangmasingmasingnya menyatakan sebagai berikut:Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatukejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak oranglain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;(Catatan: cetak tebal pada kutipan merupakan penekanan Pemohon Pk)Namun pada faktanya, selain Termohon PK sama sekali tidak
Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/201624. 2011 2012 2013Nilai Penjualan (Jutaan 1.752.802 2.747.623 4.056.735Rp)Nilai Aset (Jutaan Rp) 3.590.309 3.867.576 5.020.824Halaman 6 Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (vide bukti PK5): perikut adalah nilai penjualan dan aset PT Golden Plantation 3(tiga) tahun terakhir (auaditted): 2011 2012 2013Nilai Penjualan (Jutaan =Rp)Nilai Aset (Jutaan Rp) 7.900 7.900 7.900 (Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipankutipan di atasmerupakan penekanan Pemohon Pk);Merujuk
(Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipankutipan di atasmerupakan penekanan Pemohon Peninjauan Kembali)35.
Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/201646.47.kegiatan akuisisi didasarkan pada Laporan Keuangan secara keseluruhanyaitu Laporan Keuangan Konsolidasi;(Catatan: garis bawah pada kutipan merupakan penekanan PemohonPeninjauan Kembali);Pertimbangan hukum Judex Juris pada tingkat kasasi tersebut adalah keliruatau khilaf karena:i. PT TPC bukan pemegang saham mayoritas pada PT Tiga PilarSejahtera Food, Tbk. (vide Berkas Termohon PK C10);ii.
Register : 02-05-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.Skg Tanggal 17 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 9
15 — 9
karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Putus : 17-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1383 K/Pdt/2012 Tanggal 17 Juli 2013 — ADI SUPRIADI vs PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kuis Bumi Asih
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
;2 Bahwa pada tahun 2004 Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat sebesarRp49.133.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu limaratus rupiah), dengan perjanjian pembayaran dilakukan dengan angsuran;3 Bahwa sebelum pinjaman itu ditandatangani, dikatakan oleh Tergugat,Penggugat ada mempunyai hutang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas jutarupiah) kepada Tergugat, hal tersebut terjadi katanya ketika ada hubungan kerjadengan Tergugat, ketika itu dengan bujuk rayu dan sekaligus penekanan
Register : 05-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 0054/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 12 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukanpada tanggal tanggal 19 Juli 1954 artinya perkawinan mereka dilangsungkansebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Putus : 12-12-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/MIL/2017 Tanggal 12 Desember 2017 — AGUS RIYANTO
69 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
berupa pemecatan dariDinas Militer dengan alasan Terdakwa telah berterus terang dan sangatmenyesali perbuatannya tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudahtepat dan benar dalam pertimbangannya;In casu kepada Terdakwa dan Prajurit TNI telah diberikan penjelasan danarahanarahan oleh pimpinan Kesatuannya baik melalui jam Komandanmaupun melalui penyuluhan hukum agar seluruh Prajurit TNI menjauhipenyalahgunaan Narkotika, bahkan Panglima TNI telah berulang kali dansecara terus menerus memberikan penekanan
Register : 28-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA MALANG Nomor 892/Pdt.P/2019/PA.MLG Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 7
14 — 7
UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 176/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
24 — 10
24 — 10
PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2002 di Gampong Tanjong PutohKecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 460/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 5
26 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 18-07-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 215/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 11 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 14
19 — 14
Nomor 1 Tahun1974, dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukanpada tahun 1965 artinya perkawinan mereka dilangsungkan sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 15-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 219/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
24 — 6
24 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Putus : 11-05-2012 — Upload : 11-10-2012
Putusan PT SURABAYA Nomor 93/PDT/2012/PT.Sby. Tanggal 11 Mei 2012 —
79 — 58
79 — 58
Selanjutnya dengan cara paksa danpenuh penekanan.
Register : 29-05-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN DONGGALA Nomor 127/Pid.B/2017/PN Dgl Tanggal 22 Agustus 2017 — Terdakwa HERMAN Alias MANG Vs JPU
28 — 14
28 — 14
Penuntut Umum ternyata telah cocok denganidentitas masingmasing Terdakwa di persidangan, kemudiansepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjukbahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindakHalaman 7 dari 11Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2017/PN DglAd. 2.pidana yang sedang diperiksa dalam perkarainidan atas tindak pidanayang diduga dilakukan oleh orang tersebut serta secara jasmanimaupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, sehingga dengandemikian penekanan
Putus : 28-11-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 134/Pid. B/2013/PN.Ung. Tanggal 28 Nopember 2013 — AGUS YARYADI Bin AHMADI ;
27 — 12
27 — 12
Dengan Maksud Untuk memiliki Dengan Melawan Hak; Menimbang, bahwa yang dimaksud : Untuk dimiliki dengan melawan hakadalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak ataubertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dariorang yang memiliki hak;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur keempat ini Majelismemberi penekanan pada beberapa hal sehingga dapat tampak jelas adanya unsur inipada diri Terdakwa yaitu :Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah
Register : 06-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1575/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR Tanggal 24 Januari 2017 — FAHMY FAUZYAN
35 — 14
35 — 14
Orang menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 24-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PA MAROS Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Mrs Tanggal 14 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 12
12 — 12
No. 35/Pdt.P/2018/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap