Bakrie Sumatera Plantation, Tbk. Usaha Group Bakrie Kantor Perwakilan Medan, beralamat di jalan Mongonsidi No. 20 A Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : Turut Tergugat ;

Bakrie Sumatera Plantation, Tbk.

Usaha Group Bakrie Kantor PerwakilanMedan, beralamat di jalan Mongonsidi No. 20 A Medan,selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : TurutTergugat ;Telah membaca Berita Acara persidangan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan suratnya tertanggal 07 Maret 2011,peihal Pencabutan Gugatan perkara pedata Nomor. 109/PDT.G/2010/PN.LP., yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Nopember 2010 ;Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam tingkat Mediasi sehingga

Kalimantan Jawa Gas, yaitu dalamkenyataannya PT Kalija didirikan pada tahun 2013 denganpemegang saham PT Bakrie Brothers dan PT Energas DayaMandiri (yang sahamnya 99% juga dimiliki Bakrie Brother)bukan dimiliki oleh Perusahaan Gas Negara (PGN), sehinggasangat memerlukan pembuktian hukum guna memperolehkepastian hukumnya,Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terdapat Pihak lainyaitu:> PT. Perusahaan Gas Negara (Persero);> PT. Bursa Efek Indonesia;> PT.

Bakrie &Brothers Tbk (vide Hal 5Anggaran Dasar PT. Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23Juli 2013 yang dibuat dinadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta)Bahwa Perseroan Terbatas PT. Bakrie & Brothers Tbk memilikisebanyak 20.000 saham (vide Hal 28 Anggaran Dasar PT.Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuatdihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta)b.

Bakrie & Brothers Tbk sebagai tindak lanjut dari perjanjian yangditandatangani pada 10 Maret 2014. (vide www.okezone.com Kamis, 13Maret 2014 (Bukti T8)Bahwa PT. Bakrie & Brothers Tbk mendirikan PT. Kalimantan JawaGas anak usaha patungan bersama PT. Perusahaan Gas Negara(PGN) pada 10 Maret 2014. (vide Bisnis Indonesia, hal. 7 Senin 22September 2014 (Bukti T9)Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Bakrie & BrothersTbk, maka /nformasi Media Massa Terkait Kepemilikan Saham DariPerusahaan PT.

Bakrie & Brothers Tbk dan juga sebagaiDireksi PT. Energas Daya Mandiri, sebagai pemegang sahamPT. Kalimantan Jawa Gas;b.PT. Kalimantan Jawa Gas berkedudukan di Kota AdministrasiJakarta Selatan;c.Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 40.000.000.000, (empatpuluh milyar rupiah) dan telah ditempatkan dan disetor 25%dengan nilai nominal Rp 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah);d.Komposisi pemegang saham PT. Kalimantan Jawa Gas adalahPT. Bakrie & Brothers Tbk sebesar 20% dan PT.

Bakrie H adalah asli dan dalam persidangan tidak dibuktikankepalsuannya atau tidak benarannya dari tanda tangan Mohd. Bakrie Htersebut;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tersebut sematamata hanya melihatadanya tanda tangan an.

Bakrie H, padahal sebagaimana dalam surattersebut yang memberikan keterangan adalah Mohd.

Bakrie H selaku KepalaKampung Nunukan;Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan memoriMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmembaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Nnkdan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat

Bakrie Telecom, Tbk.). uang sewasebesar Rp.125.000.000, ditransfer ke Rekening atas nama Saksi diBank BCA Cabang Pembantu Sumedang dengan No. Rekeking7740064686 ;Bahwa pada waktu proses negosiasi antara Saksi selaku kepala UPTDRSPD dengan PT. Bakrie Telecom Tbk, Saksi dibantu oleh PT. WahanaKarsa Mandiri yang mana pada waktu itu PT. Wahana Karsa Mandirimenjadi rekanan yang ditunjuk oleh UPTD RSPD untuk menjadimarketing dan fasilitator dalam pengelolaan dan penggunaan towerRKS;Bahwa PT.

Bakrie Telecom Tbk (Esia) dengan nilaiRp.125.000.000, untuk lama sewa selama 5 tahun;Bahwa Uang sewa yang Saksi setorkan ka Kas Daerah adalah sebesarRp.75.000.000,.;Bahwa pada awalnya nilai sewa tower yang Saksi tawarkan adalahsebesar Rp.15.000.000, per tahun, akan tetapi dikarenakan ada jasadari PT. Wahana Karsa Mandiri dalam meyakinkan penyewa dalam halini adalah PT. Bakrie Telecom Tbk untuk menyewa tower RKS danmeyakinkan PT.

Bakrie Telecom, Tbk. (Esia) Masa Sewa 20062011 Setoran ke KasDaerah denganpenyetor Hj.Habibah untuksewa towerKabupatenSumedang eRKSdari PT. BakrieTelecom, Tbk.(Esia)50.000.000Buktibukti0272/Kas Pemda Sumedangtanggal 5 Pebruari 2016 No. Reff0272H2960003961 ke No.Rekening 0110230000015 atasnama Rek Kas Umum DA, danSTS No. 03 tanggal 5 Pebruari2016setor berupa photocopytranSaksi setoran tunai PT. Bakrie Telecom, Tbk. (Esia) Masa Sewa 20112014 Setoran ke KasDaerah denganpenyetor NanaSutisna an.

Bakrie Telecom, TBK.18.Disposisi Legal Addendum Perjanjian Sewa Menyewa PenempatanAntenna dan Ruang Radio base Station tanggal 1 April 2011.19.Kesepakatan Sewa antara RKS yang diwakili oleh Drs. NANA SUTISNA,M.Ap., dengan PT. Bakrie Telecom,. ID 448 Coverage Sumedang City,tanggal 18 Maret 2011.20.Credit Nota Payment Deutsche Bank PT. Bakrie Telecom TBK(esia),kepada NANA SUTISNA, DRS sebesar Rp.45.000.000, tanggal 11 Juli2011.21.Credit Nota Payment Deutsche Bank PT.

Bakrie Telecom TBK,PT kepadaNANA SUTISNA, DRS sebesar Rp.45.000.000, tanggal 20 Juni 2012.Halaman 91 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 102/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg22.Credit Nota Payment Deutsche Bank PT.

PT ROYAL PREMIER Berkedudukan di BAKRIE TOWER Lantai 5 UnitINTERNATIONALGH , Komplek Rasuna Epicentrum, JI HR RasunaSaid Kuningan Jakarta Selatan untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT I ;2. Tuan INDRA BUDIMAN.

Umur : 37 Tahun ( Palembang 19 Oktober 1977 )Agama : Katholik, pekerjaan DIREKTUR PTROYAL PREMIER INTERNATIONAL dahuluberalamat BAKRIE TOWER Lantai 5 Unit GH ,Komplek Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna SaidKuningan Jakarta Selatan , untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 2September 2014 Nomor :85/Pdt.G/2014/PN.YK tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan

KHOLIL BAKRIE, S.H.;SUKARMIN, S.H., M.H.;USA ISWANDINI, S.H.;HASANUDDIN, S.H.;Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G/2018/PN KlaAdvokat pada Kantor Hukum "ABD.

KHOLIL BAKRIE, S.H. & Rekan,beralamat di Jalan Lettu Rochani Nomor 70 Tajimalela, Kalianda,Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khususuntuk mewakili dalam persidangan tanggal 4 Januari 2018 dan SuratKuasa Khusus untuk mewakili mediasi tanggal 17 April 2018 sertaPernyataan Para Pihak Yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum TentangPersetujuan Atas Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 April 2018,yang selanjutnya disebut Para Penggugat;Dan:Ir.

Kholil Bakrie,S.H. selaku kuasa Para Penggugat;e.

Air Muring, NPWP 01.070.884.0328.000, alamat Jalan Desa Air MuringRT 011 RW 005, Air Muring, Putri Hijau, Bengkulu Utara, dengan alamatkorespondensi Komplek Rasuna Epicentrum Bakrie Tower, Lt 18 & 19, JalanHR.

Bakrie Sumatera Plantation dengan rincianinvoice Nomor 525/KopkarBSP/Jkt/X/0Rp33.615.000,00; SPT PPh Pasal 23 Masa November 2009;b) Menurut Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa biaya sewa fasilitas ruangan bukan merupakanobjek PPh Pasal 4 ayat (2) melainkan objek PPh Pasal23, biaya ini telah dipotong PPh Pasal 23 dandilaporkan pada SPT PPh 23 masa November 2009dengan bukti potong Nomor 84/AM/XI/09 PPh 23sebesar Rp672.300,00;Halaman 12 dari 31 halaman.

Bakrie SumateraPlantation;3.4.2. Kwh meter sebesar Rp12.189.971,00;Bahwa koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas biayaKwh meter (listrik) bersumber dari General Ledger yaituOffice Rental;Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, koreksisebesar Rp12.189.971,00 merupakan pembayaran biayalistrik terkait sewa tanah dan/bangunan kepada KopkarPT. Bakrie Sumatera Plantation;Halaman 21 dari 31 halaman.

Bakrie SumateraPlantation;3.5.

Air Muring, NPWP 01.070.884.0328.000, alamat Jalan Desa Air Muring RT.011, RW.005, Air Muring,Putri Hijau, Bengkulu Utara, dengan alamat korespondensi : KomplekRasuna Epicentrum Bakrie Tower, Lt.18 & 19, Jalan HR.

Bakrie H adalah asli dan dalam persidangan tidak dibuktikan kepalsuannya atau tidak benarannya dari tanda tangan Mohd. Bakrie H tersebut; Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tersebut sematamata hanya melihat adanyatanda tangan an.

Bakrie H, padahal sebagaimana dalam surat tersebut yangmemberikan keterangan adalah Mohd.

Bakrie H selaku Kepala Kampung Nunukan;Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan memoribanding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmembaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Nnkdan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat

KHOLIL BAKRIE, S.H.;b.SUKARMIN, S.H., M.H.;Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 11/Pat.G/2018/PN Klac. USAISWANDINI, S.H.;d. HASANUDDIN, S.H.;Advokat pada Kantor Hukum "ABD.

KHOLIL BAKRIE, S.H. & Rekan,beralamat di Jalan Lettu Rochani Nomor 70 Tajimalela, Kalianda,Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khususuntuk mewakili dalam persidangan tanggal 4 Januari 2018 dan SuratKuasa Khusus untuk mewakili mediasi tanggal 17 April 2018 sertaPernyataan Para Pihak Yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum TentangPersetujuan Atas Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 April 2018,yang selanjutnya disebut Para Penggugat;Dan:dr.

Bahwa penyerahan uang dari Tergugat kepada Para Penggugatdianggap telah selesai, apabila Tergugat telah memberikan uang senilalRp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada ABD.Kholil Bakrie, S.H. selaku kuasa Para Penggugat;e.

Le Global on Hua Wei Bakrie Projectwe here by to in form you that PT. Hua Wei Tech Invesment decided to cut off,Cansel 56 sites from toal assignment given to PT. Le Global;Terjemahan:Perihal Pembatalan 56 titik Proyek Hua Wei Bakrie;Dengan Hormat,Menunjuk pada buruknya pekerjaan yang dilakukan PT. Le Global untukpengerjaan proyek Hua Wei Bakrie maka bersama ini kami informasikanbahwa kami memutuskan membatalkan 56 titik dari seluruh pekerjaan yangtelah kami berikan kepada PT.

Le Global;Bahwa pembatalan atas proyek ini merugikan Tergugat sebesarRp546.280.000,00 sesuai nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak perjanjianantara Tergugat dengan Hua Wei Bakrie (vide bukti T9) berikut perinciannya;Harga setiap site : Rp9.755.000,00;Jumlah site yang dibatalkan : 56 siteTotal kerugian : Rp9.755.000,00 x 56 = Rp546.280.000,00;Bahwa seharusnya proyek tersebut tidak perlu sampai dibatalkanmengingat para Penggugat telah berkalikali diingatkan (vide bukti T6) untukmemperbaiki kinerja

Memerintahkan para Penggugat Konvensi/paraTergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugiansebesar Rp546.280.000,00 sesuai kontrak yangtercantum kontrak perjanjian antara Tergugat denganHua Wei Bakrie (vide bukti T9);3.

Bahwa akibat dari tindakan paraTermohon Peninjauan Kembali di atas,proyek Pemohon Peninjauan Kembalidibatalkan oleh kliennya (vide Bukti T6).Berikut kutipan Surat Pembatalantersebut:Subject: Cut Off 56 sites for Hua Wei Bakrie Project Jabodetabek;Dear Sir,We refer to poor perfomance from PT. Le Global on Hua Wei BakrieProject we hereby to inform you that PT. Hua Wei Tech Investmentdecided to cutoff/cancel 56 sites from total assignment given to PT.

LeGlobal;Terjemahan:Perihal: Pembataian 56 titik Proyek Hua Wei Bakrie;Dengan hormat,Merujuk pada buruknya pekerjaan yang dilakukan PT. Le Global untukpengerjaan proyek Hua Wei Bakrie maka bersama ini kami informasikanbahwa kami memutuskan membatalkan 56 titik dari selurun pekerjaanyang telah kami berikan kepada PT. Le Global;28.

berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1790/WPJ.19/2014, tanggal08 September 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2011, Nomor00183/207/11/091/13, tanggal 14 Juni 2013, sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00179/2WPUJ.19/KP.0103/2014, tanggal 23 Juli 2014, atas nama PT Darma Henwa Tbk,NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat di Gedung Bakrie

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1790/WPJ.19/2014, tanggal 08 September 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2011, #Nomor00183/207/11/091/13, tanggal 14 Juni 2013, sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00179/2WPJ.19/KP.0103/2014, tanggal 23 Juli 2014, atas namaPT Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jalan

Putusan Nomor 1684/B/PK/Pjk/2021091/13, tanggal 14 Juni 2013, sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00179/2WPJ.19/KP.0103/2014, tanggal 23 Juli 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan

Penggugat:
BAKRIE JAFAR
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA

PUTUSANNomor 4/Pdt.G/2018/PN KagDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kayu Agungyang memeriksa perkaraperkara perdataGugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara : BAKRIE JAFAR, tempat dan tanggal lahir Palembang, 9 Mei 1984,pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam,kewarganegaraan Indonesia,Alamat Jalan Dusun IV Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan PemulutanBarat Kabupaten Ogan llir, Selanjutnya disebut PENGGUGAT ;Dalam

MKn,yang menerangkan telah terjadi pengoperan hak atas sebidang tanah antaraTobing kepada Bakrie Jafar, yaitu tanah seluas 21.600 M2 yang terletak di DesaTalang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir denganbatasbatas sebagai berikut;Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Kag sebelah utara dengan tanggul PU/Hasim Damsik; sebelah Selatan dengan tanah Mustar; sebelah Timur dengan tanah Nuar; sebelah Barat dengan tanah Tobing;Menimbang, bahwa apabila mencermati

dengan yang disebutkan sebagai objeksengketa tersebut;Menimbang, bahwa apabila mencermati jalannya pemeriksaanpersidangan, maka diketahuilah objek sengketa yang dimaksud didalamgugatan, begitupun pula yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat tersebut,seharusnya adalah didasarkan atas Bukti P.8 yaitu Akta Pengoperan Hak No07 Tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT SarinahSH., M.Kn. yang menerangkan bahwa telah terjadi pengoperan hak atassebidang tanah antara Tobing kepada Bakrie

BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk diwakili oleh BAYU IRIANTO

BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk ; Beralamat dan berkantordi Komplek Rasuna Epicentrum Bakrie Tower18" 19" Floor , Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta12960, dalam hal ini diwakili oleh BAYU IRIANTO,Warganegara Indonesia, Pekerjaan DirekturUtama PT. Bakrie Sumatera Plantation Tbk. danB.S. VINAYA, Warganegara India, Pekerjaan DirekturIndependen PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk,dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada :1. HASRUL BENNY HARAHAP, SH., M.HUM ; 2. JULISMAN, SH., M.H. ;oO. SYAFRINAL, SH.

Bakrie Sumatra Plantations, Tok dan nyata PT.

II Asahandan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tidak melakukantindakan apapun atas surat dimaksud, sehingga semakin mendukungkekebalan Hukum bagi PT Bakrie Sumatera Plantations ,Tbk; Bahwa beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Asahantermasuk DPRD Kabupaten Asahan telah beberapa kali berupayamelakukan mediasi antara Para Penggugat dengan PT BakrieSumatera Plantations, Tok, namun PT Bakrie Sumatera Plantations,Tbk. tidak pernah mau menghadirinya; Bahwa sejak tahun 1987 hingga sekarang

Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dari PT Bakrie SumateraPlantations, Tok untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan ParaPenggugat, maka pada tanggal 02 Agustus 2017 Para Penggugatmengajukan gugatan pardata terhadap PT Bakrie Sumatera Plantations,Tok. di Pengadilan Negeri Kisaran terdaftar dalam perkaraNo. 51/pdt.G/2017/PN Kis ; 18.

Bakrie Sumatera Plantations Tok, dalamhal ini diwakili oleh BAYU IRIANTO, selaku Direktur Utama PT. BakrieSumatera Plantations Tok. dan ADHIKA ANDRAYUDHA B selaku DirekturPT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. melalui Kuasa Hukumnya1. HASRUL BENNY HARAHAP, SH., M.HUM ; 2. JULISMAN, SH., M.H. ; 3.SYAFRINAL, SH.,MH. ; 4. RINALDI, SH. ; 5. JEFRI MANGARATUASIPAHUTAR, SH., M.Kn ; 6. SAHAT MARUBA SAMOSIR, S.H. ; 7. WILLIERLANGGA, S.H.; 8. M. IMAN, S.H. ; 9.

Beny Djafar pada hal 47 strip () ketiga dalam putusan ini berbunyi: "Bahwa saksi mengakui sejak bekerja dari tahun 1995 mengetahuipersis restrukturisasi di antv dimana terjadi perubahan kepemilikanyaitu sebelum star TV masuk adalah milik Bakrie kemudian PT. CATVada berpusat di Star TV Hongkong menjadi milik star TV dan kembaliHal. 23 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/201 1lagi ke Bakrie Group, meskipun tidak mengetahui bentuk keriasamanyayang artinya antv dibeli kembali oleh Bakrie. "b.

Sehingga fakta persidangan bahwa penguasaan kembali saham antvdari star TV Hongkong kepada Bakrie Group dan tidak adanyaperubahan kepemilikan mayoritas saham telah terbukti mengingatGroup Bakrie adalah pemilik antv sejak berdiri dan Star TV Hongkongtidak pernah menjadi pemilik mayoritas saham antv dikarenakan aturanUU yang melarang pengusaan Saham Mayoritas oleh Modal Asingyang dimana saham modal asing dibatasi tidak boleh melebihi 20%sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU 32 Tahun 2002 TentangPenyiaran

No. 659 K/Pdt.Sus/201 1dikuatkan oleh saksi Termohon / Penggugat (Beny Djafar dan AbdulHadi) dan dijual kepada perusahaan lokal dalam hal ini Group Bakrie,dimana judex facti yang memandang perubahan kepemilikan dari Star TV(TV) Hongkong kemudian di beli oleh group bakrie sebagai pembenaruntuk memPHK para pemohon adalah pengertian hukum yang salah.Padahal menurut UndangUndang tidak mungkin TV asing memilikisaham mayoritas..

Bahwa bukti risalah bipartit (T11) yang menyatakan terjadi pergantiankepemilikan itu bertentangan dengan bukti (T10) booklet bakrie untuknegeri yang menjelaskan bahwa tidak ada perubahan kepemilikanstasiun televisi ANTV, dimana stasiun televisi ANTV tetap menjadi milikbakrie group dan bukti (T13) Mediantv edisi juni 2004 menjelaskanbahwa kepemilikan ANTV adalah Anindiya Bakrie, itu tidakdipertimbangkan hakim, bahwa alasan memPHK para pemohon kasasikarena perubahan kepemilikan adalah tidak tepat..

"Sehingga tidak akan mungkin STAR TV yang berpusat dihongkong akanpernah memiliki saham mayoritas yang dapat merubah kepemilikanANTV yang sejak awal dimiliki oleh Group Bakrie di Indonesia.

BAKRIE SWASAKTIUTAMA, beralamat di Epiwalk Starata Office Suites, Lantai 6 Unit A601,Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.

Bakrie Swasakti Utama;..Bahwa saksi ada ditugaskan oleh direksi PT. Graha Multi Insani untukmendampingi direksi PT. Bakrie Swasakti Utama dalam penandatanganan NotaKesepahaman dan Akta Pengakuan Hutang;Bahwa ada diserahkan down payment sebesar Rp. 1 milyar;Bahwa pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman dan diserahkan downpayment sebesar Rp. milyar, PT. Untario Metalindo dan Roby Meyer ada17menjanjikan kepada Sri Hascaryo (Penggugat) dapat mensertifikatkan tanahPolonia;..

Bakrie Swasakti Utama dan PT. UntarioMetalindo;Bahwa pada waktu penandatangan dibawa dan diperlihatkan oleh pihak kedua;Bahwa saya lupa siapa pemilik tanah ;Bahwa tahun 1949 saksi tidak tahu apa ada PT. Untario Metalindo itu;Bahwa PT. Bakrie Swasakti Utama sudah membayar Rp.

Bakrie SwasaktiUtama merupakan unit usaha, yang mengerjakan proyek property diluarJakarta;Bahwa pada awalnya saksi dipanggil oleh Direksi PT.

Bakrie Swasakti Utama;Bahwa setelah penandatanganan nota kesepahaman telah terjadi pembayaranRp.

PARDAMEANPASARIBU uang sejyumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).Pada tanggal 28 Desember 2010 melalui ATM bank saksitransfer kerekening : 1060004642404 Bank Mandiri an.10UMAR BAKRIE uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah).

dan oleh Umar BAKRIE terdakwa hanya diberikanberupa Foto copynya saja supaya disampaikan kepada SESTRA DINGINBUDIANTO PASARIBU ;Bahwa hubungan terdakwa dengan UMAR BAKRIE dalam pengurusanSESTRA DINGIN BUDIANTO PASARIBU adalah sebagai relasi terdakwauntuk memasukan SESTRA DINGIN BUDIANTO menjadi CPNS/ PNS diKementrian Keuangan RI ;Bahwa hubungan terdakwa dengan Bapak YAP adalah sebagai orang yangpernah terdakwa minta tolong untuk mengecek kebenaran dari foto copy suratformulir penetapan CPNS/PNS

., NPWP01.565.295.1091.000, beralamat di Gedung Bakrie Tower Lantai 8, RasunaEpicentrum, Jalan H.R.

Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1784/WPJ.19/2014 tanggal 8 September 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2011 Nomor00186/207/11/091/13 tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00177/WPJ.19/KP.0103/2014 tanggal 23 Juli 2014, atas nama : PTDarma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie

Selatan 12940, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2011 Nomor00186/207/11/091/13 tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00177/WPJ.19/KP.0103/2014 tanggal 23 Juli 2014, atas nama : PTDarma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie

Faizal Bakrie alias Faisal Bakri, SE bin Muh.

Bakrie) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Saraswati Ali binti Ali Tasri) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Development Land milik Bapak Aburizal Bakrie danbernama Holiday Inn Hotel, setelah itu dibeli PT Sritex, sampai sekarangdengan bernama PT Griya Hidup Abadi (Grand Quality Hotel), perusahaan berdiri sejak tahun 1992; Bahwa Perusahaan milik Elang Perdana dialihkan/dijual kepada BakrieDevelopment Land sekitar tahun 2000, kemudian oleh manajemenBakrie Development Land dialihkan ke PT Sritex milik Bapak Lukminto; Bahwa dijelaskan oleh perusahaan Bakrie Development Land telah dibeliPT Sritex termasuk

aset perusahaan bersama dengan karyawanperusahaan beralih ke PT Griya Aasri Hidup Abadi (Hotel Grand Quality),tanpa pemberitahuan dan tanpa ada penawaran melanjutkan atau tidak,artinya tidak ada PHK ; Bahwa tidak ada uang pesangon dari Bakrie Development Land tetapikami para karyawan diberi cindera mata berupa jam tangan ; Him 28 dari 50.

Griya Asri Hidup Abadi ; Bahwa saksi bekerja di Hotel Quality sejak masih dikelola olehmanajemen Bakrie Land Development ; Bahwa Bakrie Development Land tidak ada uang pesangon untuk parakaryawan tetapi kami para karyawan diberi cindera mata berupa jamtangan ; Bahwa selain Para Penggugat ada sekitar 23 orang karyawan yangakan diberhentikan tetapi yang 19 orang ditarik kembali kKemudian 2orang dinegosiasi kembali sedangkan Para Penggugat diberhentikanoleh PT Griya Asri Hidup Abadi ; Him 30 dari 50

Griya Asri Hidup Abadi, para karyawan sudah mendapat gajinya kembali ;Bahwa sejarah PT Griya Asri Hidup abadi (Hotel Grand Quality) dahuluperusahaan bernama Bellmont milik Bapak Hendro Budiono Halim,kemudian beralih kepada Bakrie Development Land milik BapakAburizal Bakrie dan bernama Holiday Inn Hotel, setelah itu dijualkembali kepada PT Sritex, sekarang bernama PT Griya Asri Hidup Abadi (Grand Quality Hotel) ;Bahwa Perusahaan Grand Quality Hotel semula milik Elang Perdanaberdiri pada tahun 1992

, kemudian tahun 2000 perusahaan milik ElangPerdana dialihkan/dijual kepada Bakrie Development Land kemudiandialinkan lagi ke PT Sritex tahun 2006 dengan pemilik Bapak Luminto;Bahwa dalam peralihan/pembelian seluruh manajemen perusahaanBakrie Development Land dibeli oleh PT.

PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00837/KEB/WPJ.19/2017tanggal 6 November 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00068/207/14/091/16 tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Februari 2014,atas nama PT Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamatdi Gedung Bakrie

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00837/KEB/WP4J.19/2017 tanggal 6 November 2017 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Februari 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lantai 8 Rasuna Epicentrum, JalanHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Februari 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lantai 8 Rasuna Epicentrum, JalanH.R.Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan