Ditemukan 31863 data
Toga M P Damanik, SE
Termohon:
Direksi PT Kawasan Industri Medan (persero)
192 — 138
Pemohon:
Toga M P Damanik, SE
Termohon:
Direksi PT Kawasan Industri Medan (persero)Bahwa salah satu dasar pertimbangan yang tertuang dalam SuratKeputusan Direksi PT.Kawasan Industri Medan ( persero ) nomor :21/SKD/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemutusan hubungankerja saudara Toga Damanik,SE ( NPP.70.97.0074) sebagai pegawaiPT.Kawasan Industri Medan ( persero ) dipoint b yaitu : Bahwa atasperbuatannya tersebut sdr.
Bahwa sekaitan dengan hal tersebut yang telah di uraikan pemohondiatas, pemohon meminta agar Majelis Hakim memeriksa permohonanpemohon dengan mencabut keputusan yang tertuang dalam SuratKeputusan Direksi 21/SKD/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentangPemutusan hubungan kerja saudara Toga Damanik, SE(NPP.70.97.0074) sebagai pegawai PT.
Kawasan Industri Medan(persero) karena secara jelas dan nyata, surat keputusan a quo terdapatcacat: wewenang dan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat( 1) huruf a dan b UU 30 Tahun 2014 yang berakibat pada tidak sahkeputusan dan/atau tindakan direksi PT KIM (persero) terhadappemohon.10.
Memerintahkan PT KIM (persero) mencabut Surat Keputusan Direksi PTKawasan Industri Medan (persero) nomor: 21/SKD/2017 Tanggal 18Desember 2017 tentang pemutusan Hubungan Kerja Saudara TogaPutusan Nomor : 2/P/PW/2020/PTUNMDN Halaman 6Damanik, SE (NPP.70.97.0074) sebagai pegawai PT.Kawasan IndustriMedan (Persero);.
Foto kopi Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Industri Medan (Persero)Nomor 21/SKD/2017, tentang Pemutusan Hubungan Kerjasaudara.
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
., ; DIREKSI PT. BANK BUKOPIN di JAKARTA, atau PT. BANK BUKOPIN PUSAT JAKARTA
BANK BUKOPIN, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 23Medan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atasdalildalil :1 Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Bukopinkepada Tergugat (Direksi PT. BANK BUKOPIN, Tbk), kemudian berdasarkanSurat Keputusan Direksi PT.
Keputusan Direksi Bank Bukopin No. SKEP/147A/VI/93pasal (Ketentuan Umum) ayat (9) Karyawan adalah Karyawan yangbekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat sebagai Karyawan tetapsesuai Peraturan Pemberi Kerja dan berdasarkan bunyi ayat (19)menyatakan Usia pensiun dipercepat adalah usia 45 tahun untukKaryawan serta 40 tahun untuk Karyawati;Bahwa, dengan diberhentikannya Penggugat, bahwa Penggugatmendapatkan hak pensiun selaku Karyawati PT.
BANK BUKOPIN, Tbk,terhitung sejak Surat Keputusan Direksi tanggal 5 Agustus 2008 tersebut;Bahwa, ternyata Penggugat untuk hak pensiun mendapatkan pembayaranHak Hari Tua (PHT), dan serta hak pesangon yang seluruhnya berjumlah+ Rp48.480.000, (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluhribu rupiah);Bahwa, dilain hal, selama Penggugat bekerja di PT.
1.Sachrudji Maun Putra
2.Rukmiati
Tergugat:
1.Direksi PT. Prima Alindra Perkasa Kalianda
2.Direksi PT. Bank Negara Indonesia, PERSERO Tbk Cq. Kantor Cabang Utama Tanjung Karang
53 — 13
Penggugat:
1.Sachrudji Maun Putra
2.Rukmiati
Tergugat:
1.Direksi PT. Prima Alindra Perkasa Kalianda
2.Direksi PT. Bank Negara Indonesia, PERSERO Tbk Cq. Kantor Cabang Utama Tanjung Karang
Terbanding/Pembanding/Penggugat : UNANG BIN DAYAT Diwakili Oleh : UNANG BIN DAYAT
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional
83 — 52
Pembanding/Terbanding/Tergugat : DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Diwakili Oleh : DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
Terbanding/Pembanding/Penggugat : UNANG BIN DAYAT Diwakili Oleh : UNANG BIN DAYAT
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan NasionalPUTUSANNOMOR 309/PDT/2020/PT BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :Direksi PT. Perkebunan Nusantara VIII, Beralamat di Jalan Sukasirna No. 4Bandung Provinsi Jawa barat. Cq. ADM PT.
Perkebunan Nusantara VIII Gedeh Cianjur dan di mutasi oleh Direksi PT. Perkebunan NusantaraVI, Menjadi karyawan biasa tidak mempunyai jabatan, setelah kejadiantersebut:10. Bahwa, Alm. DAYAT BIN SURNI pernah menguasakan perkara sengketatanah PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh di block Kp. BarukasoRT.001002003 RW01003 Desa. Sukamulya Kec.
82 — 261
MUHAMMAD RIFAI ; DIREKSI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BTNKantor Pusat Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 130tanggal 1 Juni 1994;Selanjutnya Penggugat dipindahkan ke Kantor BTN Cabang JakartaCawang sebagai Staf Accounting dan Controll berdasarkan suratkeputusan Direksi Nomor : 015/SK/Jkc.III/OPS/VIV/2009 tanggal 10 Juli2009;Kemudian Penggugat dipindahkan ke kantor BIN Syariah CabangJakarta Pasar Minggu sebagai KASI (Penyelia) Operasionalberdasarkan Keputusan Direksi PT.
Bahwa Angka 4.5.2 SE Direksi PT. BTN (Persero) Tok Nomor43/DIR/CMO/2011 Indeks : 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 Nopember2011 jo SE Direksi PT. BTN (Persero) Tok Nomor : 66/DIR/HCD/2014tanggal 22 Desember 2014 LKS Bipartit Knusus bertugas yaitu :a.
Hal ini melanggar SE Direksi PT. BTN (Persero) TokNomor : 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011;Surat HCD PT. BTN (Persero) Tok Nomor : 885/HCD/HCM/IX/2015tanggal 17 September 2015 menyampaikan Pemberitahuan kepadaPenggugat bahwa berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 11September 2015 dilakukan PHK karena melakukan pelanggaran tatatertib/disiplin dan telah mendapat SP , SP Il dan SP Ill;Angka 4.8.1 huruf 6 SE Direksi PT.
Mengenai perbuatan mangkir ini dalamlampiran SE Direksi PT. BTN (Persero) Tok Nomor43/DIR/CMO/2011 Indeks : 153/P/HCENG/2011 tanggal 28Nopember 2011 jo SE Direksi PT.
Oleh karena BUMN bukan termasukinstansi pemerintah, maka dengan demikian Pejabat BUMN dalamperkara a quo Direksi PT.
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
Butima
37 — 7
Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
ButimaENDANG S.S.N Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan.Dalam hal ini dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasakhusus Nomor : B.2197/KCIX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018.Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari surat kuasa khususnomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) Tbk.
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAN CHOR LENG, bertindak selaku Direksi PT HOK TONG VS 1. MARI binti H. ASAARI, dkk.
PUTUSANNomor 874 PK/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:TAN CHOR LENG, bertindak selaku Direksi PT HOK TONG,bertempat tinggal di Jalan Depaten Bam Nomor 47,Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj.
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN Persero),dk vs NY. TJUT JUSLINA RIJANTO, SH.,MH.,
(Dalam Pailit) tersebut, dilakukan secara saholeh Tergugat karena telah lebih dulu memperoleh persetujuan khususberupa Ijin Prinsip dari Direksi PT. PLN (Persero) tertanggal 5 April2005 (Bukti P2) selaku pihak yang berhak mewakili perseroanberdasarkan pasal 11 Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) (Bukti P3 );Bahwa penerbitan Surat Ijin Prinsip oleh Direksi PT. PLN (Persero)tersebut sejalan dengan permohonan General Manager PT.
PLN (Persero) sebagaimana disampaikan dengan surat No.202.1/063/D.JTY/2005 tanggal 15 Maret 2005 (Bukti P4);Bahwa pada tanggal 18 Maret 2005 dengan surat No. 00778/033/DIRAGA/2005 Direksi PT. PLN (Persero) telah pula menulis suratkepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah IstimewaYogyakarta yang isinya menyatakan bahwa Direksi PLN telahmenugaskan Ibu Tjut Justina Rijanto, SH. bekerjasama dengan KejaksaanAgung untuk menangani kasus tunggakan rekening listrik PT.
Tanggung jawab Direksi PT. PLN(Persero) tersebut sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. PLN(Persero) Pasal 11 (Bukf P 6) dan ketentuan UndangUndang PerseroanTerbatas No. 1 Tahun 1995 Pasal 82 (Dalam Undangundang PerseroanTerbatas yang baru No. 40 Tahun 2007 ketentuan yang sama diatur dalamPasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 98 ayat (1);6 Bahwa dalam Ijin Prinsip telah disebutkan yang menjadi landasan (dasar)dikeluarkannya jin Prinsip adalah Keputusan Direksi PT.
PLN(Persero) berupa jin Prinsip (Vide Bukti P2), maka perbuatan Ingkar Janjiyang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat harus juga menjadi tanggungjawab Direksi PT.
Direksi PT PERUSAHAAN LISTRIKNEGARA (PT. PLN Persero), dan Il.
RICKY HALIM selaku DIREKSI PT. HASHMICRO SOLUSI INDONESIA
Tergugat:
ALFATH GHANI SAMSIAR
245 — 71
Penggugat:
RICKY HALIM selaku DIREKSI PT. HASHMICRO SOLUSI INDONESIA
Tergugat:
ALFATH GHANI SAMSIAR
Tergugat:
Direksi Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera Sembilanbelas duabelas
179 — 112
Mahdiansyah, M.A
Tergugat:
Direksi Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera Sembilanbelas duabelasGemis Aanhoedanig Heid, Orang yang ditarik sebagai Tergugattidak tepat, Seharusnya Badan Hukum Asuransi Bumiputera 1912,Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 503/Pdt.G/2020/PN JKT.SELbukan Direksi sebab dalam Akta Pengangkatan No. 32 Tanggal 28 Juli2020 terdiri dari 5 Direksi dan salah satunya sebagai Direktur Utama,akibat Penggugat tidaktepat menarik Pihak dalam gugatannya sudahpatut Majelis Hakim menolak dan atau tidak dapat menerima gugatanPenggugat;3.
Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) Legal Standing yang ditarik sudahsemestinya yang ditarik dalam gugatan tentu Badan Hukum yaituArusansi Bumi putera 1912 bukan Direksi dan atau gugatanPenggugat tidak menjelaskan Direksi bidang apa dan fungsionalapa, Asuransi Bumiputera 1912 memiliki lebih dari 2 (dua) Direksiyang salah satunya merupakan Direktur, dalam Dalil/ gugatanseperti itu, tidak memenuhi syarat formil akibathukum sudahsemestinya gugatan Penggugat dianggap
Foto kopi Surat Kuasa Khusus Direksi AJB Bumiputera 1912kepada Kuasa Hukum Tergugat dari Kantor Darwin StevenSiagian,ST,SH,MH & Partner, diberi tanda bukti P.15 ;16. Foto kopi Susunan Direksi AJB Bumiputera 1912 (Desember2020), diberi tanda bukti P.16 ;17. Foto kopi WhatsApp : Penjelasan Kepala Kantor Wilayah II AJBBumiputera kepada Penggugat tentang kondidi Keuangan PerusahaanAJB Bumiputera 1912 dan Penyebabnya pada tanggal 24 November2019, diberi tanda bukti P.17 ;18.
Asli Vidio penjelasan Direksi dan mantan Komisaris IndependenAJB Bumiputera 1912 atas krisis likuiditas perusahaan, serta tuntutannasabah atas gagal bayar AJB Bumiputera 1912, diberi tanda bukti P.18;Menimbang, bahwa BuktiBukti Surat yang diajukan oleh Penggugattersebut kemudian dicocokkan dengan Aslinya, ternyata telah sesuai denganASLInya yaitu bukti surat P.3, P.7.
lanjut Tergugat menerangkan kondisikeuangan perusahaan sedang terganggu (cash flow terganggu) karena dampakrestrukturisasi yang gagal:;Menimbang, bahwa walaupun demikian Tergugat berjanji Semuapemegang polis yang klaimnya belum dibayar untuk tetap menjaditanggungjawab manajemen;Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 503/Pdt.G/2020/PN JKT.SELMenimbang, bahwa merupakan poin penting dalam bukti surat T.03yang dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyurati Tergugat yang salahsatu poinnya agar Direksi
85 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARTONO AGBAS (BDN BASTON GROUP), DK VS DIREKSI PT BANK CIMB NIAGA, Tbk. JAWA TENGAH, DKK
DIREKSI PT BANK CIMB NIAGA, Tbk. JAWATENGAH, berkedudukan Jalan A. Yani nomor 31 Kudus,dalam hal ini diwakili oleh Megawati Sutanto dan PandjiPratama, Direktur PT Bank Cimb Niaga, Tbk., memberikuasa kepada: Poulce O.E. Welang dan kawankawan,Para Karyawan PT Bank Cimb Niaga Tbk, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;2. PEMERINTAH REPUBLIK' INDONESIA c.g.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAc.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAc.q.
Direksi Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
Tergugat:
Muhammad Arfani
72 — 12
Penggugat:
Direksi Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
Tergugat:
Muhammad Arfani
Terbanding/Tergugat : direksi PT. ARTHAASIA FINANCE Cabang Tegal
61 — 15
Terbanding/Tergugat : direksi PT. ARTHAASIA FINANCE Cabang Tegal
UJANG NIBAR
Tergugat:
1.PT .PEGADAIAN PERSERO
2.DIREKSI DANA PESIUN PEGADAIAN
123 — 34
Penggugat:
UJANG NIBAR
Tergugat:
1.PT .PEGADAIAN PERSERO
2.DIREKSI DANA PESIUN PEGADAIANDireksi Dana Pensiun Pegadaian, beralamat di Jalan Jamrud No. 16AKenari Jakarta Pusat.Selanjutnya disebut Tergugat II;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / PHI Padang tanggal29 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim .Telah membaca Surat Gugatan Penggugat dalam perkara PerselisihanHubungan Industrial Nomor: 12/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg, tersebut.Menimbang , bahwa oleh karena permohonan pencabutan secara tertulisdari Penggugat Perkara No.: 12/Pdt.SusPHI/2018.PNPdg, sebelum agenda jawabansesuail
1.JUNI RAMADITA
2.ERI RILTA
Tergugat:
DIREKSI PT GHALAZ SUKSES PERKASA
77 — 26
Penggugat:
1.JUNI RAMADITA
2.ERI RILTA
Tergugat:
DIREKSI PT GHALAZ SUKSES PERKASA
169 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II, yang diwakili oleh Marisi Butar-Butar, selaku Direktur Operasional VS ASYIA, dkk.
tanggal 20 Juni 1983yang diketahui oleh Kepala Kampung Tumpatan Nibung, makapenguasaan Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor62/Desa Penara, tanggal 20 Juni 2003 tanpa melalui proses gantirugi/oembebasan lahan dengan Penggugat adalah perbuatan melawanhukum:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKSI
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKSI PTPERKEBUNAN NUSANTARA II, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Dr.
Terbanding/Penggugat : Arya Bayu Pradana
40 — 0
Pembanding/Tergugat : Direksi atau Direktur PT Bima Finance yang berkedudukan di Jakarta, Cq. PT Bima Finance, Diwakili Oleh : Direksi atau Direktur PT Bima Finance yang berkedudukan di Jakarta, Cq. PT Bima Finance,
Terbanding/Penggugat : Arya Bayu Pradana
18 — 6
Mochammad Muslich.ST vs 1 Direksi PT.BANK PANIN.Tbk Cq Branch Manager PT. BANK PANIN Tbk.Cabang Sala dkk
Direksi PT. BANK PANIN Tbk. Cq. Branch Manager PT. BANKPANIN Tbk. Cabang Sala, beralamat di JI. Jendral Gatot Subroto 91F, Solo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; n 2nno nnn nnn once none nn nnn conn cence ne2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurakarta, beralamat di Jln. Ki Mangun Sarkoro, nomor 141,Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;3. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Cq.
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZAFRIS DJUFRI, HARMAINI, DKK ; DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (PD. PASAR JAYA), PT. MELAWAI JAYA REALTY
PenjelasanPasal 11 Perda DKI No. 6 Tahun 1992 tentang Pengurusan Pasar DiDaerah Khusus lbukota Jakarta) ;bahwa dalam proses pembangunan kembali Pasar Blok M, Tergugattelah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PD.
Pasar Jaya No. 381/2006tanggal 13 Desember 2006 tentang Penetapan Harga Jual Hak PemakaianTempat Usaha (luran Pembangunan Pasar) Untuk Pedagang Lama(Eksisting) Dan Cara Pembayaran Untuk Tempat Usaha Hasil PembangunanPasar Melawai Blok M Area 13 Mayestik (selanjutnya disebut SK Direksi PD.Pasar Jaya No. 381) ;bahwa dalam Surat Keputusan Direksi PD.
Pasar Jaya No. 381 tersebut ;bahwa terhadap Surat Keputusan Direksi PD. Pasar Jaya No. 381tersebut Para Penggugat telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negarayang terdaftar dalam Reg. No. 33/G/2007/PTUNJKT.
No. 12 K/TUN/2009harga jual hak pemakaian tempat usaha untuk beberapa kios sertamenyatakan mencabut Surat Keputusan Direksi PD. Pasar Jaya No. 381.Dikarenakan Surat Keputusan Direksi PD. Pasar Jaya No. 381 tersebutdicabut maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara in litis yang padadasarnya merupakan bentuk lain dari Surat Keputusan Direksi PD.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Pasar Jaya No. 185/2007 tentang Penetapan Harga Jual HakPemakaian Tempat Usaha Untuk Pedagang Lama (Eksisting) HasilPembangunan Pasar Melawai Blok M Area 13 Mayestik, tertanggal 20Juni 2007, yang ditandatangani oleh Drs. Uthand H. Sitorus, selakuDirektur Utama PD. Pasar Jaya ;3.
Terbanding/Tergugat : DIREKSI PT.PUTERA KARYASINDO PRAKARSA
84 — 92
Pembanding/Penggugat : SCURRAH CHRIS ANDREW Diwakili Oleh : Rinaldi, SH
Terbanding/Tergugat : DIREKSI PT.PUTERA KARYASINDO PRAKARSA