Ditemukan 92018 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-11-2018 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3165 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO, dkk vs PATMIATI
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SIDOARJO, dkk vs PATMIATI
    PUTUSANNomor 3165 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SIDOARJO, dalam hal ini diwakili olehMenteri Keuangan Republik Indonesia dalamkedudukannya mewakili Pemerintan Republik Indonesia,berkedudukan di Gedung Djuanda KementerianKeuangan Lantai 3, Jalan Dr.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat kepada pihakketiga Kutipan Risalah Lelang Nomor 0681/2014 tanggal 2 September2014 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo;6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 490 Desa Janti,Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, diuraikan dalam Surat UkurNomor 00061/1814/2002 tanggal 1062002 seluas 711 m? adalah sahsecara hukum milik Drs.
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARAHalaman 11 dari 13 hal. Put.
    KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO,ll. 1. PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DINARPUSAKA, 2. Drs. KRISNA AJI KURNIAWAN, M.M. tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariJumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr.
Register : 16-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 390/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 28 Januari 2019 — HASTINA, SE VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
4025
  • HASTINA, SE VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
    Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan,beralamat di Gedung Keuangan Negara Medan Unit IILantai 2 Jalan Pangeran Diponegoro No. 30A Medan,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MarlaisSimanjuntak SE.Msi, Sumarsono SH.MH, TambokGultom SH, Zulfikar Lubis SH, Robert Bonar, MH.SH,Vina Imelda Br Silaen, SH, Mahsuri,Siswanto, MelvinHalaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 390/PDT/2018/PT MDNMaringan Siburian, dan Elizabet Kurniasih Chiristina,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November2016
Putus : 19-12-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2909 K/Pdt/2018
Tanggal 19 Desember 2018 — ALFRIDA LIMIATY VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), DK
3818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALFRIDA LIMIATY VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), DK
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, berkedudukan di JalanIr. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya, dalam hal inimemberi kuasa kepada Salbiah S.H., dan kawankawan,Kepala KPKNL Tasikmalaya dan Para PNS KPKNLTasikmalaya, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19,Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa lKhusustanggal 11 September 2017;2.
Putus : 10-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 151/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Mei 2017 — HADI WALUJO melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dkk
3920
  • HADI WALUJO melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dkk
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Alamat:JI.
    Bahwa atas Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang sebagaimanatersebut pada posita 1 di atas, pada tanggal 29 april 2016, PengadilanNegeri Sukoharjo akan melaksanakan Lelang Eksekusi denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta(Tergugatl) terhadap hak atas Tanah milik Penggugat sebagaimanatersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 6 dengan luas + 2.032 M? atasnama The King Jo al.
Register : 04-06-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 11 Oktober 2018 — Jong Oe Miauw >< Tanu Wijaya ; Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
884351
  • Jong Oe Miauw >< Tanu Wijaya ; Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982 K/PDT/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
4116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
Putus : 10-03-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pdt/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN,
15090 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V tersebut;
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN,
Register : 31-08-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Mtr
Tanggal 1 Desember 2022 — Penggugat:
SIGID WISNU HERMAWAN
Tergugat:
1.Direktur Jendral Kekayaan Negara CQ. Kepala Kantor Wilayah XIV direktorat jendral kekayaan negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mataram
2.PT. BANK OCBC NISP SYARIAH
14642
  • Penggugat:
    SIGID WISNU HERMAWAN
    Tergugat:
    1.Direktur Jendral Kekayaan Negara CQ. Kepala Kantor Wilayah XIV direktorat jendral kekayaan negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mataram
    2.PT. BANK OCBC NISP SYARIAH
Putus : 31-10-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2250 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — UUS KUSTIWI VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, DKK
3322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUS KUSTIWI VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWABARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, DKK
    KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWABARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, berkedudukan di JalanAmbon Nomor 1 Kota Bandung;2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO) TBK. KANTORCABANG PEMBANTU PASIRKALIKI BANDUNG,berkedudukan di Jalan Pasirkaliki Nomor 150 B, KotaBandung;3.
    pelelangan umum diaturdalam UndangUndang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari1908 Staatsblad 1908;189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Staatsblad 1941 : 3) juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan MenteriKeuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang (untuk selanjutnya disebut PMK Lelang) dan Peraturan DirekturJenderal Kekayaan
Register : 20-08-2014 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 34/PDT.G/2014/PN RAP
Tanggal 18 Juni 2015 — Perdata - ERFINSYAH NASUTION LAWAN - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
12615
  • Perdata- ERFINSYAH NASUTIONLAWAN- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
    LabuhanBatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2014yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantauprapat tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 181/SKC/2014/PNRAP;LAWAN1 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) KISARAN, beralamat di Jalan Prof.H.M. Yamin No. 47 Kisaran Kab. Asahan, selanjutnya disebutsebagai TermohonI ;Dalam hal ini Teragugat I telah memberi kuasa kepada 1. SABARMARPAUNG, SH (Kepala KPKNL Kisaran), 2.
    baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Termohon IImeskipun telah berulang kali ditegur, maka oleh karena itu timbul hak preferenuntuk pihak kreditur (in casu Termohon I) dan dengan demikian berdasarkanpasal 6, pasal 20 Ayat (1b) dan pasal 14 ayat (2) UU No. 4 tahun 1996 tentanghak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah,Termohon II selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk melakukanpenjualan melalui lelang umum yang dilakukan langsung melalui kantorPelayanan Kekayaan
    atas peraturan perundangundangan yang berlaku dan dengandemikian dalam hal debitur (in casu Pemohon) Wanprestasi/ ingkar janji makaTermohon II selaku kreditur dan pemegang hak tanggungan berhak untukmelakuan eksekusi/ penjualan atas objek perkara yang merupakan jaminan kredityang telah dibebani dengan hak tanggungan, sebagai penyelesaian kewajibanpemohon terhadap Termohon II;11 Bahwa Termohon II terpaksa melakukan permohonan lelang eksekusi haktanggungan atas objek perkara kepada kantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 01-10-2012 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 136/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2012 — DELIMA JAYA; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR;
6618
  • DELIMA JAYA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR;
    No. 136/B/2012/PT.TUN.JKTMELAWAN: KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran No. 45 Bogor,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :AGUS SURYANTO, Jabatan Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Bogor ;2KUNCORO, Jabatan Pelaksana pada KPKNL Bogor ;KPKNL Bogor ;MUHAMMAD HASBI, Jabatan Pelaksana pada SOBARUDIN, Jabatan Pelaksana pada KPKNL Bogor ;Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawaipada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor, beralamat
Putus : 29-01-2018 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3377 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Januari 2018 — LEGIRAH VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG (KPKNL), dkk.
15837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEGIRAH VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG (KPKNL), dkk.
    ,dan kawan Advokat pada Lembaga Perlindungan Konsumen, beralamat diJalan Letkol Tit Sudono 24 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal6 April 2016;Pemohon Kasasi:LawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSEMARANG (KPKNL), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1DGKN II Lt.2, Semarang;BPR KARTI CENTRA, berkedudukan di Desa Jekulo Jalan RayaKudus Pati Km 10:SIGIT INDRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Wismasari Nomor A18Ngaliyan Semarang;TATIK SUWARNI, bertempat tinggal di Desa Jati Kulon
Putus : 25-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KENDARI Nomor 36/Pdt/2011/PT.Sultra
Tanggal 25 Mei 2011 — DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI Sebagai Pembanding Melawan DALMIA, Sebagai Terbanding
2715
  • DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI Sebagai Pembanding Melawan DALMIA, Sebagai Terbanding
    banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak TergugatII/Turut Terbanding I, Tergugat III/Turut Terbanding IIdan Penggugat/Terbanding ;Membaca surat Memori Banding yang diajukan olehTergugat I/Pembanding tertanggal 02 Pebruari 2011 dansurat memori banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding' padatanggal 14 Pebruari 2011, yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menyatakanKantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 09-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1955 K/Pdt/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM
3420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGMATARAM, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 24,Mataram, Kota Mataram;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH.,LL.M, dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan,berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Februari 2012;2. Hj. ALUYAH, bertempat tinggal di Pondok Indah PerasihRT/RW. 003/002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan,Kota Mataram;3. Ir.
    Bahwa di dalam mengajukan perlawanannya a quo Pelawan telahmenjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Mataram sebagai Terlawan dengan dalil bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan akanmelaksanakan lelang eksekusi atas tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1874 (selanjutnya disebut obyek sengketa):4.8.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor WilayahXIV di Denpasar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KotaMataram dimana Terlawan 1/ Termohon Kasasi 1 bukan sebagai penjualmelainkan sebagai pihak didalam perkara perlawanan ini sebagaimanadisebutkan didalam PPeraturan Menteri KeuanganNomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang disebutkan padaHal. 13 dari 28 hal. Put.
    Kementerian Keuangan R Il, cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah XIV diHal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2013Denpasar cq.
    Bahwa yang melaksanakan Lelang eksekusi adalah (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram(Terlawan l/ Termohon Kasasi ) atas obyek tanah dan bangunanHotel Zaitun Selaparang dan 5 (lima) lokal toko diatasnya (milikPelawan) yang dimohonkan oleh Pengadilan Agama Mataram;c.
Putus : 19-01-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2907 K/Pdt/2009
Tanggal 19 Januari 2012 — PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIII BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BEKASI vs Sdr. SUYANTO, dkk
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIII BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BEKASI vs Sdr. SUYANTO, dkk
    PUTUSANNo. 2907 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :I.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cqDIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIIIBANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA dan LELANG BEKASI, berkantor di JalanSersan Aswan No. 8 D, Bekasi Timur, Bekasi ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V/TerbandingV;PT. BPR.
Putus : 13-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 K/Pdt/2020
Tanggal 13 April 2020 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DJKN JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DK
11824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DJKN JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DK
    DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARADAN LELANG DJKN JAWA BARAT KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGTASIKMALAYA, beralamat di Jalan Ir. H.
Putus : 26-08-2010 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/TUN/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — ., VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG; DIREKTUR LELANG PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
3730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG; DIREKTUR LELANG PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BANDAR LAMPUNG, berkedudukan diJalan Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung;2.
    OBJEK GUGATAN ;1.Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bandar Lampung tertanggal 30 Desember 2008 Nomor: S1018/WKN.5/KP.03/2008, perihal Permohonan Penjualan LelangEksekusi Hak Tanggungan ;.
    ; sedangkanpermohonan seperti yang demikian dapat diterima oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang lainnya, seperti KPKNLBandung, KPKNL Batam, dan KPKNL Malang ;.
    Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bandar Lampung tertanggal 30 Desember 2008 Nomor:S1018/WKN.5/KP.03/2008, perihal Permohonan Penjualan LelangEksekusi Hak Tanggungan;2.2. Surat Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraDepartemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 18 Februari 2009No.
    Bahwa surat yang dijadikan sebagai obyek gugatan adalah SuratKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang BandarLampung Nomor: S1018/WKN.5/KP.03/2008 tanggal 30 Desember2008, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Bandar Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung danHal. 5 dari 14 hal. Put. No. 212 K/TUN/2010merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung;b.
Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Plp
Tanggal 23 Oktober 2018 — Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XV Dirjen Kekayaan Negara Makassar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo
9326
  • Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XV Dirjen Kekayaan Negara Makassar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo
    Dirjen Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah XVDirjen Kekayaan Negara Makssar Cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Palopo, yang dalam perkara initelan memberikan kuasa kepada : 1. Bula, S.Sos, M.M, 2.Haposan Janyoss, S.H., 3. Toni Agus Wijaya, S.H., 4. Asim, S.E.,5. Drs. Muahammad Said, 6. Muhammad Noor Akhmad, S.E., 7.Ahmad Taufig, 8. Muhammad Mukti Abadi dan 9.
    komitmen yang disepakatidalam Perjanjian Kredit, dan oleh karenanya Penggugat telah diberiHalaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Plp14.15.peringatan baik secara lisan melalui telepon maupun melalui SuratPeringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga,namun Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untukmembayar tunggakan angsuran.Bahwa pelaksanaan lelang umum eksekusi hak tanggungan atas objekJaminan Hutang Penggugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan
Register : 07-12-2021 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1220/Pdt.Bth/2021/PN Sby
Tanggal 22 September 2022 — Direktur Jenderal Kekayaan Negara, cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya
Turut Tergugat:
BIBI NGATIFAH
448
  • Direktur Jenderal Kekayaan Negara, cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
    2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya
    Turut Tergugat:
    BIBI NGATIFAH
Putus : 09-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2653K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG, DK
4523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTORWILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA BANDAR LAMPUNG c.q. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBANDAR LAMPUNG, DK
    DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTORWILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA BANDAR LAMPUNG c.q. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBANDAR LAMPUNG; berkedudukan di Jalan BasukiRahmat Nomor 12 Bandar Lampung, diwakili oleh MenteriKeuangan Republik Indonesia , dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Pejabat/Pegawai BiroBantuan Hukum Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan dan kawankawan, berkantor di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.
    Pemohon Kasasi berpendapatbahwa seharusnya Tergugat I/Terbanding I/ Termohon Kasasi selaku petugasmewakili Negara memberikan perlindungan kepada pihak pemenang lelangsampai hak dari si pemenang lelang tersebut benarbenar telah terlaksana, bisadibayangkan betapa takutnya orangorang yang ingin membeli assetassetlelang yang dilakukan oleh Negara yang ternyata tidak ada perlindungan hukumyang jelas, gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ini juga menjadipelajaran bagi pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan