Ditemukan 92018 data
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SIDOARJO, dkk vs PATMIATI
PUTUSANNomor 3165 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SIDOARJO, dalam hal ini diwakili olehMenteri Keuangan Republik Indonesia dalamkedudukannya mewakili Pemerintan Republik Indonesia,berkedudukan di Gedung Djuanda KementerianKeuangan Lantai 3, Jalan Dr.
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat kepada pihakketiga Kutipan Risalah Lelang Nomor 0681/2014 tanggal 2 September2014 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo;6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 490 Desa Janti,Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, diuraikan dalam Surat UkurNomor 00061/1814/2002 tanggal 1062002 seluas 711 m? adalah sahsecara hukum milik Drs.
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARAHalaman 11 dari 13 hal. Put.
KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO,ll. 1. PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DINARPUSAKA, 2. Drs. KRISNA AJI KURNIAWAN, M.M. tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariJumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr.
40 — 25
HASTINA, SE VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan,beralamat di Gedung Keuangan Negara Medan Unit IILantai 2 Jalan Pangeran Diponegoro No. 30A Medan,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MarlaisSimanjuntak SE.Msi, Sumarsono SH.MH, TambokGultom SH, Zulfikar Lubis SH, Robert Bonar, MH.SH,Vina Imelda Br Silaen, SH, Mahsuri,Siswanto, MelvinHalaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 390/PDT/2018/PT MDNMaringan Siburian, dan Elizabet Kurniasih Chiristina,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November2016
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALFRIDA LIMIATY VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), DK
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, berkedudukan di JalanIr. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya, dalam hal inimemberi kuasa kepada Salbiah S.H., dan kawankawan,Kepala KPKNL Tasikmalaya dan Para PNS KPKNLTasikmalaya, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19,Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa lKhusustanggal 11 September 2017;2.
39 — 20
HADI WALUJO melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dkk
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Alamat:JI.
Bahwa atas Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang sebagaimanatersebut pada posita 1 di atas, pada tanggal 29 april 2016, PengadilanNegeri Sukoharjo akan melaksanakan Lelang Eksekusi denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta(Tergugatl) terhadap hak atas Tanah milik Penggugat sebagaimanatersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 6 dengan luas + 2.032 M? atasnama The King Jo al.
884 — 351
Jong Oe Miauw >< Tanu Wijaya ; Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
150 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V tersebut;
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN,
SIGID WISNU HERMAWAN
Tergugat:
1.Direktur Jendral Kekayaan Negara CQ. Kepala Kantor Wilayah XIV direktorat jendral kekayaan negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mataram
2.PT. BANK OCBC NISP SYARIAH
146 — 42
Penggugat:
SIGID WISNU HERMAWAN
Tergugat:
1.Direktur Jendral Kekayaan Negara CQ. Kepala Kantor Wilayah XIV direktorat jendral kekayaan negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mataram
2.PT. BANK OCBC NISP SYARIAH
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
UUS KUSTIWI VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWABARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, DKK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWABARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, berkedudukan di JalanAmbon Nomor 1 Kota Bandung;2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO) TBK. KANTORCABANG PEMBANTU PASIRKALIKI BANDUNG,berkedudukan di Jalan Pasirkaliki Nomor 150 B, KotaBandung;3.
pelelangan umum diaturdalam UndangUndang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari1908 Staatsblad 1908;189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Staatsblad 1941 : 3) juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan MenteriKeuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang (untuk selanjutnya disebut PMK Lelang) dan Peraturan DirekturJenderal Kekayaan
126 — 15
Perdata- ERFINSYAH NASUTIONLAWAN- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
LabuhanBatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2014yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantauprapat tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 181/SKC/2014/PNRAP;LAWAN1 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) KISARAN, beralamat di Jalan Prof.H.M. Yamin No. 47 Kisaran Kab. Asahan, selanjutnya disebutsebagai TermohonI ;Dalam hal ini Teragugat I telah memberi kuasa kepada 1. SABARMARPAUNG, SH (Kepala KPKNL Kisaran), 2.
baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Termohon IImeskipun telah berulang kali ditegur, maka oleh karena itu timbul hak preferenuntuk pihak kreditur (in casu Termohon I) dan dengan demikian berdasarkanpasal 6, pasal 20 Ayat (1b) dan pasal 14 ayat (2) UU No. 4 tahun 1996 tentanghak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah,Termohon II selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk melakukanpenjualan melalui lelang umum yang dilakukan langsung melalui kantorPelayanan Kekayaan
atas peraturan perundangundangan yang berlaku dan dengandemikian dalam hal debitur (in casu Pemohon) Wanprestasi/ ingkar janji makaTermohon II selaku kreditur dan pemegang hak tanggungan berhak untukmelakuan eksekusi/ penjualan atas objek perkara yang merupakan jaminan kredityang telah dibebani dengan hak tanggungan, sebagai penyelesaian kewajibanpemohon terhadap Termohon II;11 Bahwa Termohon II terpaksa melakukan permohonan lelang eksekusi haktanggungan atas objek perkara kepada kantor Pelayanan Kekayaan
66 — 18
DELIMA JAYA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR;
No. 136/B/2012/PT.TUN.JKTMELAWAN: KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran No. 45 Bogor,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :AGUS SURYANTO, Jabatan Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Bogor ;2KUNCORO, Jabatan Pelaksana pada KPKNL Bogor ;KPKNL Bogor ;MUHAMMAD HASBI, Jabatan Pelaksana pada SOBARUDIN, Jabatan Pelaksana pada KPKNL Bogor ;Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawaipada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor, beralamat
158 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEGIRAH VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG (KPKNL), dkk.
,dan kawan Advokat pada Lembaga Perlindungan Konsumen, beralamat diJalan Letkol Tit Sudono 24 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal6 April 2016;Pemohon Kasasi:LawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSEMARANG (KPKNL), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1DGKN II Lt.2, Semarang;BPR KARTI CENTRA, berkedudukan di Desa Jekulo Jalan RayaKudus Pati Km 10:SIGIT INDRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Wismasari Nomor A18Ngaliyan Semarang;TATIK SUWARNI, bertempat tinggal di Desa Jati Kulon
27 — 15
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI Sebagai Pembanding Melawan DALMIA, Sebagai Terbanding
banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak TergugatII/Turut Terbanding I, Tergugat III/Turut Terbanding IIdan Penggugat/Terbanding ;Membaca surat Memori Banding yang diajukan olehTergugat I/Pembanding tertanggal 02 Pebruari 2011 dansurat memori banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding' padatanggal 14 Pebruari 2011, yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menyatakanKantor Pelayanan Kekayaan
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGMATARAM, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 24,Mataram, Kota Mataram;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH.,LL.M, dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan,berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Februari 2012;2. Hj. ALUYAH, bertempat tinggal di Pondok Indah PerasihRT/RW. 003/002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan,Kota Mataram;3. Ir.
Bahwa di dalam mengajukan perlawanannya a quo Pelawan telahmenjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Mataram sebagai Terlawan dengan dalil bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan akanmelaksanakan lelang eksekusi atas tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1874 (selanjutnya disebut obyek sengketa):4.8.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor WilayahXIV di Denpasar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KotaMataram dimana Terlawan 1/ Termohon Kasasi 1 bukan sebagai penjualmelainkan sebagai pihak didalam perkara perlawanan ini sebagaimanadisebutkan didalam PPeraturan Menteri KeuanganNomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang disebutkan padaHal. 13 dari 28 hal. Put.
Kementerian Keuangan R Il, cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah XIV diHal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2013Denpasar cq.
Bahwa yang melaksanakan Lelang eksekusi adalah (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram(Terlawan l/ Termohon Kasasi ) atas obyek tanah dan bangunanHotel Zaitun Selaparang dan 5 (lima) lokal toko diatasnya (milikPelawan) yang dimohonkan oleh Pengadilan Agama Mataram;c.
44 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIII BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BEKASI vs Sdr. SUYANTO, dkk
PUTUSANNo. 2907 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :I.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cqDIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIIIBANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA dan LELANG BEKASI, berkantor di JalanSersan Aswan No. 8 D, Bekasi Timur, Bekasi ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V/TerbandingV;PT. BPR.
118 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DJKN JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARADAN LELANG DJKN JAWA BARAT KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGTASIKMALAYA, beralamat di Jalan Ir. H.
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG; DIREKTUR LELANG PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BANDAR LAMPUNG, berkedudukan diJalan Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung;2.
OBJEK GUGATAN ;1.Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bandar Lampung tertanggal 30 Desember 2008 Nomor: S1018/WKN.5/KP.03/2008, perihal Permohonan Penjualan LelangEksekusi Hak Tanggungan ;.
; sedangkanpermohonan seperti yang demikian dapat diterima oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang lainnya, seperti KPKNLBandung, KPKNL Batam, dan KPKNL Malang ;.
Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bandar Lampung tertanggal 30 Desember 2008 Nomor:S1018/WKN.5/KP.03/2008, perihal Permohonan Penjualan LelangEksekusi Hak Tanggungan;2.2. Surat Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraDepartemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 18 Februari 2009No.
Bahwa surat yang dijadikan sebagai obyek gugatan adalah SuratKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang BandarLampung Nomor: S1018/WKN.5/KP.03/2008 tanggal 30 Desember2008, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Bandar Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung danHal. 5 dari 14 hal. Put. No. 212 K/TUN/2010merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung;b.
93 — 26
Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XV Dirjen Kekayaan Negara Makassar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo
Dirjen Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah XVDirjen Kekayaan Negara Makssar Cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Palopo, yang dalam perkara initelan memberikan kuasa kepada : 1. Bula, S.Sos, M.M, 2.Haposan Janyoss, S.H., 3. Toni Agus Wijaya, S.H., 4. Asim, S.E.,5. Drs. Muahammad Said, 6. Muhammad Noor Akhmad, S.E., 7.Ahmad Taufig, 8. Muhammad Mukti Abadi dan 9.
komitmen yang disepakatidalam Perjanjian Kredit, dan oleh karenanya Penggugat telah diberiHalaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Plp14.15.peringatan baik secara lisan melalui telepon maupun melalui SuratPeringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga,namun Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untukmembayar tunggakan angsuran.Bahwa pelaksanaan lelang umum eksekusi hak tanggungan atas objekJaminan Hutang Penggugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya
Turut Tergugat:
BIBI NGATIFAH
44 — 8
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya
Turut Tergugat:
BIBI NGATIFAH
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTORWILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA BANDAR LAMPUNG c.q. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBANDAR LAMPUNG, DK
DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTORWILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA BANDAR LAMPUNG c.q. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBANDAR LAMPUNG; berkedudukan di Jalan BasukiRahmat Nomor 12 Bandar Lampung, diwakili oleh MenteriKeuangan Republik Indonesia , dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Pejabat/Pegawai BiroBantuan Hukum Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan dan kawankawan, berkantor di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.
Pemohon Kasasi berpendapatbahwa seharusnya Tergugat I/Terbanding I/ Termohon Kasasi selaku petugasmewakili Negara memberikan perlindungan kepada pihak pemenang lelangsampai hak dari si pemenang lelang tersebut benarbenar telah terlaksana, bisadibayangkan betapa takutnya orangorang yang ingin membeli assetassetlelang yang dilakukan oleh Negara yang ternyata tidak ada perlindungan hukumyang jelas, gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ini juga menjadipelajaran bagi pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan