Libersin Saragih Allagan, M.si;Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Abdul Bari Azed, S.H., M.H., jugaBapak Marvel Mangunsong sebagai staf ahli Bidang Ekonomidan Luar Negeri yang mewakili Bapak Patrialis Akbar,Menter i Hukum dan HAM R.I., tidak sesuai denganketentuan perundang undangan yang berlaku ;Bahwa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor : M.09PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum danHak Asasi Manusia R.I., sebagaimana telah diubah denganMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

I (II/b)ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A,Balikpapan, Kalimantan Timur ;Bahwa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata KerjaKantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,dalam pangkat Pembina Utama (IV/c) diangkat menjadiKepala Kantor Wilayah Departemen Hukumdan HAM R.I.

Seharusnyamenurut pemahaman Penggugat harus' didasarkan kepadaPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.72PR.09.02 Tahun 2007 tentang BadanPertimbangan Hukuman Disiplin. Pasal 2 : BAPERHUKDISbertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalammenjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawaidalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia.

2010tanggal 18 Agustus 2010 dan petikan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH212.KP.04.01 Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010untuk Saudara Drs.

,telah disampaikan kepada Kantor Wilayah KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tanggal30 September 2010 (terlampir 171).

YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, dkk

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dll.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav,67, Kuningan, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Halaman 2 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUNJKT10.Dr. Freddy Harris, $S.H.,LL.M..ACCS. Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManiisia: REPUBIIK IMAG GS Ia: f eae nee animnennnnnnnennnnmnniannProf. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H..M.Hum.

Direktur JenderalPeraturan PerundangUndangan, Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia ; Dr. Mualimin Abdi, S.H.,M.H. Direktur Jenderal Administrasi HakAsasi Manusia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia ;209 sr nn nn rn nn nnn oneTehna Bana Sitepu, S.H.,M.Hum.,Direktur Tata Negara, DirektoratTata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; Yunan Hilmy, S.H.,M.H. Direktur Litigasi, Direktorat JenderalPeraturan PerundangU ndangalt ; *s=====

.;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;

Hasan No.188, Kec.Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING..............MELAWANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.67 Kuningan, JakartaSelatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Aidir Amin Daud,S.H., MH. Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat KuasaHim.1 dari 9 him.

PT SARINAH (PERSERO) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;2. memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017tentang Persetujuan Perubahan Angaran Dasar Perseroan Terbatas PTSariarthamas Hotel International dan Surat Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044Halaman 2 dari 11 halaman.

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;3. Menghukum Tergugat untuk mencabut:a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b.

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;4.

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut:a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b.

RepublikIndonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran Dasar PerseroanTerbatas PT Sariarthamas Hotel International;Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:a.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor:

KALIN ENERGY COAL ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.

., yang telah disahkan dengan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, NomorC00559.HT.01.01.TH 2006, tanggal 9 Januari 2006 danselanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusandiluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor18 tanggal 12 Maret 2014, yang dibuat oleh Notaris Drs.Soebiantoro, S.H., yang telah diteima oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia, dengan surat penerimaan NomorAHUAH.01.1020236 tanggal 12 September 2014,Kewarganegaraan Korea Selatan, Nomor PasportM87292789, Nomor

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukandi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 67, Kuningan,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.Freddy Harris, S.H.,LL.M.

Kalin Energy Coal yangtelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, denganSurat Penerimaan Nomor AHUAH.01.1020236, tertanggal 12September 2014Halaman 12 dari 66 halaman.

Padahal didalam PERATURAN MENTERI HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIHUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUMDAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTAPENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARANDASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS, Pasal 28Halaman 14 dari 66 halaman.

Putusan Nomor 103/G/2017/PTUNJKT.10.11.AH.01.1020236 tertanggal 12 September 2014 yang pada intinya telahmenerima dan mencatat dalam system administrasi badan hukumKementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, atas permohonan dariNotaris Drs.

MOHAMMAD FARHAN, S.E, DKK ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

YAYASAN PANCA BHAKTI ABADI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

Abdul Azizlamadjido selaku pendiri dan pengurus yayasan bersamapengurus yayasan lainnya berdasarkan akta No. 07,tertanggal 26 Juli 2005, tentang Pendirian Yayasan PendidikanPanca Bhakti Abadi, yang telah mendapatkan pengesahan darikementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C1600.HT.01.02.TH.2005, tertanggal 14 Oktober 2005, danserta berhubungan dengan aktaakta perubahan lainnya yakniakta No. 3,

Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKTBahwa Penggugat atau kuasanya telah mengetahui objek perkaraNomor : 109/G/2016/PTUN.JKT tentang SK Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia RI No.

Bahwa Penggugat sebagai Ketua Umum Yayasan Panca BaktiAbadi terkait dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia No.

Berdasarkan akta No 07 tetanggal 26Juli 2005 tentang pendirian Yayasan Pendidikan Panca BhaktiAbadi yang telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata dalam Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.

,M.H); Bahwa kemudian A.n Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RepublikIndonesia Direktur Jendral Administrasi hukum umum menerbitkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDerektur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C1600.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentangPengesahan Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah(vide bukti Vide bukti T8 dan T.lLInt 7);Halaman 73 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT Bahwa H.

RADEN SUDARYONO TEGUH WIBOWO;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKTMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan diJalan HR. Rasuna Said Kav. 67 JakartaSelatan, Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : 1. NamaNama Jabatan :NIP2. NamaNama Jabatan :NIP3. NamaNama Jabatan :NIP4. NamaNama Jabatan :NIP5. NamaNama Jabatan :NIP: Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukumdan HAM RI; 19650322 198703 1002; DR.

Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKTAdapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalahKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R. . Nomor M.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta cq HakimKetua/ Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan KeputusanTergugat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I.Nomor M.

R.Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuai dengan: Tanda Terima Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH75.KP.06.03 Tahun 2014 tentang PenindakanAdministratif Berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs. R. Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuaidengan asli); annem nnn nnn: Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia NomorSEK.01.KP.10.05 Tahun 2013 tentangPemberhentian Sementara atas namaDrs. R.

Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuaidengan asli); : Tanda Terima Surat Keputusan Sekretaris JenderalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorSEK.02.KP.10.05 Tahun 2012 tentangHalaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T824Pemberhentian Sementara atas namaDrs. R.

YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN BOJONEGORO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan Jalan HR. Rasuna Said Kav. X6/8Lantai 6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada : 1. Dr. FREDDY HARRIS, SH.,LL.M.,ACCS., JabatanDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, NIP.196611181994031001, Pangkat/Golongan PembinaUtama Muda (IV/c) berkedudukan di di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. RasunaSaid, Kav. 67, Jakarta 12940 ; 2.

DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, JabatanDirektur Perdata, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, NIP. 196205281989031001, Pengkat/Golongan Pebina Utama Muda (IV/c) berkedudukan diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, JalanHR.

Rasuna Said Kav. 67, Jakarta 12940 ; HENDRA ANDY SATYA GURNING, Jabatan KepalaSub Direktorat Hukum Perdata Umum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.197505292001121001, Pangkat/Golongan Pembina(IV/a) berkedudukan di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, Jalan HR.

RasunaSaid Kav. 67, Jakarta 12940 ; IWAN SETIAWAN, Jabatan Analisis Pendapat Hukumdan Advokasi, Direktorat Jenderal administrasi HukumUmum, NIP. 197107172001121001, Pangkat/Golongan Penata Tingkat (II/d), berkedudukan diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, JalanHR.

AHU.ADM.27.2015,Pangkat/Golongan (Va), berkedudukan di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Jalan HR. Rsuna SaidKav. 67, Jakarta 12940 ;Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.0357,tertanggal 21 Nopember 2016, selanjutnya disebutSCDAQAI ....... eee cece eee e cette eee eaten ee eaeees TERGUGAT ;2. MOCH.

Penggugat:
Emmanuel Valentinus Domen
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

;dkk vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

;Kesemuanya beralamat di Bukit Golf Utama PB2, Jakarta Selatan12310 ;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 67 Kuningan,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Aidir AminDaud, SH.MH. Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 31 Agustus 2010 dan selanjutnya memberikan kuasasubsitusi kepada :1.

Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 73 UU HAK ASASI MANUSIA (Bukti P.4).d. Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j UUPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (BuktiP.5).2.

73 UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i,dan huruf j UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan;3.

Sesuaiaksioma yang berlaku bahwa peraturan yang khusus mengenyampingkanperaturan yang umum (lex specialis derogat lex generalis), sehingga dengandemikian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikHal. 11 dari 29 hal. Put.

demi tercapainya ketertibandan kepastian hukum, juga tidak ada ketentuan dalam Peraturan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut yang bertentangan dengan UUJN.5.a.

IDOLA TUNGGAL DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;

Parman Kav. 12, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/DJRP/SKK/X/2013, tanggal 21Oktober 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;dan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R.

IdolaTunggal , yang pada intinya berisi Penolakan Tergugat untuk membatalkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU66283.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 19 September 2008;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU.AH.03.0416 tanggal 16 Juni 2011, perihal: PT.

Idola Tunggal , yang padaintinya berisi Penolakan Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI No.

Artinya bahwa objek sengketain casu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU39274.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah sah menuruthukum sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa konsekuanesi hukum yang timbul karenanya adalah Tuan Ir.

Anggaran Dasardan Perubahan Data Perseroan.Kemudian Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009selanjutnya sudah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal 18Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor M.HH01.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran DasarSerta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar DanPerubahan Data Perseroan

SOFYAN FARID GANDI, ; MANAJER LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR PUSAT DIREKTORAT PENGEMBANGAN PT (PERSERO)

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak Asasi Manusia

MOHAMAD ARIS, S.H, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk

GUSHER TARAKAN; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA; PT. GUSHER TARAKAN;

Dalam hal ini akili oleh Tuan StevenHakim, Warga Negara Indone kerjaan Direktur Utama PT.Gusher Tarakan, bertem inggal di Terusan Bandengan UtaraNo. 22 RT.10/RW Kelurahan Pejagalan, Kecamatanta Utara, berdasarkan Akta Perubahani Manusia R.I., Nomor : AHU26545.AH.01.02 Tahun 2013anggal 17 Mei 2013, yang dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 022/SHGT/SK/V/2017, tanggal 22 Mei2017, telah memberikan Kuasa kepada : 1.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Sai1. Nama : DR. Freddy Harris, L.M., ACCS; Jabatan : dministrasi HukumDaulat Pandapotan Silitonga; Direktur Perdata, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum; 196205281989031001; Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c); 3. Nama : Maftuh; Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi HukumNIP : 196307071993031001; Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a); 4.

Advokasi~ Keperdataan, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, NIPat/Golongan : 1/a; muanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pejabat danStaf pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 67, Kuningan,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :M.HH.HM.07.0365, tanggal 13 Nopember 2016, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; 2. PT.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;AHMAD HAFIZ ZAWAWI; DKK ( 7 ORANG )

nan nnn n anne nen nnn cence nnn ence nnn ence nnn ccnsMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukkan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 67Kuningan, Jakarta Selatan 12490, dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada : SIHABUDDIN, Bc.IP.,S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,Nomor M.H.H24.PK.01.05.04 TAHUN 2011 tertanggal 16Nopember 2011, tentang Pencabutan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :PAS149.PK. 01.05.06 Tahun 2011 Tentang PembebasanBersyarat, dengan Nomor Perorangan khusus terbatassepanjang atas nama: 3.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,Nomor M.H.H17.PK.01.05.04 TAHUN 2011 tertanggal 16Nopember 2011, Tentang Pencabutan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :PAS89.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang PembebasanBersyarat, dengan Nomor Perorangan khusus terbatassepanjang atas nama: 3.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,Nomor M.H.H23.PK.01.05.04 TAHUN 2011 tertanggal 16Nopember 2011, Tentang Pencabutan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :PAS134.PK.01. 05.06 Tahun 2011 Tentang PembebasanBersyarat,sepanjang atas nama:dengan NomorPerorangan khusus terbatas2.

Nomor : PAS.2.LV1I.16335.PK.01.05.06 Tahun 2011 atas namaBobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman ;Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak AsasiManusia, NomorM.H.H17.PK.01.05.04TAHUN 2011 tertanggal 16Nopember 2011 TentangPencabutan KeputusanMenteri Hukum dan HakAsasi Manusia RepublikIndonesia NoPAS89.PK.01.05.06 Tahun2011 Tentang PembebasanBersyarat, dengan NomorPerorangan khusus terbatassepanjang atas nama3.

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA

PUTUSANNomor 08 P/HUM/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorM.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk PelaksanaanPemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syaratdan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:PERKUMPULAN

Aradila Caesar, S.H., Masingmasing adalah Advokat/ Pengacara Publik dan AsistenAdvokat/Pengacara Publik, yang memilinh domisili hukum dikantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), JalanCempaka Nomor 4, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12530,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Jalan HR.

Intermasa, pada halaman 21 dalam pokoknya menyatakan:Disamping orangorang (manusia), telah nampak pula dalam hukum tkutsertanya badanbadan dan perkumpulanperkumpulan yang juga dapatmemiliki hakhak dan melakukan perbuatanperbuatan hukum sepertiseorang manusia, badanbadan dan perkumpulanperkumpulan itumempunyai kekayaan sendin, ikut serta dalam lalu lintas hukum denganperantraan pengurusnya, dapat digugat dan juga menggugat di mukaHakim, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai manusia.

Putusan Nomor 08/P/HUM/2015persamaan perlakuan dan pelayanan, serta penghormatan terhadap harkatdan martabat manusia. Narapidana berhak mendapat: Remisi, kesempatanberasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkanpembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lainlain;Menimbang, bahwa rejim UndangUndang Pemasyarakatan adalah Rejimpelaksanaan pemidanaan dan pemasyarakatan/pembinaan.

yang dihadapi Para Kepala Lembaga Pemasyarakat(Kalapas) untuk melaksanakan PP aquo terkait dengan pemberianremisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi para narapidanatindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatanhak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasionalterorganisasi lainnya.

Penggugat:
Team Advokat AAI
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penggugat:
Emanuel Herdiyanto Moat Gleko
Tergugat:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia