Salinan Surat SetoranPajak tersebut telah Pemohon Banding serahkan kepada Pemeriksa selamaproses pemeriksaan;bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuktidak mengakui bahwa telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai dengancara self assessment yaitu menggunakan mekanisme yang diatur di dalamUndangundang Pajak Pertambahan Nilai (menggunakan setoran SuratSetoran Pajak).

E133106108720018 tanggal 23 Januari 2013 yangdilaksanakan sesuai asas Self Assessment dengan menerapkan peraturanperundangundangan tentang Tarif;: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding PemohonBanding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukanimportasi atas Escalator (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negaraasal: China, yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)Nomor 067584 tanggal 19 Februari 2013 pada pos tarif 8428.40.0000dengan tarif

Hal ini sejalan dengan sifat mandiri yangdimiliki oleh Tergugat dalam melaksanakan kewenangannyayaknibersifat self regulator rebounding yang artinya KPU dapat mengaturdirinya sendiri, sehingga permohonan atau permintaan KPU sama sekaliHalaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTmerupakan bentuk permintaan sesungguhnya, sedangkan kewenangansetuju atau tidaknya terhadap usulan tersebut mutlak menjadikewenangan Presiden.

Yang mana hal itu diambil tatkala ada peraturan hukumyang tidak jelas disitulan KPU sebagai lembaga negara yang independentdisuruh untuk mengambil keputusan dan memiliki kKewenangan self regulationdan melakukan tindakan diskresi supaya tidak ada kekosongan hukum;Bahwa kepastian hukum identik dengan segala sesuatu yang berdasarkan sifattertulis yang diatur di dalam undangundang saja?

Seringkali orangmenanyakan apakah itu tidak melanggar asas praduga tak bersalah, menurutAhli dalam konteks pengaturannya ya tidak bersalah tetapi jika kembali padakonteks konsepnya maka mustahil seorang Jaksa Penuntut Umum menuntutorang;Bahwa self regulation adalah kewenangan bagi lembaga negara independentuntuk mengeluarkan aturan lebih lanjut menjelaskan kewenangannya ataumenjelaskan halhal yang belum diatur, makanya KPU boleh mengeluarkanaturan KPU tetapi kewenangan diskrentive melekat bagi semua

Aturan hukum tidak jelas, 3. stagnasipemerintahan, daripada stagnasi mending melakukan trobosan;Bahwa self regulation itu hak yang melekat pada lembaga independent yangbisa mengatur dirinya sendiri dalam hal untuk diberikan kewenangan secaralangsung oleh undangundang. Misalnya hal ini diatur lebih lanjut dalamperaturan KPU.

Maka di dalam self regulation itu ada yang namanya diskresi.Yang kedua dalam hal tidak diatur ini melibatkan kKewenangan yang di dalamself regulation ituada yang namanya diskresi;Bahwa Pengertian diskresi itu) sendiri yang mengatakan bahwa untukmelaksanakan peraturan pemerintahan suatu diskresi boleh diambil denganmelanggar UndangUndang contoh pada direksi BPJS menurut undangundangBPJS direksi berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian harus dipiliholeh DPR.

Berdasarkan penelitian data dan fakta serta ketentuan perpajakan yangterkait, Tim Peneliti berpendapat sebagai berlkut:Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE33/PJ.31/1990tanggal 18 Oktober 1990 tentang Pengertian Data Baru dan data yangsemula belum terungkap" menegaskan bahwa sistem self assesmentselain memberikan kepercayaan juga memberikan tanggung jawabkepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yangterhutang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan

SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE33/PJ.31/1990 tanggal 18Oktober 1990 menegaskan bahwa sistem self assesment selainmemberikan kepercayaan juga memberikan tanggung jawab kepadaWajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutangsesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundanganHalaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 792/B/PK/PJK/2015perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem self assesment, Wajib Pajak diberi kepercayaanmenghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang sesuai denganketentuan dalam peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam Surat Pemberitahuannya, namun sesuai dengan Pasal inimaka Surat Pemberitahuan harus mencerminkan keadaan yangsebenamya;Bahwa selanjutnya, menurut Pemohon Banding, Pemohon Bandingberhak mendapatkan kompensasi kerugian karena merupakan akumulasikerugian sebelum tahun 2007.

Mamuju Utara adalahSKSHHKKB yang diterbitkan secara self assessment lewat aplikasiSIPUHH Online oleh perizinan yang sah;Bahwa apabila kayu tersebut belum diyakini berasal dari kawasan hutandan atau kawasan hutan yang telah berubah status menjadi bukan kawasanhutan atau Areal Pengunaan Lain (APL) harus dilakukan pelacakan untukmengetahui asal usul hasil hutan kayu;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yangdimaksud dengan

Hutan pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan Suratketerangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakanbukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.43/Men LHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari HutanAlam, pada pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan olehpenerbit SKSHHK secara Self

pasal 1 ayat (12)yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, demikian pulaberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.43/Men LHK/Setjen/2015 tanggal 12Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang BerasalDari Hutan Alam, pada pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa SKSHHKditerbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self

PUTUSANNomor 2732/Pdt.G/2017/PA.JrSAI ;SELF >DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai gugat antara:Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.0O1 RW. 020 DesaMayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan

berdasarkan surat klarifikasi pajak masukan dij"tidak ada" dan belum ada jawaban sampai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas KerjaPemeriksaan dibuat, serta tidak ada bukti pendukung untuk dilakukan pengujian arus kas dan arus barang, dengan rincian sebagai berikut : PKP Penjual NPWP No Faktur Tgl FakturNo1 CV Kenali Lestari 01.782.479.5.331.0 DXKUX 331 11/04/2006Luhur 00 00000315Jumlah Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

UU No. 10 Tahun 1995 jo UU No. 17 Tahun 2006, selanjutnya disingkatUU Kepabeanan.Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan Umum Pasal 16 menentukan padapokoknya antara lain : Penetapan tarif dan Nilai Pabean ataspemberitahuan pabean secara self Assessment hanya dilakukan dalamhal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yangada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehinggamengakibatkan kurang bayar atau lebin bayar Bea Masuk ; selanjutnya,penetapan nilai pabean dan tarif wajib

2018 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tidak pernah pulang dan tidak adakabar beritanya; Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mencari keberadaanTergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan tidakmengetahui keberadaan Tergugat sekarang; Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah merukunkan Penggugatdengan Tergugat tetapi tidak berhasil Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat sudah tidak sanggup untuk Bahwa Penggug ae buktibukti yangtelah diajukan oleh n Myuk segera diberikanputusan; CABahwa self

Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi pentingmengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemenutama dari keintiman.Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakanberpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kKesesuaian antara satusama lain sebelum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi,karena dapat menyebabkan halhal berikut ini, di antaranya:1.

Dari tujuh Anak korban tersebut ANGGASETIAWAN dan AGUS SETIAWAN adalah Anak korban dari perkawinanTOINAH dengan SUGIMIN sedangkan CITRA YULIANA, SELFI HARTATI,LINTANG YUNIARTI dan NURKHIKMAH adalah Anak korban dariperkawinan TOINAH dengan Terdakwa; Bahwa saksi ikut mendampingi WITA INDRIYANI KESIH BINTI WASTAPdan Anak korban saat melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi.Anak korban terdakwa yang bernama SELF ikut ke kantor Polisidan padapemeriksaan berikutnya, SELFI sendiri mengaku pernah dicabuli

kandungnya dan tahu tahu Terdakwa setelah itu ditangkap oleh Polisi;Bahwa ibu Anak korban yang bernama WITA pernah memberi uangsebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada SELFI supaya bicaraapa adanya, waktu itu SELFI diberi uang olh WITA ketika sedang membelimendoan dan sebelum sidang perkara WITA mengarahkan SELFlsupayamemberi keterangan seperti yang diterangkan di Polres;Bahwa menurut sepengtahuan Saksi, SELFI tidak pernah dicabuli olehTerdakwa;Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menyayangi SELF

SELF!

buktibukti yang mengarah langsung kepada saksi korban bukandengan saksi yang lain;Bahwa Dalam teori pembuktian Alat bukti yang sah adalah yang mempunyaikesesuaian dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakankepada seseorang.Bahwa dalam perkara Terdakwa, ada Visum atas nama Anak korban(ASYFA) yang kemudian menjadi alat bukti dalam tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa, namun ada Visum atas nama anak Terdakwayang bernama SELFI ikut menjadi bukti dalam perkara Terdakwa, buktiVisum atas nama SELF

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH;b. Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahkaryawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPLsesuai kompetensinya;Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 153/Pid.SusLH/2018/PN Ktpc.

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin;Bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita sejumlah 163 batang(seratus enam puluh tiga) batang atau sama dengan 6,5024 M3, bukantermasuk kayu bulat yang dihasilkan dari pohon hasil budidaya, hal inisesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pasal 5 ayat(1) huruf (b) menyebutkan bahwa hasil

Bahwa berdasarkan sejak awal Pembanding keberatan dan tidaksetuju dengan self financing sebesar Rp. 11.804.8488.915, yangdipersyaratkan oleh Terbanding sebagaimana Surat Perihal :Surat Penegasan Persetujuan Pembiyaan (SP3) Nomor6/155/SP3/DPK2 tanggal 27 Desember 2004, terbukti Pembanding,PT.

Atriumasta Sakti, tidak membubuhkan paraf dan tidakmenandatangani SP3 tersebut dikarenakan Pemohon tidaksanggup untuk memenuhi (lll Syaratsyarat PenandatangananAkad) Butir (8) Nasabah telah menyetor dana porsi self financingsebesar Rp. 11.804.8848.915 pada rekening escrow atau dalambentuk deposito di BSM.Tambahan bukti Pembanding (bukti P3) ;8.2.

Bahwa Pembanding secara tertulis menyampaikan keberatannyaatas self financing sebesar Rp. 11.804.848.915, sebagaimanaSurat Nomor : 075/AS/BDM/X1V04, tanggal 30 Desember 2004,Perihal : Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3),tambahan bukti Pembanding (bukti P4) ;8.3.

Bahwa kemudian Terbanding menerbitkan Surat Penegasan Persetujuaan Pembiayaan (SP3) Nomor : 7/007/SP3/DPK2 tertanggal31 Januari 2005, yang mana tidak mencantumkan self financingsebesar Rp. 11.804.484,915, sekaligus menyatakan Surat Perihal :Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor6/1545/SP3/DKP2 tanggal 27 Desember 2004 (SP3terdahulu)dinyatakan tidak berlaku ;8.4.

Angka IV poin (3) :Nasabah telah membayar Nasabah telahbiaya administrasi pem menyetor self financingbiayaan dan biayabiaya secara bertahap sejumlainnya yang mungkin tim lah porsi nasabah yangbul dan transaksi ini sesuai dengan cash flowyang telah dibuat olehBSM yaitu sebesarRp.11.804.848.915, ". Angka WV Syaratsyarat2. Angka WN Syaratsyarat Pencairan Fasilitas PemPencairan Fasilitas Pem biayaan terdiri dari No. 1biayan terdiri dari No. 1 s/d 14;s/d 11;. Terdapat terdapat keten3.

Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimanadirumuskan dalam sighot taklik talak yaitu:1234Meninggalkan isteri 2 (dua) tahun berturuttu rut;Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 (tiga) bulan lamanya;Atau menyakiti badan/jasmani istri;SSSA wer self NeAtau) membiarkan/tidak memperdulikan isteri selama 6 (enam) bulanlamanya;3. Isteri tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;4.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SELF , diberi tanda P3;Halaman 2 Penetapan. No. 351/Pdt.P/2019/PN Sgm4. Foto copy Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kab Gowa, diberi tanda P4;5. Foto copy Paspor atas nama Selui Sikki, diberi tanda P5;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1.

PENETAPANNomor 0497/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Akmar Syarbini bin Syarbini, umur 38 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa UleeGle Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon ;2.

pengajuan banding terhadap koreksi positif pajak masyang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp3.436.763,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa September 2006 sebesar Rp3.436.763karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

pengajuan banding terhadap koreksi positif Pajak Meyang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp17.950.060,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Februari 2006 sebesar Rp17.950.060,karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Jepang tersebut, Pemohonmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas invoice dari MMC menggunak:Setoran Pajak sebagai dasar dari self assessment, yaitu dengan Surat Setoran Pajak yang dibayarnama MMC;bahwa menurut Pemohon Banding sesuai bahwa Pasal 13 ayat 6 Undangundang Nomor 18 Takberbunyi sebagai berikut:"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";bahwa penjelasan dari Pasal dan ayat tersebut adalah sebagai

Salinan Surat Setoran Pajak tersebut telah Pemohonserahkan kepada Pemeriksa selama proses pemeriksaan;bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk tidak mengakui bahterdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara self assessment yaitu menggunakan meyang diatur di dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai (menggunakan setoran SuratPajak).

Kyai Ilyas Nomor 6 Lumajang ;Pada sisi yang lain :Bahwa pada tanggal yang sama ditemukan fakta fakta :1.Perjanjian Kredit Investasi Nomor : PRC/2006/018 tanggal 4 Mei 2006 Pasal1 dan 2 menyebutkan: Maksimum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT (c.q.YUDO HARIYANTO ) sebesar Rp 1.800.000.000, (satu milyar delapanratus juta rupiah) ; Tujuan kredit untuk membiayai pembelian Ruko di Jalan Kyai Ilyas Nomor 6Lumajang sebesar Rp 2.300.000.000, (dua miliar tiga ratus juta rupiah)dengan self financing

Bahwa dengan demikian terbukti bilamana isi Perjaniian Kredit Nomor : PRC/2006/018 tanggal 4 Mei 2006 yang menyatakan : "Tujuan kredit untukmembiayai pembelian Ruko di Jalan Kyai Ilyas Nomor 6 Lumajang sebesarRp 2.300.000.000, (dua miliar tiga ratusjuta rupiah ) dengan self financingsebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), adalah merupakanperjanjian kredit fiktif ;Bahwa berdasarkan alasan di atas, seharusnya Tergugat (BNI)dengan tegas menolak dan tidak menindaklanjuti memintakan tandatangan

Kyai IlyasNomor 6 Lumajang sebesar Rp 2.300.000.000, (dua miliar tigaratus juta rupiah) dengan self financing sebesar Rp 500.000.000, (limaratus juta rupiah)" ;Bahwa mencermati isi perjanjian kredit di atas, seolaholah untukpembayaran jual beli Ruko Jalan Kyai Ilyas Nomor 6 Lumajang,Penggugat asal membutuhkan pinjaman/kredit dari Tergugat (BNI ) sebesarRp 1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;Bahwa "salah dan keliru" Tergugat (BNI) melakukan verifikasi pencairankredit investasi