Oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkandengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya dalamlaporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yangsebenarnya, sepanjang pemeriksaan pajak belum menyampaikan suratpemberitahuan hasil Pemeriksaan;Bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 74 Tahun 2011menjelaskan sebagai berikut:Sesuai dengan sistem self

Mamuju Utara adalahSKSHHKKB yang diterbitkan secara self assessment lewat aplikasiSIPUHH Online oleh perizinan yang sah;Bahwa apabila kayu tersebut belum diyakini berasal dari kawasan hutandan atau kawasan hutan yang telah berubah status menjadi bukan kawasanhutan atau Areal Pengunaan Lain (APL) harus dilakukan pelacakan untukmengetahui asal usul hasil hutan kayu;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yangdimaksud dengan

Hutan pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan Suratketerangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakanbukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.43/Men LHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari HutanAlam, pada pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan olehpenerbit SKSHHK secara Self

pasal 1 ayat (12)yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, demikian pulaberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.43/Men LHK/Setjen/2015 tanggal 12Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang BerasalDari Hutan Alam, pada pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa SKSHHKditerbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SELF , diberi tanda P3;Halaman 2 Penetapan. No. 351/Pdt.P/2019/PN Sgm4. Foto copy Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kab Gowa, diberi tanda P4;5. Foto copy Paspor atas nama Selui Sikki, diberi tanda P5;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1.

Berdasarkan penelitian data dan fakta serta ketentuan perpajakan yangterkait, Tim Peneliti berpendapat sebagai berlkut:Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE33/PJ.31/1990tanggal 18 Oktober 1990 tentang Pengertian Data Baru dan data yangsemula belum terungkap" menegaskan bahwa sistem self assesmentselain memberikan kepercayaan juga memberikan tanggung jawabkepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yangterhutang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan

SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE33/PJ.31/1990 tanggal 18Oktober 1990 menegaskan bahwa sistem self assesment selainmemberikan kepercayaan juga memberikan tanggung jawab kepadaWajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutangsesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundanganHalaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 792/B/PK/PJK/2015perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem self assesment, Wajib Pajak diberi kepercayaanmenghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang sesuai denganketentuan dalam peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam Surat Pemberitahuannya, namun sesuai dengan Pasal inimaka Surat Pemberitahuan harus mencerminkan keadaan yangsebenamya;Bahwa selanjutnya, menurut Pemohon Banding, Pemohon Bandingberhak mendapatkan kompensasi kerugian karena merupakan akumulasikerugian sebelum tahun 2007.

adalah pengajuan banding terhadap pajak masukan yang tidak dapatdikreditkan sebesar Rp10.491.800,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Juli 2005 sebesar Rp10.491.800,00 kaberdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajpenerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijawab; Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB);Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Slw.Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) adalah dokumen yang dipergunakanpengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yangberasal dari izin yang sah;FAKB diterbitkan oleh Penerbit FAKB secara self assesment, yaitu petugasperusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;Penggunaan FAKB:e Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP

FAKO) adalah dokumen angkutan yangdipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan;Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah diIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan KayuTerpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserutsatu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer,serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).FAKO diterbitkan oleh Penerbit FAKO secara self

Nota Angkutan;Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutanarang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami padaAPL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal,cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutanlangsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal;Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPenggugat/Tergugat, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 8 dari 8 halamanPutusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA. TSe

Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 olehRETNO SUSETYANI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Martapura penetapan inidiucapkan di persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengandidampingi oleh MISLINA FARIDA Panitera Pengganti Pengadilan NegeriHakim tersebut,METERAI (a,f TEMPEL SeLf fof Sz : geaae 6000 Martapura dan dihadiri oleh Para Pemohon;Panitera PenggantiMISLINA

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH;b. Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahkaryawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPLsesuai kompetensinya;Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 153/Pid.SusLH/2018/PN Ktpc.

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin;Bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita sejumlah 163 batang(seratus enam puluh tiga) batang atau sama dengan 6,5024 M3, bukantermasuk kayu bulat yang dihasilkan dari pohon hasil budidaya, hal inisesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pasal 5 ayat(1) huruf (b) menyebutkan bahwa hasil

PUTUSANNomor 0170/Pdt.G/2019/PA.NjlAN zpi :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Majalengka, 29 September 1984,umur Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, AgamaIslam, WNI, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat Tinggal di Kecamatan Cigasong, KabupatenMajalengka, sebagai

Penarikan Kredit Investasi dilaksanakan dengan prinsipPayment Against Documents dan sedapat mungkindibayarkan langsung kepada pemilik kapal ;Butir9.4 Menyerahkan seluruh bukti asli pembayaran yang sudahdikeluarkan sebagai self financing kredit investasi atau buktisetoran uang tunai kepada pemilik kapal sebagai selffinancing minimal sebesar Rp 15.300.000.000,00 ;Butir9.5 Telah menyerahkan bukti kepemilikan agunan utama dantambahan dan sekaligus dilakukan pengikatan agunantersebut dalam bentuk Hak

Penarikan Kredit Investasidilaksanakan dengan prinsip PaymentAgainst Documents dan sedapat mungkin dibayarkan langsungkepada pemilik kapal.Butir9.4 Menyerahkan seluruh bukti asli pembayaran yang sudahdikeluarkan sebagai self financing kredit investasi atau buktisetoran uang tunai kepada pemilik kapal sebagai self financingminimal sebesar Rp 15.300.000.000,00.Butir9.5 Telah menyerahkan bukti kepemilikan agunan utama dantambahan dan sekaligus dilakukan pengikatan agunan tersebutdalam bentuk Hak Tanggungan

Aris Pranatamenandatangani check list syaratsyarat efektif dan penarikan perjanjiankredit/Addendum Perjanjian Kredit dalam check list pada nomor 4 padakolom nama dokumen dicantumkan menyerahkan seluruh bukti aslipembayaran yang sudah dikeluarkan sebagai self financing kreditinvestasi kredit, investasi atau bukti setoran uang tunai kepada pemilikkapal sebagai self financing minimalRp 15.00.000.000,00 ;Bahwa dalam check list tersebut oleh Terdakwa Ir.

CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober2003 .... dst. padahal jelas dan nyatanyata Terdakwa DepartemenHead Credit Operation sama sekali tidak mempunyai kKewenangan untukmelaksanakan penelitian atas legalitas Nota Analisa tersebut ;Bahwa benar persyaratan Self Financing telah terpenuhi dengan adanyakwitansi dan pembayaran kapal dan sebelum ada pemeriksaan diKejaksaan Agung RI tidak ada yang mengetahui bahwa kwitansikwitansi pembayaran kapal tersebut adalah palsu termasuk Notarisyang membuat perjanjian

kapal sebagai self financing minimal sebesarRp 15.300.000.000,00 (lima belas milyar tiga ratus juta Rupiah)" karenamenurut Pemohon Kasasi/Terdakwa hal tersebut telah terpenuhi,namun bukti pembelian 3 (tiga) unit kapal tersebut belakangan barudiketahui palsu/tidak benar setelah dilakukan pemeriksaan di KejaksaanAgung RI.

2018 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tidak pernah pulang dan tidak adakabar beritanya; Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mencari keberadaanTergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan tidakmengetahui keberadaan Tergugat sekarang; Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah merukunkan Penggugatdengan Tergugat tetapi tidak berhasil Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat sudah tidak sanggup untuk Bahwa Penggug ae buktibukti yangtelah diajukan oleh n Myuk segera diberikanputusan; CABahwa self

Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi pentingmengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemenutama dari keintiman.Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakanberpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kKesesuaian antara satusama lain sebelum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi,karena dapat menyebabkan halhal berikut ini, di antaranya:1.

UU No. 10 Tahun 1995 jo UU No. 17 Tahun 2006, selanjutnya disingkatUU Kepabeanan.Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan Umum Pasal 16 menentukan padapokoknya antara lain : Penetapan tarif dan Nilai Pabean ataspemberitahuan pabean secara self Assessment hanya dilakukan dalamhal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yangada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehinggamengakibatkan kurang bayar atau lebin bayar Bea Masuk ; selanjutnya,penetapan nilai pabean dan tarif wajib

pengajuan banding terhadap koreksi positif Pajak Meyang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp17.950.060,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Februari 2006 sebesar Rp17.950.060,karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

pengajuan banding terhadap koreksi positif pajak masyang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp3.436.763,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa September 2006 sebesar Rp3.436.763karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

Bahwa Penggugat dalam hal ini secara materiil, bertindak untuk dan atasnama, untuk melakukan perbuatan hukum menyewakan berupa 1 (Satu) unitKapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter SectionDredger (CSD) kepada Tergugat yang mana proses sewa menyewatersebut dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang dibuatHalaman 2 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLGdan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober2020 di Palembang;Bahwa dikarenakan objek sewa menyewa

Bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.RAMADHANI MITRA SAKTI melakukan Perbuatan Hukum Menyewakankapal keruk yaitu Sewa Menyewa 1 (Satu) unit Kapal Keruk A.350MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger (CSD)sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Charter/Sewa KapalJenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu Antara PT.

PERDANAABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30Oktober 2020, dengan pengoperasian kapal keruk tetap dilaksanakanoleh penggugat dan sewa menyewa tersebut dilakukan oleh Penggugatkepada Tergugat (Vide Bukti P.1) yaitu sebagai berikut : 1 (Satu) unit Kapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered JenisCutter Section Dredger (CSD)a. Nama Kapal Keruk : CSD Sekayub.

Bahwa Penggugat juga dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaPT.RAMADHANI MITRA SAKTI untuk melakukan perbuatan hukummenyewa kapal keruk yaitu Sewa Menyewa 1 (satu) unit Kapal KerukA.350 MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger(CSD), tanpa crew dan pipa plooting, maupun kebutuhan kapal lainnya(oli, sling, baut,dll) sebagaimana dituangkan dalam Surat PerjanjianSewa Kapal Keruk Nomor : HK.201/1/11/POLTEKTRANS SDP PLG2020, Tanggal 06 November 2020, dan sewa menyewa tersebutdilakukan

oleh Penggugat kepada Turut Tergugat (Vide Bukti P.2) yaitusebagai berikut : 1 (Satu) unit Kapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered JenisCutter Section Dredger (CSD)a.

Dokumen SKSHHK diterbitkan secara self assesment olehpemilik izin dengan menugaskan tenaga teknis yang berkualifikasi. Untukmemperoleh SKSHHK maka pemilik kayu harus telah melunasikewajiban terhadap negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH(Provisi Sumber Daya Hutan).

Setelah kewajibankewajiban terhadaphasil hutan kayu dilunasi/dibayar, pemegang izin dapat mengajukanpermohonan untuk mendapatkan blanko SKSHHK secara online.Kemudian pemegang izin melalui tenaga teknisnya menerbitkandokumen SKSHHK secara self assesment;Bahwa Nota Angkutan digunakan untuk mengangkut kayu olahan dariTPTKO ke tempat tujuan, pengangkutan kayu dan/atau kayu daur ulang,pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman kepelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan

Dokumen SKSHHK diterbitkan secara self assesment olehpemilik izin dengan menugaskan tenaga teknis yang berkualifikasi. Untukmemperoleh SKSHHK maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajibanterhadap negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi Sumber DayaHutan). Setelah kewajibankewajiban terhadap hasil hutan kayu dilunasi/dibayar, pemegang izin dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkanblanko SKSHHK secara online.

Kemudian pemegang izin melalui tenagateknisnya menerbitkan dokumen SKSHHK secara self assesment;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum dipersidangandapat dikemukakan sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 bertempat dihalaman gudang kayu UD.

satu) lembar Surat kepada Pimpinan PT Coca Cola BottlingIndonesia dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten SumedangNomor: 660.1/344/BLH tanggal 22 Juli 2013 perihal: tindak lanjut hasilkegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan UKL/UPL;Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Monitoring Pelaksanaan UKL/UPL di PTCoca Cola Bottling Indonesia tanggal 19 Juli 2013;Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSumedang Nomor: 660.1/407/BLH tanggal 30 Agustus 2013 perihal :Laporan Self

Alamat Jalan Raya Rancaekek Desa CihanjuangKecamatan Cimanggung;Asli 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian (Test Result Report) dariLaboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening KotaBandung, Nomor sertifikat : 00709.14.01328 tanggal pengujian : 29 April 12 Mei 2014 (Hasil Pengujian Kualitas Air PT Coca Cola BottlingIndonesia);Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSumedang Nomor: 660.1/639/BLH/ 2014, tanggal 25 Agustus 2014 perihal: tindak lanjut laporan Self

Alamat Jalan Raya Rancaekek Desa CihanjuangKecamatan Cimanggung;Asli 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian (Test Result Report) dariLaboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening KotaBandung, Nomor sertifikat : 00709.14.01328 tanggal pengujian: 29 April 12 Mei 2014 (Hasil Pengujian Kualitas Air PT Coca Cola BottlingIndonesia);Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSumedang Nomor: 660.1/639/BLH/ 2014, tanggal 25 Agustus 2014perihal : tindak lanjut laporan Self

PENETAPANNomor 0497/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Akmar Syarbini bin Syarbini, umur 38 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa UleeGle Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon ;2.