., Kepala Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur;2. MACHSUM ZAIN, S.Ag., M.Si., Kepala Subbagian Informasidan Humas pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur;3. HIKMAH RAHMAN, SH., Kepala Subbag Hukum dan KUB padaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur;4. JOKO YULIYANTO, S.Sos., Analis Kepegawaian Madya padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;5.

., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur;6. ABDUL RAHMAN, SH., Pelaksana Subbag Hukum dan KUBpada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur;Halaman 1 dari 20 halaman.

Nama : NISHA METALIA, S.H; Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum dan PPNS;10.Nama : PRAYUDI MIRATA BAHRI, S.H., M.H; Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum danP PNG; nn2annnnnnnn cnn enn nce nec nnn cen scenesKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Syekh Abdurrauf Assingkil No.54 Kampung Pulo SarokKecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 23/HK/2016 tertanggal 3 Agustus 2016;Selanjutnya disebut sebagai .................0::0 TERGUGAT;Pengadilan

., JabatanKepala Subbagian Hukum dan MHubunganMasyarakat Sekretariat Direktorat JenderalPengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.Masingmasing pejabat pada lingkup KementerianPertanian, berkewarganegaraan Indonesia dan memilihdomisili hukum tetap pada Kantor Biro Hukum danInformasi Publik, Kementerian Pertanian, beralamat dijalan Harsono R.M.

Kepala SubBagian Bantuan dan Konsultasi Hukum ;Halaman 1Penetapan Nomor : 164/G/2019/PTUNMDNMasingmasing Kewarganegaraan IndonesiaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/339/Hk/2019, tanggal 22 Mei 2019selanjutnya disebut sebagai.......... TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;Setelah membaca :1.

Kontraktorsetuju untuk menjual dan menyerahkan kepada Pertaminasebagian dari Minyak Mentah bagiannya yang berhak baginyasesuai dengan subbagian 1.3 dan 3.1 dari Bagian VI yang dihitunguntuk setiap Tahun sebagai berikut:i.

dihitung hinggaTahun setelahnya; dengan syarat jika untuk Tahun di mana BiayaOperasional yang dapat diperoleh kembali melebihi selisin total hasilpenjualan dari Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan menurut Kontrakini dikurangi dengan Minyak Bumi Tahap Pertama dan Kredit Investasisebagaimana diatur dalam Bagian VI, Kontraktor dibebaskan dari kewajibanpenyediaan untuk Tahun tersebut;p) Harga Minyak Mentah tersebut diserahkan dan dijual menurut ayat(0) pada subbagian ini senilai 10% dari harga

Kontraktor setuju untukmenjual dan menyerahkan kepada Pertamina sebagian dari MinyakHalaman 34 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUNJKTMentah bagiannya yang berhak baginya sesuai dengan subbagian 1.3dan 3.1 dari Bagian VI yang dihitung untuk setiap Tahun sebagai berikut:i.

Tahun dimana Biaya Operasional yang dapat diperoleh kembali melebihi selisihtotal hasil penjualan dari Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpanmenurut Kontrak ini dikurangi dengan Minyak Bumi Tahap Pertamadan Kredit Investasi sebagaimana diatur dalam Bagian VI, Kontraktordibebaskan dari kewajiban penyediaan untuk Tahun tersebut.p) Harga Minyak Mentah tersebut diserahkan dan dijual menurut ayat (0)pada subbagian ini senilai 10% dari harga yang ditentukan menurut subbagian 1.2 dari Bagian VI Perjanjian

Harga Minyak Mentah tersebut diserahkan dan dijual menurut ayat(0) pada subbagian ini senilai 10% dari harga yang ditentukanmenurut subbagian 1.2 dari Bagian V1 Perjanjian ini.Kontraktor tidak diharuskan untuk mengangkut Minyak Mentahtersebut melewati titik ekspor namun apabila diminta, Kontraktormembantu dalam mengatur transportasi dan bantuan tersebut harusdibebankan tanpa biaya dan risiko kepada Kontraktor.Meskipun telah disebutkan sebelumnya, untuk periode lima (5) tahunyang berturutturut (artinya

Yuliantono, S.H. selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Lapas Kelas II Besi Nusakambangan dengan Sdr.H. Wajri selaku pihak ke dua dengan nilai kontrak senilai Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk pengelolaan lahan kebunkaret di wilayah LP BesSl.Dalam pembuatan surat perjanjian sewa lahan kebun karet tersebutterdakwa tidak tahu, namun pada waktu itu terdakwa sudah janjianterlebih dahulu dengan Sdr. Yuliantono, S.H. Sdr. Riyanto, S.H. Sadr.Naryono dan Sdr.

Yuliantono, S.H. selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Lapas Kelas II Besi Nusakambangan dengan Sdr.H. Wajri selaku pihak ke dua dengan nilai kontrak senilai Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk pengelolaan lahan kebunkaret di wilayah LP Besi.Dalam pembuatan surat perjanjian sewa lahan kebun karet tersebutterdakwa tidak tahu, namun pada waktu itu terdakwa sudah janjianterlebin dahulu dengan Sdr. Yuliantono, S.H. Sdr. Riyanto, S.H. Sadr.Naryono dan Sdr.

Kepala SubBagian PerundangUndangan dan JDIH, RAHMAT LATJINALA, S.H.

Bahwa pada tanggal 23 September 2020 surat Para pemohonditerima di bagian persuratan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional dan telah diberi Nomor Agenda14386/AG5.1/IX/2020 dan oleh Kepala Subbagian Persuratan telahterkirim kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 23September 2020;b.

Bahwa oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, surat ParaPemohon tersebut diteruskan kepada Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 25September 2020;Cc. Bahwa selanjutnya terhadap surat Para Pemohon tersebut,Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalmemberikan catatan : diteruskan disposisi ke Dirjen 3 dan 7 dengandisposisi Teliti dan Tanggapi pada tanggal 28 September 2020;d.

Bahwa demikian juga terhadap surat Para Pemohon yangtelah didisposisi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional pada tanggal 28 September 2020 kepadaDirektur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruangdan Tanah telah diterima melalui Kepala Subbagian Tata Usaha danRumah Tangga Sekretariat Direktorat Jenderal Jenderal PenangananMasalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah dan telah terkirim keSekretaris Direktorat Jenderal Jenderal Penanganan Masalah Agraria,Pemanfaatan

., keduanya Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan dan Kepatuhan Internal kanwil DJP Riau dan KepulauanRiau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri TanjungpinangNomor 367/SK/VV2016, tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya disebutsebagai TERBANDINGsemula Tergugat;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Juli2017 Nomor 114/Pen.Pdt/201/PT PBR tentang penunjukan MajelisHakim

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan a quo, yangmenyimpang dari nalar yang sehat (Melanggar larangan Willekeur)sehingga melanggar hak subyektifnya Para Penggugat yaitu haksebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai hak yang sama ataspromosi kenaikan pangkat dan jabatan dan berhak untuk dimasukkandalam pertimbangan usulan Baperjakat untuk jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama KabupatenLumajang;.5.

Lumajang menjadiKepala Subbagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Lumajang ;2.Bahwa,...Bahwa, Tergugat setelah membaca, meneliti dengan cermat gugatan Para Penggugatdan tuntutannya, dengan ini Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalilgugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh PeraturanPerundangundangan yang berlaku ; Bahwa, suatu keputusan Tata Usaha Negara sah apabila proses penerbitannya sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar

Lumajang menjadi Kepala Subbagian TataUsaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Lumajang, ditanda tangani olehpejabat yang berwenang ( Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi JawaTimur) A.n. Menteri Agama Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 1 dan lampiran I No.

sesuai denganpangkatnya dan juga masih menerima wang tunjangan jabatan sesuai denganjabatan yang dijabatnya tersebut di atas dan juga masih tetap menerima uangtunjangantunjangan lainnya (vide daftar lampiran bukti T13);Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil rapat Baperjakat dandaftar pertimbangan Baperjakat Kantor Departemen Agama Kabupaten Lumajangbeserta Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, ternyata ParaPenggugat tidak ikut atau tidak termasuk yang diusulkan sebagai Kepala SubBagian

,M.H, : Kepala Subbagian bantuanhukum IIIA Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal kementrianKeuangan;Hikamah Anita,S.H, : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNLJakarta IV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KementrianKeuangan;Triana Handayani,S.H, : Kepala Seksi Hukum kanwil DirektoratJenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta ;Dwi Susianto Guntoro,S.H, : Penangan Perkara IIIA Tingkat II Birobantuan hukum Sekretariat Jenderal Kementrian kkeuangan;Priskila Sura layuk Allo, S.H, : Penangan Perkara IIIA

Nama : Dr.Inra Surya, S.H, LL.MjPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanKepala Kepala Biro Bantuan Hukum KementerianIAC TUT Tal F< aDr.ana, S.d Karika,'S.4, LL.M.jKepala Bagian Bantuan Hukum Ill pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;Maria Lucia Clamameria, S.H, M.H;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;Dewi Sri, S.H; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada BiroBantuan Hukum Kementerian

Keuangan;Penghitungan Siagian, S.H;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Kingsospol Siregar, S.H, M.H;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Ahmadi; = Kepala Subbagian Tata Usaha, Kantor PengelolaanTIK dan BMN Semarang;Ridwan Mukti Kencana.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro bantuanHukum Kementerian Keuangan, 6. Pangihutan Siagina, S.H.,Kepala Subbagian Hukum IIIC Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, 7. Kingsospol Siregar, S.H.,M.H.,Kepala Subagian Bantuan Hukum IIID Biro bantuan HukumKementerian Keuangan, 8. Eny Susnati, S.Kom.,M.M.,Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pekalongan, 9.Adimas Aryo NKP, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, 10. Bagus Pinandoyo B, S.H.,M.H.

Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 439 desa Purwosari diterbitkan tanggal27 Juni 1992 dengan surat ukur tanggal 22 Juni 1992 Luas + 2.076 M2 atasnama Abdul aris Dhalim bin Dhalim ; Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Penggugat telahmenyampaikan surat permohonan secara tertulis yang disampaikan melalui Subbagian Umum Pengadilan tata Usaha Negara semarang yang ditujukan kepadaMajelis Hakim dengan perihal permohonan pencabutan perkara nomorGO/GIZ071 TIP TUN.

., Kepala Subbagian Penyelesaian Sengketa Hukumpada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.5. Daryatun, SH., Kepala Subbagian Advokasi Hukum pada Biro HukumSekretariat Jenderal KPU.6. Dyah Arniasita, SH., Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.7.

., M.Si selaku Kepala SubBagian Umum Balai Laboraturium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Sidan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masingmasing selaku Pemeriksa,dengan kesimpulan : Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2019/PT MK.Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwabarang bukti :Cairan bening di dalam botol kaca kode A6 No. 6, Cairan bening didalam botol kaca Kode A7 No. 7, Serbuk warna ungu di dalambungkus plastic bening kode A8.

NAJAMUDDIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor376/AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2018 yangditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala SubBagian Umum Balai Laboraturium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Sidan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masingmasing selaku Pemeriksa,dengan kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwabarang bukti : Cairan bening di dalam botol kaca kode A6 No.

NAJAMUDDIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor376/AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2018 yangditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala SubBagian Umum Balai Laboraturium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Sidan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masingmasing selaku Pemeriksa,dengan kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwabarang bukti : Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS

;NIP : 19800110 201101 1 006 ;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Kebumen ; 4. Nama : NUR KHOTIMAH, S.H., M.H. ;NIP : 19761029 201001 2 006 ;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum pada BagianHukum Setda Kabupaten Kebumen 55. Nama: DWI APRILIASTUTI, S.H. ;NIP : 19860401 201101 2 016 5Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen ;6. Nama : MUHARI WARDANI, S.H.

., Kepala SubBagian Penelahaan dan Bantuan Hukum,Sekretariat Direktorat JenderalPenyelenggaraan Pos dan Informatika;8. Indra Maulana, S.H., LLM, Kepala Sub BagianPenyusunan Rancangan Peraturan,Sekretariat Direktorat JenderalPenyelenggaraan Pos dan Informatika;9. Malkan, S.H., Kepala Sub BagianPertimbangan Hukum, Biro Hukum;10. Heri Sunarto, S.H., Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum, Biro Hukum:;11.Muhammad lImaduddin, S.H., Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum;12.

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum IIIC Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/20146. Kingsospol Siregar, S.H Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIID Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;7. ABDUL AZIS HADY, S.Kom., Kepala SubBagian Kepegawaian Sekretariat PengadilanPajak Kementerian Keuangan;8. DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H.,Penangan Perkara IIIA Tk. Il Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;9. ADIMAS ARYO NKP, S.H., PenanganPerkara IIIB Tk.

., PenanganPerkara Tingkat pada SubBagian Bantuan Hukum Wilayah IlBiro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.HASYA LIMA ADHANA, SH., PenanganPerkara Tingkat pada SubBagian Bantuan Hukum Wilayah IlBiro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.DWI SUSIANTO GUNTORO, SH.,Penangan Perkara Tingkat IIpada Sub Bagian Bantuan HukumWilayah II! Biro Bantuan HukumDepartemen Keuangan.Kesemuanya mengambi domisil ihukum di Kantor Biro BantuanHukum Departemen Keuangan Rl,beralamat di Gedung E Lt. 15,Jalan Dr.