Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2009
Tanggal 28 September 2009 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG.PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG, ; GUBERNUR MALUKU UTARA,
148 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2009
    No. 90 PK/TUN/2009.di O.C.
    No. 90 PK/TUN/2009.Karena berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.
    No. 90 PK/TUN/2009.Mineral, PT. Halmahera Sukses Mineral dan PT.
    No. 90 PK/TUN/2009.1603.
    No. 90 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-05-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 K/TUN/2011
Tanggal 25 Mei 2011 — PT. BANGKIT NUSANTARA, ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
68 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 69 K/TUN/2011
    No. 69 K/TUN/2011SH., Staf Subbag Wilayah pada Biro Hukum,Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia,6. RISCHA OCTAVIA WISNU WARDANA, SH.M.Hum.
    No. 69 K/TUN/201110lampiran surat keputusan ini. Bahwa obyek tanahtersebut sekarang dikenal menjadi KelurahanHarjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;.
    No. 69K/TUN/201128nama PT.
    No. 69K/TUN/201132Tertulis atas nama Yayasan WHudaya Bina Sejahteradan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Sukatanitertanggal 4 Juli 1973 tidak berlaku lagi.KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Bogor u.b.
    No. 69K/TUN/201136Tata Usaha Negara Jakarta khusus eksepsi' tentangUnsur Kepentingan Kurang Cukup PertimbanganHukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 B/PK/PJK/2011
Tanggal 14 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK; vs PT. HANDSOME
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — H. MUSTAFAD RIDWAN, SH VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 32 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H. MUSTAFAD RIDWAN, SH, Kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan hukum (domisili) di Jl. Yos Sudarso No. 18 Sidoarjo,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Jawa Timur,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:KOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di JI.
    Surat Keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPUKabupaten/Kota bahwa telah terdaftar/mendaftar sebagai pemilih, telahdisampaikan Surat Keterangan Tanda Bukti telah terdaftar sebagaipemilih, dari KPU Kabupaten Sidoarjo ; No. 25 Formulir Model BA (Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRDProvinsi/DPRD Kabupaten/Kota) ;Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/20144.
    Urut1, tidak tercantum dan dicoret namanya dari Daftar calon Tetap AnggotaDPRD Provinsi Jawa Timur oleh Tergugat selaku Komisi Pemilihan UmumProvinsi Jawa Timur;Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/20141.3. Bahwa, pencoretan nama Penggugat H.
    Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainyajadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/20142. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagaimantan narapidana, dan;3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;c.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-09-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2014
Tanggal 11 September 2014 — IRAJENG DG. MALEBBI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO, DK
59 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 331 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 331 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1. IRAJENG DG. MALEBBI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi (Samping Depot GasPertamina), Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;2. USMAN JUFRI DG.
    HUSAIN SAHAKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS,bertempat tinggal di Jalan Kapasa Raya No.25 B, RT/RW.001/005, KelurahanHalaman dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam halini memberikan kuasa kepada :1 JAMALUDDIN DJAFAR, S.H.,;2 AGUS MELAS, S.H.,M.H.
    Hibah yang dilakukan dari HalipaHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014ke Husain Sahaka tersebut tertuang dalam Akta Hibah tertanggal 9 April1979 Nomor: 45/PPAT/1979 yang dibuat oleh Haji Muhammad DyunaidCamat Walenrang Kabupaten Luwu saat itu ;12 Bahwa atas dasar Akta Hibah itulah Husain Sahaka lalu mengajukanPermohonan Penerbitan Sertifikat pada Tergugat sebagaimana tertuangkemudian dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Mancani Tahun 1987seluas 11, 511 m?
    Ini adalah salah satu kesalahan dan kekeliruan fatal yang dilajukan oleh kedua HakimJudex Facti dalam perkara ini karena tekah mengambil kesimpulan hukum berdasarkanHalaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014asumsi belaka dan bukan atas dasar fakta hukum yang dilandasi dengan alat bukti yang sahmenurut hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini.
    Tata Usaha Negara,Jumlah ... oc e Rp500.000,00ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Ny. NIRTIA SANUSI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, DKK
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 84 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/20145. R.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014Nomor : 25 Tabun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;15.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014Ny. H.ROKHAYAH Janda R.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — SUTARNO, S.H., M.M vs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DK
141 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 PK/TUN/2016
    Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara(Keputusan TUN) karena terdapat unsurunsur sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016Rapat Direksi tanggal 23 Nopember 2010 yang dihadiri Sdr.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/20169.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/20164.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016Halaman 79 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — PT. TAMAKO RAYA PERDANA vs. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2012 BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 98 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014b.3.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014Bahwa Penggugat telah menyampaikan Hasil Rapat Lapangan ke1 danRapat Lapangan ke2 yang belum mendapatkan keputusan formal, yaitusebagai berikut :e Outstanding Rapat Lapangan ke1 :> Permasalahan : Adanya perbedaan design yang mendasar dalamgambar lampiran Kontrak antara Gambar dengan Nama GambarDenah Lantai1 Zona B (No.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014CK/PGK/X1/2012 Tanggal 28 Desember 2012 (Vide Bukti P16) dan sanksikontrak berupa pencairan jaminan pelaksanaan sesuai dengan peraturanyang berlaku.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — HJ. MARIANA. DKK VS. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, DK
25 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 K/TUN/2011
    PUTUSANNo.50 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1.HJ. MARIANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlou Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan LintasTimur Simpang IV RT.14, RW.05, Kelurahan PangkalanKasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ;. HJ.
    No.50 K/TUN/20112.
    No.50 K/TUN/2011nama Abdul Latif dengan Luas 4.500 M2, yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;b. Bahwa fakta sebenarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3390 KelurahanPangkalan Kasai, tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Surat UkurNomor : 08/2000 tanggal 10 Juni 2000 tercatat atas nama AbdulLatif dengan Luas 4.500 M2.
    No.50 K/TUN/2011UndangUndang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundanganlainnya yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Hu.MARIANA, 2. HJ. MARDIANA, 3. RAMLI, S.Sen., 4.
    No.50 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 K/TUN/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — SOPIAN SORI NASUTION VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, DKK
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 220 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 220 K/TUN/2013.IKeduanya memilih domisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten LabuhanBatu, beralamat di jalan Pramuka No. 3 Rantauprapat, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 570.1/26/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 ;1.
    Putusan Nomor 220 K/TUN/2013.1.a.
    Putusan Nomor 220 K/TUN/2013.12kepada 1. Piyan Nasution, 2. Ahli WarisAlm.H.Syahrudi Adam Nasution, 3. Hj.MahyuniNasution, 4. Para Ahli Waris Almarhum Hj.LatifahNasution, 5. Para Ahli Waris Almarhum DomrotulAlaiyah, 6.
    Putusan Nomor 220 K/TUN/2013.22karena di dengar dari pegawai Bank Danamon kota Pinangmaka untuk kepastiannya mereka mendatangi kantor BPNLabuhan Batu berhubung Kepala Badan Pertanahan KabupatenLabuhan Batu tidak ada.
    Putusan Nomor 220 K/TUN/2013.24Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.24
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — MEI TJOE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
103 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan denganUndangUndang yang berlaku.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014Administrasi TUN Buku Il. Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaramengirim sudah lewat 12 hari dari ketentuan UndangUndang;Seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengirim berkas paling lambattanggal 10 Juli 2013.
    Keterangan ahliwaris (photo copy sesuai dengan asli) untuk menjadi bukti dasar sehinggakami dapat mengajukan gugatan ini;Mengapa Majelis Hakim TUN dan Majelis Hakim Tinggi TUN Makassarmengatakan kami tidak punya kepentingan yang dirugikan didalamkeputusan ini.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2022
Tanggal 4 Agustus 2022 — WALIKOTA TANGERANG vs. YAYASAN AL MUHAJIRIN PONDOK BAHAR
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — SALIM MENGGA , DKK VS KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, DK
81 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 557 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 557 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1SALIM MENGGA (ahliwaris dari Alm. S. MENGGA), kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Anggota DPR RI Periode 20092014, tempat tinggal diWisma DPR RI Blok C I/185 RT.006/RW.005, Kelurahan Rawa Jati,Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;Ir. ALADIN S. MENGGA (ahliwaris dari Alm. S.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.melawan:I KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHDAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di KomplekDinas Teknis, Jalan Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat, selanjutnya memberikuasa kepada :1 M. Yaya Mulyarso, SH.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.14bangunan yang berada di Jalan Pegangsaan Indah Barat Blok A 1 No. 26, KelurahanPegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;Bahwa oleh karena objek sengketa telah menimbulkan kerugian yang sangat besarbagi Para Penggugat, yang mana Tergugat telah kesewenangwenangan membantupemilik SHM Nomor 8702 an H.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.18184 Bahwa tidak benar almarhum S.Mengga mempunyai 4 (empat) orang anakkandung, akan tetapi 6 (enam) orang yaitu :1 Sundari S. Mengga.Aisah Mengga (almarhum).Salim Mengga.Ir. Aladin S. Mengga.na FF WwW WNHery Mengga.6 Rudy S.Mengga.5 Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Point 27 disebutkan :Opt waren 344 adalah dengan cara S.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU vs. FERI FERDIAN, SE
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 368 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 368 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Eka Mediely, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada:1. Toni Ariadi Effendi, SH.,S.IK.,MH.,MM, Jabatan/Kesatuan KABIDKUMPOLDA RIAU;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — TALMINTO,DKK VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK
200 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 78 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 78 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015abstrak yaitu hanya sekedar menunjuk suatu lahan sebagaikawasan hutan produksi;Yang dimaksud individual adalah Keputusan TUN tidak ditujukanuntuk umum, tetapi ditujukan untuk pihak tertentu (natuurlijkeperson atau recht person).
    Putusan Nomor 78 K/TUN/201523.24.dapat dikategorikan sebagai KTUN yang dapat digugat kePengadilan Tata Usaha Negara;d.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015B.C.AD.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, Dk
78 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 120 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 120 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIKINDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kol. (Purn) DR(Hc) H.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/20156 Bahwa sejarah awal tanah Penggugat adalah berdasarkan Surat KeputusanBupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang Nomor 2/02/PLP/VIII52/74 tanggal 14 September 1974, sebagai lampiran SK GubernurJawa Barat mengenai Penjelasan Tanah, maka perincian bahagian tanahnyaadalah sebagai berikut: Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atasnama Sdr.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/20151959/1974, telah dilanggar oleh Tergugat pada saat kegiatan pendaftaran tanahHGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari tanggal 9 Pebruari1998, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti riwayatkepemilikan tanah Penggugat pada saat kegiatan pengukuran dan pemetaantanah, dalam rangka proses peralihan hak dari HGU PT. Tanjung KrisikMakmur kepada HGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/2015tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga menyatakan bahwa pengajuangugatan oleh Penggugat/Terbanding telah lewat waktu.Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dengan ini menolak dengan tegas dalilpertimbangan hukum Judex Facti putusan a quo yang berpendapat: bahwa sejakinformasi bukti T4 tersebut diterima Penggugat/Terbanding pada tahun 2010,sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertipikat yangmenjadi objek gugatan.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/2015ASHADI, SH.NIP.: 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-05-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/2009
Tanggal 15 Mei 2009 — BUPATI BULUKUMBA, ' MUH. AKIL, S.Pd,
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 K/TUN/2009
    No. 91 K/TUN/2009Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugatadalah diterbitkannya Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 800/888IX/BKD/2007, tanggal 9 Nopember 2007, tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerat berupa pembebasan dari jabatan selaku Kepala Sekolah SD Nomor 71Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba kepada PegawaiNegeri Sipil Daerah atas nama MUH.
    No. 91 K/TUN/200962/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 22 Oktober 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :67/G.TUN/2007/PTUN.Mks tanggal 07 Mei 2008 yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;2.
    No. 91 K/TUN/2009Pembanding tidak pemah menanggapi permohonan ijin Penggugattersebut sehingga merupakan kelalaian pejabat tersebut denganmengabaikan permohonan izin dari pihak yang mengajukan izin ceraimaka pejabat tersebut juga dapat dijatuhi hukuman disiplin,merupakan pertimbangan yang keliru oleh karena pengajuan izintersebut ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I.
    No. 91 K/TUN/2009Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 91 K/TUN/2009Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
    No. 91 K/TUN/2009Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 91 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — ABD. HARI VS BUPATI SUMENEP, DK
79 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ABD.
    Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 141/PK/TUN/040714, tanggal04 Juli 2014,ll.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014Tata Usaha Negara Surabaya haruslah dibatalkan oleh MahkamahAgung R.I ;6.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014masin ada permasalahan yang belum diselesaikan. Oleh karenaTermohon Peninjauan Kembali masih tetap menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa dan melakukan pelantikan, maka tindakan TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan PERATURANBUPATI SUMENEP No. 01 Tahun 2013 Bab.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.Biayabiaya :1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2015
Tanggal 13 September 2015 — NURYANI YUSUP VS YUSRIL ZUBIR, DK
56 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02993 surat ukurNomor 72/2000 Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas9.572 m?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Siapa yang paling berhak atas tanah sertifikat hak masih objek sengketatersebut yang harus diselesaikan dulu di Peradilan Umum, sehinggaPTUN belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimanahal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 yang menyatakan bahwameskipun sengketa itu terjadi akibat adanya SK pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atastanah, maka gugatan atas
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015dikabulkan sehingga Para Termohon Kasasi tidak dapat memprosesbalik nama atas objek tanah tersebut;5.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. PETUDUNGAN vs. HARIYADI dahulu BOK, SWIE MAY/BOK SUI MEI, DK
84 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 381 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 381 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/2015Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T1 berupa SuratPermohonan Hak Guna Bangunan dari drg. Lanne Tedjawinata atas namaPT.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/2015Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterai................. Rp. 6.000,00 Ttd/. Joko Agus Sugianto, S.H.2.RedakSi................ Rp. 5.000,003. Administrasi ............... Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H)Nip. 220000754.Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2015