Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-09-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2010.-
Tanggal 27 September 2010 — NURHAYATI, vs BUPATI SUMBAWA, dkk
29 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 250 K/TUN/2010.-
    No. 250 K/TUN/2010.Pembangunan UPT.
    No. 250 K/TUN/2010.Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 11.1/Pan.Dikes/P1.U/V/2009tanggal 25 Mei 2009 ;Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 Surat No. 870/Dikes/V/2009 PPK DinasKesehatan Kab. Sumbawa menjawab sanggahan dari PT. PinalulaDadirhea yang intinya menyatakan bahwa sanggahan PT.
    No. 250 K/TUN/2010.4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.
    MARI hari Senin tanggal 5November 2007, angka Il substansi/hukum materiil TUN, huruf B ObyekGugatan, dirumuskan bahwa Keputusankeputusan TUN dalam proses lelangpengadaan dan jasa bukan kewenangan Pengadilan TUN karena Keputusankeputusan yang diterbitkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa,jangkauannya adalah untuk melahirkan Perbuatan Hukum Perdata yaituPerjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang atau Kontrak PelaksanaanPekerjaan atau Jasa, sehingga tindakan hukum publik berupa penerbitankeputusankeputusan
    No. 250 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2011 — SUKANDA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
22 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2009
    Nomor 363 K/TUN/2009Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung atausekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT.
    Nomor 363 K/TUN/2009Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhisyaratsyarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankellijk verklaard) ;.
    Nomor 363 K/TUN/2009tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah dan bangunan atas dasarkepemilikan berdasarkan ahli waris (Hak Kebendaan/Keperdataan) ;Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara) ;.
    Nomor 363 K/TUN/20093. Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalahSertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor 1774/Sukawarna, GambarSituasi tanggal 25 Agustus 1986, Nomor 2062/1986, luas 218 M, .... adalahsalah karena SHM Nomor 1774/Kel.
    Nomor 363 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — ACHMAD SUGIMAN bin H. SAMSUDIN vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 71 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 71 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.ACHMAD SUGIMAN bin H. SAMSUDIN, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jl. Cempaka Warna RT. 011 RW. 004, KelurahanCempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;NGADIMEN binti H.
    Putusan Nomor 71 K/TUN/2014CcBahwa tindakan TergugatI memasukkan tanah milik Para Penggugat Girik CNomor : 211 Persil 61.b SIII seluas 37.907 M? (tiga puluh tujuh ribu sembilanratus tujuh meter persegi) ke dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor :1241/1989 tanggal 25 April 1989 atas nama PT.
    Putusan Nomor 71 K/TUN/20143.
    Putusan Nomor 71 K/TUN/2014Il.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/B/2013/PT.TUN.JKTyang diputus tanggal 30 Juli 2013 dan selanjutnya diperbaiki dengan menerapkanhukum yang BENAR dan TEPAT.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta didasarkanpertimbangan hukum yang 'berlaku."
    Putusan Nomor 71 K/TUN/2014ASHADL SH.NIP. 220.000.754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. SISTEMINDRA KONTROLINDO, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301/K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 —
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 301/K/TUN/2008
    PUTUSANNo. 301/K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1.Be4.RUSLI ALBUGIS, berkewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Kelurahan Istiglal Lingkungan Kecamatan Wenang, Kota Manado,.
    No. 301/K/TUN/200812.
    No. 301/K/TUN/2008Penggugat 1 Rusli Alobugis yang kemudian menyerahkan kepadaTergugat Il Intervensi ;2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, sebenarnya sertifikat objek sengketatidak dapat digugat lagi, karena sudah lampau waktu 5 (lima) Tahunterhitung sejak diterbitkannya sertifikat a quo pada Tahun 2002 ;3.
    No. 301/K/TUN/2008akan muncul pula Sertifikat Hak Milik Nomor 304/Istiqlal tanggal31 Januari 2002 dari pecahan Sertifikat Hak Milik No. 190/Istiqlaltanggal 12 Maret 1982 yang sudah tidak berlaku lagi ;6. Bahwa Peradilan Administrasi merupakan Pengadilan yang padahakikatnya bertugas untuk memastikan bahwa keputusan PejabatNegara tidak menyalahi ketentuan yang seharusnya.
    No. 301/K/TUN/2008Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 301/K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2009 — Dra. TINA ARTINI, MA., ; MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 139 K/TUN/2008
    No. 139 K/TUN/2008.pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sejak Tahun 1985(Bukti P2) ;.
    No. 139 K/TUN/2008.10.dimaksud.
    No. 139 K/TUN/2008.27.
    No. 139 K/TUN/2008.3.
    No. 139 K/TUN/2008.Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — H. ABDUL HALIM, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN
32 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 325 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 325 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1H. ABDUL HALIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempattinggal di Dusun Krajan Timur RT. 002, RW. 009, Desa Jatigunting,Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,H.M.
    Nur,Sugihwaras No. 4, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0716/BS/SK/IV/2014 tanggal 02 April 2014.Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;melawan :Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN,berkedudukan di Jl.
    HajiANWAR, maka Tergugat benarbenar telah mengesampingkan dan atau tidakmengindahkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuanPasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tindakan kesewenangwenangansebagai Pejabat Negara dan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 26 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan sebagai berikut :Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014 Jual Beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurutadat dan
    )telah masuk dan atau tercantum ke dalam SHM/Sertifikat Hak Milik No. 13( obyek sengketa ) tersebut ;Menurut keterangan saksi Syamsul Muarif dahulu pada tahun 1984 adamusyawarah ulama untuk menetapkan pembagian Hibah atas tanahtanah danHalaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014bangunan peninggalan KH. Abd. Mukti ( bukti P VII) yaitu yang sebelah timurdengan luas 2.900 m? ( tanpa ada tambahan luas tanah ) untuk Rohma ( cucu BH.Fatimah/cucu gawan KH. Abd.
    Syafii dalam sertifikat hak milik/SHM No. 13( obyek sengketa ) tersebut main comot saja nama orang atau hanya fiktifHalaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014produk rekayasa H. Muhamad Muslich saja yang mengakungaku sebagaipemberi tanah wakaf tersebut ;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — Dra. LASMIAN NAINGGOLAN, MUHAMAD SATRIA, dkk. ;. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR, KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (BPLIP) PULO GADUNG,
73 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — JONI vs. REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM
98 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 195 K/TUN/2016
    Mengotori nama AlmamaterHalaman 17 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/20163. Bersikap kasar kepada dosen, pegawai kampus dan rektor.21.
    TENTANG BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) telah kelirudan tanpa dasar mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara(TUN) terhadap Rektor Universitas Putra Batam, karena RektorUniversitas Putra Batam bukanlah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (TUN) sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 8UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara.
    No.61K/TUN/1999 tanggal 22Nopember 2001 tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RINo. 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 dalam perkara sengketa TataUsaha Negara (TUN) antara Dr. Henki Idris Ishakh, MM melawanRektor Universitas Tarumanegara.
    Pejabat Tata UsahaNegara, maka dengan demikian gugatan Penggugat secara formilharuslah diterima .Bahwa ternyata kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 tersebut DIBATALKAN denganputusan Mahkamah Agung RI Nomor 48PK/ TUN/ 2002 tanggal 11 Juni2004 dalam putusan pada pemeriksaan permohonan peninjauankembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : .......
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-04-2010 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/TUN/2009
Tanggal 13 April 2010 — P.T. SUMBER BARA ABADI, ; BUPATI KUTAI KARTANEGARA, P.T. DERMAGA ENERGI, dkk.
96 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 417 K/TUN/2009
    No.417 K/TUN/2009 Garis Bujur (BT) Garis Lintang (LU)No/Titik0 0 1 116 15 19,24 0 22 53,76 LU2 116 23 05,04 0 22 53,76 LU3 116 23 05,04 0 21 01,34 LU4 116 15 19,24 0 21 01,34 LU Dan P.T.
    No.417 K/TUN/2009Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan Tergugat, bukan malahmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa KuasaPertambangan kepada P.T. Dermaga Energi, P.T. Tanur Jaya danP.T.
    No.417 K/TUN/20092005 (bukti P.21), oleh karena itu) dengan diajukannyapermohonan peningkatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugatsebelum berakhirnya masa izin, maka Kuasa PertambanganPemohon Kasasi/Penggugat tidak berakhir karena hukum ;3.
    No.417 K/TUN/2009Indroharto dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Buku ,halaman 100) ;.
    No.417 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral.................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. Redaksl....................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi............ Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP.220000754. Hal.25 dari 25 hal. Put. No.417 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-11-2012 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2012
Tanggal 13 Nopember 2012 — BUPATI GUNUNG MAS,DK VS PT. KAHIAS KEDATON
371 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 334 K/TUN/2012
    PUTUSANNo. 334 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Bachtiar Effendi, SH.2.
    No. 334 K/TUN/201212Titik Koordinat PT Kahias Kedaton (selanjutnya Surat Dirjen Minerba No.4015/2010), yang ditujukan kepada Tergugat. Bahwa Surat Dirjen MinerbaNo. 4015/2010, pada Poin 3 dan 4 menyatakan:"3.
    agar setiaptindakan dari Badan atau Pejabat TUN harus dilakukan dengan cermat ataudengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat TUN mengambil suatutindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masakmasak semua kepentinganyang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga.Tujuan dari asas ini agar kerugian yang ditimbulkan terhadap seseorang ataubadan hukum itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungisuatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan
    No. 334 K/TUN/201228Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.
    No. 334 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA vs. PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI
236 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 410 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 20 Januari 2016, Perihal: PenolakanPermohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHKHA PT. MamberamoAlasmandiri di Provinsi Papua;4.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/20176) Pertimbangan teknis dari Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;e.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017h.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017a.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017Biayabiaya : Panitera Pengganti,1. Meterai................. Rp 6.000,00 Ttd./Adi Irawan, S.H.,M.H.2.Redaksi........... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah > Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540827 198303 1 002Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2010
Tanggal 22 Desember 2010 — PEMERINTAH KOTA MALANG, yang diwaklli oleh Drs. PENI SUPARTO, M.AP,vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 210 K/TUN/2010
    Nomor 210 K/TUN/2010Luas 715 m?
    Nomor 210 K/TUN/20103.
    Nomor 210 K/TUN/2010b.
    Nomor 210 K/TUN/20102.
    Nomor 210 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/TUN/2010
Tanggal 22 September 2010 —
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 K/TUN/2010
    PUTUSANNo.102 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA,berkedudukan di Surabaya, yang diwakili oleh : K.H.ABAIDILLAH MUHAMMAD JOESOEF (MOCHAMAD UBEIDM.A.
    No.102 K/TUN/2010Of Tomorrow (CITO) Blok US2 No.12 Jl.
    No.102 K/TUN/2010dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    No.102 K/TUN/2010Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena sebenarnya pihakPenggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan sengketa Tata UsahaNegara ini sudah tepat dan masih dalam tenggang waktu yang telahditetapbkan UndangUndang, sehingga harusnya diterima.
    No.102 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 18 Februari 2011 — PT. ASIAN PACK CHEM, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA vs. SENTOT FATNUR, S.Pd
58 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 590 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 590 K/TUN/201510.11.Penilaian Bulan Januari s.d.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015b.apalagi selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisanmaupun teguran secara tertulis dari atasan Penggugat.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Jjika seluruh upaya administratif yangbersangkutan telah digunakan;Bahwa Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 48 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap hukuman disiplin sedang masih tersediaupaya administratif.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 590 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DK vs. PUNADIN
75 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016atas nama SOEWARDI dan terakhir atas namaNY.BINTARTI;(3).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20165.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20167.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20164).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — SUHARTO VS PEMERINTAH KOTA MAGELANG;
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 483 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 483 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SUHARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karanggading RT.04 RW.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak dan/atau belummemeriksa secara seksama dalam penyelesaian sengketa Informasi Publikantara Kun Wirawiyasa, ST. dan Suharto melawan Walikota Magelang;Bahwa secara keliru Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalamputusannya yang menyatakan menetapkan bahwa informasi mengenai SalinanSPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) PT. Kuntjup PT.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yangmenerangkan bahwa:Pihak adalah pihakpihak yang semula bersengketa di KomisiInformasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atauBadan Publik selain Badan Publik Negara;2 Bahwa batas waktu mengajukan gugatan keberatan sebagaimana diatur didalamPasal 37 ayat (2) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011adalah 14 hari.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasidinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, ; NABI DG. NGINGA ,HALIMAH DG. SAGA., dkk.
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — ERNA TRININGSIH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
52 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 376 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017a. Sertipikat Hak Milik 4696/Kelurahan Babatan, Surat Ukur tanggal 21 Mei2001, Nomor 3792/Babatan/2001, luas 190 M?
    Putusan Nomor 376 K/TUN/20175.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017Nomor 1/B/2017/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4697/Kelurahan Babatan, Surat Ukurtanggal 21 Mei 2001 Nomor 3793/Babatan/2001, luas 192 M%, terbittanggal 03 Juli 2001, atas nama Andre Laksmana;b.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017