Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — PT. KOTIM NIAGA INDAH; vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — JAKARIA IDRIS vs. BUPATI BIMA
50 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 273 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JAKARIA IDRIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Dusun Ndora RT. 013 RW. 007, Desa Kalampa, KecamatanWoha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI BIMA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 11, KelurahanJatiwangi
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tanggal 21 Februari 2012 yang diterbitkan olehTergugat.Dasar/Alasan Gugatan sebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 Panitia Pelaksana Pilkades Kalampamengeluarkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalampa,Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Periode 20122018;2.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/201311.12.13.14.Bahwa tepat Jam 16.00 Wita pemungutan suara ditutup dan dilanjutkandengan penghitungan suara yang ditetapkan mulai Jam 16.00 Wita sampaidengan Jam: 22.30 Wita, pada waktu penghitungan suara Panitia Pemilihan jugatetap melakukan kecurangan yaitu:a. Mengacak perhitungan suara yang seharusnya diambil satu persatu dankemudian diperlihatkan pada saksisaksi, tetapi tidak dilakukan sehinggamenyebabkan kartu suara tercecer;b.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013yang dilakukan oleh dua lembaga yang berwenang tersebut, oleh karena itu gugatanPenggugat harus ditolak;3.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — A. MAPPASERE, S.Pd., MUH. SYAKIR, dkk. vs. BUPATI BONE,
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 279 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 279 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.A. MAPPASERE, S.Pd., bertempat tinggal diKaju, Desa Tunrung Tellue, Kecamatan Sibulue,Kabupaten Bone;MUH. SYAKIR, bertempat tinggal di MappatobaPoros, Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko,Kabupaten Bone;Drs.
    No.279 K/TUN/2009 S.K. Nomor : 824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs.
    No.279 K/TUN/2009e. Keputusan No.824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs. Sapanuddin ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi para Penggugatdalam posisi Jabatan semula ;5.
    No.279 K/TUN/2009dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh para Pemohon Kasasi : A.
    No.279 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral...................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. Redaksl...................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi............ Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP.220000754. Hal.17 dari 17 hal. Put. No.279 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — ABDUL MAJID, S.Psi, DKK, vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU, DKK
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badanperadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2 Bahwa berdasarkan pendapat R.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/20144 Pasangan nomor urut 4 (empat) Eddy Rumpoko dan H.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Kasasi No. 166/G/2012/PTUN.SBY., jo 159/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 30 Desember 2013,karena itu permohonan Kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugatdalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu14 (empat belas) hari.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — SALEH ALHASNI, DKK vs. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
131 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — CV. INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA BANJARAGUNG, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.,
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28/K/TUN/2009
    No.28/K/TUN/2009Bahwa dengan demikian Surat Keputusan No.
    No.28/K/TUN/2009agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikutDalam Penundaan: Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis HakimPengadilan TUN Surabaya tentang penundaanpelaksanaan Surat Keputusan No.
    No.28/K/TUN/200910berarti menutup kesempatan bagi Penggugat untukmenyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan yangdibuat dengan pihak kreditur (dhi. PTI.
    No.28/K/TUN/200924Penggugat menyetujui dan memberikan secarasukarela objek a quo untuk dapat dilakukanpelelangan oleh Pejabat Lelang, oleh karena haltersebut terkait dengan perjanjian kreditantara Penggugat dengan PI.
    No.28/K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — NYONYA LOISTEN HUTAJULU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DK
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2015
    /1993 tanggal 7September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22.K/TUN/1998, dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang manaYurisprudensi tersebut pada pokoknya menyatakan meskipun sengketa ituterjadi dari akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah,Halaman 17 dari 36 halaman.
    /1993 tanggal 7 September 1994, No. 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998,No. 22 K/TUN/1998, dan No. 16K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang mana Yurisprudensi tersebutpada pokoknya menyatakan meskipun sengketa itu terjadi dari akibat dariadanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umumkarena merupakan sengketa Perdata.Majelis Hakim Peninjauan
    akan tetapi hal tersebutdianulir dalam putusan Kasasi yakni PutusanPutusan perkara Nomor. 32PK/TUN/2010, TANGGAL 97 DESEMBER 2011, Jo.
    Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015Il Intervensi Ny.
    Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — I WAYAN DIT, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI,DK
74 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 388 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 388 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;5. EKA ARYA WIRATA, S.H., jabatan Staf BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;6.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (Algemenebeginselen van behoorlijk bestuur) dan dengan uraian sebagai berikut:4.1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — IVA MURTHI, S.H., VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2010
    No. 12PK/TUN/20101. MAYOR CHK LUKMANTIAS A,S.H., Kasi Renbang BagbinsatSubditbincab Dirkumad ;2. LETTU CHK M. BILAL, S.H.,Kaur Turjuk Kara SiundangKumdam /BB ;3. LETTU CHK SUBIYATNO, S.H.
    No. 12PK/TUN/2010Kecamatan Medan Sunggal, sekarang Kelurahan HelvetiaTimur, Kecamatan Medan Helvetia, dengan luas tanah 435 nef(empat ratus tiga puluh lima meter persegi), tertanggal23 April 2004 atas nama Aulia Rosa Nasution, yangditerbitkan oleh Tergugat ;3.
    No. 12PK/TUN/2010menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;3.
    No. 12PK/TUN/201010Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor381 K/ TUN/2007 tanggal 22 Mei 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap adalah berbunyi sebagai berikut Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemohon KasasiI!
    No. 12PK/TUN/2010Biaya16 BiayaPanitera Pengganti,1. Met ettd.2. RedaFA eee eee Rp.K Sb ea eeeeeeee Rp.Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasibeweeeeeee Rp. 2. 493.000, Jumlah Rp. 2. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata UsaHa Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 16
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — CV. BAROKAH VS PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN, DKK
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 187 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 187 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :CV. BAROKAH, beralamat Jl. Raya Nyalaran Gg.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.IllPT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, berkedudukan di Jalan Karah AgungNo. 45 Surabaya ;Selanjutnya memberikan kuasa kepada :1. YUSKARWALJU, SH ;2. LUJIANTO, SH ;3. ARIEF MUJIONO, SH., MH.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.11.Dokumen Penawaran, CV. Barokah sudah menyertakan Surat PerjanjianKemitraan, KSO, seharusnya Tergugat I tidak serta merta menggugurkanPenggugat dan PT.Visindo Mitra Indonesia, sebab PT.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.1414Pemberian masa waktu mengajukan sanggahan dan sanggah banding. Terbukti telahdilakukan Penggugat dengan mengajukan sanggahan melalui suratnya No.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.22Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. IMAM SUHADI, MBA, dk vs GUBERNUR JAWA TIMUR
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 21 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1 Drs.IMAMSUHADI,MBAkewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattinggaJalanSemampirTengaNomo50/52KedirSUNARKO,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKediri,bertempattinggalJalanSemeNomo1:74KedirMOHFARIRIZAL,S.H.I,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattingga1JalanDr.SaharjoNomo207KedirDalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2009
Tanggal 14 Juli 2010 —
34 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2009
    No.108 PK/TUN/2009a. Dalam Kutipan Gambar Situasi No.3955/1988terdapat penebalanperbandingan yang tidak ditandatangani olehPejabat yang berwenang sebagai konsekuensisuatu akta otentik ;b.
    No.108 PK/TUN/20093.
    No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008Hal. 138 dari 17 hal. Put.
    No.108 PK/TUN/2009antara putusan Mahkamah Agung R.I. No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008 =joputusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.17/B/2007/PT.
    Put.No.108 PK/TUN/2009Hal. 27 dari 17 hal. Put. No.108 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2013
Tanggal 20 Agustus 2013 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT vs. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 282 K/TUN/20138 Emmanuel Henry Wijaya, SH.;9 Anton S Siagian, SH.;10 Alvin Andrew Dias, SH.;11 Rini Nanda Kurnia, SH.;12 Mistalia Safitri, SAN;Kesemuanya memilih domisili hukum pada Direktorat Hukum Deputi Hukumdan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Jalan M. T.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/20134.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2013IV/2012, tertanggal 16 April 2012 perihal Surat Keberatan terhadap SuratBNN Nomor B/556/II/2012/BNN, tertanggal 5 Maret 2012;Bahwa karena tidak dipenuhinya permohonan informasi tersebut,pada tanggal 1 Mei 2012 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaiansengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/20131414Pengawasan Tidak Dapat Diklasifikan Sebagai Informasi Yang DapatMenghambat Proses Penegakan HukumPemohon berpandangan bahwa dalam hal ketiga Perka BNN in casuyang menyebutkan ketentuan yang sangat teknis dan detil terkait penyidikantindak pidana narkotika, pembelian terselubung, dan penyerahan dibawahpengawasan, memang sebaiknya dikecualikan.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/20131818kasus narkotika. Namun sayangnya, keterangan saksi Herru Pribadi tidaktercantum didalam putusan Komisi Informasi Pusat;Didalam sengketa informasi publik ini, Pemohon tidaklah bertindakuntuk dan atas nama para anggota komunitas pemakai narkotika yang kerapmengalami rekayasa kasus narkotika, melainkan bertindak untuk dan atasnama diri sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, vs MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H.,
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 333 K/TUN/2010
    No. 333 K/TUN/201017.18.Kabupaten/Kota sekurangkurangnya 1 (satu) hari sebelum rapatpleno dimulai ;c.
    No. 333 K/TUN/2010 5.
    No. 333 K/TUN/201045/G/2009/PTUN.SBY. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap(in kracht van gewjsde) ;.
    No. 333 K/TUN/2010Negara secara sederhana, adil dan jujur.
    No. 333 K/TUN/2010Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 333 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2009
Tanggal 21 April 2010 — M. AKBAR AMIR SULTAN ALIYAH, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, PT. PELABUHAN INDONESIA IV, PT. PERTAMINA (PERSERO), (PERSERO),
75 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2009
    No. 282 K/TUN/2009..
    No. 282 K/TUN/2009.sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 junctoUndangundang Nomor. 9 Tahun 2004.3.2.
    No. 282 K/TUN/2009.kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampaipada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.4. Bahwa jika obyek sengketa adalah sertipikat HPL Nomor. 1/Ujung Tanah, makagugatan Penggugat terkualifikasi gugatan yang daluarsa :a.
    No. 282 K/TUN/2009.yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa obyek tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. Tahun 1996telah diyamin oleh Undangundang, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugatan yangkadaluarsa, alasan hukumnya :a.
    No. 282 K/TUN/2009.Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 282 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/TUN/2013
Tanggal 24 Februari 2014 — KUWU BANGODUA KEC. KLANGENAN KAB. CIREBON VS 1. NASDIYA.,2. KARTA WIJAYA;
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 553 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 553 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KUWU BANGODUA, KECAMATAN KLANGENAN, KABUPATENCIREBON, diwakili oleh Nuki Supriyadi, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Kuwu Bangodua, beralamat Jin. Nyi Mas Endang GeulisNo. 236, Desa Bangodua, Kecamata Klangenan, Kabupaten Cirebon,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. RAMADI, S.H.2.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013sejak diterima atau merasa kepentingan Penggugat diirugikan sehinggatelah sesuai dengan pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Para Penggugat diangkat dalam masingmasing jabatannya sebagaiperangkat Desa sebagaimana Keputusan Kuwu sebagai berikut:1. Keputusan Kepala Desa Bangodua Nomor: 07 Tahun 2003 tertanggal19 Mei 2003 Tentang Pengangkatan Sdr.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013141.3/Kep. 02DS/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang PemberhentianSdr. KARTA WWAYA dari Jabatan Kadus/Cap Gawe perangkat DesaBangodua, Kecamatan Klangenan, Kabupaten = Cirebon ;3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut :a. Surat Keputusan Kuwu Bangodua, Kecamatan Klangenan, KabupatenCirebon, Nomor: 141.3/Kep. 01DS/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang.,.Pemberhentian Sdr.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalammelaksanakan tugas tersebut, Kuwu mempunyai wewenang memimpinpenyelenggaraan pemerintahan Desa, berdasarkan kebijakan yangditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);3.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — SURYA ABBAS SYAUTA vs. TITIN MARSITIN, DK
101 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 342 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,tempat kedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang15720, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Victor Simanjuntak, SH.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/201413.1.4.kemudian ditetapkan Tubagus Samsul Komar bin Hendradilagasebagai Tersangka. Sedangkan M. Chaerudin, Agus SyahDurachim, dan Asnawi H.N. diketahui kemudian sudahmeninggal dunia.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Nomor 61, Kecamatan Ciputat, Tangerang tidak ada PersilNomor 48.D.II maupun 46dII. Berdasarkan fakta tersebutmaka berarti Tergugat telah salah dalam melakukanpencatatan pendaftaran hak.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2013/PTUNSRG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Serang.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — MBULANG LUKAS, S.H, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. NAGEKEO
89 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2014
    Dengan demikianPutusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang serta merta menguatkan PutusanPengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPG tanggal 5 Juli 2013sangatlah tidak mendasar dan tidak berkualitas, sehingga patut ditolak dan /ataudibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dikuatkan olehPutusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tidak menerapkan /bertentangan dengan UndangUndang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;Bahwa proses persidangan perkara
    a quo dilakukan oleh Pengadilan TUN Kupanghanya dalarn waktu 4 dan hari ke 5 diputuskan, telah bertentangan dengan kehendakpasal 99 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004.
    sekehendakhati berdasarkan kompromi belaka (vide putusan PT TUN Surabaya halaman 5alinea 23);Oleh karenanya Putusan Banding Pengailan Tinggi TUN Surabaya Nomor162/B/2013IPT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2013 yang secara serta mertamenguatkan Putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPGtanggal 5 Juli 2013 tanpa pertimbangan hukum yang patut dan layak HARUSDIBATALKAN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Mahkamah Agung RI berkenanMembatalkan putusan Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara
    Oleh karena itu harusdinyatakan ditolak demi hukum;VIL Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUNKupang pada halaman 89 alinea s/d alinea 3; sangattidak berkualitas dan sangat keliru, bertentangandengan fakta persidangan, bertentangan pula denganperaturan perundangundangan yang berlaku namundikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanpapertimbangan hukum;Bahwa pendapat Majelis Hakim halaman 89 alinea (kami kutip): ...Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014." ...
    Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2011
Tanggal 7 September 2011 — LANTI TOLA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA,. HERYONO ADMAJA., PT. TIMUR ADYA CITRA,
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255 K/TUN/2011
    No. 255K/TUN/2011atau seluas 3,2 Ha ;2.
    No. 255K/TUN/2011122001, luas tanah 750 M sesuai Surat Ukur 28Mei 2001 No.98/SPD2001 atas nama PT. TIMURADYA CITRA yang berkedudukan di Jl.
    No. 255K/TUN/2011144. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepadaTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang padapokoknya adalah sebagai berikut1.
    No. 255K/TUN/201118Sungai Pinang Dalam, penerbitan sertifikat padatanggal 29 Mei 2001 adalah tumpang tindih dengantanah Penggugat seluas 306 M, namun dalam hal iniperlu. diketahui Penggugat, Sertifikat HGB No.
    No. 255K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs. PT. CITRA NIAGA NUSANTARA
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 392 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 392 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Manggala Wana Bakti Blok , Lantai 5, Jalan Gatot Subroto,Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :1. IMAM SETIOHARGO, S.H.
    Citra NiagaNusantara yang diajukan oleh Penggugat ;Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 392 K/TUN/2015DALAM POKOK PERKARA.1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Dengan demikian jelas bahwa kewenangan bagi PemohonHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 392 K/TUN/2015Kasasi dalam penerbitan objek sengketa a quo bukan berdasar danbersumber dari surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas adalah keliru dan menyesatkan.
    Ketentuan Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2014yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PP Nomor 59Tahun 1998, sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum bagi MajelisHakim Banding dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo pada tingkat banding.Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 392 K/TUN/2015d.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 392 K/TUN/2015