Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggalPenggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dan di tempat pernikahanPenggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi terdaftar;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai denganPasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhirpUutUSAN INI; 22222 enone nnn nnn nnn n nnn nee n nenMengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danhujjah syar'iyyah

hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Hal.11 dari 13 halaman Putusan No.XX/Pdt.G/2019/PA.BtmMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Agama yang mewilayahi dimana pernikahankedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempattinQQal; 222 2 nono nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah

Pemohon a quo telah beralasandan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan kaidah syar'iyyah

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi dengan Tergugat,sehingga rumah tangganya telah pecah;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf (b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi HukumIslam dan Majelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah yang tertuangdalam Kitab Figh Sunnah Juz Il hal

Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinanPemohon dan Termohon dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Hal.11 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btmdan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan masiahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Pemohon danTermohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah

Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan karenanya patut diterimadan dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Pwtterajkhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Panitera Mahkamah Syariyah Idi mengirimkan salinan Penetapanikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikan yang wilayahnya meliputi tempattinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi:;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah