Ditemukan 11602 data
51 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena penekanan pertimbangan hakim judex facti dalam perkara initentang status tanah Haji Hasan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwatanah itu sah berstatus sebagai Hak Milik Haji Hasan, bukan tanah Negara,hal ini sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 15 tahun 1961, yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Singaraja ;Sehingga secara yuridis formil maupun yuridis materiil status tanahsengketa adalah Hak Milik Haji Hasan ;.
18 — 13
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
13 — 2
tidak tercapai kesepakatan damai;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian danmembantah bagian yang lain, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut: Bahwa benar sejak bulan Maret 2011 Termohon dan Pemohon mulai seringberselisih karena Pemohon cemburu/curiga jika Termohon adaperselingkuhan dengan Timan, namun yang benar Termohon dengan Timanhanya berteman biasa, sedangkan surat perjanjian yang Termohon buatkarena ada penekanan
20 — 7
persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehdal.9 dari 13 hal Penetapan No 158/Pdt.P/2017/MS.Lskmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
15 — 2
No. 58/Pdt.P/2019/PA.PctMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan dan pencegahan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana
33 — 20
Kepala : Terdapat bengkak pada rahang bawah kiri,warna kebiruan, nyeri pada penekanan, tidak tampak luka terbuka,tidak ada gigi patah dan tidak ada perdarahan didalam mulut.2. Leher : Tidak ditemukan kelainan.3. Dada Payudara : Tidak ditemukan kelainan.4. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.5. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.6. Perut : Tidak ditemukan kelainan.7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan.8. Anggota gerak atas =: Tidak ditemukan kelainan.9.
LYNA MARLIANA.SH
Terdakwa:
NUROCHIM ROJALI Bin RUSNADI
100 — 19
Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk person) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur ini bertitik tolak dari kemampuandan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Norochim Rojali binRusnadi dengan identitas sebagaimana ditulis
11 — 7
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 Tahun, setelah itupindah kerumah bersama, hingga akhirnya berpisah.4.
23 — 9
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
18 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonI dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
144 — 28
memulai pertengkaran dan perselisinan tersebutsejak awal menginjak usia perkawinan di tahun ke 2 (dua) adalahTergugat yaitu Tergugat sangat arogansi khususnya soal keuanganyang dikontrol ketat, menekan uang belanja rumah tangga, sangat pelit,otoriter dan juga sangat keberatan jika saya memberi uang ke orangtua saya sekedar membantu biaya hidup namun sebaliknya Tergugatmalah menunjukkan sikap memusuhi seluruh keluarga besar saya,akibatnya pertengkaran selalu dipicu masalah keuangan;Bahwa akibat penekanan
21 — 7
UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 01 Desember 2011, setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
17 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
17 — 7
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi operkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
23 — 8
Nomor 1 TahunPenetapan Nomor 373/Pdt.P/2016/MS.Lsk Halaman 9 dari 12 halaman1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
22 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi74Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
64 — 8
perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanyahalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmem punyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
34 — 5
berpendapat perkawinan yang bersangkutantidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
19 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
103 — 13
tersebut diatas dihubungkan denganuraian pengertian kelalaian dan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini Majelis menilaitindakan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 s/d 80km/jam sehingga tidak bisa mengelak dan mengerem lagi ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut diatas Majelisberkeyakinan unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhisecara sah menurut hukum.Ad.4 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal duniaMenimbang bahwa penekanan