Ditemukan 3106 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-08-2010 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 05-03-2013
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1697/Pdt.G/2010/PAJT Tanggal 7 Juli 2011 —
56 — 48
56 — 48
rupanya Tergugat kurang mengerti tentang hukumacara, Penggugat menganggap tidak perlu dipersoalkan, Penggugat menyerahkankebijaksanaan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.14.Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya dalam butir ke16 memangbenar dan sudah diakui oleh Tergugat.15.Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya dalam butir ke17mengatakan bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangattidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sarna
Register : 24-03-2014 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 163/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. Tanggal 1 September 2015 — 1. SUSI SURYANTI binti HASAN MUHZAR,
2. DINI LALITA binti HASAN MUHZAR,
3. ERWIN ASEAN EKA PUTRA bin HASAN MUHZAR,
4. ADE DWILASTAPUTRA bin HASAN MUHZAR,
Lawan
1. PT. HANODA Co.,
2. PT. BANK DKI JAKARTA {dahulu Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta),
3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Keuangan.R.I. Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara {dahulu Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)
4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Jakarta I (dahulu Balai Lelang Negara Kelas I Jakarta),
5. FRANGKY WINATA,
6. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN DKI Jakarta Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN,
68 — 47
68 — 47
Tahun 1960 yang menyatakan:Surat Paksa berkepala atas Nama Keadilan serta memuat namapenanggunghutang kepada Negara, keterangan cukup tentangalasanalasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintahmembayar.Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sarna seperti grosse dariputusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat dimintabanding lagi pada hakim atasan.Setelah dilaksanakan pengurusan piutang negara berdasarkan UU49 tahun 1960 ternyata PT HANODA & CO tidak melunasi hutangnyakepada negara
Putus : 26-11-2007 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 K/KPPU/2007 Tanggal 26 Nopember 2007 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU, DK VS. Dr. RADIANTI, M.A.R.S., DK
185 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 01 K/KPPU/2007Selatan Nomor : 02/KPPU/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 19 Oktober 2006,ternyata "Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" telahmelanggar hukum yang berlaku karena "Judex Facti Pengadilan NegenJakarta Setatan" tidak mempertimbangkan sarna sekali dalildalilkeberatan "para Pemohon Kasasi" yang telah dikemukakan dalamMemori Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan UsahaR.I. Nomor: 18/KPPUL/2005., tanggal 16 Mei 2006 atas nama dr.Radianti M.A.R.S. dan dr.
Register : 16-05-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 17 September 2013 — HARIS SUTRISNA Bin NANA SURYANA
69 — 16
69 — 16
Unsur"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang LainAtau Suatu Korporasi".Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi"mengandung makna alternatif, kata "atau"dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sarna di dalampemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berartiunsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — ROSITA ABRAHAM vs 1. WALIKOTA SURABAYA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA
71 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalin tersebut adalah dalih yang salah dan tidak berdasar hukumsebagaimana Termohon jelaskan sebagai berikut :a.Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi, permohonan ujimateriil Pemohon terhadap Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 1angka 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a s/d h Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 2 tahun 2013 adalah permohonan yang salahobyeknya (error in objecto) sehingga kabur;Pengertian "milik" sebagaimana tercantum dalam Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 1 tahun 1997 tidak sarna
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Agbasi Chika
96 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya kelompok kerja sarna antara orangorang yang diadakan untukmencapai tujuan bersama ;Dari definisi tersebut pengertian terorganisasi terasa sangat luas dapatdiperoleh dari pendapat siapapun dan di buku manapun, akan tetapipengertian terorganisasi dalam hal ini mengacu pada pengertian dalampenjelasan umum UndangUndang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotikayang menitik beratkan dilakukan oleh sekelompok orang secara rapih, tertibdan rahasia dengan jaringan nasional dan internasional, harus dikaitkandengan
Putus : 16-02-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 16 Februari 2010 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
173 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
SKD016/DRU/SP/BSDM/X/2003 bersarna sarna dengan saksi Ir.MOHAMMAD NOER HIDAYAT bin KASWAN, saksi MANANSJAH SUMARKHOalias BOBBY, saksi SUMARKHO (yang berkas perkaranyadipisahkan) dan Ir. RAHMAT ROZALI (alm) bin LATIF ROZALIyang meninggal dunia dalam proses penyidikan pada tanggal11 Oktober 2007 (berdasarkan Surat Keterangan Kematian yangdibuat oleh Kepala Desa Sukorejo tertanggal 31 Oktober2007), bertempat di Direktorat Jenderal Listrik danPemanfaatan Energi (Dirjen LPE) Jl. H.R.
Register : 07-09-2012 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 394/PDT/G/2012/PN.BDG., Tanggal 5 Maret 2015 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) Lawan ARIE ACHMAD, Cs
63 — 19
63 — 19
di Jl.Palasari 9/Jl.Patuha 36 tersebut harus dottilak karena Penggugat dk/Tergugat dr sarna sekali tidak ada hunungan hukum apaun atasnya.a. Surat Pernyataan dan Penunjukkan diataskertas segel ttg 29 Mei 1998,waarmerking Notaris Mas Catur Kanya Handajani.SH No. 5334/W/1998.b. Surat tg 30 Mi 1998 tentang surat pernyataan dan penunjukkan dariDrs.Harun Efendi/Pendiri YPPM Pembangunan.c. Surat dari H.mahmudin Kosasih.
Register : 28-07-2003 — Putus : 22-04-2004 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 84/Pdt.G/2003/PN.SLMN. Tanggal 22 April 2004 — Perdata:
1. PT. BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA,2. 2. SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA,3. 3. DR. H. SOEMADI MARTONO WONOHITO, SH,
X
1.JAWA POS; 2.PT. JOGYA INTERMEDIA.PRESS; 3. SURAT KABAR RADAR JOGJA; 4. GENERAL MANAGER I PEMIMPIN UMUM SURAT KABAR RADAR JOGJA ; 5. PEMIMPIN REDAKSI SURAT KABAR RADAR JOGJA;6. KARTUNIS SURAT KABAR RADAR JOGJA C/Q HENGKI IRAWAN
281 — 97
281 — 97
melakukan penghinaan , penistaan atau sengaja merusak kebarmatandan nama baik Para Penggugat 26.27.28.29.30.Bahwa untuk membuktikan adanya suatu kesalahan yang telah dilakukanoleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugattersebut, maka konsekuensinya haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanyaperbuatan pidana yang telah dilakukanoJeh Para Tergugat, hal mana antaralain guna menghindari terjadi/terdapatnya putusan perkara pidana danperkara perdata yang saling bertentangan satu sarna
Putus : 13-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627/B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PARDIC JAYA CHEMICALS
73 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prinsip kewajaran (arm's length principle) ada/ah sebuaftprinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksiafiliasi sama dengan kondisi transaksi independen yangmenjadi pembanding, maka harga dan keberadaantransaksi afiliasi tersebut harus sarna dengan harga dankeberadaan transaksi independen yang menjadipembanding.
Putus : 06-05-2010 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 264/PID.B/2009/PN.KBJ Tanggal 6 Mei 2010 — -MODESTI GURUSINGA
80 — 24
80 — 24
Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarna yang adapadanya karena jabatan atau kedudkan ; Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 3 UU No,31 Tahun 1999pelaku dari tindak pidana dalam pasal ini adalah setiap orang, yakni orangperorangan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Register : 30-05-2016 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.SGM Tanggal 23 April 2015 — - H. NASRUDDIN MUIN
Lawan
- LASMARIA ERTAULI GULROM, Dkk
98 — 15
98 — 15
Bahwa adalah dalil yang keliru menuduh Tergugat membuat KuasaNo. 6 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebab fakta hukumtuduhan tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan hingga kini, bahkansebaliknya sesungguhnya Penggugatlah yang bekerja sarna denganTergugat Il untuk menerbitkan kuasa menjual agar di kemudian hariTergugat bisa dilalaporkan dengan tuduhan menempatkan keteranganpalsu, namun ternyata hasil pemeriksaan penyidik tidak ditemukan siapasesungguhnya yang membuat kuasa No. 6 tersebut
Putus : 13-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1558 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 13 Nopember 2012 — JPU ; EKO TJANDRA
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ltd. di Fakfak hal mana Terdakwa sarna sekalitidak mempunyai andil dan kapasitas dalam kaitannya denganpenyalahgunaan dana pembayaran pemasangan sambungan air bersihpada lokasi pekerjaan PT. Murphy Semay Oil Co. Ltd.
Putus : 02-08-2005 — Upload : 11-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538K/PID/2005 Tanggal 2 Agustus 2005 — H.ARlUS SAMPENO DT.S.GARANG, BA., H. ANWAR SYAMSUDDIN, dkk
136 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yasin, LC, dari Fraksi PK.Setelah dibaeakan pendapat akhir Fraksifraksi yang pada pokoknya menerimaRAPBD, selanjutnya para Terdakwa bersamasama dengan Pimpinan DPRDdan Anggota DPRD lainnya menyetujui rancangan Perda tentang APBD tahun2002 untuk ditetapkan menjadi Perda sebagaimana tertuang dalam KeputusanDPRD No.02/SB/2002 tanggal 31 Januari 2002 ;Selanjutnya pada hari yang sarna Sdr. ZAINAL BAKAR, SH selaku GubernurSumbar menetapkan Peraturan Daerah Prop.
Putus : 04-01-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Januari 2016 — AHMAD NAPON WIBOWO ;
KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO ;
55 — 15
55 — 15
beli sendiri, potong sendiri, dan membeliIangsung di masyarakat;Bahwa mobilisasi kayu terjadi sellsih tinggi termasuk surat menyuratnya; Bahwa kualitas kelas 1 yang ditentukan sesuai RAB, sedangkan yang terdakwa buat kelasBahwa yang terdakwa buat adalah campuran kelas dan kelas 2 tidak seluruhnya kelas 1;Bahwa yang terdakwa campur sebagai ilustrasi dinding Iemari kayu menggunakankelas 1 sedangkan bagian dalam kelas 2;Bahwa ciri khusus kelas 1 usianya adalah 20 sd 25 tahun, untuk kelas 2 usianya sarna
Register : 09-10-2017 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 634/Pdt.G/2017/PA.Kdr Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 65
147 — 65
Bahwa begitu pula eksepsi Para Tergugat perihal Ne Bis in Mem sudah jelasdan tepat untuk diterima karena perkara yang diajukan oleh Para Penggugatberisi obyek dan materi hukum yang sarna dengan perkara yang telahdiputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 2014Nomor : 159 KJ PDT/ 2014 Juncto Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 08Mei 2013 Nomor : 133/ PDT/ 2013/ PT.SBY, Juncto Putusan PengadilanNegeri Kediri tanggal 11 Desember 2012 No.33/ Pdt.G/ 2012/ PN.Kdr diPengadilan Negeri
Putus : 26-04-2006 — Upload : 14-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983K/PID/2004 Tanggal 26 April 2006 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; vs. DR. IR. H. TABRANI ISMAIL
154 — 110
154 — 110
Kpts730/E0000/1989B1 tanggal 6 Juni 1989 (bukti5) ; Bahwa dalam faktanya, baik dalam struktur Tim PengarahPengembangan Kilang Minyak untuk ekspor yang dibentuk olehMentamben maupun dalam struktur Tim Pra Proyek DrektoratPengolahan yang dibentuk oleh Direktur Pengolahan (Terdakwa)sarna sekali tidak ada kelompokkelompok kerja (kelompok kerja ,kelompok kerja II, kKelompok kerja Ill) ;Hal. 93 dari 155 hal. Put.
yang diperolehselama pesidangan atau mengemukakan tidak sesuai dengan faktafaktanya, misalnya :Keterangan Terdakwa.Terdakwa selalu menerangkan bahwa owner estimate Pertamina untukContractor Scope sebesar US $ 1,623.42 juta belum menggunakankaidahkaidah yang benar dan estimasi tersebut diterima oleh Terdakwatetapi hanya dipergunakan sebagai strategi perundingan denganKonsorsium sehingga apabila owner estimate Pertamina bocor makayang beredar adalah angka yang rendah (US $ 1,623.42 juta) ;Fakta ini sarna
Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si
196 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sardjono sebagaimana dikemukakan dalam RakerHakim dan Panitera dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta padatahun 1972, antara lain: Merupakan suatu pertanggungan jawab dan hakim mengenai alasanalasan yang menjadi dasar putusannya itu terhadap masyarakat dannegara dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yangdibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut; Pertimbanganpertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yanglengkap, tersusun secara sistematis dan satu sarna
Register : 18-02-2013 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 4/PDT.G/2013/PN.BKN. Tanggal 27 Nopember 2014 — YAYASAN RIAU MADANI melawan GUSTI TERKELIN SURBAKTI,dkk
203 — 502
203 — 502
2)3)10.Izin sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaanperkebunan.Bahwa Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa :Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh Tima) hektaratau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahanhasil perkebunan yang kapasitas olahnya sarna atau melebihi kapasitas palingrendah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Wajib
Register : 03-09-2015 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 58/Pdt.G/2013/PN.Sungg Tanggal 22 September 2014 — - St.Hamsinah, A.Ma, dk
Lawan
- Iwan Bunru Massanungeng, dkk
103 — 28
103 — 28
Jumlah luas tanah milik PT.Hakama a quomasih tetap sarna dengan jumlah luas pada SPPTPBBPT.Hakama padatahun 2001 yakni seluas 9.498 M2. Namun sangat aneh karena pada tahun 2011 luas tanah milik Tergugat pada SPPT PBB berkurang menjadi 8.293 M?, dimana pengurangantersebut tanopa ada sebab yang sah menurut hukum, hal ini telah dipertanyakan oleh Tergugat kepada Kantor PBB di Kab.Bantaeng dan diperoleh penjelasan bahwa pengurangan tersebut atas permintaan tertulisdari kepala Desa Bontoala.