SARANA MARINDO;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1570/PJ/2019 tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00100/KEB/WPVJ.03/2017 tanggal 21 Juni2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00052/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 MasaPajak November 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00052/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa PajakNovember 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di JI. Stania No. 140 RT 005RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Sarana Marindotidak pernah melakukan transaksi penjualan timah kepada PT. StanindoHalaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3920/B/PK/Pjk/2019Inti Perkasa. Hal ini didukung dengan bukti bahwa dalam SPT PPhBadan dan Laporan Keuangan PT. Stanindo Inti Perkasa Tahun Pajak2011 tidak terdapat/tercantum adanya transaksi pembelian pasir timahdari PT.

Sarana Marindo dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;.

SARANA MARINDO;

Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1578/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada DanangPrasiasda Gunara, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 25 Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116464.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00095/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Mei 2011, atasnama PT Sarana

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00095/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juni2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa PajakMei 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT005 RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Mei 2011,atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000,beralamat di JI. Stania No. 140 RT 005 RW 002 Gerunggang,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Sarana Marindo tidak pernahmelakukan transaksi penjualan timah kepada PT. Stanindo Inti Perkasa.Hal ini didukung dengan bukti bahwa dalam SPT PPh Badan danLaporan Keuangan PT.

SARANA MARINDO;

SARANA STEEL

Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU476/PJ/2017,tanggal 10 Februari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA STEEL, beralamat di Jalan PangeranJayakarta Nomor 55, Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat10730, yang diwakili oleh lbnu Susanto, jabatan DirekturUtama PT Sarana Steel:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini

Putusan Nomor 874/B/PK/Pjk/2019KEP1404/WPJ.06/2014, tanggal 4 September 2014, Tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011, Nomor00185/207/11/073/13, tanggal 19 Juni 2013, atas nama PT Sarana Steel;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut76445/PP/M.IVA/16/2016, tanggal 1 November 2016, yang telahberkekuatan

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1404/WPJ.06/2014tanggal 4 September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2011 Nomor 00185/207/11/073/13 tanggal 19 Juni 2013,atas nama PT Sarana Steel, NPWP 01.001.920.6073.000, beralamat diJalan Pangeran Jayakarta Nomor 55, Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat10730,

Agus Priyatna Teddie Adriansyah, SH.Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan sarana Jalan ManinTerdakwa Syamsiah memberikan ijin kepada H. Eman Sulaeman untukmelaksanakan kegiatan CV Bina Karya dalam melaksanakan proyekPembangunan Sarana Jalan Manin termasuk untuk penandatanganansemua dokumen yang berhubungan dengan proyek pembangunan saranaHal. 2 dari 26 hal. Put. No. 340 K/PIDSUS/2009 5. Pek. Lapis Penetrasi tebal 5CM 113.184.702.57lll. Pekerjaan Plat Duiker1. Pek.

Agus Priyatna Teddie Adriansyah, SH.Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan Sarana Jalan Manintersebut Terdakwa Syamsiah memberikan ijin kepada H.

Eman Sulaeman sebagai komanditer tidak melakukan pekerjaanpembangunan sarana jalan Manin melainkan hanya menerima fee dari IrRobinson Sembiring atas peminjaman CV Bina Karya tersebut sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), yang diterima oleh H. Eman Sulaeman, dan olehH.

No. 340 K/PIDSUS/2009 merupakan perbuatan memberi bantuan dalam perbuatan penyalahgunaankewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh sdr Drs.

SARANA TITIAN PERMATA

./2013, tanggal 20 November 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di GedungMultivision Lt.15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, yang diwakili oleh RickyHermanto, jabatan Direktur PT Sarana Titian Permata;:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46777/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 26 Agustus 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2052/WPJ.07/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2010 Nomor 00018/407/10/058/12 tanggal 26 Maret2012 atas nama PT Sarana

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2052/WPJ.07/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00018/407/10/058/12 tanggal 26 Maret 2012 atas namaPT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman.

SARANA LOMBOK UTAMA ;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2417/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP243/WPJ.31/2014, tanggal 13 Maret 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00001/206/08/91 5/12,tanggal 28 Desember 2012 atas Nama PT Sarana Lombok Utama,NPWP 02.231.749.9915.000, beralamat di Komplek PelabuhanLembar, Lombok Barat, alamat korespondensi Gedung WirausahaLantai 5, Jalan HR Rasuna Said Nomor C5, Kuningan, JakartaSelatan terkait sengketa a quo, adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00001/206/08/915/12,tanggal 28 Desember 2012, atas Nama PT Sarana Lombok Utama,NPWP 02.231.749.9915.000, beralamat di Komplek PelabuhanLembar, Lombok Barat, alamat korespondensi Gedung WirausahaLantai 5, Jalan HR Rasuna Said Nomor C5, Kuningan, JakartaSelatan terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganHalaman 4 dari 9 halaman.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Adi Putra Panirian, Prada NRP 31160356390696, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan: Alternatif Kedua: Primer: Sengaja memberi sarana untuk melakukan kekerasan menyebabkan orang lain mati 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3.

Maluku Utara atausetidaktidaknya di tempattempat yang termasuk daerah hukumPengadilan Militer IIl18 Ambon telah melakukan tindak pidana :sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, barangsiapa secara bersamasama sengaja merampas nyawa oranglain, perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut:1.

Taliabu Propinsi Maluku Utara atausetidaktidaknya di tempattempat yang termasuk daerah hukumPengadilan Militer IIl18 Ambon telah melakukan tindak pidana :Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan,melakukan penganiayaan secara bersamasama yangmengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:1.

Unsur ke2: Sengaja memberi kesempatan, sarana atauketerangan untuk melakukan kejahatan.Memberi kesempatan, sarana atau keterangan adalah adanyakonstribusi terlaksananya kejahatan yang dilakukan oleh sipetindak, kesempatan dapat berupa waktu, celah yangmemungkinkan bagi si petindak untuk dapat melakukanperbuatannya atau berupa sarana atau keterangan dimana karenaadanya sarana atau keterangan yang diberikan memungkinkanperbuatan atau kejahatan itu dilakukan oleh si petindak ataudengan kata lain kejahtan

itu tidak akan terjadi tanpa adanyakesempatan, sarana atau keterangan yang diberikan oleh pelaku.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh OditurMiliter di depan persidangan, maka diperoleh faktafakta sebagaiberikut:a.

La Godemengakui bahwa saat dalam pelariannya pernahmengintai Pos Satgas dengan membawa parangdengan berjilbab cadar.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa UnsurKedua Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keteranganuntuk melakukan kejahatan telah terpenuhi.3.

SARANA TITIAN PERMATA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SARANA TITIAN PERMATA;

Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU486/P J/2019, tanggal 4 Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT SARANA

Putusan Nomor 3975/B/PK/Pjk/2019Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor: 00318/107/13/058/16tanggal 8 November 2016, atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP:02.116.471.0058.000, beralamat di Gedung Multivision Lt.15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, alamatkorespondensi: Gedung B&G Tower, Lantai 8, Jalan Putri Hijau No.10Medan 20111:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor:KEP01852/NKEB/WPVJ.07/2017 tanggal 15 Juni2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor: 00318/107/13/058/16 tanggal 8 November2016, atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP:02.116.471.0058.000, beralamat di Gedung Multivision Lt. 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Setiabudi, Jakarta

SARANA TITIAN PERMATA;

PUTUSANNomor 1137/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2670/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01650/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajid Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor00577/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret2016 Nomor 00577/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017, atas namaPT Sarana

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01650/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2016 Nomor 00577/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017, atasnama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000,beralamat di Gedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan MuliaBlok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta

ADI SARANA ARMADA, Tbk;

./2017, tanggal 13 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ADI SARANA ARMADA, TBK, beralamat di Gd. GrahaKirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jaya, TanjungPriok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Drs. ProdjoSunarjanto Sekar Pantjawati, Jabatan Presiden Direktur danHindra Tanujaya, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa R.

Adi Sarana Armada Tbk.,NPWP: 01.955.213.2054.000, beralamat di Gd. Graha Kirana Lt.6, Jl.

Putusan Nomor 395/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00206/207/12/054/14 tanggal 04 Juli 2014, atas nama: PT.Adi Sarana Armada Tbk., NPWP: 01.955.213.2054.000, beralamatdi Gd. Graha Kirana, Lt. 6, Jl.

ADI SARANA ARMADA TBK;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4858/P J/2017, tanggal 13 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ADI SARANA

Adi Sarana Armada Tbk.,NPWP: 01.955.213.2054.000, beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 6, JalanYos Sudarso Nomor 88 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga jumlahyang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 63.378.503.915,00Pajak Keluaran Rp 6.316.367.438,00Kredit Pajak Rp 6.538.856.202,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 222.488.764,00)Halaman 2 dari 8 halaman.

Adi Sarana Armada Tbk., NPWP:01.955.213.27054.000, beralamat di Gedung Graha KiranaLantai 6, Jalan Yos Sudarso Nomor 88 Sunter Jaya, TanjungPriok, Jakarta Utara, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

PURNA SARANA;- (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi NANANG6 Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

HARSONO, TR Als ASUI selaku Bos PT.PURNA SARANA dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cars sebagai berikut :e Bahwa terdakwa NGATEMUN Als TEMUN Bin NAWIbekeda sebagai supir pads PT. PURNA SARANA dimana,PT. PURNA SARANA sedang melakukan pekedaan proyekpembuatan jalan, adapun lokasi proyek berada, di JI. TapauDs. Nekan, Kec. Entikong, Kab. Sanggau pada, tanggal 24Nopember 2009 sekira jam 10.00 Wib ban mobil Dum TrukNo. Pol.

PURNA SARANA dimana 1 (satu) buah ban luarmobil dum truk berada ditangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukandengan cars sebagai berikut :Bahwa terdakwa NGATEMUN Als TEMUN Bin NAWIbeker a sebagai supir pads PT. PURNA SARANA dimanaPT. PURNA SARANA sedang melakukan pekedaan proyekpembuatan jalan adapun lokasi proyek berada di A TapauDs. Nekan, Kec. Entikong, Kab. Sanggau pads tanggal 24Nopember 2009 sekira jam 10.00 Wib ban mobil Dum TrukNo. Pol.

PURNA SARANA) mengalami kerugian sebesarkurang lebih Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan saksitersebut diatas;Menimbang, bahwa selain saksi tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum telah pulamembacakan keterangan saksi saksi berdasarkan BAP penyidik yaitu : saksi Machwaludin aliasUdin, saksi Nanang, saksi Joko Rianto, saksi Gunawan, dan saksi Harsono TR.

PURNA SARANA) dimana terdakwa mengambil ban atautempat saksi ADI SURYA bekerja mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa danditaksir sekitar Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang faktafakta hukumtersebut terhadap dakwaan penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana manakah daridakwaan penuntut umum tersebut yang terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh terdakwaMenimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak

PURNA SARANA;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur initelah terpenuhi dan terbukti .3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMenimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil (satu) ban merk GT (Gajah Tunggal)ukuran 750/ 16 warna hitam milik sdr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS SARANA

SARANA STEEL;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU473/PJ/2017, tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put76446/PP/M.IVA/16/2016, tanggal 1 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1394/WPJ.06/2014, tanggal4 September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2011 Nomor 00186/207/11/073/13, tanggal 19 Juni 2013, atas namaPT Sarana

yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesarRp1.269.186.590,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyerahkanbukti berupa Laporan Keuangan Audited Kantor Akuntan Publik dandidukung dengan arus uang dan barang kepada lawan transaksi diantaranya (PT Graha Mitra Gita Lestarindo, PT Cipta Marga Mandiri, PTRia Sarana

SARANA STEEL;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU474/PJ/2017, tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT SARANA

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put16447/PP/M.IVA/16/2016, tanggal 1 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1396/WPJ.06/2014, tanggal4 September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2011, Nomor 00187/207/11/073/13, tanggal 19 Juni 2013, atas namaPT Sarana

Dipungut Sendiri Masa Pajak Mei 2011 = sebesarRp211.967.750,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyerahkanbukti berupa Laporan Keuangan Audited Kantor Akuntan Publik dandidukung dengan arus uang dan barang kepada lawan transaksi diantaranya (PT Graha Mitra Gita Lestarindo, PT Cipta Marga Mandiri, PTRia Sarana

SARANA MARINDO;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1579/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005, RW 002, Gerunggang Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur PT Sarana Marindo;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116466.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00097/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juni2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00048/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Juli 2011, atas namaPT Sarana

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00048/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Juli 2011,atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000,beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 10 halaman.

sengketa berupa Koreksiatas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN Penyerahan Pasir Timah kepada PT Stanindo Inti Perkasa Masa PajakJuli 2011 sebesar Rp13.257.750.000,00; yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali telah melakukan klarifikasi Kepada Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali bahwa PT Sarana

SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 4994/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002, Kelurahan Taman Bunga, KecamatanGerunggang, Pangkalpinang, Kep.

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004616.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00118/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2012 Nomor 00055/207/12/308/16 tanggal 11 Mei 2016, atasnama PT Sarana

Putusan Nomor 4994/B/PK/Pjk/2020Barang dan Jasa Nomor 00055/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016,Masa Pajak Juli 2012 atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania, Nomor 140 RT 005RW 002, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang,Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung adalah tidak sesuai denganUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan danUndangUndang Pengadilan Pajak sehingga oleh karenanya tidak sahdan tidak berkekuatan hukum;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4994/B/PK/Pjk/2020ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.