Ditemukan 637325 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 30-04-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2018
Tanggal 30 April 2018 — DODDY AZMAN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
150 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-12-2021 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 301/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2022 — Penggugat:
YAYASAN PONDOK PESANTREN BABUL KHAER
Tergugat:
menteri hukum dan ham RI
Intervensi:
Drs. Muh. Said, M.Si
178 — 58
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 29-04-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — H. MOHAMAD ARIS, S.H, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
78 — 227
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 30-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS PREMIER REAL PROPERTY INDONESIA
183 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 329/B/PK/PJK/2015sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;Bahwa surat banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnyadisebut UU KUP) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukanpermohonan banding hanya kepada badan
    Fotokopi SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00012/206/07/059/09tertanggal 27 Maret 2009;3. Fotokopi surat keberatan Nomor 003/Keb.07/LNC/06/2009 tanggal24 Juni 2009;4. Bukti pembayaran atas SKPKB PPh Badan, berupa SSP sejumlahRp99.517.947,00;Pemenuhan Ketentuan Material Pengajuan Banding;1.
    Perhitungan Pajak menurut SKPKB:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB PPh Badan Tahun Pajak2007 Nomor 00012/206/07/059/09 tertanggal 27 Maret 2009 memuatperhitungan sebagai berikut: KeteranganMenurut PemohonBanding(Rp)MenurutTerbanding(Rp)Koreksi(Rp) Peredaran Usaha93.874 .799.50093.874.799.500 Harga Pokok Penjualan171.495.439.196171.495.439.196 Laba/(Rugi) Kotor22.379.360.30422.379.360.304 Biaya Usaha lainnya20.479.569.33420.179.569.334(300.000.000) *1 Penghasilan Netto dari Luar Usaha1.711.414.363
    *2)91.730.2371.803.144.600 Laba/(Rugi) Bersih Sebelum Pajak188.376.6072.108.060.733(1.919.684.126) *3 Penghasilan dikenakan PPh Final Penyesuaian Fiskal Positif3.975.062.5573.975.062.557 Penyesuaian Fiskal Negatif4.547.240.982856.597.370(3.690.643 612) *4 Penghasilan Netto Fiskal(383.801.818)5.226.525.920(5.610.327.738) *4 Kompensasi Kerugian3.874.801 .7673.874.801.767 Penghasilan Kena Pajak1.535.184.6271.535.184.627 PPh terutang 443.055.388Kredit Pajak PPh Badan 366.503.121 366.503.121PPh kurang
    PPh Pasal 21 terutang atasgaji setahun, PPh kurang bayar hanya sebesar Rp26.843, 128,00;Bahwa atas biaya tunjangan pajak ini sudan Pemohon Bandingperhitungan sebagai penghasilan karyawan yang sudah PemohonBanding potong PPh Pasal 21 nya, sehingga untuk perhitunganPenghasilan neto, biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilanbruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndangPPh;Bahwa hal ini dapat dilinat dari hasil ekualisasi perhitungan PPh Pasal 21cfm laporan keuangan PPh Badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 116/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : ROH JAE CHUNG
Terbanding/Tergugat I : Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Haryo Bimo Arianto, Dkk
68 — 9
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-10-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 245/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN Diwakili Oleh : Gito Indrianto Rambe, SH., MH
Terbanding/Tergugat : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Persatuan advokat Indonesia (PERADIN)
223 — 80
  • ., pekerjaanDosen, bertempat tinggal di Kav DKI Blk 48/1, RT.002/010,Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, KotaAdministratif Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atasnama Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia(PERADIN), Organisasi Profesi Advokat yang didirikan di Surakartasejak tahun 1964, hal mana terkait pendiriannya sebagaimanadituangkan di dalam Akta No. 57 tanggal 14 April 2010 yang dibuatoleh Notaris Fransisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta dansebagaimana
    Penggugat/Pembanding terdaftar sebagai perkumpulanberdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiatentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan AdvokatIndonesia disingkat PERADIN, dan di sisi lain Tergugat II Intervensi/Terbanding terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan padaHal. 10 dari 12 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 12-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — HERNITA COANTI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
93 — 75
  • LUBUKSUMBER JAYA, bertindak dalam kapasitasnya selaku Badan atauPejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi sebagai berikut, "Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanPemerintahan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yangberlaku;.
    Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (Beschiking)yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum berdasarkan peraturan berlaku, bersifat konkret,individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagii seseorangatau badan hukum Perdata, sebagaimana dimaksud pada UndangHalaman 9 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :Pasal
    1 angka (3) yang berbunyi sebagai berikut :"Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;.
    Bahawa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan olehorang atau badan hukum perdata harus memenuhi unsur adanya kerugianyang diderita (atau setidaknya adanya potensi kerugian) sebagai akibatditerbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;b.
    Bukti TIl Intervensi II20 : Surat Panggilan No.S.Pgl/38 SubditI/l/2015/Dit Tipidum, tertanggal 14Januari 2015, dari Badan Reserse Kriminal Polrikepada Tergugat II Intervensi II(fotokopi);21.Bukti TIl Intervensi Il21 : Surat Ketetapan No.S.TAP/190.B = SubditI/X1I/2015/ Dit Tipidum,Halaman 151 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTtertanggal 31 Desember 2015(fotokopi sesuaidengan asii);22.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
235 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayardalam SKPKB PPh Badan Nomor 00009/206/07/801/11tanggal 11 Februari 2011 Tahun Pajak 2007.AtasnamaWP : CV. Anugerah Sarana Teknik KayuNPWP : 01.584.483.0.801.000Alamat : Ir.
    Anugerah Sarana Teknik Kayu yang bergerakdalam usaha ekspor kayu dan untuk itu Terdakwa memperkerjakan karyawanberjumlah + 150 orang, memiliki NPWP Badan CV. Anugerah Sarana TeknikKayu: 01.584.483.0801.000;Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang terungkap di persidangan, bahwauntuk Tahun Pajak 2005 dan 2007 Terdakwa membuat dan menandatanganiSPT Tahunan PPh Badan CV.
    Anugerah Sarana Teknik Kayu adalah:1.PPh Badan; setelah dikurangi PPh yang telah dibayar:Tahun Pajak 2005 setelah dikurangi Rp.1.871.100,00Tahun Pajak 2007 setelah dikurangi Rp.2.453.700,00Total.
    Tahun 2005, PPhPasal 21 Tahun 2005, PPh Pasal 23 Tahun 2005, PPh Badan Tahun 2007,PPh Pasal 21 Tahun 2007 dan PPh Pasal 23 Tahun 2007 sesuaiperhitungan saksi ahli Terbanding Sdr.
    Menyatakan batal atas Keputusan Terbanding Nomor KEP301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 dengan jumlah pajak yangmasih harus dibayar sebesar Rp1.844.642.696,00;3. Menetapkan besarnya PPh Badan Tahun 2007 atas nama CV. AnugerahSarana Teknik Kayu Rugi sebesar Rp2.685.954.376,00 dan PPh lebihdibayar Rp2.453.700,00;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1290/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NT PISTON RING INDONESIA
207 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1290/B/PK/Pjk/2019Banding terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01289/KEB/WPJ.24/2016, tanggal 7 September 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 0001 7/206/13/055/15,tanggal 12 Juni 2015, atas nama PT NT Piston Ring Indonesia;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108788.15
    /2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018,yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01289/KEB/WPJ.24/2016,tanggal 7 September 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2013 Nomor 00017/206/13/055/15, tanggal 12 Juni 2015, atas namaPT NT Piston Ring Indonesia, NPWP 01.869.360.6055.000, beralamat diKawasan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01289/KEB/WPVJ.24/2016, tanggal 7 September2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1290/B/PK/Pjk/2019Nomor 0001 7/206/13/055/15, tanggal 12 Juni 2015, atas namaPT NT Piston Ring Indonesia, NPWP 01.869.360.6055.000,beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya IlKav.
    menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01289/KEB/WPJ.24/2016, tanggal 07 September2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-08-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 222/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Oktober 2023 — Pembanding/Penggugat : NURHAYATI EFFENDIE Diwakili Oleh : Fanny Dian Sanjaya.,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
84 — 59
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 6/P/FP/2018/PTUN-JKT
Tanggal 22 Februari 2018 — Drs. AMIR HAMZAH DILAGA, Ak.; : DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;
156 — 93
  • dan/atau Pejabat Pemerintahan wajio menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu palinglama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secaralengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; Ayat (3) Apabila dalam batas wakitu sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebutdianggap dikabulkan secara hukum; Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan
    hukum lain yang mempunyaikesamaan kegiatan dengan yayasan bubar apabila hal tersebutdi atur dalam undangundang badan hukum tersebut;3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepadayayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkankepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengankegiatan yang bubar;b.
    yang menyatakan bahwa badan hukum yayasan yangAnggaran Dasar atau Badan Hukumnya tidak atas dasar UndangUndang Yayasan berakhir masa berlakunya tanggal 6 Oktober 2008dan setelah itu. tidak dapat menggunakan kata YAYASAN di depannamanya;Bahwa pendapat Hukum lbu Ratnawati W Prasodjo dari Pelita HarapanLaw Firm pada tanggal 17 Oktober 2006 (Bukti P20),menyatakan:Berita Acara Rapat Pendiri tanggal 22 Agustus 2002 yang memutuskanpersetujuan pembubaran adalah tidak sah walaupun dihadiri dandisetujui oleh
    Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabatpemerintahan;b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untukmenyelenggarakan fungsi pemerintahan;c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belumpernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabatpemerintahan, dan;d. Permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung;(3) Tidak termasuk objek permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan,sebagai berikut:a.
    Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/ataupejabatpemerintahan;2. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untukmenyelenggarakan fungsi pemerintahan;3. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernahditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan,dan;4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-02-2024 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 15-08-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 31 Juli 2024 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Keadilan dan Persatuan
2 — 2
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-12-2023 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 654/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 27 Juni 2024 — Penggugat:
PT Duta Regency Karunia
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Intervensi:
Paguyuban Ambassade Residences
50 — 43
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-02-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 66/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 10 Agustus 2023 — Penggugat:
Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) diwakili oleh MUHAMMAD LUTFI SETIABUDI, S.T sebagai Ketua Umum
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Assosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) diwakili oleh Dr. Sidik Pramono, M.H.,
825 — 576
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 31-07-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 9 Agustus 2017 — PENGURUS PARTAI BERKARYA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REBUPLIK INDONESIA
95 — 34
  • berdasarkan ketentuan PAsal 63 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyebutkan :Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajibmengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatanyang kurang jelas.Ayat(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) Hakim:a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaikigugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukandalam jangka waktu tiga puluh hari;b. dapat meminta penjelasan kepada Badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2023 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 75/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 11 April 2023 — Pembanding/Penggugat : Ketua Umum Perkumpulan Artis Batak Indonesia (PARBI) diwakili oleh ANDI MANATAR SITUMORANG Diwakili Oleh : Ummi Habsyah, S.H
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terbanding/ Intervensi I : Perkumpulan Artis Batak Indonesia
92 — 15
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 27-07-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Januari 2016 — Dr. MINTARSIH ABDUL LATIEF, SpKJ;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.2. PT. GOLDEN BIRD METRO
89 — 46
  • dalam waktubeberapa jam saja (dalam 1 hari melakukan RUPS dengan jadwal jam 10.00 12.00 WIB, dibuat Persetujuan RUPS untuk Penawaran Modal, yang diikutioleh pengetikan akta lalu Menteri menyatakan tidak keberatan atasPermohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan secara elektronik;PERMOHONAN PENUNDAAN :11.12.Bahwa Penggugat selaku pemegang saham PT.
    Terhadap 3 (tiga) perubahan tersebut di atas dapat dilakukan dalam 1 (satu)permohonar/akses layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yangbersifat paralel;6. TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwapenerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum danHAM Nomor 4 tahun 2014 sematamata dengan alasan diselesaikan dalamwaktu 1 (satu) hari.
    ,MH, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum TERGUGAT tanggal 12Mei 2015.Bahwa di dalam Petitum gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara angka2 : menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0935096.AH.01.02Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT.
    PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 4Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan PengesahanHalaman 40 dari 66 halaman Putusan No.163/G/2015/PTUNJKT13.3.13.4.13.5.Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sertaPenyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar danPerubahan Data Perseroan Terbatas, adalah membahas masalahPengesahan Badan Hukum Perseroan BUKAN Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan.Bahwa TERGUGATI INTERVENSI menolak dengan
    Permohonan persetujuanperubahan anggaran dasar berupa penambahan modal dasardiajukan oleh Pemohon dalam hal ini TERGUGATIIINTERVENSI melalui Notaris secara online ke SABH (SistemAdministrasi Badan Hukum), dengan cara mengisi FormatPerubahan~ dilengkapi keterangan mengenai dokumenpendukung (vide Pasal 20).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1695/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HITACHI MODERN SALES INDONESIA
170 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa Nomor: 150547002007;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 05 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT.45041/PP/M.XII/15/2013, tanggal 22 Mei 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP859/WPJ.05/2010 tanggal 30 Desember 2010,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan
    ParmanKav. 12 Jakarta 11480 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahunterdaftar dalam berkas sengketa Nomor:Pajak 2007 menjadi sebagai berikut: UraianJumlah (Rp) Peredaran Usaha69.066.414.897,00 Harga Pokok Penjualan52.591.401.976,00 Laba Bruto16.475.012.921,00 Biaya Usaha25.890.111.922,00 Penghasilan/(Rugi) Neto Dalam Negeri(9.415.099.001,00) Penghasilan/(Rugi) Neto Luar Usaha189.764.281,00 Fasilitas Penanaman Modal0,00 Penyesuaian Fiskal: Penyesuaian Fiskal Positif8.914.151.222,00 Penyesuaian
    Jumlah PPh Badan ymh.
    Putusan Nomor 1695/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor:00015/206/07/038/09 tanggal 13 Oktober 2009, yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor: 150547002007, atas nama PT.Hitachi Modern Sales Indonesia, NPWP 01.328.671.1.038000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.
    Terutang Rp 0,00Kredit Pajak (Dibayar Sendiri) : PPh Pasal 22 Rp 1.145.895.883,00 Fiskal Luar Negeri Rp 6.000.000,00 Jumlah Rp 1.151.895.883,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar Rp (1.151.895.883,00)Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPh Badan ymh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4313 B/PK/PJK/2022
Tanggal 5 September 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MALINDO FEEDMILL, TBK
95 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-01-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juni 2016 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
87 — 36
  • Bahwa terhadap pengesahan badan Hukum Perkumpulan PerusahaanAsosiasiBongkar Muat Indonesia (disahkan dengan objek sengketa), tidak dalamrangka ....... memunculkan dualisme kepengurusan dalam bidang usahabongkarmuat~ is...
    ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;Bahwa permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan diatur dalamPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dimana prosespermohonan diajukan melalui Layanan AHU Online, permohonanPengesahan Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia diajukanoleh Notaris Suparno, SH., secara online melalui website: ahu.web.id.
    Perusahaan Bongkar MuatIndonesia adalahsudah sesuai dengan aturan, dijamin dengan UU No. 17 tahun 2013 Pasal14;Dibentuknya Badan Hukum tersebut adalah memenuhi ketentuan UU No. 17Tahun 2013 tentang Organisasi Masa.
    di pengadilan;Ayat (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan olehmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum danhak asasi manusia.
    ;Ayat (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansiterkait.Pasal 59:1) Ormas dilarang:e.