menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

dipanggil secara resmi dan patut, danketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir, hal initelah sesuai dengan amanat Pasal 145 dan 146 RBg, Oleh karena itu sebelumMajelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara inidiputus dengan ketidakhadiran Termohon secara verstek sesuai dengan Pasal149 ayat (1) R.BgMenimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulumempertimbangkan /egal

UndangUndangNo. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasukkompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan AgamaTernate;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohonadalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2010,sehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formal dan materiil, sertamerupakan /egal

Pengujiankepentingan tersebut tidak hanya dari segi /egal standing tetapi jugasejak dari terjadinya sengketa informasi publik antara pemohon informasidengan Badan Publik Negara yang dimintai informasinya;Bahwa berdasarkan alasanalasan pemohon informasi (Rukmana Cs.)informasi dalam sengketa informasi publik adalah karena adanya dampakmerugikan yang timbul sebagai akibat berdirinya pabrik PT.

Pasal 3huruf 6 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor : 46/G/KV/2017/PTUNBDGTahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publikdi Pengadilan; 2222222 220 220 2220 Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan /egal standing daripemohon keberatan (semula sebagai termohon keberatan dalam prosesAdjudikasi non Litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat), MajelisHakim juga perlu mempertimbangkan kepentingan dari termohonkeberatan

tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi dan: Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiPublik yang menyebutkan:Halaman 16 dari 92 halaman Putusan Nomor : 46/G/KV/2017/PTUNBDG(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:b. kedudukan hukum (/egal

standing) pemohon = untukmengajukan permohonan penyelesaian sengketaLC 1a ccMenimbang, bahwa dalam =menguji kepentingan padapenyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Badan Publik Negara selaku Pemohon Keberatantidaklah menilai dari segi /egal standing berdasarkan Pasal 1 angka 10Perma No. 2 Tahun 2011 tetapi lebih luas yaitu menerapkan prinsipumum hukum acara dalam Undang Undang Peradilan Tata UsahaNegara dengan menguji aspek kepentingan pemohon informasiterhadap

Pengujian kepentingantersebut tidak hanya dari segi /egal standing tetapi juga sejak dari terjadinyaHalaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor : 46/G/KV2017/PTUNBDGsengketa informasi publik antara pemohon informasi dengan Badan PublikNegara yang dimintai informasinya;Bahwa perlu kami jelaskan kepada PEMOHON KEBERATAN TERMOHONINFORMASI!

hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokertoyang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga tempatpengajuan permohonan cerai talak a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan AgamaMojokerto berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak a quo;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentangstatus perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasarbukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalahsuami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki /egal standing untuk bertindaksebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai

talak a quo dan pihakpihak memiliki /egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokokpermohonan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak atasperkawinan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sejak 1 tahunsetelah akad nikah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Antara Pemohon dan Termohon sering berbedapendapat, Termohon mempunyai sifat dan karakter

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,sehingga suami dan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang

memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut

diputuskan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk halhalyang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat,Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilanuntuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (/egal

Karena itu Penggugat secara hukummempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat;GUGATAN POKOK PENGGUGATMenimbang, bahwa tujuan pokok yang di jadikan dasar Penggugat mengajukancerai gugat karena sejak bulan Oktober 2014 Tergugat telah pergi meninggalkanPenggugat sampai dengan sekarang telah berjalan 4 tahun, tidak pernah pulang dantidak diketahui alamatnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar iakembali rukun membina rumah

26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, dengan demikian permohonanbanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan bandingdimaksud harus dinyatakan patut diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca danmenelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di TingkatPertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolutdan relative Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan dan penentuan /egal

/standing para pihak berperkara serta pemberian kuasa dari Penggugat kepadakuasanya yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengacupada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat,sehingga proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama patut dinyatakanmemiliki /egal reasoning yang benar dan memenuhi tata cara/tahapantahapanpenyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya.Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori bandingterhadap Putusan Pengadilan

CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makaMajelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebin dahuluakan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo sertakedudukan hukum (/egal

Pemohon dan Termohonadalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai, oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk berperkara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasakan kepada Advokat atauKuasa Hukum Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2020 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 11Agustus 2020, halhal mengenai surat kuasa khusus tersebut diatas telahsesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994Tentang

Prob.pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870KUHPerdata sehingga patut untuk dipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan identitasPemohon yang bertempat tinggal diwilayah Kota Probolinggo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohonadalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai, oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk berperkara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo perkara perceraian

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohonsecara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakili kliennyadalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 545/Padt.G/2021/PA.BlaMenimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Halaman 7 dari 13Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan

akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon II ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo

Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Kunci,disaksikan dua orang saksi nikah bernama Rojin bin Lansim dan H.Kamal binH.Sahil,

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPemohon secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebutdisebabkan oleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makaMajelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebin dahuluakan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo sertakedudukan hukum (/egal

Prob.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohonadalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai, oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk berperkara dalam perkara ini;Menimbang, bawa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon,Majelis Hakim dalam persidangan tidak dapat mendamaikan Pemohon danTermohon secara langsung, karena Termohon tidak pernah hadir dalampersidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmenasehati Pemohon agar mengurungkan

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktianya adalahbersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdatasehingga patut untuk dipertimbangkan.Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa bahwa Pemohon danTermohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehinggamempunyai /egal

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam maka PengadilanAgama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)Menimbang, bahwa berkenaan dengan /J/egal standing Pemohon,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:Halaman 5 dari 13Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Bjb Bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon denganalasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidak sesuai dengansyariat Islam; Bahwa bila wali nikah (wali

mujbir) enggan menikahkan, maka calonmempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhalkepada Pengadilan Agama; Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal standing (kewenangan dan kepentingan hukum)untuk mengajukan permohonan wali adhal a quo (legitima persona standi inJudicio);Pokok permohonan PemohonMenimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakandalildalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keengganan wali nikahnyauntuk

lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai)Bahwa bukti P.l1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diriPenggugat baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohonadalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentingan hukumlangsung (/egal

CjrMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada Asep Sunanjar, SH. dan Erwin Herryansyah, SH, Advokat pada padaKantor Hukum A. Sunanjar dan partners yang berkantor di JI.

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4269/Pdt.G/2020/PA.

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

Pasal 129 KompilasiHukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untukmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak denganmendalilkan bahwa ia masih terikat perkawinan dengan Termohon, makaberdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan yang keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,Pemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan perkara

ini melawanTermohon, karena merupakan pihakpihak yang berkepentingan langsungdengan perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, makaberdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danyang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, Termohon memiliki /egal standing untuk menanggapiHal. 5 dari 8 Hal.