Ditemukan 126119 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan pendididkan penyarikan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-06-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 11-08-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 20 Juli 2023 — Pemohon:
AMALIA SYADZWINA YUSTIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
61 — 40
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 16-02-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 16-03-2022
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pdg
Tanggal 14 Maret 2022 — Pemohon:
LISA IRAWATI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH Sumatera Barat Cq Ditreskrimum POLDA SUMBAR
23 — 22
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Rap
Tanggal 6 Agustus 2021 — Pemohon:
ERWIN SYAHPUTRA MATONDANG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU
3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU
6 — 5
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 15/Pid.Pra/2021/PN Srg
Tanggal 21 September 2021 — Pemohon:
M. ALEX KARTA ATMADJA bin M. PADMI KARTA ATMADJA
Termohon:
Pemerintah RI cq. Kapolri cq. Kapolda Banten cq. Kapolres Kota Serang
20 — 0
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-11-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 23-12-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 39/Pid.Pra/2022/PN Plg
Tanggal 15 Desember 2022 — Pemohon:
ANDI YUFIAN RIJAYA
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
109 — 14
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 26-09-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Blb
Tanggal 13 Oktober 2022 — Pemohon:
IKEU RAHMAWATI
Termohon:
Pemerintah RI PRESIDEN Cq. KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Barat KAPOLDA Cq. Kepolresta Bandung
26 — 8
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 19-03-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 38/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Mei 2024 — Pemohon:
LADY MARSELLA
Termohon:
Ditreskrimum Polda Metro Jaya
48 — 26
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 16-03-2022 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 07-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Kpg
Tanggal 5 April 2022 — Pemohon:
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota
39 — 17
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2024 — Putus : 15-05-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Sby
Tanggal 15 Mei 2024 — Pemohon:
YOHANES TIRTO PRAWIRO UTOMO S
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq, DITRESKRIMUM POLDA JATIM
38 — 31

  • MENGADILI

    1. Menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
    2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/339-A/II/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2024 Jo.
    Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/178/II/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Pebruari 2024,dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum karena tidak berdasar dalam hukum ;
  • Memerintahkan dan menghukum Termohon untuk meneruskan dan melanjutkan kembali Penyidikan tindak pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanpa Ijin dan Melakukan Penyerobotan Tanah dan Melakukan Pengrusakan dan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Kitab
    Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/736/II/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 7 Februari 2024 ;
  • Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 27-02-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MANADO Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mnd
Tanggal 30 April 2024 — Pemohon:
YESSYANA MARIA SALENDU
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SULAWESI UTARA
25 — 11
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus
Register : 25-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skh
Tanggal 11 September 2017 — Pemohon:
KARMINI MAHFUD
Termohon:
1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG A
88 — 11
  • Dengan demikian maka terhadap penyelidikandengan penyidikan adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkanberkaitan dengan merupakan serangkaian tindakan yang tidakterpisahkan antara keduanya. Mengenai penyelidikan dan penyidikan,M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan(hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP,penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaanpenyidikan.
    Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakanyang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikanmerupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.
    Bahwa dengan tidak dilakukan tindakan sebagaimana mestinyaoleh Termohon dalam arti tidak sesuai dengan ketentuanketentuanyang dimaksud dalam aturan penyidikan yaitu dalam PeraturanKepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana disandingkan dengan waktupenanganan terhadap perkara laporan Pemohon yang sudah terlalulama diduga merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidaksah yang dilakukan oleh Termohon I;32.
    Intinya sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulupenyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan untukmengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukantindak lanjut penyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, penyidikan harus dasarkan pada: Laporan/pengaduan; Surat perintah penyidikan; Laporan Hasil Penyelidikan (LHP); Surat Perintah
    berwenang menghentikan penyidikan adalah penyidik(vide Pasal 7 ayat (1) huruf i Undangundang R.I.
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Lgs
Tanggal 23 Oktober 2023 — Pemohon:
SAID ZAHIR SYAH
Termohon:
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa KPPBC TMP C Langsa
54 — 0
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 28-06-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp
Tanggal 9 Juli 2024 — Pemohon:
James Bastian Tuwo SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
10 — 3
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 14-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
WONG IVONNE EMMY
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA BARAT CQ. KASAT RESKRIM
97 — 23
  • Menyatakan Tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas laporan Polisi No.LP/5514/IX/2019/Ditreskrimum tanggal 2 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/150/IV/2021/Res JB. Tanggal ,29 April 2021 Jo. Surat Ketetapan No.S.Tap/150/IV/2021/Restro Jakbar tanggal, 29 April 2021 Tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah menurut hukum.
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan kembali proses Penyidikan terhadap laporan Polisi No.LP/5514/IX/2019/Ditreskrimum tanggal 2 September 2019 .
  • Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL ;
  • Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
    • tidak sah dan tidakberdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapanPenghentian Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukummengikat ;2.
    yang dilakukan olehTERMOHON maka dalil PEMOHON tentang TERMOHON tidakcukup bukti dalam menetapkan penghentian penyidikan adalahhanyalahn asumsi dari PEMOHON belaka yang belum dapatdibuktikan kebenarannya, perlu TERMOHON jelaskan dalammelakukan Penyelidikan dan Penyidikan telah ditemukan faktafakta penyidikan sbb :7.
    Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke IX(sembilan) Nomor : B/1538 /VIII/2020/Sat Reskrim/Res JB tanggal 19Agustus 2020 (Bukti T56) ;57. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke X(sepuluh) Nomor : B/ 1889/X/2020/Sat Treskrim/Res JB tanggal 5Oktober 2020 (Bukti T57) :58. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke XI(sebelas) Nomor : B/ 22/I/2021/ Sat Reskrim/Res JB tanggal 5Januari 2021 (Bukti T58) :59.
    Bahwa dari hasil Penyelidikan tersebut akhirnya Termohon meningkatkanstatus Laporan tersebut ke Tingkat Penyidikan dengan Surat PerintahPenyidikan No.Prindik/128/V/2020//Sat Reskrim /ResJB tanggal 6 Mei 2020,Jo.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NO.B/85/V2020/SatReskrim/ResJB tanggal 6 Mei 2020.Bahwa pada tanggal 29 April 2021 sesuai dengan Surat KetetapanNo.S.Tap/150/IV/2021/Restro Jakbar tanggal, 29 April 2021 Jo.Surat PerintahPenghentian Penyidikan No.SPPP/150/IV/2021/Res JB.
    Tanggal ,29 April 2021Termohon menghentikan Penyidikan atas Laporan PolisiNo.LP/5541/1X/2019/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 2 September 2019 .Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan apakah TindakanPenghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengeluarkanHal 65 Putusan No.03/Pid.Pra/2021/PN.JKT.BRT.Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/150/IV/2021/Res JB.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 18-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
MANGASI SIAHAAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN
44 — 13
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-08-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Pgp
Tanggal 16 Agustus 2018 — Pemohon:
HERLIANTONY
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung
2.Jaksa Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
58 — 12
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-05-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Plg
Tanggal 16 Juni 2022 — Pemohon:
Muhammad Irawan
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Dir. Reskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
64 — 2
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-01-2023 — Putus : 20-02-2023 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2023 — Pemohon:
ESTHER SITORUS, M.Th
Termohon:
PEMERINTAH RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR KOTA MEDAN
2 — 1
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Plg
Tanggal 4 Oktober 2019 — Pemohon:
AMIN
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolda Sumsel Cq Direktur Reserse Polda Sumsel
83 — 23
  • Sehingga oleh karenanyapenghentian penyidikan kepada tersangka An Joki Halim olehTermohon adalah keliru dan tidak tepat karena tidak pernah adapembayaran ataupun pengembalian dalam bentuk apapun kepadaPemohon;PEMOHON TIDAK PERNAH DIBERIKAN SALINAN SURATPEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP);1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)merupakan hak bagi pelapor.
    Bahwa pemohon sejak membuat laporan polisi Nomor:LPB/854/X/2018/SPKT tanggal 28 Oktober 2018 belum pernahmenerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP);6. Dengan demikian jelas' tindakan temohon dengan tidakmemberikan / menembuskan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) merupakan tindakan yang tidak sah. Sertapenghentian penyidikan dengan nomor SP.
    Akan tetapi harus diingat,penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah darifungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang takterpisah dari fungsi penyidikan.
    Dimana pada tanggal 03 Mei 2019 Pemohon mendapatkan suratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
141 — 42
  • penyidikan perkara atas nama Sadr.
    Penyelidikanmerupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, fungsi penyelidikadalah menemukan apakah atas suatu peristiwa (yang diduga sebagai tindak pidana)bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh oleh penyidik, karena itulah diperlukanproses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindakpidana.
    BuktiT 28 LP/863/IV/2018/JBR/POLRESTABES, tanggal 23 April 2018 atas namaPelapor YUTINDARA MULYADI tentang Penghentian Penyidikan, tanggal21 Maret 2019;99. BukiT29 Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SpSidik /417.a / Ill / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2019;30. BuktiT 30 Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S. Tap / 295.b/ l / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2019;Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B /31.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
    Menimbang, bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSP.