Wholly Obtained Products tersebut diatas, barangpada pos 12 PIB Nomor: 190471 tanggal 16 Mei 2013 tidak termasuk sebagai kategori barang yangdapat digunakan untuk mendapat kriteria Wholly Obtained;bahwa guna penelitian keabsahan mengenai perbedaan tanda tangan dan origin criteria dilakukankonfirmasi (reteroactive check) sesuai Surat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor:S2302/KPU.01/2013 tanggal 7 Juni 2013 kepada Liaoning EntryExit Inspection and Quarantine BureauOf The People's Republic

of China dan jawaban atau tanggapannya belum diterima;bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan origin criterianya diragukan dan tanda tangan pada FormE berbeda dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Liaoning EntryExit InspectionAnd Quarantine Bereau Of The People's Republic Of China serta jawaban konfirmasi belum diterima,maka terhadap barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 190471 tanggal 16 Mei 2013, pembebanan beamasuknya dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN)Menurut

mengetahui dan memahami, alangkah naifnya jika aturan yang sudah dibuat harus dilanggarsendiri;Menurut Majelisbahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures(OCP) for The Rules of Origin of The Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang telah disahkandengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan FrameworkArea on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nationsand The Peoples Republic

Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama EkonomiMenyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan RepublikRakyat China);bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To AmendThe Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic

konfirmasi nomor: S2302/KPU.01/2013 tanggal 7Juni 2013, yang ditujukan kepada Liaoning EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The PeoplesRepublic of China, diketahui isinya adalah meminta konfirmasi untuk melakukan penelitian terhadapkeabsahan dokumen Form E Nomor E132102003200117 tanggal 6 Mei 2013 dan wholly obtained Rule 3of ROO ACFTA;bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan cukup, Terbanding belum menerima surat jawaban dariLiaoning EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic

dalam rangka impor sebesar Rp43.504.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;: bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP2519/KPU.01/2011 tanggal 27 Mei2011, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitianterhadap Form E Nomor: E11470ZC39830567 tanggal 13 Maret 2011 kedapatanbahwa tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E berbedadengan contoh tanda tangan yang terdapat pada Specimen Signature of OfficialsAuthorized to Issue Certificate of Origin of The Peoples Republic

dengan harga sesuai dengan harga yang tercantum dalamSales Contract tersebut;: bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP2519/KPU.01/2011 tanggal 27 Mei2011, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitianterhadap Form E Nomor: E11470ZC39830567 tanggal 13 Maret 2011 kedapatanbahwa tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E berbedadengan contoh tanda tangan yang terdapat pada Specimen Signature of OfficialsAuthorized to Issue Certificate of Origin of The Peoples Republic

Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaanak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:A.d.1 Setiap Orang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan KeduaUndangundang republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN KagAnak,

dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikianunsur setiap orang ini telah terpenuhi, namun mengenai perbuatan apa yangharus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas daripertimbangan unsur selanjutnya;Ad. 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja baik dalam KUHPmaupun Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Undangundang republic

yang timbul atasperbuatan yang dilakukannya, kesengajaan sebagai kepastian, pelakumenyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yangdikehendakinya, kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu pelaku menyadaritentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yangdikehendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan KeduaHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN KagUndangundang republic

lakilaki dan kelamin perempuan, dalam haltersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar antara alatkelamin lakilaki dan kelamin perempuan saja, akan tetapi harus terjadipenyatuan antara alat kelamin lakilaki dan alat kelamin perempuan, danterhadap hal tersebut tidak disyaratkan keharusan adanya ejaculation seminis;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuanPasal 1 Angka 1 Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Undangundang republic

Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Anak Hera Aulia lahir pada tanggal 14 Juni2009,sehingga pada saat kejadian perkara masih berusia 11 tahun, sehinggaAnak Hera Aulia adalah kategori Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua Undangundang republic

Surat Beijing EntryExit Ins pection and Quarantine Bureau ofthe Peoples Republic of China Nomor:1100001347 tanggal 18 November 2013,T.2. Surat Nomor: S4029/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013,T.3. Certificate of OriginACFTA (Form E) Nomor: E131100308260011 tanggal 12 Agustus 2013,T.4. Surat Nomor: SR198/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 18 Juni 2014 Hal Penjelasan Tertulis PenggantiSUB atas KEP6730/KPU.01/2013 tanggal 30 Oktober 2013 a.n.

untuk uraian barang Pos 194 dari PIB Nomor: 334039 tanggal 26 Agustus2013 tidak dirinci satu persatu (detil).bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor:117/PMK.01 1/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RlNomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association ofSouth East Asian Nations and The People's Republic

tentang Pengesahan SecondProtocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The FrameworkAgreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association OfSoutheast Asian Nations And The Peoples Repub lic Of China.bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenThe Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic

The customs authority of the importing Party may request a retroactivecheck at random and/or when it has reasonable doubt as to theauthenticity of the document or as to the accuracy of the informationregarding the true origin of the products in question or of certain partsthereof (i)....bahwa telah dilakukan konfirmasi (retroactive check) kepada pihak penerbitform E yaitu Guangdong EntryExit Inspection And Quarantine Bereau OfThe People's Republic Of China dengan surat Kepala Kantor PelayananUtama

Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja SamaEkonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi BangsabangsaAsia Tenggara dan Republik Rakyat China).bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement OnTrade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive EconomicCoOperation Between The Association of Southeast Asian Nations And ThePeoples Republic

Ltd,Chinabahwa di SUB nya, Terbanding menyatakan telah malakukan retroactivecheck kepada pihak penerbit form E yaitu Ningbo EntryExit Inspection AndQuarantine Bureau Of The People's Republic Of China dengan surat KepalaKantor Pelayanan Utama Bea clan Cukai tipe A Tanjung Priok Nomor:S2459/KPU.01/2013 tanggal 18 Juni 2013, yang meragukan keabsahan FormE.bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan jawaban dari NingboEntryExit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic OfChina Nomor

BruneiDarussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, TheLao Peoples Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, The Union ofMyanmar, The Republic of the Phillipines, The Republic of Singapore,The Kingdom of Thailand, The Socialist Republic of Vietnam and ThePeoples Republic of China.Bahwa pemberlakuan tarif ACFTA dalam Operational CertificationProcedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China FreeTrade Area (ACFTA) juga yang telah disahkan dengan KeputusanPresiden Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang PengesahanFramework Area on Comprehensive Economic Cooperation between TheHalaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 221 B/PK/PJK/2015Association of South East Asian Nations and The Peoples Republic ofChina (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama EkonomiMenyeluruh antara Negaranegara AnggotaAsosiasi Bangsabangsa AsiaTenggara dan Republik Rakyat China);Bahwa pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang

BruneiDarussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia,The Lao Peoples Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, TheUnion of Myanmar, The Republic of the Phillipines, The Republic ofSingapore, The Kingdom of Thailand, The Socialist Republic ofVietnam and The Peoples Republic of China.Bahwa pemberlakuan tarif ACFTA dalam Operational CertificationProcedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China FreeTrade Area (ACFTA) juga yang telah disahkan dengan KeputusanPresiden Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentangPengesahan Framework Area on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nationsand The Peoples Republic of China (Persetujuan Kerangka KerjaMengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara NegaranegaraAnggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik RakyatChina) ;Bahwa pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang PenetapanTarif Bea Masuk dalam Rangka Asean China Free Trade

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yangdisampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Associationof South East Asian Nations and The Peoples Republic

dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam ROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuantarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentangPengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement OnComprehensive Economic CoOperation Between The Association Of South East Asian Nation And ThePeoples Republic

Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang DalamPersetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara AnggotaAsosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "Rules Of Origin ForThe The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligiblefor preferential concessions if they conform to

terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor:SPKTNP710/KPU.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016, atas nama PTMacrotama Binasantika, NPWP 01.333.864.5038.000, beralamat di RukanTaman Meruya Blok N/2728, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat11620, dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 263169 tanggal20 Juni 2016, jenis barang berupa Artificial Food Casings Viscofan NDXCAL.19,0/50,00, dan lainlain (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB),Negara asal Czech Republic

dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor:SPKTNP710/KPU.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.333.864.5038.000, dan menetapkan klasifikasi pos tarifatas PIB Nomor: 263169 tanggal 20 Juni 2016, jenis barang berupa ArtificialFood Casings Viscofan NDX CAL.19,0/50,00, dan lainlain (4 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Czech Republic

IB0540/WBC.07/BPIB.0301/2016 tanggal26 Oktober 2016 atas jenis barang yang diimpor Artificial Food CasingViscofan NDX Ca1.19/50 Baik Baru,...dst (4 Jenis Barang SesuaiLembar Lanjutan PIB), Negara asal Czech Republic terhadap PIBNomor: 263169 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan olehkarenanya koreksiHalaman 4 dari 7 halaman.

Association of South Asian Nations and The PeoplesRepublic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai KerjasamaEkonomi Menyelurun Antara NegaraNegara Anggota AsosiasiBangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China(selanjutnya disebut Keppres 48/2004);e Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011 tentang PengesahanSecond Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods OfThe Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association Of Southeast Asian Nations AndThe People's Republic

BBS 100% (ACFTA);dengan alasan sebagai berikut:a.Bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi secaramenyelurunh antar negara anggota ASEAN dan Republik RakyatChina pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi PersetujuanKerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh AntarNegaraNegara Anggota Perhimpunan BangsaBangsa AsiaTenggara dan Republik Rakyat China (Framework Agreement onThe Comprehensive Economic Cooperation between the Associationof South East Asian Nations and the People's Republic

of China)dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004.Berdasarkan Pasal 1 Keppres 48/2004 yang menyatakanMengesahkan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between the Association of South East Asian Nationsand the People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerjamengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara NegaranegaraHalaman 13 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 1020/B/PK/PJK/2014The People's Republic Of China, Pemerintah Indonesia melaluiKementerian Luar Negeri telah menyampaikan notifikasi kepadaseluruh anggota ACFTA atas penyelesaian prosedur internalnyapada tanggal 3 Oktober 2011 melalui Notifikasi No.

D/03154/10/2011/60 (copy terlampir), sehingga dengan demikian Attachment ARevised Operational Certification Procedures (OCP) for Rules ofOrigin of the AseanChina Free Trade Area yang merupakan amanatdari Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association Of Southeast Asian Nations AndThe People's Republic Of China mulai berlaku pada tanggal 3Oktober 2011.c.

Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan olehUPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) tersebuthabis untuk dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalahsebanyak 0,1124 (nol koma satu satu dua empat) gram.> Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No.R/244/II/2017/Kes yang dibuat tanggal 02 Maret 2017 oleh Dr. R.HERAGUSTIANTO A.

sabu tersebut dari saksi ARI ISKANDAR Als ASEP Bin RUSLANdengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).Selanjutnya Terdakwa, saksi ARI ISKANDAR Als ASEP Bin RUSLANbeserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebihlanjut.> Selanjutnya barang bukti sabu sebanyak 0,1656 gram (nol koma satuenam lima enam) gram tersebut kemudian dilakukan penyisihan untukdilakukan pengujian oleh UPT LABORATORIUM UJl NARKOBA BADANNARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC

Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan olehUPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) tersebuthabis untuk dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalahsebanyak 0,1124 (nol koma satu satu dua empat) gram.Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No.R/244/IV2017/Kes yang dibuat tanggal 02 Maret 2017 oleh Dr. R.HERAGUSTIANTO A.

terdakwa yang diperolehdengan cara membeli secara on line dengan membayar melalui tranfer denganharga Rp.520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Sukanda BinRusmaya tidak ditemukan barang bukti berupa Psikotropika.Selanjutnya barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) tablet Alprazolam 0,5 mgdan 33 (tiga puluh tiga) tablet Alprazolam 1 mg tersebut kemudian dilakukanpenyisinan untuk dilakukan pengujian oleh LABORATORIUM UJI NARKOBABADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC

disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna merah muda logomf di dalam kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 No.1 dan tablet warna merahmuda logo mf di dalam kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg No. 2 tersebutdiatas adalah benar mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IVNomor urut 2 Lampiran Undangundang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihnan oleh UPTLABORATORIUM UJl NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONALNARCOTICS BOARD REPUBLIC

yangdiperoleh dengan cara membeli secara on line dengan membayar melalui tranferdengan harga Rp.520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksiSukanda Bin Rusmaya tidak ditemukan barang bukti berupa Psikotropika.Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) tablet Alprazolam0,5 mg dan 33 (tiga puluh tiga) tablet Alprazolam 1 mg tersebut kemudian dilakukanpenyisinan untuk dilakukan pengujian oleh LABORATORIUM UJI NARKOBABADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC

Selanjutnya barang bukti berupa 38(tiga puluh delapan) tablet Alprazolam 0,5 mg dan 33 (tiga puluh tiga) tablet Alprazolam1 mg tersebut kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian olehLABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONALNARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaanlaboratoris No.227J /X/2015/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Oktober 2015 yangdibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, Ssi, Msi dkk dan diketahui oleh Kepala UPTLaboratorium Uji

Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan oleh UPTLABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONALNARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) tersebut habis untuk dilakukanpengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) butirtablet warna merah muda logo mf dengan berat 1,6027 (satu koma enam nol dua tujuh)gram di dalam kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 dan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna merah muda logo mf dengan berat 2,0443 (dua koma

Certificate of Ownership No.REG-0119997;

1 (satu) lembar Certificate of Philippine Registry No.0119998;

1 (satu) lembar Certificate of Change of Name of Vessel No.ChN-2018-038;

2 (dua) lembar Ship Station Licence No.MS-TP-LL-0614-18 Dated 4 November 2019;

1 (satu) lembar Tonnage Measurement Certificate No.TMC-0025836 Dated 11 July 2018;

2 (dua) lembar Offocial Receipt of Republic

of Filipina No.7986963;

2 (dua) lembar Official Receipt of the Republic of the Filipina No.798696;

1 (satu) lembar Certificate of Maring Profession;

1 (satu) lembar Deedof Sale;

1 (satu) lembar National Telecommunications Commissions No.961140;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

TMC0025836 Dated11 July 2018;2 (dua) lembar Offocial Receipt of Republic of Filipina No.7986963;2 (dua) lembar Official Receipt of the Republic of the Filipina No.798696;1 (Satu) lembar Certificate of Maring Profession;1 (Satu) lembar Deedof Sale;1 (Satu) lembar National Telecommunications Commissions No.961140;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

TMC0025836Dated 11 July 2018;2 (dua) lembar Offocial Receipt of Republic of Filipina No.7986963;2 (dua) lembar Official Receipt of the Republic of the Filipina No.798696;1 (Satu) lembar Certificate of Maring Profession;1 (Satu) lembar Deedof Sale;1 (Satu) lembar National Telecommunications Commissions No.961140;Tetap terlampir dalam berkas perkara;d.